22 November 2026

Arinta Nila Hapsari

MoneyTalk, Jakarta – Pagi di Pulau Kabaena seharusnya terasa teduh. Deburan ombak biasanya menjadi musik alami yang menenangkan, sementara bau asin laut menyegarkan udara di pesisir. Namun, bagi warga Desa Talaga Besar, pagi kini berarti kegelisahan. Air laut yang dulu jernih kini berwarna keruh, ikan semakin sulit ditangkap, dan tanah sawah kerap tergenang lumpur bercampur limbah tambang.

“Kalau dulu kami bisa melaut hanya sebentar sudah dapat ikan banyak. Sekarang, sehari penuh di laut pun pulang sering tanpa hasil,” ujar La Ode, nelayan setempat, sambil menatap kosong ke arah perairan yang semakin berawan.

Kabaena, sebuah pulau kecil di Sulawesi Tenggara dengan luas hanya 891 km², kini menjadi arena perebutan tambang nikel. Bukan hanya perusahaan biasa, tetapi juga perusahaan yang diduga dikendalikan oleh purnawirawan jenderal polisi, keluarga gubernur, hingga orang-orang dekat pejabat Sultra.

Hasil riset terbaru Walhi Sultra bersama Satya Bumi yang dirilis pada Senin, 23 Juni 2025, membongkar jejaring bisnis tambang nikel yang menggurita di Kabaena.

Dua perusahaan besar PT Arga Morini Indah (AMI) dan PT Arga Morini Indotama (Amindo) dipimpin oleh Achmad Fachruz Zaman, mantan Direktur Direktorat Samapta Polri. Hubungan ini menunjukkan bagaimana mantan aparat masih memiliki cengkeraman di bisnis ekstraktif.

Tak berhenti di situ, AMI dan Amindo berkelindan dengan PT Rowan Sukses Investama milik Arif Kurniawan, yang dekat dengan Arinta Nila Hapsari, istri Gubernur Sultra Andi Sumangerukka. Arif bahkan duduk sebagai Direktur Utama di PT Tribhuwana Sukses Mandiri, perusahaan di mana Arinta tercatat sebagai pemegang saham. Andi Sumangerukka merupakan kader Gerindra.

Jejaring ini semakin menguat ketika Arif juga terhubung dengan PT Dua Delapan Resources, perusahaan yang membeli saham PT Tonia Mitra Sejahtera (TMS) milik Gubernur Andi Sumangerukka. Dalam debat Pilgub 2024, Sumangerukka sendiri mengakui kepemilikan tambang tersebut.

“Di Sultra, kami menemukan pola keterlibatan aparat nonaktif hingga keluarga pejabat aktif dalam perusahaan tambang. Ini bentuk nyata konflik kepentingan,” tegas Andi Rahman, Direktur Eksekutif Walhi Sultra.

Undang-undang No. 1/2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil secara jelas melarang aktivitas pertambangan di pulau kecil. Larangan itu dikuatkan Mahkamah Konstitusi lewat Putusan No. 35/PUU-XXI/2023.

Namun kenyataan di lapangan berkata lain. Pulau kecil ini justru dijejali 15 perusahaan tambang dengan total konsesi mencapai 37.894,05 hektare. Ironisnya, tiga perusahaan PT AMI, PT Amindo, dan PT AHB memiliki konsesi yang tumpang tindih dengan hutan lindung, termasuk 19,59 hektare milik PT AHB.

Akibatnya, Kabaena mengalami deforestasi besar-besaran. Data Hansen mencatat kehilangan hutan di area PT AMI seluas 506,55 hektare sejak 2001–2024. Sementara PT Amindo membuka lahan hutan seluas 194,51 hektare di periode yang sama.

Bagi masyarakat di desa pesisir seperti Liwu Lompona, Talaga Besar, Kokoe, dan Wulu, laut adalah dapur utama kehidupan. Namun kini dapur itu rusak.

Air laut berubah warna, terumbu karang rusak, dan ikan menjauh. Hasil tangkapan berkurang drastis. Bagi petani, irigasi tercemar, sawah pun sulit digarap.

“Kalau dulu kami panen padi dua kali setahun, sekarang gagal terus karena air kotor masuk ke sawah,” kata Wa Siti, petani di Desa Kokoe.

Kerugian ekonomi yang mereka tanggung tidak pernah sebanding dengan keuntungan yang masuk ke kantong perusahaan.

Laporan Satya Bumi menyingkap sisi yang lebih menakutkan: nikel kini ada dalam tubuh warga Kabaena.

Hasil uji laboratorium menemukan kadar nikel dalam urin masyarakat mencapai 4,77–36,07 µg/L, dengan rata-rata 16,65 µg/L. Angka ini 5–30 kali lebih tinggi dari populasi normal.

Sebagai perbandingan, masyarakat umum di AS (NHANES 2017–2018) hanya memiliki rata-rata 1,11 µg/L, dan bahkan masyarakat di Beijing atau komunitas dekat smelter Norwegia hanya sekitar 3 µg/L.

Paparan nikel terbukti memicu stres oksidatif, merusak DNA, menyebabkan inflamasi sistemik, hingga meningkatkan risiko diabetes tipe 2 dan kanker.

“Ini bukan sekadar krisis ekologi. Ini sudah krisis kesehatan publik,” ujar Salma Inaz Firdaus, juru kampanye Satya Bumi.

Ketika masyarakat berteriak, negara justru menghilang. Kepala Bidang Minerba Dinas ESDM Sultra, Muhammad Hisbullah Idris, berkilah bahwa pengawasan sudah diambil alih pusat.

Sementara pejabat DLH Sultra, Ibnu Hendro Prasetianto, hanya menyebut ada sanksi administratif dari pusat, tanpa detail perusahaan mana yang disanksi.

Bagi masyarakat, ini bukan solusi. Sanksi administratif hanya basa-basi yang tidak menyentuh akar persoalan: izin tambang di pulau kecil yang semestinya dilarang.

Rekomendasi: Cabut IUP, Audit Menyeluruh

Walhi dan Satya Bumi mendesak pemerintah untuk:

-Mengaudit seluruh IUP di Kabaena;

-Mencabut izin PT AMI, PT Amindo, PT AHB, dan semua perusahaan tambang di Kabaena;

-Meninjau Pasal 162 UU Minerba 2020 yang kerap dipakai mengkriminalisasi warga;

-Membuka revisi RTRW Sultra ke publik.

“Kalau akar masalahnya, yakni IUP, tidak dicabut, maka Kabaena akan terus hancur,” kata Gian Purnamasari, staf advokasi Walhi Sultra.

Kini, Kabaena seolah menjadi simbol dari apa yang disebut pepatah: sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Pulau kecil yang seharusnya dilindungi justru diperas oleh elit, aparat, dan pejabat.

Laut yang rusak, hutan yang gundul, warga yang sakit, dan negara yang absen semua bersatu menjadi satu kisah tragis.

Pulau Kabaena yang dahulu tenang kini berada di ujung tanduk, tersandera oleh tambang nikel yang menguntungkan segelintir orang, sementara meninggalkan luka panjang bagi masyarakatnya.

MoneyTalk,Jakarta – Nama Rina Sekhanya mungkin belum terlalu familiar di telinga publik, tetapi kiprahnya di dunia bisnis, khususnya sektor pertambangan mineral, penuh dengan cerita dramatis.

Sosoknya tak hanya dikenal sebagai pengusaha tangguh, tetapi juga sebagai individu yang berhasil bangkit dari cobaan berat di masa lalu. Kasus hukum yang pernah menyeretnya ke meja hijau tak membuatnya jera.

Kini, ia kembali menjadi sorotan, kali ini melalui perusahaannya yang menjadi perhatian berbagai LSM dan organisasi lingkungan, sehingga dia pun pantas dijuluki ‘Ratu Nikel’.

