17 November 2026

Bareskrim

MoneyTalk.id,Jakarta – Pergantian pucuk pimpinan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dinilai bukan semata-mata rotasi jabatan, melainkan bagian dari langkah strategis Presiden Prabowo Subianto untuk menata ulang kekuatan politik dan institusi negara.

Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menyebut Prabowo sedang menjalankan strategi perubahan cepat atau blitzkrieg, istilah militer dalam bahasa Jerman yang berarti serangan kilat.

Menurut Amir, Prabowo memahami bahwa pembenahan pemerintahan tidak mungkin dilakukan sekaligus. Karena itu, diperlukan langkah bertahap, tetapi terukur, dengan memprioritaskan posisi-posisi strategis yang menentukan efektivitas kekuasaan.

“Prabowo melakukan blitzkrieg. Tidak mungkin semuanya bisa dilunasi sekaligus. Ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Harapan publik, reshuffle ini menjadi momentum untuk membebaskan pemerintahan dari pengaruh rezim lama,” ujar Amir Hamzah dalam keterangannya, Rabu (1/10/2026).

Ia menilai, pergantian Kapolri merupakan salah satu langkah penting dalam rangka mengelola kekuasaan Prabowo. Sebab, kekuasaan tidak cukup hanya ditopang oleh legitimasi politik, tetapi juga membutuhkan kekuatan institusional yang solid.

Amir mengaitkan strategi tersebut dengan pemikiran Sun Tzu dalam The Art of War dan Carl von Clausewitz, ahli strategi militer Jerman.

Menurutnya, Sun Tzu menekankan pentingnya strategi, kecermatan membaca situasi, dan kemampuan mengalahkan lawan melalui perhitungan yang matang. Sementara Clausewitz memberikan perhatian besar terhadap penggunaan kekuatan dalam mencapai tujuan politik.

“Kalau Clausewitz memperlihatkan pentingnya kekuatan, Sun Tzu mengajarkan bagaimana kekuatan itu digunakan melalui strategi. Prabowo tampaknya memahami bahwa mengelola kekuasaan membutuhkan keduanya,” katanya.

Amir menilai pilihan Prabowo terhadap Komjen Pol Suyudi Ario Seto sebagai calon Kapolri bukan keputusan yang muncul secara tiba-tiba.

Menurut dia, Suyudi memiliki pengalaman di bidang intelijen dan reserse yang menjadi modal penting untuk memimpin institusi kepolisian, terutama dalam menghadapi tantangan penegakan hukum dan pembenahan internal.

Ia menduga Prabowo telah mengamati rekam jejak Suyudi sejak menjabat Kapolda Banten.

“Prabowo sudah mengintip Suyudi ketika menjadi Kapolda Banten. Dia melihat kapasitas, pengalaman intelijen, dan kemampuan reserse yang dimiliki Suyudi. Ini bukan keputusan tanpa pertimbangan,” ungkap Amir.

Pada Kamis (1/10/2026), DPR RI menyetujui Suyudi sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Persetujuan tersebut diberikan dalam Rapat Paripurna ke-8 DPR RI setelah sebelumnya Komisi III menyepakati pencalonan Suyudi secara aklamasi.

Amir juga menghubungkan langkah Prabowo tersebut dengan pola kepemimpinan Presiden Soeharto yang, menurut pandangannya, memiliki strategi tersendiri dalam mengadopsi dan menempatkan kader bangsa pada posisi-posisi penting pemerintahan.

Ia melihat Prabowo sedang membangun konfigurasi kekuasaan yang tidak hanya bergantung pada satu institusi, melainkan melibatkan berbagai simpul strategis dalam pemerintahan dan lembaga negara.

Amir mencontohkan bagaimana kekuatan politik di lembaga legislatif menjadi bagian dari konfigurasi tersebut.

Di MPR, posisi Ketua dijabat Ahmad Muzani. Sementara di DPR, Puan Maharani secara formal menjabat sebagai Ketua DPR, tetapi Amir menilai Sufmi Dasco Ahmad memiliki peran penting dalam dinamika politik dan komunikasi antar kekuatan di parlemen.

Menurut Amir, konfigurasi tersebut memperlihatkan bagaimana Prabowo membangun hubungan politik dengan berbagai institusi untuk memastikan agenda pemerintahan dapat berjalan.

“Prabowo sedang membangun kekuatan. Ada MPR, DPR, dan berbagai simpul politik yang saling berkaitan. Ini bagian dari cara mengelola kekuasaan agar pemerintahan berjalan efektif,” ujarnya.

Ia menilai konsolidasi tersebut tidak berhenti pada lembaga legislatif. Institusi penegak hukum dan pertahanan juga menjadi bagian penting dalam strategi pemerintahan.

