MoneyTalk.id,Jakarta – Program Gratispol Pendidikan yang digagas Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud menuai sorotan. Meski mengalokasikan anggaran hingga Rp817,6 miliar untuk 95.500 mahasiswa, besaran bantuan rata-rata yang diterima setiap mahasiswa dinilai masih kecil jika dibandingkan dengan total anggaran yang disiapkan pemerintah daerah.
Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menilai program tersebut terlihat baik dan menjanjikan dalam pengumuman resmi. Namun, menurut dia, besaran bantuan per mahasiswa perlu dilihat secara kritis agar manfaatnya benar-benar sebanding dengan kebutuhan pendidikan anak-anak Kaltim.
“Program Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud kelihatan oke dan mantap. Tapi nilainya kecil sekali bagi masyarakat Provinsi Kaltim. Sayang sekali, padahal ini untuk masa depan anak-anak Kaltim,” ujar Uchok, Senin (20/10/2026)
Berdasarkan angka yang disampaikan, anggaran Gratispol Pendidikan mencapai Rp817.615.500.000 untuk 95.500 mahasiswa. Jika dibagi rata, nominalnya sekitar Rp8,56 juta per mahasiswa, bukan Rp856 ribu.
Apabila anggaran tersebut merupakan bantuan untuk satu tahun, nilai rata-ratanya setara sekitar Rp713 ribu per bulan. Perhitungan ini merupakan pembagian matematis dari total anggaran dan jumlah penerima, bukan kepastian bahwa setiap mahasiswa menerima bantuan dengan nominal yang sama.
Meski demikian, Uchok mempertanyakan prioritas belanja pemerintah daerah, terutama ketika anggaran pendidikan dibandingkan dengan pengeluaran operasional pejabat, termasuk untuk bahan bakar minyak (BBM).
Menurut data anggaran yang disampaikan CBA, konsumsi BBM untuk Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim pada 2026 tercatat sebesar Rp4.579.050. Selain itu, terdapat angka anggaran sekitar Rp1,6 miliar yang disebut berkaitan dengan kebutuhan 117.000 liter BBM. Rincian pos anggaran tersebut perlu diperiksa lebih lanjut untuk memastikan hubungan antara nominal dan volume BBM yang dimaksud.
Anggaran BBM juga tercatat untuk sejumlah pejabat dan perangkat daerah lainnya. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltim disebut memiliki anggaran konsumsi BBM sebesar Rp55.776.000.
Sementara itu, anggaran BBM untuk Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura disebut mencapai Rp47.250.000 untuk kebutuhan 3.500 liter. Adapun anggaran belanja bahan bakar dan pelumas untuk Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tercatat sebesar Rp26.992.000.
Angka-angka tersebut memunculkan pertanyaan mengenai keseimbangan prioritas belanja daerah. Di satu sisi, pemerintah mengalokasikan anggaran besar untuk membantu puluhan ribu mahasiswa. Di sisi lain, operasional kendaraan dan kebutuhan BBM pejabat juga menyerap dana publik.
Uchok mengingatkan bahwa kebutuhan operasional pemerintahan memang tidak bisa dihilangkan begitu saja. Kendaraan dinas dibutuhkan untuk menunjang pelayanan publik, koordinasi, serta kegiatan pemerintahan. Namun, besaran anggarannya tetap perlu diuji berdasarkan kebutuhan, efisiensi, dan manfaatnya bagi masyarakat.
“BBM boleh saja dibutuhkan untuk operasional, tapi keseimbangannya di mana?” tanya Uchok.
Pertanyaan tersebut menjadi penting karena anggaran daerah bersumber dari uang publik yang harus digunakan secara bertanggung jawab. Setiap pos belanja semestinya memiliki dasar perhitungan yang jelas, termasuk jumlah kendaraan, jarak tempuh, volume pemakaian, harga satuan, dan kebutuhan operasional yang sesungguhnya.
Di sektor pendidikan, bantuan kepada mahasiswa juga perlu dievaluasi berdasarkan kebutuhan riil penerima. Biaya kuliah, buku, transportasi, tempat tinggal, hingga kebutuhan penunjang pembelajaran menjadi beban yang harus diperhitungkan agar program pendidikan benar-benar membantu mahasiswa menyelesaikan studinya.
Bagi Uchok, persoalan ini bukan semata-mata membandingkan dua jenis pengeluaran yang berbeda. Hal yang lebih mendasar adalah memastikan pemerintah daerah menempatkan kepentingan masyarakat sebagai pertimbangan utama dalam menyusun anggaran.
Publik pun berhak mengetahui bagaimana anggaran Gratispol Pendidikan dihitung, berapa bantuan yang diterima setiap mahasiswa, serta bagaimana anggaran BBM pejabat ditetapkan dan diawasi. Transparansi diperlukan agar masyarakat dapat menilai apakah penggunaan uang daerah sudah memenuhi prinsip efisiensi dan keadilan.
Pada akhirnya, kritik terhadap anggaran tersebut mengarah pada satu pertanyaan mendasar: siapa yang lebih membutuhkan dukungan besar dari pemerintah daerah, mahasiswa yang sedang mempersiapkan masa depan atau operasional kendaraan pejabat?
Jawabannya tidak cukup ditentukan melalui perbandingan angka semata. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur perlu membuka rincian anggaran dan menjelaskan manfaat setiap pengeluaran kepada publik. Dengan demikian, program pendidikan maupun operasional pemerintahan dapat dinilai secara objektif, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