Jejak Kasus Hukum yang Panjang

Kisah panjang Rina Sekhanya di ranah hukum dimulai pada tahun 2012. Ia terlibat dalam kasus hukum yang cukup kompleks, menyangkut dugaan pelanggaran dalam aktivitas bisnisnya. Kasus ini sempat membuatnya mendekam di tahanan.

Proses hukum yang ia jalani berlangsung bertahun-tahun hingga akhirnya mencapai tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Dalam putusan terakhir, Rina dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum.

Bagi sebagian orang, pengalaman buruk seperti itu mungkin cukup untuk menghentikan langkah mereka. Namun, tidak bagi Rina. Ia kembali ke dunia pertambangan dengan semangat yang tak pernah surut. Kini, ia memiliki saham mayoritas di beberapa perusahaan tambang besar nikel, salah satunya adalah PT Cahaya Kabaena Nikel.

Dengan kepemilikan saham sebesar 98 persen, Rina menjadi salah satu tokoh kunci dalam pengelolaan perusahaan ini.

PT Cahaya Kabaena Nikel beroperasi di Pulau Kabaena, Sulawesi Tenggara, yang kaya akan sumber daya mineral. Sayangnya, keberhasilan bisnis ini tidak lepas dari kontroversi. Perusahaan tersebut diduga melanggar aturan pengelolaan pulau-pulau kecil, yang seharusnya dilindungi dari aktivitas tambang.

Aktivitas PT Cahaya Kabaena Nikel menjadi perhatian serius dari berbagai LSM lingkungan, seperti Satya Bumi dan Walhi Sulawesi Tenggara.

Relasi Rina Sekhanya dengan mantan Gubernur Sultra Nur Alam terungkap diduga melalui anaknya Radhan Algindo di dalam PT Cahaya Kabaena Nikel.

Mereka menyoroti dampak lingkungan dari operasi perusahaan tersebut, termasuk deforestasi besar-besaran di Pulau Kabaena. Menurut laporan, sekitar 3.374 hektar hutan, termasuk hutan lindung, telah hilang akibat aktivitas tambang selama dua dekade terakhir.

Tak hanya itu, sampel air di sekitar area tambang menunjukkan kandungan logam berat yang melebihi batas aman. Temuan ini memicu kekhawatiran akan risiko kesehatan bagi masyarakat setempat.

Pulau Kabaena, dengan luas kurang dari 2.000 km², juga dianggap rentan terhadap eksploitasi berlebihan, yang melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Tak beda halnya dialami oleh penduduk di Wawonii Kabupaten Konawe Kepulauan, meskipun menurut putusan Makamah Agung sudah inkrah bahwa PT GKP anak usaha Harita group dilarang menambang, namun faktanya hingga hari ini sudah 90 tongkang diangkut tanah berisi kandungan nikel, kesan kental negara kalah terhadap praktek tambang ilegal.

Kolaborasi Duo Ratu Nikel

Selain PT Cahaya Kabaena Nikel, Rina Sekhanya juga memiliki keterlibatan dengan perusahaan tambang lainnya, PT Tonia Mitra Sejahtera (TMS).

Perusahaan ini sebelumnya dimiliki oleh mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dan kawan kawan HIPMI yang dibentuk pada tahun 2003.

Pada Maret 2024, struktur kepemilikan saham PT TMS mengalami perubahan, dari data Ditjen AHU Kemenkumham disebutkan PT Cahaya Kabaena Nikel (50 persen), PT SP Setia International (35 persen), Muhammad Lutfi (7 persen), Ali Said (7 persen), PT Bani Kutup Ria (1 persen).

Sekretaris Center of Energy and Resources (CERI) Hengki Seprihadi, Jum’at (17/1/2025) mengatakan, menurut penelusuran CERI pada Website MODI Kementerian ESDM, 25 persen saham PT TMS dimiliki oleh PT Bintang Delapan Tujuh Abadi.

“Penelusuran CERI lebih lanjut, kami menemukan bahwa 99 persen saham PT Bintang Delapan Tujuh Abadi ternyata tercatat sebagai milik Alaniah Nisrina. Sedangkan 1 persen sisanya dimiliki oleh Arinta Nila Hapsari,” ungkap Hengki.

