19 November 2026

Chaerul Awaluddin

MoneyTalk,Padang – Polemik dugaan korupsi dan kolusi dalam proyek Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Carocok Painan (MYC 2025-2026) kian memanas. Setelah Kepala KSOP Teluk Bayur membantah intervensi, kini Center for Budget Analysis (CBA) melontarkan temuan baru yang sangat mengejutkan: perusahaan pemenang lelang, PT. Hikmah Hidup Gemilang, diduga fiktif!

Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, menyampaikan temuan ini berdasarkan hasil investigasi timnya di lapangan. Menurut Uchok, alamat kantor PT. Hikmah Hidup Gemilang yang tertera dalam dokumen lelang ternyata berlokasi di sebuah komplek perumahan, bukan area perkantoran, dan tidak memiliki plang nama perusahaan.

“Bahkan, menurut keterangan warga sekitar yang enggan disebutkan namanya, alamat nomor 12 A itu adalah rumah tinggal, bukan kantor. Hasil penelusuran kami juga menunjukkan bahwa alamat tersebut tidak ada plang perusahaan sama sekali,” ungkap Uchok, memperkuat dugaannya. “Ini sudah jelas-jelas pelanggaran serius dan indikasi kuat adanya rekayasa sejak awal.”

Uchok menegaskan, “Bagaimana mungkin perusahaan pemenang proyek triliunan rupiah berlokasi di komplek perumahan, bukan perkantoran, tanpa plang perusahaan, dan bahkan alamatnya adalah rumah tinggal biasa serta tidak terdaftar secara jelas di lokasi tersebut? Ini sangat mencurigakan dan menguatkan dugaan bahwa perusahaan ini hanya alat untuk memuluskan praktik korupsi.”

Sebelumnya, CBA menyoroti penetapan PT. Hikmah Hidup Gemilang sebagai pemenang dengan penawaran Rp 88.467.708.657,66, padahal ada dua perusahaan lain yang menawarkan harga jauh lebih rendah. Kepala KSOP Teluk Bayur, Chaerul Awaluddin, S.Kom, M.MTr., sendiri telah membantah intervensi dalam proses lelang, dengan menyatakan bahwa itu adalah wewenang Pokja Kementerian Perhubungan.

Dengan temuan dugaan perusahaan fiktif ini, CBA semakin mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera turun tangan dan melakukan penyelidikan menyeluruh.

“Temuan kami di lapangan ini harus menjadi bukti awal yang sangat kuat bagi KPK untuk mengusut tuntas. Ini bukan lagi sekadar dugaan rekayasa harga, tapi sudah mengarah pada modus penipuan dan korupsi berjamaah,” kata Uchok. “Kami meminta KPK tidak menunda lagi untuk memanggil dan memeriksa semua pihak terkait, mulai dari Pokja Kemenhub hingga pihak-pihak di balik PT. Hikmah Hidup Gemilang.”

Awak media yang sebelumnya mengawal kasus ini diharapkan juga akan menindaklanjuti temuan baru dari CBA ini. Dugaan perusahaan fiktif dalam proyek infrastruktur vital ini menjadi alarm keras bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

MoneyTalk,Padang – Polemik seputar dugaan masalah dalam proyek lelang Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Carocok Painan (MYC 2025-2026) semakin meruncing. Setelah sebelumnya mengarahkan ke Kementerian Perhubungan, kini Chaerul Awaluddin, S.Kom, M.MTr., Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Teluk Bayur, memberikan klarifikasi langsung via WhatsApp kepada awak media.

Klarifikasi ini muncul setelah awak media menyoroti kejanggalan lelang yang diungkap Center for Budget Analysis (CBA), di mana PT. Hikmah Hidup Gemilang terpilih dengan penawaran signifikan lebih tinggi.

Dalam pesannya, Chaerul Awaluddin menyatakan, “Bismillah. Terima kasih atas atensi. Terkait dengan pemberitaan di atas dan kepastian yang ditanyakan, rasanya saya jadi semakin bingung.”

Ia kemudian menegaskan posisinya untuk menghindari “tanda tanya besar dan grey area.” “Maka perlu saya sampaikan bahwa terkait dengan proses lelang menjadi kewenangan dan keputusan tim Pokja di Kemenhub. Saya tidak pernah cawe cawe, mengatur atau intervensi,” tegas Chaerul Awaluddin, sembari kembali menekankan bahwa keputusan lelang sepenuhnya ada pada tim Pokja Kementerian Perhubungan.

