MoneyTalk.id,Jakarta – Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal melontarkan kritik keras terkait anggaran Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) yang disebut mencapai Rp2 triliun. Ia mengingatkan agar anggaran sebesar itu tidak digunakan untuk membiayai pasukan buzzer yang bertugas menyerang, memaki, dan mengintimidasi masyarakat di ruang digital.
Dino mengaku akan sangat kecewa, bahkan marah, apabila uang negara yang bersumber dari pajak rakyat justru digunakan untuk membayar pasukan pendengung atau army of buzzers guna menghadapi kritik masyarakat terhadap pemerintah.
“Yang akan bikin saya nangis dan bahkan marah adalah apabila Rp2 triliun anggaran Bakom itu dibuat untuk pembayaran army of buzzers. Pasukan buzzer yang tugasnya memarahi dan memaki-maki kita,” kata Dino dalam Podcast yang beredar di media sosial, Kamis (19/11/2026).
Menurut Dino, apabila dugaan tersebut benar, persoalannya bukan lagi sebatas penggunaan anggaran komunikasi pemerintah. Hal itu menyangkut penyalahgunaan uang publik untuk melakukan represi digital terhadap masyarakat sendiri.
Ia menilai, pemerintah seharusnya menggunakan anggaran komunikasi untuk menyampaikan informasi kebijakan, menjelaskan program, serta membangun komunikasi yang sehat dengan masyarakat. Bukan membiayai kelompok tertentu untuk menyerang warga yang menyampaikan kritik.
“Berarti apa? Pemerintah menggunakan dana kita untuk melakukan represi digital secara masif terhadap rakyatnya sendiri. Bahkan mengadu domba sendiri,” ujarnya.
Dino juga membedakan antara kritik organik masyarakat di media sosial dengan opini yang diproduksi berdasarkan pesanan.
Menurutnya, perbedaan mendasar terletak pada independensi pendapat. Warganet yang menyampaikan pandangan secara sukarela merupakan bagian dari kebebasan berekspresi. Sebaliknya, apabila ada kelompok yang dibayar untuk membentuk opini, menyerang pihak yang berbeda pandangan, dan menggiring percakapan publik, maka hal tersebut berpotensi merusak kualitas demokrasi.
“Kalau organik kan murni pandangan netizen. Kalau ini kan pandangan orderan,” katanya.
Dino secara terbuka meminta Istana memberikan penjelasan mengenai penggunaan anggaran Rp2 triliun tersebut. Ia berharap pemerintah dapat menunjukkan secara transparan bahwa dana itu tidak digunakan untuk membiayai operasi buzzer maupun kelompok-kelompok yang bekerja secara tersembunyi untuk menyerang masyarakat.
“Saya sungguh berharap kalau nanti Istana menonton ini, please tunjukkan akuntabilitas bahwa uang Rp2 triliun itu tidak digunakan untuk hal-hal seperti ini,” tegasnya.
Ia bahkan menyinggung keberadaan apa yang disebutnya sebagai tim siluman. Menurut Dino, penggunaan anggaran negara untuk membentuk kelompok tersembunyi yang bertugas mengintimidasi masyarakat akan menjadi persoalan serius.
Dino mengingatkan, masyarakat berhak menyampaikan kritik tanpa harus menghadapi serangan terorganisasi di media sosial. Apalagi jika serangan tersebut ternyata dibiayai menggunakan uang negara.
Ia memperkirakan kemarahan publik akan semakin besar apabila masyarakat mengetahui bahwa anggaran pemerintah justru digunakan untuk membayar pihak-pihak yang menyerang suara kritis.
“Kalau itu digunakan untuk itu, saya bukan hanya menangis, tapi akan marah, dan saya yakin seluruh masyarakat juga akan marah,” ungkapnya.
Dino menilai, situasi semacam itu dapat membuat masyarakat merasa terus-menerus diserang dan diintimidasi oleh buzzer bayaran. Akibatnya, ruang kebebasan berbicara semakin menyempit karena warga khawatir menjadi sasaran serangan digital ketika menyampaikan pendapat berbeda.
Pernyataan Dino mengangkat pertanyaan mendasar mengenai batas penggunaan anggaran komunikasi pemerintah. Negara memang memiliki kepentingan untuk menyampaikan informasi kebijakan kepada publik. Namun, kepentingan tersebut tidak boleh dicampuradukkan dengan upaya membungkam kritik.
Anggaran komunikasi pemerintah semestinya dapat dipertanggungjawabkan melalui program, keluaran, penerima manfaat, serta mekanisme pengawasan yang terbuka.
Karena itu, transparansi penggunaan anggaran Rp2 triliun menjadi penting. Pemerintah perlu menjelaskan peruntukan dana, mekanisme pengadaan, pihak pelaksana, hingga hasil yang hendak dicapai.
Apabila dana tersebut digunakan untuk komunikasi publik yang profesional, informatif, dan terbuka, masyarakat tentu dapat menilainya berdasarkan manfaatnya. Namun, apabila terbukti digunakan untuk membayar pasukan digital guna menyerang warga yang kritis, persoalannya akan berubah menjadi ancaman terhadap kebebasan berekspresi dan kualitas demokrasi.
Dino sendiri berharap anggaran tersebut tidak diarahkan ke praktik semacam itu. Kecurigaannya terhadap kemungkinan penggunaan dana untuk membiayai buzzer justru menjadi alasan bagi Istana untuk memberikan penjelasan secara terbuka.
Sebab, uang Rp2 triliun itu bukan milik penguasa atau kelompok politik tertentu. Itu adalah uang rakyat yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk membuat rakyat takut menyampaikan pendapatnya sendiri.
