17 November 2026

Badak Jawa

MoneyTalk.id,Jakarta – PDI Perjuangan Banten menolak tegas wacana pemindahan Badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur. Rencana tersebut dinilai berpotensi mengancam kelestarian identitas daerah sekaligus merugikan masyarakat yang selama ini menggantungkan ekonomi pada ekowisata Badak Jawa.

Politikus PDI Perjuangan, Guntur Romli, mempertanyakan alasan pemerintah yang mewacanakan pemindahan satwa langka tersebut. Menurutnya, Ujung Kulon merupakan habitat asli Badak Jawa yang memiliki nilai ekologis, historis, dan kultural bagi masyarakat Banten.

“Alas Purwo sudah punya Banteng. Ujung Kulon punya Badak. Keduanya berdiri gagah di rumahnya sendiri. Lalu kenapa tiba-tiba ada yang mau mencabut Badak dari tanah leluhurnya, seolah satwa langka ini barang dagangan yang bisa dipindah sesuka hati?” kata Guntur Romli dalam pernyataannya, Selasa (17/11/2026).

Guntur menilai wacana pemindahan tersebut belum disertai kajian ilmiah yang terbuka kepada masyarakat. Ia juga mempersoalkan tidak adanya pelibatan warga Pandeglang dan masyarakat adat Baduy dalam pembahasan kebijakan yang menyangkut masa depan satwa endemik Banten itu.

Menurutnya, masyarakat adat Baduy selama ini memiliki hubungan filosofis dan tradisi leluhur dalam menjaga alam, termasuk keberadaan Badak Jawa. Karena itu, suara masyarakat lokal semestinya menjadi pertimbangan penting sebelum pemerintah mengambil keputusan.

“Ini kebijakan besar, tetapi warga Pandeglang tidak diajak bicara. Masyarakat adat Baduy yang menjaga Badak lewat ritual dan filosofi leluhur juga tidak didengar. Kebijakan sebesar ini dilempar begitu saja di forum internasional, lalu kementerian buru-buru bilang masih wacana. Ini cara mengelola negara, atau cara menguji pasar?” ujarnya.

Selain persoalan konservasi, Guntur mengingatkan dampak ekonomi yang mungkin muncul apabila Badak Jawa dipindahkan dari habitat aslinya. Selama ini, keberadaan Badak Jawa menjadi salah satu daya tarik ekowisata Ujung Kulon yang menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat sekitar.

Pemandu wisata, nelayan, pengelola homestay hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) disebut memiliki keterkaitan dengan aktivitas pariwisata di kawasan tersebut.

“Ujung Kulon hidup dari ekowisata Badak: pemandu, nelayan, homestay, UMKM. Kalau ikonnya dicabut, roda ekonomi warga ikut dicabut. Siapa yang rugi, dan siapa yang untung?” kata Guntur.

Ia juga mempertanyakan kemungkinan adanya kepentingan bisnis di balik proyek pemindahan tersebut, terutama jika pemerintah mulai mencari dukungan pendanaan dari donor internasional tanpa terlebih dahulu membuka secara transparan dasar kajian dan tujuan program.

“Ketika pemerintah mulai mencari dana donor internasional, publik berhak curiga ada bisnis di balik proyek yang tidak jelas ini,” tegasnya.

Guntur tidak menampik bahwa ancaman bencana, termasuk potensi tsunami akibat aktivitas Anak Krakatau, perlu menjadi perhatian pemerintah. Namun, ia menilai penanganan risiko bencana tidak boleh hanya diarahkan pada pemindahan satwa, sementara keselamatan masyarakat pesisir belum mendapatkan perhatian yang memadai.

Ia mengingatkan kembali tragedi tsunami Selat Sunda 2018 yang menerjang wilayah pesisir Pandeglang dan sekitarnya. Menurutnya, pemerintah semestinya memprioritaskan penguatan sistem peringatan dini, jalur evakuasi, serta kepastian relokasi bagi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana.

“Alasannya tsunami Anak Krakatau? Baik. Tapi kalau ancaman bencana itu benar-benar nyata, kenapa yang dipikirkan lebih dulu justru Badak, bukan manusianya? Warga pesisir Pandeglang pernah diterjang tsunami Selat Sunda 2018. Di mana sistem peringatan dini, jalur evakuasi, dan relokasi warga yang layak? Selamatkan manusianya dulu, baru bicara soal satwa,” paparnya.

Bagi Guntur, Badak Jawa bukan hanya satwa langka yang menjadi objek konservasi, melainkan juga bagian dari identitas Banten dan kekayaan alam Indonesia yang harus dijaga.

Ia meminta pemerintah tidak mengambil keputusan secara sepihak dan tidak menjadikan konservasi sebagai alasan untuk menjalankan proyek yang belum jelas manfaat serta dampaknya bagi masyarakat.

“Badak Jawa bukan komoditas. Ia identitas Banten dan harga diri bangsa. Jangan usir Badak dari rumahnya demi kepentingan yang tak berani diungkap ke publik,” pungkasnya.