Setelah pergantian Kapolri, Amir memperkirakan penataan kepemimpinan pada institusi strategis lainnya akan menjadi perhatian publik, termasuk Panglima TNI dan Jaksa Agung.

Namun, ia menekankan bahwa perubahan pada institusi-institusi tersebut harus dilihat sebagai bagian dari keseluruhan strategi pemerintahan, bukan semata-mata pergantian individu.

Menurutnya, keberhasilan konsolidasi kekuasaan akan sangat ditentukan oleh kemampuan Prabowo membangun koordinasi antarlembaga, menjaga loyalitas terhadap konstitusi, serta memastikan setiap institusi bekerja sesuai kewenangannya.

“Kapolri, Panglima TNI, dan Jaksa Agung merupakan posisi strategis. Kalau pemerintah ingin melakukan pembenahan secara menyeluruh, tentu hubungan antarlembaga ini menjadi sangat penting,” katanya.

Amir menilai tantangan langsung bagi Suyudi setelah resmi menjabat Kapolri adalah melakukan penataan internal Polri, terutama di Bareskrim dan jajaran Kepolisian Daerah (Polda).

Menurutnya, pembenahan tidak cukup dilakukan pada tingkat pimpinan tertinggi. Reformasi harus menyentuh mekanisme penegakan hukum, tata kelola penyidikan, profesionalisme aparat, serta pengawasan terhadap anggota kepolisian.

Ia menilai Bareskrim memiliki posisi penting karena menangani berbagai perkara pidana yang berdampak luas terhadap kepentingan publik.

“Penataan internal harus dimulai dari Mabes Polri, khususnya Bareskrim dan Polda. Jangan sampai pergantian Kapolri hanya mengubah pucuk pimpinan, tetapi persoalan di bawahnya tetap berjalan seperti sebelumnya,” tegas Amir.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga independensi penyidik agar penegakan hukum tidak menjadi alat kepentingan politik kelompok tertentu.

Dalam pandangan Amir, perubahan kepemimpinan Polri juga memunculkan harapan publik terhadap penegakan hukum atas berbagai perkara yang menjadi sorotan nasional.

Ia menyebut tidak tertutup kemungkinan Bareskrim melakukan pemanggilan terhadap Joko Widodo (Jokowi) apabila terdapat dasar hukum, bukti permulaan, dan kebutuhan penyidikan yang relevan dengan perkara tertentu.

Pernyataan tersebut disampaikan Amir dalam kaitannya dengan berbagai pengakuan dan tuduhan yang berkembang di ruang publik mengenai dugaan keterlibatan sejumlah pihak dalam kasus korupsi.

Meski demikian, pemanggilan seseorang dalam proses hukum harus didasarkan pada alat bukti dan prosedur yang berlaku, bukan semata-mata tekanan atau ekspektasi politik.

Amir menilai, independensi penegakan hukum akan menjadi salah satu tolok ukur penting bagi kepemimpinan Suyudi.

“Kalau memang ada perkara yang membutuhkan pemeriksaan, Bareskrim harus bekerja secara profesional. Siapa pun orangnya, semua harus diperlakukan sama di hadapan hukum,” ujarnya.

Menurut Amir, pergantian Kapolri menjadi momentum untuk menguji sejauh mana Prabowo mampu menerjemahkan konsolidasi kekuasaan menjadi pembenahan institusi negara.

Baginya, kekuatan pemerintahan tidak hanya diukur dari kemampuan presiden menempatkan orang-orang kepercayaannya dalam jabatan strategis, tetapi juga dari keberanian membangun sistem hukum yang adil, transparan, dan tidak tebang pilih.

Dengan demikian, langkah Prabowo melakukan reshuffle dan memilih Suyudi sebagai Kapolri akan terus menjadi perhatian publik, terutama dalam melihat arah hubungan kekuasaan, independensi aparat, dan masa depan reformasi penegakan hukum di Indonesia.

MoneyTalk, Jakarta – Politikus senior PDI Perjuangan, Beathor Suryadi, menyoroti kembali polemik dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, yang mencuat ke publik. Menurut Beathor, tanggung jawab utama atas keabsahan dokumen pencalonan presiden bukan berada di tangan Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Bareskrim Polri, melainkan pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD).

“Ini ranah hukum tata negara. Yang wajib jawab itu bukan UGM dan Bareskrim, tapi KPUD dan KPU RI,” ujar Beathor dalam keterangannya kepada media, Selasa (22/7/2025).