CBA Tanggapi Klarifikasi Kepala KSOP: Terkesan Melempar Tanggung Jawab
Menanggapi pernyataan terbaru Chaerul Awaluddin, Uchok Sky Khadafi, Direktur Eksekutif CBA, mengungkapkan kekecewaannya. Ia menilai respons tersebut justru menambah kerumitan.

“Pernyataan ‘rasanya saya jadi semakin bingung’ itu justru membuat publik lebih bingung. Seharusnya Kepala KSOP sebagai Satuan Kerja yang mengusulkan proyek ini bisa memberikan penjelasan yang lebih gamblang, bukan malah terkesan melempar tanggung jawab ke Pokja Kemenhub,” kritik Uchok.

Menurut Uchok, meskipun Pokja di Kementerian memiliki kewenangan dalam proses tender, Satuan Kerja atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di daerah tetap memiliki peran penting dan mengetahui seluk-beluk proses lelang. “Tidak mungkin mereka tidak tahu sama sekali dinamika penawaran dan kenapa pemenang ditentukan seperti itu. Dalih tidak intervensi itu perlu dibuktikan oleh KPK dan BPK,” tegasnya.

CBA mendesak KPK dan BPK untuk tetap melanjutkan pengusutan secara menyeluruh, tidak hanya pada Pokja Kementerian Perhubungan, tetapi juga mendalami peran dan pengetahuan pihak KSOP Teluk Bayur dalam keseluruhan proses lelang proyek Pelabuhan Carocok Painan ini.

Awak media, yang sebelumnya mendesak KPK dan BPK, kini memiliki klarifikasi langsung dari Kepala KSOP Teluk Bayur. Langkah selanjutnya kemungkinan adalah menindaklanjuti dengan mengonfirmasi langsung kepada Pokja Panitia Pelelangan di Kementerian Perhubungan untuk mendapatkan penjelasan komprehensif terkait mekanisme dan hasil lelang yang memicu polemik ini, sembari tetap mengawal desakan pengusutan oleh aparat penegak hukum.

MoneyTalk, Padang – Polemik seputar dugaan masalah dalam proyek lelang Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Carocok Painan (MYC 2025-2026) semakin meruncing. Setelah sebelumnya mengarahkan ke Kementerian Perhubungan, kini Chaerul Awaluddin, S.Kom, M.MTr., Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Teluk Bayur, memberikan klarifikasi langsung via WhatsApp kepada Heri Soelaiman, S.H., Ketua Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia (IPJI) DKI Jakarta.

Klarifikasi ini muncul setelah IPJI DKI Jakarta menyoroti kejanggalan lelang yang diungkap Center for Budget Analysis (CBA), di mana PT. Hikmah Hidup Gemilang terpilih dengan penawaran signifikan lebih tinggi.

Dalam pesannya, Chaerul Awaluddin menyatakan, “Bismillah. Terima kasih atas atensi Bapak Herry Soelaiman. Terkait dengan pemberitaan di atas dan kepastian yang Bapak tanyakan, rasanya saya jadi semakin bingung.”

Ia kemudian menegaskan posisinya untuk menghindari “tanda tanya besar dan grey area.” “Maka perlu saya sampaikan bahwa terkait dengan proses lelang menjadi kewenangan dan keputusan tim Pokja di Kemenhub. Saya tidak pernah cawe cawe seperti mengatur atau intervensi,” tegas Chaerul Awaluddin, sembari kembali menekankan bahwa keputusan lelang sepenuhnya ada pada tim Pokja Kementerian Perhubungan.
CBA Tanggapi Klarifikasi Kepala KSOP: Terkesan Melempar Tanggung Jawab

Menanggapi pernyataan terbaru Chaerul Awaluddin, Uchok Sky Khadafi, Direktur Eksekutif CBA, mengungkapkan kekecewaannya. Ia menilai respons tersebut justru menambah kerumitan.

“Pernyataan ‘rasanya saya jadi semakin bingung’ itu justru membuat publik lebih bingung. Seharusnya Kepala KSOP sebagai Satuan Kerja yang mengusulkan proyek ini bisa memberikan penjelasan yang lebih gamblang, bukan malah terkesan melempar tanggung jawab ke Pokja Kemenhub,” kritik Uchok.

