7 November 2026

Badan Intelijen Negara (BIN)

MoneyTalk.id,Jakarta – Langkah Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang menggandengan Badan Intelijen Negara (BIN) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam menelusuri kejanggaran stok batubara PLN hingga memicu pemadaman bergilir di Jawa dan Kalimantan, mendapat apresiasi dari elemen masyarakat.

Koordinator Nasional Relawan Listrik Untuk Negeri (Kornas Re-LUN) Teuku Yudhistira  yang sejak awal menyoroti kasus ini, turut memberi masukan kepada tim yang dilibatkan dalam masalah serius tersebut.

“Ini cukup menarik, karena artinya sudah mulai tercium kebohongan. Apalagi dikatakan PLN minta batubara kalori 5.000 atau medium rank coal (MRC). Padahal di Jawa yang banyak berdiri PLTU low-rank coal (LRC). PLTU yang  bagian program 10.000 MW kan low rank semua,” beber Yudhistira saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Jumat (26/6/2026).

“Nah, masukan seperti ini yang harus diberikan ke BIN dan Kejagung, karena data PLN yang diterima pemerintah dan publik  tidak jelas,” imbuhnya.

Yudhistira juga menyampaikan, faktor lain yang menghambat pasokan batubara ke PLN adalah skema pembayaran yang rumit sehingga membuat pemilik tambang batubara enggan menyuplai.

“Pasokan batubara terhambat, faktor lainnya karena sistem pembayaran yang dialihkan ke sub-holding, ini yang membuat prosesnya panjang,” ucapnya.

Namun dibalik fakta itu, Yudhis mengingatkan Menteri ESDM dan lembaga negara yang terlibat dalam penyelidikan kasus ini, untuk lebih jeli.

“Awas Dirut PLN Darmawan Prasodjo itu licik dan licin. Jangan sampai terbuai dengan narasi yang dibangunnya plus mimik wajah yang sedih, jadi lemah. Busuk di PLN selama dipimpin Darmo ini harus segera diamputasi agar tidak menyebar secara luas,” tandasnya.

Buktinya, kata Yudhis, ketika terjadi Blackout Sumatera beberapa waktu lalu, dengan mudahnya Dirut PLN menyalahkan alam.

“Mentang-mentang alam gak mungkin bicara. Sekarang, giliran padam bergilir menyalahkan batubara, yang artinya, selalu menyalahkan pihak lain. Padahal semua bisa diantisipasi bila reserve margin dan keandalan sistem dibangun,” bebernya.

Parahnya lagi, sambung dia, selama 5 tahun ini, sistem kelistrikan yang harusnya menjadi _back bone_ sistem kelistrikan, justru tidak ada yang jalan.

“Yang jalan justru project-peoject yang tidak produktif dan diduga ada hengki pengki seperti project AMI dan sewa pembangkit berbasis BBM,” ungkap Yudhistira.

“Satu lagi, ini harus segera dituntaskan. Karena kasus pemadaman listrik ini juga ancaman bagi pemerintahan Prabowo, terindikasi ada semacam sabotase. Karena itu saya selalu menekankan, copot seluruh Direksi PLN, khususnya Darmawan Prasodjo dan kroninya,” tegas Yudhis.

Seperti diketahui, terkait pemadaman listrik bergilir di Pulau Jawa, Darmawan Prasodjo sebelumnya mengatakan, ada sejumlah PLTU di Jawa yang terhambat pengoperasiannya karena stok batubara yang menipis. Di antaranya:

– *Jawa Bagian Barat*, antara lain PLTU Pelabuhan Ratu, PLTU Lontar, PLTU Labuan, PLTU Suralaya 1-8, PLTU Jawa 7, PLTU Jawa 9 dan 10, PLTU Indramayu.

– *Jawa Bagian Tmur*, di antaranya PLTU Paiton 1 dan 2, PLTU Paiton 9, PLTU Rembang, PLTU Pacitan dan PLTU Tanjung Awar-awar.

Semua PLTU itu disebutkannya membutuhkan pasokan batubara dengan kalori 5.000 atau medium rank coal (MRC). Pernyataan itu langsung disanggah Kornas Re-LUN Teuku Yudhistira. Menurut Yudhis, apa yang disampaikan Darmo adalah pembohongan publik yang sangat keterlaluan.

