16 November 2026

BUMD Migas Riau

MoneyTalk, Pekanbaru – Effendi Situmorang yang dihadirkan sebagai saksi pada sidang lanjutan perkara dua mantan Direktur BUMD Migas di Riau inisial MND dan IF, Kamis (10/10/2024) di PN Jakarta Selatan, terlihat gelagapan dan banyak terdiam serta tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Penasehat Hukum Terdakwa.

“Saksi ini mengaku sebagai country manager Kingswood Capital Limited sejak 2008, tapi ketika kami tanyakan tentang Kesepakatan Bersama antara PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) dengan Kingswood Capital Limited tanggal 18 April 2010, dia mengaku tidak tahu apa-apa. Lho, ini kok aneh,” ungkap Penasehat Hukum IF, Denny Azani B Latief SH, Jumat (11/10/2024).

Tak hanya itu, kata Denny, Effendi Situmorang pada persidangan itu juga tidak bisa menjawab dan hanya terdiam ketika ditanyakan apa dasar kewenangannya menuding dan melaporkan Terdakwa IF dan MND telah melakukan tindak pidana penggelapan.

“Keterangan janggal dan tidak masuk akal dari Saksi Effendi Situmorang ini menurut kami sudah membuktikan bahwa sebenarnya dia tidak berhak untuk melaporkan klien kami ke kepolisian,” kata Denny.

Lebih aneh lagi, lanjut Denny, Effendi Situmorang juga mengaku mengetahui ada hutang PT SPR Langgak ke Artha Graha, namun ketika dicecar pertanyaan bagaimana proses pembayaran ke Artha Graha itu, ia lagi-lagi tampak kebingungan dan mengaku tidak tahu.

“Kemudian, terkait dengan perjanjian joint operation agreement (JOA) antara PT SPR dan Kingswood Capital Limited, Saksi Effendi Situmorang menuding PT SPR lah yang tidak mau membuat JOA itu. Keterangan Effendi itu sontak dibantah MND pada persidangan dengan menyatakan justru PT SPR sudah berulang kali mencari manajemen Kingswood Capital Limited kemana-mana untuk membuat JOA itu, namun tidak ada informasi keberadaan perusahaan itu. MND juga mengatakan sudah seperti perusahaan hantu saja,” ungkap Denny.

Meski tergagap dan kerap menjawab tidak tahu pada persidangan tersebut, Effendi yang hadir dengan dibantu kursi roda dan sedang terpasang infus tersebut menurut Denny dimohonkan pihaknya untuk kembali dihadirkan di persidangan kepada Majelis Hakim yang memimpin jalannya sidang.

Permohonan itu pun disetujui Majelis Hakim sehingga Effendi Situmorang akan dihadirkan kembali ke persidangan Kamis (17/10/2024) mendatang. Sebelumnya, Effendi Situmorang sudah dua kali mangkir hadir ke persidangan di PN Jakarta Selatan itu.

Tak Ada Pelanggaran Aturan Migas

Sementara itu, pada persidangan tersebut juga dihadirkan saksi dari SKK Migas dan Kantor Pajak.

“Pada intinya saksi dari SKK Migas menyatakan selama kepemimpinan IF di SPR Langgak, tidak pernah mereka ketahui adanya pelanggaran peraturan dan ketentuan operasioal perusahaan,” ungkap Denny.

Begitu pula dengan keterangan saksi dari Kantor Pajak.

“Bahkan pajak dari bagi hasil minyak bagian Kingswood Capital Limited telah dibayarkan oleh IF sebagai Ditektur Utama PT SPR Langgak,” ungkap Denny.

Sehingga, lanjut Denny, sangat tidak masuk akal tuduhan penggelapan yang didakwakan kepada IF dan MND.

Sebagaimana diketahui, dua mantan petinggi BUMD Migas di Riau, PT SPR dan PT SPR Langgak didakwa melakukan penggelapan. Keduanya dilaporkan oleh Effendi Situmorang yang mengaku mewakili Kingswood Capital Limited.