Dilansir CERI sebelumnya, lanjut Hengki, Arinta Nila Hapsari tak lain merupakan istri Gubernur Sulawesi Tenggara Teripilih pada Pilkada 2024, Andi Sumangerukka. Belakangan, Arinta Nila Hapsari juga dijuluki Ratu Nikel Sultra.

“Sedangkan nama Alaniah Nisrina, belakangan terungkap merupakan anak kandung dari pasangan Ratu Nikel Arinta Nila Hapsari dan Gubernur Sultra Terpilih Andi Sumangerukka,” beber Hengki.

Dijelaskan Hengki, Andi Sumangerukka tak lain seorang prajurit TNI yang ternyata memiliki karir cukup mentereng di militer. Ia tak lain merupakan Kepala Badan Intelijen Daerah (Kabinda) Sulawesi Tenggara periode 2015-2019. Tak lama berselang, Andi Sumangerukka dipromosikan menjadi Pangdam XIV/Hasanuddin dan menjabat sejak tahun 2020 hingga tahun 2021.

Berdasarkan rilis harta kekayaan calon kepala daerah di laman LHKPN KPK, kekayaan Andi Sumangerukka mencapai Rp632 miliar. Jumlah tersebut menempatkan Andi Sumangerukka sebagai calon gubernur terkaya se-Indonesia di Pilkada 2024.

MoneyTalk,Jakarta  –  Tim peneliti dari Satya Bumi dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulawesi Tenggara (Sultra) pada Senin, 9 September 2024 telah merilis hasil penelitian terbaru mereka terkait dampak pertambangan nikel di Pulau Kabaena.

Dalam riset tersebut, tim peneliti turut mengungkap nama-nama besar yang ikut menikmati manfaat pertambangan nikel di Pulau Kabaena. Mulai dari mantan gubernur, calon kepala daerah, hingga jenderal polisi. Beberapa nama disebut berkaitan erat dengan Nur Alam, mantan terpidana korupsi sekaligus Gubernur Sultra periode 2008 – 2018. Penelitian Walhi itu mengelompokkan penerima manfaat menjadi tujuh kluster.

Keterlibatan Nur Alam bermula pada tahun 2010. Nur Alam yang sedang menjabat sebagai gubernur merevisi aturan tata ruang Sultra. Salah satu perubahan yang diusulkan dalam revisi tersebut adalah menurunkan status kawasan hutan, dari hutan lindung menjadi hutan produksi di Pulau Kabaena. Revisi itu juga dikuatkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Ir Zulkifli Hasan Nomor SK.465/Menhut-II/2011.

Salah satu kluster penerima manfaat menurut Walhi adalah klaster Alaniah Nisrina, Arinta Nila Hapsari dan Andi Sumangerukka.

Pada klaster ini, nama Arinta Nila Hapsari dan Alaniah Nisrina yang tak lain adalah istri dan anak Gubernur Sulawesi Tenggara Terpilih Pilgub 2024 Andi Sumangerukka, ternyata memiliki saham di sejumlah perusahaan bergerak di bidang tambang nikel. Demikian terungkap dari penelusuran Center of Energy and Resources Indonesia (CERI).

“Sesuai dokumen resmi dari Website Resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU), nama Arinta Nila Hapsari ini muncul sebagai pemegang saham mayoritas pada PT Tribhuwana Sukses Mandiri, PT Kabaena Kromit Prathama dan PT Baula Petra Buana,” ungkap Sekretaris CERI, Hengki Seprihadi, Rabu (15/1/2025).

Dirincikan Hengki, di PT Baula Petra Buana, perempuan kelahiran Sidikalang 3 Agustus 1971 itu menguasai 30 persen saham senilai Rp 18 miliar. Sedangkan di PT Kabaena Kromit Prathama, Arinta Nila Hapsari tercatat sebagai pemegang 70 persen saham senilai Rp 1,75 miliar.

Selanjutnya, Arinta Nila Hapsari mengantongi 25 persen saham PT Tribhuwana Sukses Mandiri senilai Rp 22,5 juta.