“Jelas pernyataan tukang bohong dan dia berani menyatakannya di media. Dia (Darmo-red) bilang _medium rank coal_ yang gak ada, padahal PLTU yang disebutkan namanya oleh dia, sebagian besar cukup pakai _low rank coal_ karena bagian dari proyek 10.000 MW yang memang di-desain pakai low rank coal,” kecamnya saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (22/6/2026).

MoneyTalk, Jakarta – Kerja sama intelijen antara Badan Intelijen Negara (BIN) dan Australia kembali menjadi sorotan setelah sejumlah pembahasan strategis menyentuh isu keamanan kawasan timur Indonesia. Pengamat intelijen dan geopolitik, Amir Hamzah, menilai bahwa intensifikasi kolaborasi kedua negara tidak bisa dilepaskan dari posisi kunci Maluku dalam arsitektur keamanan Indo-Pasifik yang semakin kompetitif.

Menurut Amir, dinamika geopolitik global kini bergerak menuju “kompetisi senyap” di wilayah timur Indonesia, di mana jalur laut, sumber daya alam, dan stabilitas politik regional memengaruhi keseimbangan kekuatan di kawasan.

Amir Hamzah menjelaskan bahwa Maluku bukan sekadar gugusan pulau yang kaya rempah, tetapi sebuah koridor laut strategis yang menghubungkan: Laut Seram, Laut Banda, Laut Arafura dan jalur internasional dari Samudera Pasifik menuju Samudera Hindia.

“Siapa yang menguasai intelijen di Maluku, sesungguhnya menguasai ruang deteksi dini atas salah satu jalur laut paling penting di Indo-Pasifik,” ujar Amir kepada wartawan, Jumat (21/11/2025).

Dari sudut pandangnya, Maluku berfungsi sebagai “early warning belt” Indonesia terhadap setiap pergerakan militer, ekonomi, maupun migrasi ilegal yang bisa memengaruhi stabilitas nasional. Termasuk aktivitas kapal asing, pelintas batas, penyelundupan senjata, hingga dinamika di Papua yang sering menjadi perhatian bilateral Indonesia–Australia.

Australia memandang kawasan timur Indonesia sebagai buffer zone alami bagi keamanan nasional mereka. Maluku terletak tidak jauh dari Darwin, yang merupakan salah satu pangkalan militer paling penting Australia.

Beberapa alasan strategis Australia memperkuat kerja sama intelijen dengan Indonesia, menurut Amir Hamzah:

1. Pengamanan jalur perairan utara Australia dari infiltrasi, penyelundupan manusia, dan ancaman non-tradisional.

2. Mendeteksi aktivitas kekuatan besar, terutama yang berhubungan dengan rivalitas geopolitik AS–China.

3. Mitigasi potensi instabilitas di Papua, yang mempunyai keterkaitan historis dan keamanan yang sensitif bagi Australia.

Kebutuhan Australia terhadap data intelijen maritim yang lebih presisi di wilayah banda dan Arafura.

“Dalam konteks geostrategis, Australia membutuhkan Indonesia sama besar dengan kebutuhan Indonesia terhadap Australia,” kata Amir.

Amir Hamzah menekankan bahwa Indonesia memerlukan penguatan intelijen di Maluku untuk beberapa lapisan kepentingan nasional:

1. Deteksi Dini Ancaman Maritim

Maluku berada di jalur yang rawan aktivitas:

-Kapal riset asing ilegal

-Penangkapan ikan ilegal oleh kapal trans-regional

-Operasi intelijen asing berkedok aktivitas ekonomi

-Potensi penyusupan ke wilayah Papua

Kerja sama dengan Australia dapat membantu memperkaya database intelijen maritim yang semakin kompleks.

2. Konektivitas dengan Isu Papua

Karena Maluku merupakan pintu belakang Papua, maka penguatan intelijen di Maluku penting untuk:

-memonitor arus logistik ke kelompok separatis,

-membaca pola mobilitas aktor eksternal,

-dan mencegah fluktuasi keamanan yang bisa meluas ke wilayah tengah Indonesia.

3. Pertahanan Berlapis (Layered Defense)

Menurut Amir, Indonesia sedang membangun konsep pertahanan berlapis yang mencakup:

-lapisan deteksi (intelligence),

-lapisan pencegahan (early deterrence),

-lapisan respon (rapid response).

