Brigjen (Purn) Poernomo

MoneyTalk.id,Jakarta – Mantan Direktur E Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, Brigjen (Purn) Poernomo, menilai Presiden Prabowo Subianto menghadapi tantangan besar dalam menjalankan agenda pemberantasan korupsi. Menurutnya, salah satu hambatan utama berasal dari kekuatan oligarki yang dinilai masih memiliki pengaruh kuat di berbagai sektor.

Dalam keterangannya, Poernomo menyinggung perkembangan kasus yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah. Ia menilai polemik mengenai kepemilikan emas dan mata uang asing yang dikaitkan dengan mantan pejabat tersebut telah berkembang menjadi perbincangan luas di ruang publik.

“Situasi terakhir terkait eks Jampidsus Febrie Adriansyah menjadi bola liar. Muncul berbagai pertanyaan di masyarakat mengenai kepemilikan emas dan dolar AS. Publik tentu menunggu penjelasan yang terang dari aparat penegak hukum,” ujarnya, Senin (20/7/2026).

Poernomo mengatakan, proses hukum harus dilakukan secara profesional dan transparan sehingga tidak memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat.

Menurut dia, kebijakan Presiden Prabowo dalam pemberantasan korupsi telah menunjukkan arah yang jelas. Namun, implementasi di lapangan dinilai belum sepenuhnya berjalan seirama.

“Semangat pemberantasan korupsi Presiden Prabowo sudah terlihat. Persoalannya, kebijakan itu belum sepenuhnya diikuti oleh para menteri maupun jajaran pembantunya,” katanya.

Ia juga menyoroti sejarah terbentuknya kelompok oligarki bisnis sejak era Presiden Soeharto yang menurutnya masih memiliki pengaruh hingga saat ini.

“Era Soeharto melahirkan oligarki bisnis yang kemudian menikmati berbagai keuntungan sampai sekarang. Kelompok seperti ini tidak mudah diatur dan masih memiliki kekuatan ekonomi maupun politik,” ujarnya.

Karena itu, Poernomo berharap Presiden Prabowo berani mengambil langkah-langkah strategis, termasuk melakukan evaluasi terhadap para pembantunya di kabinet.

“Kalau memang ada pembantu yang tidak sejalan dengan agenda Presiden, perlu dilakukan reshuffle agar program pemberantasan korupsi berjalan efektif,” katanya.

Selain itu, Poernomo juga menilai dinamika politik nasional masih memperlihatkan adanya dua pusat pengaruh.

“Saya melihat ada semacam dua matahari, yakni Prabowo dan Jokowi. Kondisi seperti ini tentu menjadi tantangan tersendiri dalam pemerintahan,” ujarnya.

Ia turut menyinggung aktivitas mantan Presiden Joko Widodo yang masih melakukan kunjungan ke sejumlah daerah. Di sisi lain, menurut Poernomo, polemik terkait gugatan ijazah Jokowi juga masih menjadi perhatian publik.

Poernomo berpandangan bahwa keberhasilan pemerintahan Prabowo sangat bergantung pada ketegasan Presiden dalam mengambil keputusan terhadap para pembantunya.

“Prabowo jangan sampai berjalan sendirian. Jangan sampai Presiden berteriak mengenai pemberantasan korupsi tetapi tidak dijalankan oleh para menterinya,” katanya.

Dalam perspektif keamanan nasional, Poernomo menilai tantangan yang dihadapi pemerintahan Prabowo memiliki kemiripan dengan tekanan yang pernah dihadapi Presiden Soeharto, termasuk dari aspek geopolitik dan ekonomi.

“Prabowo menghadapi kekuatan oligarki yang memiliki sumber daya keuangan besar. Karena itu Presiden harus berani mengambil sikap tegas agar agenda pemberantasan korupsi tidak terhambat,” ujarnya.

Menutup pernyataannya, Poernomo menegaskan bahwa berbagai informasi yang berkembang mengenai dugaan kepemilikan emas dan dolar AS oleh mantan pejabat penegak hukum perlu dibuktikan melalui proses hukum yang transparan, objektif, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ia menilai kepastian hukum menjadi penting agar tidak muncul spekulasi yang berlarut-larut sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum