18 November 2026

Anshar Ilo

MoneyTalk, Jakarta – Penguatan nilai tukar rupiah dan kenaikan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dalam beberapa hari terakhir dinilai menjadi sinyal positif atas meningkatnya kepercayaan pelaku pasar terhadap stabilitas ekonomi Indonesia. Berbagai kalangan menilai tren positif tersebut tidak terlepas dari langkah koordinasi intensif antara pemerintah, Bank Indonesia, DPR, pelaku industri keuangan, serta BUMN yang difasilitasi Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad.

Dalam sejumlah pemberitaan, Dasco menyebut penguatan rupiah dan IHSG menunjukkan bahwa kepercayaan pasar terhadap pemerintah mulai kembali menguat. Ia juga mengungkapkan adanya berbagai strategi ekonomi yang tengah dijalankan pemerintah untuk menjaga stabilitas pasar dan memperkuat fundamental ekonomi nasional.

Data pasar menunjukkan rupiah yang sebelumnya sempat menembus level Rp18.000 per dolar AS mulai mengalami penguatan, sementara IHSG juga mencatat kenaikan signifikan setelah berbagai langkah stabilisasi dilakukan oleh pemerintah dan Bank Indonesia. Sejumlah ekonom menilai perbaikan sentimen tersebut didorong oleh sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter yang semakin solid.

Ketua Umum Logis 08, Anshar Ilo menilai membaiknya kondisi pasar keuangan merupakan buah dari komunikasi dan koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan negara.

Menurut mantan Waketum DPP KNPI tersebut, inisiatif yang dilakukan Sufmi Dasco dalam mempertemukan berbagai stakeholder ekonomi patut diapresiasi.

“Penguatan rupiah dan kenaikan IHSG tidak terjadi begitu saja. Pasar membutuhkan kepercayaan, dan kepercayaan lahir dari komunikasi, koordinasi, serta kepastian arah kebijakan. Kami melihat langkah yang diinisiasi Pak Sufmi Dasco dengan mempertemukan pemerintah, Bank Indonesia, sektor perbankan, Danantara, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya telah memberikan sinyal positif kepada pelaku pasar,” ujar Anshar Ilo, Minggu (14/06).

Ia menuturkan, kepercayaan investor merupakan modal utama dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah berbagai tantangan global yang masih berlangsung. Karena itu, ia berharap sinergi antara pemerintah, DPR, Bank Indonesia, dan dunia usaha terus diperkuat.

“Pasar pada dasarnya merespons kepercayaan. Ketika pemerintah menunjukkan keseriusan dalam menjaga stabilitas ekonomi, pelaku pasar akan merespons secara positif. Kita melihat rupiah mulai menguat dan IHSG kembali bergairah. Ini harus dijaga sebagai momentum untuk memperkuat optimisme nasional,” lanjut eks aktivis HMI ini.

Anshar juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk mendukung langkah-langkah pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat iklim investasi. Menurutnya, stabilitas ekonomi yang terjaga akan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, serta meningkatnya daya saing Indonesia di tingkat global.

“Logis 08 berpandangan bahwa kolaborasi dan komunikasi yang baik antara pemerintah, DPR, Bank Indonesia, serta pelaku usaha merupakan kunci menjaga kepercayaan pasar. Apa yang terjadi saat ini harus menjadi momentum untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional demi kesejahteraan rakyat Indonesia,” tutup Anshar.

MoneyTalk, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut kasus baru terkait dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan yang melibatkan PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan PT Telkom Indonesia. KPK telah menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) umum dan memperkirakan potensi kerugian negara dalam perkara tersebut mencapai Rp2 triliun.

Menanggapi perkembangan tersebut, Ketua Umum Logis 08, Anshar Ilo, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah KPK dalam membongkar dan menuntaskan kasus yang diduga merugikan keuangan negara tersebut.

Mantan Wakil Ketua Umum DPP KNPI ini menegaskan bahwa setiap bentuk penyalahgunaan anggaran dan praktik korupsi di lingkungan BUMN harus ditindak tanpa pandang bulu.

“Kami mendukung penuh KPK untuk mengusut tuntas dugaan korupsi ini. Siapa pun yang terbukti mengkhianati amanat rakyat dan mencuri uang rakyat harus diproses secara hukum dan diberikan sanksi yang tegas,” kata Anshar Ilo, Sabtu (06/06).

Menurutnya, kasus yang diduga menimbulkan kerugian negara hingga Rp2 triliun tersebut menjadi peringatan bahwa pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan milik negara harus diperkuat.

Anshar menilai keberadaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) semestinya juga berperan aktif dalam melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap BUMN yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara.