Maluku merupakan lapisan pertama yang harus diperkuat karena posisinya sebagai benteng timur.

Amir Hamzah mengingatkan bahwa kolaborasi intelijen dengan Australia harus dilakukan secara proporsional dan terukur, karena menyangkut:

-pertukaran data sensitif,

-kegiatan pengamatan di wilayah kedaulatan,

-manajemen informasi strategis mengenai Papua,

-serta perlindungan sumber daya maritim Indonesia.

“Kerja sama dengan negara besar seperti Australia tidak boleh bersifat subordinatif. Indonesia harus tetap menjadi pemain utama di rumah sendiri,” tegas Amir.

Ia menambahkan bahwa BIN harus memastikan mekanisme kontrol, audit intelijen, dan pembagian informasi dilakukan dengan prinsip reciprocity agar tidak membuka peluang penetrasi intelijen asing yang berlebihan.

Amir mengurai bahwa perebutan pengaruh antara AS dan China kini bergerak ke arah selatan Filipina, Papua Nugini, hingga perairan Maluku. Maluku menjadi titik strategis untuk:

-memantau jalur kapal selam,

-memonitor aktivitas militer di Pasifik Barat Daya,

-memastikan stabilitas rantai pasokan energi,

-dan mengawasi manuver kapal penelitian China yang makin agresif.

“Oleh sebab itu,” jelas Amir, “kerja sama intelijen dengan Australia sebenarnya juga bagian dari upaya Indonesia menjaga keseimbangan geopolitik di tengah rivalitas kekuatan besar.”

Dengan penjelasan Amir Hamzah, tampak jelas bahwa Maluku bukan lagi sekadar wilayah kepulauan dengan kekayaan budaya dan sejarah, tetapi sebuah titik strategis dalam narasi keamanan Indo-Pasifik.

Kerja sama intelijen BIN–Australia dapat menjadi:

-instrumen menjaga stabilitas kawasan,

-penguatan deteksi dini Indonesia,

-dan mekanisme penyeimbang dalam kompetisi geopolitik regional.

Namun, kolaborasi tersebut harus dijalankan dengan kecermatan, agar Indonesia tetap memegang kontrol penuh atas wilayah strategisnya.

Amir menegaskan: “Maluku adalah masa depan keamanan nasional Indonesia. Dan siapa pun yang memahami peta geopolitik Indo-Pasifik akan melihat nilai strategis yang tidak terbantahkan dari wilayah ini.”

MoneyTalk, Jakarta – Jelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Muhammad Herindra, memberikan peringatan keras kepada aparat intelijen di berbagai daerah. Dalam rapat koordinasi nasional (Rakornas) yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, pada Kamis (7/11), Herindra menekankan pentingnya kerja sama dan koordinasi antar aparat intelijen dari berbagai instansi demi menjaga stabilitas dan keamanan Pilkada.

Herindra mengawali pesannya dengan ucapan salam dan penghormatan kepada seluruh peserta Rakornas, termasuk Wakil Presiden RI yang hadir. Dalam sambutannya, ia menyoroti masih adanya ego sektoral di kalangan aparat intelijen, seperti antara TNI, Polri, Kejaksaan, dan lembaga intelijen daerah. Herindra menyampaikan, sikap seperti ini berpotensi melemahkan upaya deteksi dini terhadap berbagai ancaman yang mungkin muncul menjelang Pilkada.

“Koordinasi antara intelijen daerah sangat penting. Saya melihat banyak yang masih ego sektoral. Ada yang TNI-Polri, pindah ke kejaksaan, namun tidak ada sinergi yang optimal,” tegas Herindra.

Menurutnya, banyak aparat intelijen yang justru sibuk ‘memata-matai’ sesama rekan dari instansi lain alih-alih berbagi informasi yang dimiliki. Ia menyebut fenomena ini sebagai “intel makan informasi sendiri” — sebuah sindiran tajam yang menggambarkan kecenderungan para aparat untuk menyimpan informasi tanpa membaginya, padahal informasi tersebut sangat krusial untuk menjaga keamanan bersama.