Menurut Uchok, meskipun Pokja di Kementerian memiliki kewenangan dalam proses tender, Satuan Kerja atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di daerah tetap memiliki peran penting dan mengetahui seluk-beluk proses lelang. “Tidak mungkin mereka tidak tahu sama sekali dinamika penawaran dan kenapa pemenang ditentukan seperti itu. Dalih tidak intervensi itu perlu dibuktikan oleh KPK dan BPK,” tegasnya.

CBA mendesak KPK dan BPK untuk tetap melanjutkan pengusutan secara menyeluruh, tidak hanya pada Pokja Kementerian Perhubungan, tetapi juga mendalami peran dan pengetahuan pihak KSOP Teluk Bayur dalam keseluruhan proses lelang proyek Pelabuhan Carocok Painan ini.

IPJI DKI Jakarta, yang sebelumnya mendesak KPK dan BPK, kini memiliki klarifikasi langsung dari Kepala KSOP Teluk Bayur. Langkah selanjutnya kemungkinan adalah menindaklanjuti dengan mengonfirmasi langsung kepada Pokja Panitia Pelelangan di Kementerian Perhubungan untuk mendapatkan penjelasan komprehensif terkait mekanisme dan hasil lelang yang memicu polemik ini, sembari tetap mengawal desakan pengusutan oleh aparat penegak hukum.

MoneyTalk, Jakarta – Polemik dugaan korupsi dan kolusi dalam proyek Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Carocok Painan (MYC 2025-2026) terus bergulir. Kali ini, sorotan tajam datang setelah Chaerul Awaluddin, S.Kom, M.MTr., Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Teluk Bayur, memberikan tanggapan yang mengalihkan tanggung jawab proses lelang proyek tersebut.

Tanggapan Chaerul Awaluddin muncul usai dikonfirmasi Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia (IPJI) DKI Jakarta melalui Chat WhatsApp, menyusul temuan kejanggalan lelang yang sebelumnya diungkap Center for Budget Analysis (CBA). CBA menyoroti penetapan PT. Hikmah Hidup Gemilang sebagai pemenang dengan penawaran yang jauh lebih tinggi dibanding peserta lain.

Chaerul Awaluddin secara tegas menyatakan bahwa proses lelang pekerjaan tersebut bukan kewenangan KSOP Teluk Bayur. “Untuk proses lelang pekerjaan dimaksud bukan kewenangan kami di KSOP Teluk Bayur,” jelas Chaerul Awaluddin. Ia lantas mengarahkan IPJI DKI Jakarta dan pihak lain untuk melakukan klarifikasi langsung ke Pokja Panitia Pelelangan di Kementerian Perhubungan. Respons ini menempatkan tanggung jawab mekanisme lelang pada unit kerja di tingkat Kementerian, mengisyaratkan KSOP Teluk Bayur berperan sebagai satker pelaksana, bukan pembuat keputusan tender.

Menanggapi pernyataan Kepala KSOP Teluk Bayur yang mengalihkan tanggung jawab, Uchok Sky Khadafi, Direktur Eksekutif CBA, memberikan respons keras. Menurut Uchok, pernyataan semacam itu seringkali menjadi dalih untuk lepas tangan dari masalah.
“Pernyataan ‘bukan kewenangan kami’ itu adalah dalih klasik yang sering diucapkan ketika ada indikasi penyimpangan. Padahal, KSOP Teluk Bayur adalah Satuan Kerja yang mengusulkan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek ini,” tegas Uchok Sky Khadafi saat dikonfirmasi.

Uchok menambahkan bahwa meskipun proses tender ada di Pokja Kementerian, Satuan Kerja atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tetap memiliki peran besar dan mengetahui seluk-beluk lelang. “Tidak mungkin mereka tidak tahu sama sekali. Ini justru menimbulkan pertanyaan besar, ada apa di balik pelemparan tanggung jawab ini?” imbuhnya.

CBA mendesak KPK dan BPK untuk tidak terpengaruh dengan pernyataan tersebut dan tetap fokus mengusut tuntas keterlibatan semua pihak, termasuk KSOP Teluk Bayur.

Sebelumnya, IPJI DKI Jakarta, di bawah kepemimpinan Heri Soelaiman, S.H., telah mendesak KPK dan BPK agar mengusut tuntas dugaan rekayasa lelang ini, menyebutnya sebagai “tamparan keras bagi upaya pemberantasan korupsi.” IPJI DKI Jakarta kini akan menindaklanjuti arahan Kepala KSOP Teluk Bayur dengan segera mengonfirmasi langsung kepada Pokja Panitia Pelelangan di Kementerian Perhubungan. Kasus ini menjadi penting dalam upaya memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara.