20 November 2026

Bambang Wuryanto

MoneyTalk, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, mengapresiasi peluncuran buku “Autobiografi Eros Djarot” dan “Apa Kata Sahabat” yang merangkum perjalanan panjang seorang tokoh lintas zaman Eros Djarot. Sosok seniman, sutradara, jurnalis, sekaligus aktivis yang tidak pernah berhenti bersuara untuk kebenaran.

“Eros Djarot merupakan representasi dari keberanian berpikir bebas di tengah tekanan politik dan budaya yang kerap mengekang kreativitas. Ia adalah keteguhan seorang individu yang menolak dikotomi antara seni dan politik, antara idealisme dan realitas,” ujar Bamsoet usai menghadiri peluncuran buku “Autobiografi Eros Djarot dan Apa Kata Sababat”, di Jakarta, Minggu (19/10/2025).

Hadir antara lain Guntur Soekarnoputra, Guruh Soekarnoputra, Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto, Marsekal TNI (Purn.) Djoko Suyanto, Aburizal Bakrie, Ganjar Pranowo, Jaya Suprana, Theo L Sambuaga, Tonny Wenas, Bambang Harimurti, Slamet Rahardjo, Abraham Samad serta para tokoh politik dan budayawan lainnya.

Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 ini menilai, kekuatan utama Eros adalah kemampuannya menjembatani berbagai dunia, mulai dari seni, politik, budaya, dan bisnis, tanpa kehilangan keaslian dirinya. Eros mampu beradaptasi dengan zaman, tetapi tidak larut. Di musik, film, maupun media, jejaknya selalu konsisten dan menggugah kesadaran publik.

Eros adalah seniman yang menjadikan kreativitas sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Dalam situasi politik yang sering berubah-ubah, sikap konsisten seperti yang ditunjukkan Eros adalah sesuatu yang jarang ditemukan.

“Eros tidak sekadar mengkritik, tetapi menawarkan gagasan. Di masa ketika banyak orang kehilangan arah moral, sosok seperti Eros menjadi kompas yang menuntun,” kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia dan Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menjelaskan, kehadiran buku “Autobiografi Eros Djarot” sangat penting bagi generasi muda Indonesia yang kini tumbuh dalam budaya digital yang serba instan. Generasi milenial perlu belajar dari sosok Eros bahwa kreativitas sejati lahir dari keberanian berpikir dan ketulusan dalam berkarya. Tidak mengejar popularitas, tetapi mengedepankan kedalaman makna.

“Warisan terbesar Eros bukan sekadar karya monumental, tetapi keteladanan moral dan intelektual. Eros menolak menjadi ‘penghibur’ belaka. Ia memilih menjadi pejuang yang menggunakan seni sebagai senjata. Di tengah zaman yang sering menampilkan kepalsuan, ketulusan dan keberanian seperti itu menjadi oase yang menyegarkan,” pungkas Bamsoet.

JAKARTA, MoneyTalk – Komisi III DPR RI mendukung penuh Komite Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) segera membentuk Tim Gabungan atau Satgas yang melakukan supervisi untuk menindaklanjuti keseluruhan LHA/LHP dengan nilai keseluruhan sebesar Rp349.874.187.502.987.

Komisi III juga meminta Satgas bersama kepala PPATK melaporkan setiap progresnya dalam setiap periodisasi rapat Komisi III DPR RI.

Hal ini dikatakan Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul dalam Rapat Kerja Komisi III yang turut menghadirkan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana saat membahas Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terkait transaksi janggal Rp349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan.

“LHA berapa, LHP berapa, yang sekedar informasi berapa, itu kita list, dan itu tugasnya Satgas yang menyelesaikan. Jadi, saya kira Komisi III mendukung penuh poin enam, untuk dibuatkan Satgas dan setiap periodisasi rapat, selama lima kali ini, kita minta Satgas bersama Kepala PPATK melaporkan progresnya,” tegas Bambang di Gedung Nusantara II, Jakarta.

Poin yang dimaksud Bambang ialah tujuh poin hasil rekonsiliasi pemerintah, di mana beberapa di antaranya adalah Komite TPPU akan segera membentuk Tim Gabungan/Satgas yang melakukan supervisi untuk menindaklanjuti keseluruhan LHA/LHP dengan nilai agregat sebesar Rp349.874.187.502.987.

Lalu, Komisi III mendorong dilakukannya case building (membangun kasus dari awal) dengan memprioritaskan LHP yang bernilai paling besar karena telah menjadi perhatian masyarakat, dimulai dengan LHP nilai agregat Rp 189.273.872.395.172.

Lalu, tim gabungan/satgas akan melibatkan PPATK, Ditjen Pajak, Ditjen Bea dan Cukai, Bareskrim Polri, Pidsus Kejagung, Bidang Pengawasan OJK, BIN, dan kemenko Polhukam.

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini menegaskan, 300 surat laporan yang disampaikan dalam rekap surat PPATK 2009-2023 harus tuntas kejelasannya.

“Silahkan Pak Ketua Komite TPPU untuk membentuk (Satgas), yang dalam catatannya itu ada gabungan, dan itu akan melaporkan pada Komisi III setiap masa sidang rapat,” jelasnya.

Hal ini dikatakan Bambang, guna memantau progres kinerja dari Satgas dari awal mulai bekerja hingga di akhir bisa menyelesaikan seluruh laporan kasus tersebut.

“Laporan sekian sudah selesai, laporan kementerian keuangan yang sekian, sudah semua itu. Dengan tidak ada dusta tidak ada dusta diantara kita,” tutup Bambang.

JAKARTA, MoneyTalk – Gegernya dunia persepakbolaan Indonesia, bahkan dunia, lantaran batalnya Indonesia jadi tuan rumah, seiring dengan gaduhnya dunia perpolitikan nasional dengan terungkapnya siapa master-mind gagalnya RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi serta RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal.

Gubernur Koster dan Gubernur Ganjar tidak mungkin bertindak atas kemauannya sendiri. Mereka berdua nampaknya bertindak atas perintah. Mereka berdua memang cuma “petugas partai”. Biang keroknya inilah yang sampai sekarang ngumpet.

Dengan bungkus jualan “semangat Bung Karno” mereka menolak kesebelasan anak-anak Israel berlaga di Piala Dunia U20. Seolah-olah heroik.

Praktisnya saja, perhelatan ini persiapannya sudah lama, sejak beberapa tahun lalu. Israel lolos sebagai peserta pun diketahui sejak tahun lalu. Tapi waktu itu tidak ada yang ribut, semua tenang-tenang saja.

Bersamaan dengan gegernya dunia persepakbolaan itu, dunia politik nasional juga diramaikan dengan tantangan parlemen terhadap Menkopolhukam. Tapi Menkopohukam kita ini ternyata bukan orang sembarangan, ia pun dengan berani hadir di Gedung DPR dan menjawab semua tantangan itu.

Buka-bukaan soal dugaan korupsi atau pencucian uang yang jumlahnya fantastis. Tiga ratus triliun rupiah lebih! Lalu diskusi panas itu menyinggung juga soal dua RUU yang selama ini terkatung-katung di DPR.

Dalam suasana yang agak panas, terkuaklah hal ihwal yang sangat penting, yaitu siapa yang menjadi biang kerok gagalnya RUU “Anti Korupsi” untuk disahkan.

Rupanya para wakil rakyat (istilah mereka sendiri: “petugas partai”) itu mesti dapat ijin dulu atau restu dari “bos”.

Menurut Bambang Pacul alias Bambang Wuryanto, supaya lancar pemerintah mesti melobi para Ketua Umum partai politik dulu.

Jadi bukan soal perdebatan sengit di Gedung Parlemen, tapi soal lobi demi tercapainya “saling pengertian” di ruang tertutup di luar Gedung Parlemen. Kalau lobinya lancar, barulah RUU itu dibawa kembali ke Gedung Parlemen untuk diketok palu, disahkan.

Para wakil rakyat, atau tepatnya “petugas partai” itu hanya tukang stempel saja. Begitulah interpretasi kita atas keterangan Bambang Pacul di rapat terbuka DPR kemarin.

Ah sudahlah, kembali ke soal siapa biang kerok batalnya Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20 yang juga biang penghambat RUU “Anti Korupsi” itu disahkan. Jawabnya ya si “bos” parpol itu.

Begitulah menurut pengakuan mereka sendiri. Sedangkan motif “bos” parpol itu, silahkan tafsirkan sendiri. Tidak sulit khan.

“In politics, nothing happens by accident. If it happens, you can bet it was planned that way.” – Franklin D. Roosevelt.[MT]

Penulis:
Andre Vincent Wenas, MM, MBA
Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis PERSPEKTIF (LKSP), Jakarta.