Herindra mengingatkan bahwa Pilkada 2024 akan dihadapkan pada berbagai tantangan serius yang harus diantisipasi oleh aparat keamanan, termasuk intelijen. Terdapat tiga fase kritis yang menjadi fokus BIN.

Pada tahap ini, potensi ancaman gangguan keamanan seperti intimidasi, disinformasi, hingga manipulasi politik sangat tinggi. Herindra menegaskan bahwa kampanye sering kali menjadi ajang adu kekuatan berbagai kelompok yang bisa memicu konflik di lapangan. Meski disebut “minggu tenang”, kenyataannya tidak selalu demikian.

“Banyak kegiatan tertutup yang sering tidak terdeteksi, seperti mobilisasi massa yang justru terjadi di minggu tenang. Di sini, peran intelijen sangat penting untuk mendeteksi gerakan bawah tanah yang berpotensi merusak kondusifitas Pilkada,” ujarnya.

Setelah tahapan kampanye, saat penetapan calon juga rawan sengketa. Perselisihan hasil pemungutan suara dapat memicu konflik horizontal yang membahayakan stabilitas daerah. Herindra menegaskan, intelijen harus mampu memberikan informasi yang akurat dan cepat untuk mencegah eskalasi konflik.

Lebih lanjut, Herindra mengungkapkan beberapa ancaman utama yang telah dipetakan oleh BIN menjelang Pilkada. Ancaman-ancaman ini mencakup:

Radikalisme dan Separatisme: Meski tidak terjadi di semua wilayah, ancaman ini tetap menjadi perhatian khusus.

Tangan-tangan Tak Terlihat (Invisible Hands): Herindra mengingatkan akan adanya pihak-pihak yang tidak terlihat namun berpotensi mengganggu jalannya Pilkada, termasuk terorisme yang walaupun eskalasinya rendah, tetap perlu diwaspadai.

Serangan Siber (Cyber Attack): Dalam era digital ini, serangan siber dan penyebaran hoax, hate speech, maupun fake news menjadi ancaman nyata yang dapat mempengaruhi opini publik.

Konflik Horizontal dan Bencana Alam: Konflik antarpendukung, black campaign, serta isu netralitas ASN juga disebut sebagai gangguan yang perlu diantisipasi. Selain itu, faktor bencana alam yang bertepatan dengan musim hujan bisa mempengaruhi pendistribusian logistik pemilu.

Herindra melontarkan sindiran tajam kepada aparat intelijen, khususnya kepada Badan Intelijen Daerah (Binda) dan pihak terkait lainnya.

“Biasanya aparat intelijen itu kerjanya senyap, tapi kadang senyap karena tidur. Jangan begitu! Koordinasi antar aparat intelijen daerah itu penting,” ujarnya sambil menekankan bahwa informasi intelijen harus segera dibagikan dan tidak disimpan sendiri.

Herindra mengingatkan bahwa informasi yang lambat tidak lagi berguna. Prinsip “velox et exactus” atau cepat dan tepat harus dipegang oleh seluruh aparat intelijen. Intelijen bukan hanya sekadar mengumpulkan data, namun juga harus memastikan informasi yang akurat dapat disebarluaskan dengan cepat ke seluruh instansi terkait.

Pesan Herindra yang tegas ini diharapkan mampu memecah sekat-sekat ego sektoral di lapangan. Menurutnya, koordinasi yang baik akan memudahkan deteksi dini terhadap potensi ancaman, sehingga bisa diantisipasi sebelum terjadi eskalasi konflik.

Dengan tantangan Pilkada yang semakin kompleks, kerja sama antar lembaga menjadi kunci utama. Tidak ada lagi ruang bagi sikap ‘saling memata-matai’ di internal aparat intelijen. Sebaliknya, sinergi dan kolaborasi menjadi solusi untuk memastikan Pilkada 2024 dapat berlangsung aman, damai, dan tertib.

Pesan Kepala BIN Muhammad Herindra menjadi pengingat penting bagi aparat intelijen di seluruh Indonesia untuk memperkuat kerja sama dan berbagi informasi demi menjaga stabilitas politik dan keamanan jelang Pilkada 2024. Koordinasi antar instansi, percepatan deteksi ancaman, dan penghapusan ego sektoral menjadi fokus utama yang harus segera diimplementasikan oleh seluruh jajaran aparat intelijen.

MoneyTalk, Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI baru-baru ini menerima surat dari Presiden. Isi surat tersebut terkait permohonan pertimbangan pemberhentian dan pengangkatan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).

Posisi strategis ini sekarang dijabat oleh Budi Gunawan, mantan jenderal polisi yang telah memimpin BIN sejak 2016. Dalam surat tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengusulkan Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan), Letjen TNI Herindra, sebagai calon pengganti Budi Gunawan.

Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi secara resmi mengajukan nama Herindra. Pengajuan nama melalui surat Presiden yang diserahkan ke DPR untuk mendapatkan pertimbangan.

“Jadi sudah diusulkan satu nama dari Presiden Jokowi, Surpres pergantian Kepala BIN atas nama Pak Herindra,” kata Puan, Selasa (15/10), dalam konferensi pers yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Proses pengangkatan Kepala BIN merupakan salah satu hal penting dalam fungsi pengawasan DPR RI. Khususnya untuk memastikan bahwa pejabat terpilih memiliki kemampuan untuk menghadapi tantangan yang dihadapi Indonesia di bidang intelijen dan keamanan nasional. DPR RI memiliki peran untuk memberikan pertimbangan terhadap usulan ini, meskipun keputusan akhir tetap berada di tangan presiden.

Namun, pada periode 2024-2029 ini, DPR RI belum membentuk alat kelengkapan dewan (AKD) seperti komisi dan badan-badan terkait yang biasanya berperan dalam proses pembahasan surat-surat presiden dan pengawasan lembaga negara. Akibatnya, DPR membentuk tim khusus yang dipimpin oleh pimpinan DPR untuk membahas surat tersebut. Salah satu anggota tim ini adalah Budi Djiwandono, keponakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sekaligus Pimpinan DPR dari Fraksi Partai Gerindra.

Letjen TNI Herindra yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan, dikenal memiliki latar belakang militer yang kuat. Sebelum menjadi Wamenhan, Herindra telah menempati berbagai posisi strategis di lingkungan TNI, termasuk sebagai Kepala Staf Umum TNI. Pengalaman dan kedekatannya dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, yang merupakan mantan atasan langsungnya, menjadi salah satu alasan kuat di balik pencalonannya.

Sebagai Kepala BIN, Herindra nantinya akan dihadapkan pada berbagai tantangan keamanan nasional. Isu-isu strategis seperti terorisme, separatisme, ancaman siber, serta dinamika politik regional dan global yang terus berubah akan menjadi fokus utama tugasnya. Selain itu, keamanan di Papua dan isu intelijen terhadap kegiatan radikalisme menjadi perhatian yang memerlukan kepemimpinan yang kuat dan strategi yang matang di dalam tubuh BIN.

Pengangkatan Kepala BIN yang baru tak lepas dari dinamika politik di dalam tubuh pemerintahan dan DPR. Dengan belum terbentuknya AKD di DPR RI periode baru ini, tim khusus yang akan membahas surat presiden tersebut menjadi wadah sementara untuk menjalankan fungsi pengawasan DPR. Kehadiran Budi Djiwandono sebagai salah satu pimpinan tim khusus ini mencerminkan pengaruh Partai Gerindra dalam pembahasan ini.

Bagi Presiden Jokowi, penggantian Kepala BIN juga merupakan bagian dari upaya menjaga stabilitas keamanan nasional menjelang tahun politik. Menjelang pemilihan presiden 2024, di mana isu-isu keamanan nasional cenderung meningkat. Jokowi kemungkinan besar ingin memastikan bahwa posisi Kepala BIN diisi oleh sosok yang dapat mendukung kebijakan keamanan pemerintahannya.

DPR RI kini memiliki tugas penting untuk memberikan pertimbangan terkait usulan pergantian Kepala BIN. Dengan terbatasnya waktu dan belum lengkapnya alat kelengkapan dewan, proses ini akan menjadi salah satu ujian pertama bagi DPR RI periode 2024-2029 dalam menjalankan peran pengawasannya.

Sementara itu, pencalonan Letjen TNI Herindra sebagai Kepala BIN menandakan langkah pemerintah untuk memperkuat sektor intelijen nasional di tengah berbagai tantangan keamanan yang dihadapi Indonesia.(c@kra)