Beathor menjelaskan bahwa proses masuknya dokumen pencalonan presiden ke KPU merupakan bagian dari sistem demokrasi dan hukum negara. Ia menegaskan, ijazah yang diserahkan oleh calon presiden diverifikasi langsung oleh pihak KPU kepada institusi pendidikan asal, seperti SMA dan perguruan tinggi.

“Berita acara verifikasi itu ditandatangani oleh pihak KPU dan pihak sekolah atau kampus asal ijazah. Kalau cocok, maka dokumen itu sah. Tapi kalau tidak cocok, maka itu bisa disebut palsu,” tegasnya.

Ia menambahkan, sebagai lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang dan berada di bawah pengawasan Komisi II DPR RI serta Kementerian Dalam Negeri, KPU seharusnya memiliki seluruh berita acara dan dokumen verifikasi atas dokumen calon presiden. Jika KPU tidak memilikinya, menurut Beathor, hal tersebut merupakan pelanggaran serius.

“KPU diawasi oleh Bawaslu dan bisa divonis salah oleh DKPP. Maka kalau ada masalah, seharusnya DKPP yang lebih dulu menindak, bukan Bareskrim bergerak karena desakan siapa pun, termasuk mantan presiden,” kata Beathor.

Pernyataan Beathor ini sekaligus menegaskan bahwa dalam sistem hukum pemilu, peran KPU sangat vital dalam menjaga integritas dokumen pencalonan. Oleh karena itu, ia menilai polemik soal ijazah Jokowi seharusnya dituntaskan dengan membuka dokumen resmi verifikasi dari KPU kepada publik, bukan saling lempar tanggung jawab antar lembaga.

MoneyTalk, Jakarta – Ketegangan politik kembali mengemuka setelah Koordinator Barisan Jokowi Lovers (BJL), Chandra Hendra Sukmawijaya, menyatakan pihaknya akan melaporkan mantan Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Sofian Effendi, ke Bareskrim Mabes Polri. Laporan tersebut terkait dengan pernyataan Sofian yang dinilai menyebarkan informasi bohong atau fitnah mengenai status akademik Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

Dalam sebuah pernyataan yang viral di media sosial dan beberapa kanal YouTube, Prof. Sofian Effendi menyebut bahwa Jokowi tidak memiliki buku wisuda dari UGM. Tidak hanya itu, Sofian juga menuding bahwa mantan Rektor UGM, Prof. Pratikno diduga terlibat dalam merekayasa status alumni Jokowi dari kampus tersebut.

Pernyataan tersebut sontak menimbulkan kegaduhan dan reaksi keras, terutama dari kelompok relawan pendukung Jokowi. Barisan Jokowi Lovers menyebut tuduhan itu sebagai fitnah yang tidak berdasar dan mencemarkan nama baik Presiden sekaligus institusi pendidikan sekelas UGM.

“Kami memandang ini bukan sekadar kritik, melainkan fitnah keji dan terstruktur. Pernyataan Prof. Sofian sangat mencoreng nama baik Jokowi dan seluruh sivitas akademika,” ujar Chandra dalam keterangan tertulis, Rabu (16/7/2025).

Menurut Chandra, pihaknya telah menyiapkan tim hukum untuk membawa kasus ini ke jalur hukum. Mereka akan melaporkan Prof. Sofian Effendi dengan dugaan melanggar UU ITE dan pasal-pasal tentang penyebaran berita bohong serta pencemaran nama baik.

“Kami tidak akan tinggal diam melihat upaya sistematis mendiskreditkan Presiden Jokowi dengan isu ijazah yang berulang kali terbukti tidak berdasar. Ini harus menjadi pelajaran agar siapa pun tidak sembarangan melempar tuduhan tanpa bukti,” tegasnya.

Ia juga menambahkan bahwa pihaknya telah mengumpulkan bukti berupa potongan video pernyataan Sofian, tangkapan layar, serta analisis dari tim ahli untuk mendukung pelaporan ini.

Hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari pihak Universitas Gadjah Mada terkait komentar Prof. Sofian maupun laporan dari Barisan Jokowi Lovers. Namun dalam beberapa pernyataan sebelumnya, UGM secara resmi telah menegaskan bahwa Jokowi merupakan lulusan sah jurusan Kehutanan Fakultas Kehutanan UGM angkatan 1980 dan lulus pada 1985.

Dalam sejumlah kesempatan, baik pihak kampus maupun alumni satu angkatan telah menunjukkan bukti-bukti seperti foto wisuda, transkrip nilai, dan testimoni dosen maupun teman kuliah Jokowi.

Isu tentang keabsahan ijazah Jokowi bukanlah hal baru. Sejak masa kampanye pilpres pertama pada 2014, tuduhan serupa kerap muncul, terutama di kalangan yang menentang kepemimpinannya. Namun berulang kali pula isu ini dimentahkan oleh bukti resmi dari institusi terkait, baik oleh UGM maupun oleh Kementerian Pendidikan.

