16 November 2026

Chalid Said Salim

MoneyTalk.id,Jakarta – Kinerja keuangan PT Pertamina Hulu Energi (PHE), subholding upstream PT Pertamina (Persero) yang bergerak di sektor hulu minyak dan gas bumi, menjadi sorotan setelah perusahaan mencatat penurunan laba pada 2025.

Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menilai penurunan tersebut patut dicermati, terutama karena terjadi pada tahun yang sama dengan adanya pergantian jajaran pimpinan di tubuh PHE.

Berdasarkan Laporan Tahunan PHE 2025, perusahaan mencatat laba tahun berjalan sebesar USD2,175 miliar. Angka tersebut turun sekitar USD945,55 juta atau 30,30 persen dibandingkan laba tahun berjalan 2024 yang mencapai USD3,121 miliar. PHE menyebut penurunan tersebut antara lain dipengaruhi kenaikan biaya depresiasi dan penyisihan penurunan nilai aset nonkeuangan.

Sementara itu, pendapatan usaha PHE pada 2025 tercatat USD13,819 miliar, turun USD510,72 juta atau 3,56 persen dibandingkan 2024 yang mencapai USD14,330 miliar.

Menurut Uchok, penurunan kinerja tersebut perlu dilihat bersamaan dengan perubahan kepemimpinan di tingkat atas PHE.

“Setelah ada pergantian pimpinan di level atas, dari Chalid Said Salim ke Awang Lazuardi, atau dari Rinaldi Firmansyah ke Denny Januar Ali, PT Pertamina Hulu Energi seperti kena nasib malang dan tragis,” kata Uchok Sky, Ahad (27/9/2026).

Pergantian Direktur Utama PHE dari Chalid Said Salim kepada Awang Lazuardi resmi dikukuhkan pada 8 Juli 2025. Awang sebelumnya menjabat Direktur Pengembangan dan Produksi PHE.

Pada periode sebelumnya, Rinaldi Firmansyah menjabat sebagai Komisaris Utama PHE, sedangkan Chalid Said Salim menjabat Direktur Utama. Dokumen perusahaan mencatat keduanya masih berada dalam jajaran pimpinan PHE sebelum perubahan pada Juli 2025.

Adapun Denny Januar Ali atau Denny JA kemudian ditunjuk sebagai Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen PHE melalui keputusan pemegang saham pada Juli 2025.

Uchok membandingkan kinerja laba PHE pada periode sebelumnya dengan capaian setelah terjadinya perubahan pimpinan.

Namun, berdasarkan laporan tahunan perusahaan, perlu dicatat bahwa angka laba tahun berjalan PHE pada 2023 sebenarnya mencapai USD2,725 miliar, sedangkan 2024 sebesar USD3,121 miliar. Pada 2025 laba tersebut turun menjadi USD2,175 miliar.

“Jangan-jangan minimnya dan turunnya laba PT Pertamina Hulu Energi pada 2025 disebabkan minyak mentah yang mau diangkat itu memakai metode survei, ditanya dulu dengan banyak pertanyaan,” ujar Uchok.

Ia kemudian mengaitkan persoalan tersebut dengan proses pengangkatan atau lifting minyak mentah yang menurutnya membutuhkan biaya dan proses yang panjang.

“Ketika minyak mentah mau diangkat, harus membayar dulu. Karena memakai metode survei, baik untuk politik maupun angkat minyak mentah, ongkos mahal, dan harus membayar lebih dulu,” kata Uchok.

Meski demikian, hubungan antara pergantian pimpinan dan penurunan laba tersebut merupakan penilaian Uchok. Laporan Tahunan PHE sendiri menjelaskan bahwa penurunan laba 2025 terutama berkaitan dengan kenaikan biaya depresiasi serta penyisihan penurunan nilai aset nonkeuangan.

Di sisi lain, kinerja arus kas operasi PHE justru menunjukkan peningkatan. Pada 2025, kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi mencapai USD6,96 miliar, naik 23,62 persen dibandingkan 2024 sebesar USD5,63 miliar.

Data tersebut menunjukkan bahwa penurunan laba bersih tidak serta-merta berarti seluruh indikator keuangan PHE mengalami pelemahan. Karena itu, faktor penyebab turunnya laba perlu dibedakan antara faktor operasional, biaya depresiasi, impairment aset, harga komoditas, produksi, serta perubahan struktur dan kepemimpinan perusahaan.