Kingswood Capital Limited pada tahun 2010 membuat kesepakatan bersama pengelolaan Wilayah Kerja (WK) Migas Blok Langgak di Riau. Keduanya bersepakat menunjuk PT SPR Langgak sebagai Operator WK Migas Blok Langgak.

Kesepakatan bersama itu mencantumkan masing-masing pihak memperoleh bagi hasip minyak masing-masing 50 persen. Sejak kesepakatan bersama hingga tahun 2015, Kingswood Capital Limited telah menerima bagi hasil tersebut.

Namun pada tahun 2016, Gubernur Riau meminta BPKP melakukan audit terhadap kerja sama bisnis SPR dan Kingswood Capital Limited. Hasilnya, BPKP menyatakan kesepakatan bersama itu merugikan negara.

Sejak saat itulah, PT SPR Langgak tidak lagi berani menyerahkan bagi hasil Kingswood Capital Limited itu. Atas dasar itulah Effendi Situmorang menuduh kedua petinggi BUMD Migas itu telah melakukan penggelapan.(*)

MoneyTalk,Jakarta  – Tanda tanya besar tentang siapa sebenarnya orang kuat di balik Kingswood Capital Ltd (KCL) yang melaporkan dua pejabat tinggi BUMD Migas Riau ke Bareskrim Polri tampaknya mulai terjawab.

Menurut penelusuran Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), ada nama pengusaha kelas kakap nasional yang namanya terkait dengan Kingswood Capital Ltd.

“Dilansir situs datatempo.co edisi 09/45 tanggal 1 Mei 2016 berjudul ‘Orang Kita di Gedung Akara’, disebutkan bahwa empat puluh lima dokumen terserak di antara 11,5 juta dokumen Panama Papers. Jika dicetak, tebalnya lebih dari setengah rim kertas. Semuanya terkait dengan aktivitas perusahaan offshore milik pengusaha Edi Yosfi,” ungkap Sekretaris CERI, Hengki Seprihadi, Kamis (13/9/2024) pagi di Jakarta.

“Masih menurut artikel itu, ada setidaknya empat perusahaan di berkas Panama yang terkait dengan Edi: Saxenburg Enterprises Ltd, Palomino Energy Ketapang Limited, Hollingsworth Group Ltd, dan Kingswood Capital Ltd. Empat perusahaan tersebut didaftarkan oleh firma hukum Mossack Fonseca dan beralamat sama: Akara Building, Tortola, British Virgin Islands,” lanjut Hengki.

Jadi, lanjut Hengki, melihat dari sosok orang kuat di balik Kingswood Capital Ltd berhadapan dengan dua petinggi BUMD Migas Riau itu, sudah ibarat kelas berat lawan kelas terbang ringan saja. “Sehingga menurut kami wajar saja kedua petinggi BUMD Migas Riau itu jadi korban,” celetuk Hengki.

Sementara itu, sesuai jadwal persidangan di PN Jakarta Selatan, kasus dugaan penggelapan dengan tersangka dua mantan petinggi BUMD Migas Riau inisial IF dan ND, akan disidangkan pada Kamis (12/9/2024) pagi pada pukul 10.00 WIB.

Menurut Pengacara IF, Denny Latief SH MH, sejak awal penyelidikan dan penyidikan, kasus kliennya itu terkesan dipaksakan dan ada penyimpangan hukum.

Pasalnya, kasus yang dilaporkan sekitar lima tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 1 November 2018, dengan sangat cepat diproses pada tahun 2024.

Sebagaimana diketahui, perjanjian kerjasama antara PT Sarana Pembangunan Riau dengan Kingswood Capital Ltd yang ditandatangani Direktur Utama PT SPR Rahman Akil dan Martino Noma pada tanggal 18 April 2010 ditandatangani sewaktu Gubernur Riau masih dijabat oleh Rusli Zainal. Saat itu, Kepala BP Migas dijabat Raden Priyono.(*)