“Danantara seharusnya tidak hanya berfokus pada pengelolaan aset dan investasi, tetapi juga melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap BUMN yang berpotensi merugikan keuangan negara. Pencegahan harus menjadi prioritas agar kasus-kasus seperti ini tidak terus berulang,” ujar mantan aktivis HMI ini.

Ia menambahkan bahwa komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi harus mendapat dukungan dari seluruh elemen bangsa, termasuk aparat penegak hukum dan lembaga pengawas negara.

“Kita semua harus berdiri bersama melawan korupsi. Uang negara adalah uang rakyat yang harus digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat, bukan untuk kepentingan segelintir oknum,” tegasnya.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan bahwa lembaganya telah memulai penyidikan baru terkait dugaan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom. Namun hingga saat ini KPK belum menetapkan tersangka karena penyidikan masih menggunakan sprindik umum.

KPK juga mengungkapkan bahwa hasil perhitungan sementara menunjukkan potensi kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp2 triliun.

MoneyTalk, Makassar – Ketua Umum Logis 08, Anshar Ilo, yang merupakan relawan pendukung pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024, meminta Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara untuk menunda rencana investasi sebesar Rp20 triliun di sektor peternakan ayam pedaging dan petelur.

Menurut Anshar Ilo, rencana investasi jumbo tersebut patut diapresiasi karena bertujuan memperkuat ketahanan pangan nasional dan mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, ia menilai pelaksanaan program tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa apabila ekosistem bisnis peternakan nasional belum benar-benar siap.

“Program ini sangat baik dan strategis karena dapat memperkuat rantai pasok ayam dan telur untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis. Tetapi kami meminta Danantara menunda dulu investasi ini jika seluruh ekosistem usaha belum siap. Jangan sampai dana besar justru menimbulkan risiko kegagalan,” ujar Anshar Ilo, Senin (18/5/2026).

Anshar menegaskan bahwa ada banyak aspek fundamental yang harus dipersiapkan secara matang sebelum investasi tersebut direalisasikan. Mulai dari kesiapan sarana dan prasarana, kualitas kandang modern, ketersediaan pakan, mutu bibit (DOC), teknologi budidaya, hingga sistem manajemen produksi dan distribusi.

“Peternakan ayam membutuhkan standar yang tinggi. Kandang harus memenuhi spesifikasi, teknologi harus memadai, bibit dan pakan harus berkualitas, serta sumber daya manusia harus siap. Jika hal-hal ini belum dimaksimalkan, maka investasi sebesar Rp20 triliun berpotensi tidak efektif,” katanya.

Ia juga menyoroti peran strategis PT Berdikari sebagai BUMN yang selama ini bergerak di sektor peternakan dan pangan. Menurutnya, PT Berdikari harus mampu menjadi lokomotif dalam menjaga stabilitas harga, memastikan ketersediaan protein hewani nasional, dan mendukung suksesnya Program MBG.

Namun demikian, Anshar mengaku masih meragukan kesiapan operasional dan kapasitas eksekusi di lapangan apabila investasi tersebut dipaksakan tanpa perencanaan yang matang.

“Kami mendukung penuh upaya pemerintah meningkatkan produksi ayam dan telur nasional. Tetapi investasi sebesar ini harus diawali dengan kajian komprehensif, pilot project, dan pembangunan ekosistem yang kuat. Jangan sampai niat baik justru berujung pada pemborosan anggaran,” tegasnya.

Logis 08 menilai, apabila seluruh infrastruktur, teknologi, dan tata kelola telah siap, investasi Danantara dapat menjadi tonggak penting bagi kemandirian pangan Indonesia sekaligus menciptakan lapangan kerja baru dan memperkuat ekonomi kerakyatan.

“Kalau ekosistemnya sudah matang, kami yakin investasi ini akan memberikan manfaat besar bagi peternak, masyarakat, dan negara. Tetapi jika belum siap, lebih baik ditunda sampai semuanya benar-benar siap,” tutup Anshar Ilo.

MoneyTalk, Jakarta – Ketua Umum Relawan Prabowo – Gibran, Logis 08 Anshar Ilo, menilai Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) belum menunjukkan kinerja yang optimal sejak dibentuk pemerintah.

Menurutnya, salah satu persoalan mendasar yang menghambat efektivitas lembaga tersebut adalah masih banyaknya pejabat yang merangkap jabatan di institusi lain.

Anshar Ilo mengatakan, kondisi tersebut berpotensi mengganggu fokus kerja dan memperlambat pengambilan keputusan strategis yang seharusnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

“Danantara dibentuk dengan harapan menjadi motor penggerak investasi nasional yang mampu mengelola aset negara secara profesional dan produktif. Namun hingga saat ini, kontribusinya terhadap perekonomian nasional belum terlihat signifikan,” ujar Anshar Ilo, Rabu (13/05).

Menurutnya, rangkap jabatan menimbulkan persoalan serius, mulai dari terbatasnya waktu dan perhatian pejabat, hingga potensi konflik kepentingan dalam proses pengambilan kebijakan.

Seperti, Rosan Perkasa Roeslani menjabat sebagai CEO Danantara pada saat yang sama juga menjabat sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM (kemudian Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM).

Selanjutnya, Dony Oskaria menjabat sebagai Chief Operating Officer (COO) Danantara, juga menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN, lalu Pandu Patria Sjahrir menjabat sebagai Chief Investment Officer (CIO) Danantara, namun dikenal masih aktif dalam berbagai perusahaan dan entitas investasi swasta.

“Jika para pengambil keputusan masih disibukkan dengan tugas di lembaga lain, tentu sulit bagi Danantara untuk bekerja secara maksimal. Lembaga sebesar ini membutuhkan figur-figur yang fokus penuh dan memiliki komitmen total,” tegasnya.

Anshar juga menilai bahwa Danantara semestinya menjadi instrumen strategis untuk mengoptimalkan aset negara dan menempatkan investasi pada sektor-sektor produktif yang berdampak langsung terhadap penciptaan lapangan kerja, penguatan industri nasional, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ia mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur organisasi Danantara, termasuk menata ulang komposisi pimpinan agar diisi oleh profesional yang dapat bekerja secara independen dan penuh waktu.

“Pemerintah perlu memastikan Danantara dikelola secara profesional, transparan, dan bebas dari konflik kepentingan. Dengan begitu, lembaga ini dapat bergerak lebih cepat dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi nasional,” tutup Anshar Ilo.

MoneyTalk, Jakarta – Ketua Umum Logis 08 Anshar Ilo menuding proses tender pembangunan Kantor Wilayah Sulawesi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) yang berlokasi di Jalan Slamet Riyadi, Kota Makassar, sarat ketidaktransparanan dan diduga mengarah pada praktik kongkalikong untuk memenangkan kontraktor tertentu.

Menurut Anshar, dugaan tersebut menguat setelah salah satu peserta lelang menerima surat resmi bertanggal 25 Juli 2025 dengan perihal “Pengumuman Pengadaan Batal”.

Surat itu diterbitkan oleh Divisi Procurement and Fixed Asset Management BTN dan menyatakan bahwa meskipun perusahaan telah dinyatakan memenuhi seluruh persyaratan prakualifikasi, proses pengadaan dibatalkan karena adanya perubahan ruang lingkup pekerjaan.

Jika peserta sudah lolos seluruh tahapan dan dinyatakan memenuhi syarat, lalu tiba-tiba tender dibatalkan dengan alasan perubahan ruang lingkup, tentu publik berhak mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Jangan sampai ini hanya modus untuk membuka jalan bagi rekanan tertentu,” kata Anshar Ilo, Selasa (13/05).

Belakangan, Proyek strategis dengan nilai lebih dari Rp100 miliar tersebut diduga berlangsung secara tidak transparan dan terindikasi diarahkan untuk memenangkan kontraktor tertentu, yang disebut-sebut merupakan anak perusahaan dari PT Binayasa.

“Publik patut mempertanyakan mengapa tender yang sudah berjalan dan diikuti peserta yang memenuhi seluruh persyaratan justru dibatalkan, kemudian hasil akhirnya disebut-sebut dimenangkan oleh perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan pihak tertentu. Ini menimbulkan dugaan kuat adanya pengaturan pemenang,” ujar Anshar Ilo.

Ia menegaskan bahwa proyek bernilai ratusan miliar rupiah harus dilaksanakan secara terbuka, akuntabel, dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta.

“Jika benar ada skenario untuk mengarahkan proyek kepada perusahaan tertentu, maka ini merupakan bentuk penyimpangan serius yang harus diusut. Dana negara tidak boleh dikelola dengan praktik yang mencederai prinsip persaingan sehat,” tegasnya.

Logis 08 mendesak manajemen BTN dan Danantara Indonesia untuk memberikan penjelasan terbuka mengenai alasan pembatalan tender awal, proses pengadaan ulang, serta dasar penetapan pemenang proyek.

Selain itu, Logis 08 meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk memantau dan menelusuri kemungkinan adanya praktik persekongkolan dalam tender tersebut.

“Proyek pembangunan Gedung Kanwil BTN Sulampua harus menjadi contoh tata kelola yang bersih, bukan justru memunculkan dugaan kongkalikong. Kami akan terus mengawal persoalan ini sampai ada penjelasan yang transparan kepada publik,” tutup Anshar Ilo.