“Hasil penelusuran awal kami ini cukup mangagetkan lantaran perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh Arinta Nila Hapsari ini semua bergerak di bidang tambang nikel. Di berbagai media telah diungkap bahwa perusahaan-perusahaan milik Arinta itu beroperasi di Sulawesi Tenggara,” ungkap Hengki.

Hengki mengutarakan, sepak terjang Arinta di dunia tambang nikel itu sontak menimbulkan tanda tanya lantaran suami Arinta, Andi Sumangerukka, terpilih sebagai Gubernur Sulawesi Tenggara pada Pilkada Serentak Tahun 2024 lalu.

“Apalagi, karir Andi Sumangerukka di militer cukup mentereng. Ia tak lain merupakan Kepala Badan Intelijen Daerah (Kabinda) Sulawesi Tenggara periode 2015-2019. Tak lama berselang, Andi Sumangerukka dipromosikan menjadi Pangdam XIV/Hasanuddin dan menjabat sejak tahun 2020 hingga tahun 2021,” beber Hengki.

Berdasarkan rilis harta kekayaan calon kepala daerah di laman LHKPN KPK, kekayaan Andi Sumangerukka mencapai Rp632 miliar. Jumlah tersebut menempatkan Andi Sumangerukka sebagai calon gubernur terkaya se-Indonesia di Pilkada 2024.

Keheranan atas mulusnya sepak terjang Arinta Nila Hapsari itu, lanjut Hengki, makin memuncak setelah sejumlah permasalahan hukum menyeret perusahaan-perusahaan milik Arinta Nila Hapsari. Meski terseret masalah hukum, tampaknya hingga saat ini, Arinta Nila Hapsari masih melenggang bebas sebagai pemilik perusahaan-perusahaan tersebut.

“Sebut saja mulai dari terseretnya PT Kabaena Kromit Prathama dalam skandal dokumen terbang alias ‘dokter’ di Kementerian ESDM yang telah menyeret mantan Dirjen Minerba Ridwan Djamaludin ke balik jeruji besi, terkait IUP nikel PT Kabaena seluas 102,6 hektare di Blok Mandiodo, Konawe Utara yang ternyata merupakan wilayah kerja PT Antam Tbk. Arinta Nila Hapsari tampaknya tak tersentuh hukum, meskipun Arinta memiliki saham 70 persen di PT Kabaena Kromit Prathama,” ungkap Hengki.

Tak hanya itu, PT Tribhuwana Sukses Mandiri milik Arinta Nila Hapsari juga terseret dalam kasus dugaan penambangan secara ilegal dan merusak lingkungan PT Tonia Mitra Sejahtera.

“Bahkan berdasarkan fakta persidangan di PN Kendari, menurut Nur Alam, penjualan PT Tonia Mitra Sejahtera kepada PT Tribhuwana Sukses Mandiri berlangsung di kantor Kabinda Sulawesi Tenggara semasa sang suami masih menjabat sebagai Kabinda di sana,” tukas Hengki.

Direktur Utama PT Tribhuwana Sukses Mandiri Arif Kurniawan yang ternyata juga sebagai pemilik PT Dua Delapan Resources, membayar pembelian saham PT Tonia Mitra Sejahtera sebesar Rp 100 miliar ke rekening Amran Yunus yang diangsur sebanyak empat kali.

Namun anehnya, penelusuran CERI di Website Resmi AHU Kemenkum HAM, tidak ditemukan data PT Tonia Mitra Sejahtera. Padahal, data Perusahaan ini muncul pada Website MODI Kementerian ESDM, yang mencantumkan empat entitas pemegang saham, yakni PT Barisan Mineral Semesta, PT Adia Mitra Investama, PT Bintang Delapan Tujuh Abadi dan PT Segara Kilau Mas, dengan kepemilikan masing-masing 25 persen.

Berbagai temuan itu, kata Hengki, wajar jika publik bertanya-tanya, apakah benar Arinta Nila Hapsari dijuluki sebagai Ratu Nikel Sultra?