Kini, dengan pernyataan Prof. Sofian yang sempat menjadi pejabat penting di era Orde Baru dan Reformasi, isu ini kembali menyeruak. Namun berbeda dari sebelumnya, kali ini reaksi dari kelompok pendukung Jokowi jauh lebih agresif dan serius.

“Kami tidak ingin ini menjadi bola liar yang mengganggu stabilitas politik nasional. Tapi kalau dibiarkan, bisa merusak kepercayaan publik pada institusi negara dan pendidikan tinggi,” kata Chandra menambahkan.

Prof. Sofian Effendi bukan nama sembarangan. Ia pernah menjabat sebagai Rektor UGM periode 1994–1998 dan juga anggota Komisi ASN. Meski dikenal sebagai akademisi berintegritas, beberapa pernyataannya dalam beberapa tahun terakhir kerap menimbulkan kontroversi, terutama dalam konteks politik nasional.

Langkah hukum yang ditempuh Barisan Jokowi Lovers ini akan menjadi ujian bagi penegakan hukum terhadap penyebaran informasi bohong yang melibatkan tokoh akademik. Apakah Kepolisian akan segera menindaklanjuti laporan ini, atau justru akan memunculkan perdebatan baru tentang kebebasan berpendapat di ranah publik?

Yang pasti, publik kembali disuguhkan tontonan politik yang memanas, bahkan menjalar hingga ke dunia akademik yang seharusnya dijaga netralitas dan kehormatannya.

MoneyTalk, Jakarta – Aroma skandal besar kembali menyeruak dari balik layar sistem perbankan nasional. Kali ini, sorotan tajam mengarah ke perusahaan penyedia layanan transaksi keuangan, PT Artajasa, yang diduga terlibat dalam insiden bobolnya dana milik Bank DKI hingga senilai Rp100 miliar.

Gangguan layanan sistem perbankan yang terjadi pada Maret hingga Hari Raya Idul Fitri lalu, seperti disampaikan Direktur Utama Bank DKI, Agus Haryoto Widodo, bukan hanya membuat geger nasabah, tetapi juga memunculkan dugaan adanya kebocoran dana dalam jumlah fantastis.

Kini, penyidik Bareskrim Polri turun tangan. Menurut sumber internal Bank DKI, pihak yang tengah diperiksa dalam penyelidikan ini adalah PT Artajasa, perusahaan yang diketahui menjadi vendor penyedia layanan infrastruktur transaksi Bank DKI.

Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, mendesak agar penyidik tidak ragu menyeret siapa pun yang terlibat. Ia menegaskan, PT Artajasa wajib dimintai pertanggungjawaban jika terbukti lalai atau bahkan terlibat dalam insiden yang membuat Bank DKI dan nasabahnya merugi besar.

“Kami dengar penyidik Bareskrim sudah menyelidiki peran PT Artajasa. Ini penting, karena kerugian bisa menyentuh Rp100 miliar. Jangan sampai perusahaan swasta seenaknya bermain-main dengan sistem perbankan rakyat,” tegas Uchok Sky kepada wartawan, Jumat (13/6).

Yang mengejutkan, Uchok mempertanyakan posisi dan kepemilikan PT Artajasa. Ia menyebut, perusahaan ini didirikan oleh Lintasarta, dan sahamnya dimiliki oleh pihak-pihak yang dekat dengan sistem keuangan negara, termasuk Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Indonesia (YKKBI) dan PT Multivisi Komputama.

“Apakah Artajasa ini milik Bank Indonesia? Atau perusahaan swasta murni yang kebetulan dekat dengan lingkaran otoritas keuangan?” tanya Uchok Sky dengan nada sinis.

Artajasa dikenal luas sebagai penyedia jaringan ATM Bersama dan sistem pembayaran antarbank. Jika benar perusahaan sebesar itu gagal menjaga keamanan sistemnya, publik patut khawatir: berapa banyak bank lain yang bisa jadi korban selanjutnya?

Uchok bahkan menyerukan agar seluruh jajaran direksi dan komisaris PT Artajasa dipanggil secara resmi oleh Bareskrim demi mempercepat penyelidikan.

“Tolong panggil itu, komisaris dan direksinya! Jangan kasih ruang bagi korporasi besar yang lalai dan membuat uang rakyat hilang. Ini bukan main-main, ini uang publik,” tutup Uchok dengan geram.

Sampai berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari pihak PT Artajasa terkait perkembangan penyidikan. Namun, tekanan publik dan lembaga pengawas terus menguat agar kasus ini diungkap secara transparan dan tuntas.