Sorotan Uchok Sky terhadap kinerja PHE pun menjadi bahan pertanyaan mengenai efektivitas pengelolaan subholding hulu Pertamina, terutama setelah terjadinya pergantian jajaran direksi dan komisaris pada pertengahan 2025.

MoneyTalk, Jakarta – Dalam suasana Kejaksaan Agung RI merampungkan proses penyidikan dan penuntutan terhadap kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023 yang melibatkan pejabat Pertamina di Sub Holding PT Pertamina Patra Niaga (PPN), PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), PT Pertamina Internasional Shipping (PIS) dan PT Pertamina Hulu Energi (PHE), ternyata ada kebijakan Dirut PT PHE Chalid Said Salim yang kontroversi.

Sebelumnya BPK RI pada Kamis (19/6/2025) dikabarkan telah menyerahkan hasil perhitungan kerugian negara pada kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023 kepada Jampidus Kejagung. Menurut bocoran, BPK RI menyatakan kerugian negara sekitar Rp 70 triliun dari perkiraan awal Rp 193,7 triliun.

“Kebijakan kontroversi itu dipicu keluarnya Surat Perintah Dirut PT PHE Chalid Said Salim Nomor Prin-012/PHE00000/2025-S8 tanggal 17 Maret 2025 yang menunjuk Fransjono Lazarus sebagai Project Expert yang tidak pernah dilakukan oleh manajemen di lingkungan PT Pertamina (Persero) Holding dan Sub Holding sebelumnya,” ungkap Sekretaris Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Hengki Seprihadi, Sabtu (21/6/2025).

Menurut Hengki, dengan adanya surat penugasan dari Dirut PHE ke Project Expert Fransjono Lazarus itu, diduga merupakan upaya mengeliminir kewenangan Direktur SDM dan Penunjang Bisnis PT PHE, dimana Direktur SDM dan Penunjang Bisnis yang membawahi Vice President (VP) Supply Chain Management (SCM) dan Asset Management PT PHE dan puluhan anak-anak usahanya.

“Sebab, dari tujuh perintah yang diberikan kepada Project Expert Fransjono Lazarus itu, tiga di antaranya sangat krusial dan berbahaya, yaitu melakukan evaluasi atas organisasi SCM Sub Holding Upstream (SHU), termasuk seluruh Regional SHU dan memberikan rekomendasi kepada Dirut PT PHE. Kemudian juga mengevaluasi rencana implementasi organisasi manajemen strategi Supply Chain dengan sistem sentralisasi procurement dan melakukan evaluasi organisasi project di SHU dan memberikan rekomendasi kepada Dirut PT PHE,” beber Hengki.

Padahal, lanjut Hengki, Tugas, Pokok, dan Fungsi VP SCM PT PHE itu sangat strategis yang mencakup kepemimpinan dalam penyusunan strategi manajemen rantai pasok, termasuk pengadaan, analisis nilai, kontraktor, pemasok, inventaris dan manajemen persediaan, serta berperan dalam memastikan ketersediaan pasokan yang efisien dan efektif untuk mendukung operasional hulu migas PHE.

“VP SCM juga berfungsi memberikan persetujuan untuk setiap lelang yang bernilai di atas Rp 500 miliar yang dilakukan oleh anak-anak usahanya, seperti tender yang dilakukan oleh PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM), PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI), PT Pertamina EP (PEP) dan lainnya,” ulas Hengki.

Lebih lanjut Hengki mengutarakan, menurut Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) PT PHE Tahun 2025 hingga 2029, belanja modal atau capital expenditure (Capex) yang akan dikelola oleh VP SCM PT PHE dan anak usahanya mencapai sebesar USD 67,4 miliar atau setara sekitar Rp 1.112 Triliun.

“Sementara itu, merujuk rekam jejak Fransjono Lazarus sewaktu menjabat sebagai Executive Vice President (EVP) Business Support PT Pertamina Hulu Rokan sejak awal tahun 2022 hingga 31 Januari 2023, banyak terjadi dugaan atur-mengatur tender atau lelang pengadaan yang berpotensi merugikan Pertamina,” ungkap Hengki.

Bahkan, kata Hengki, banyak pejabat PT PHR, termasuk Fransjono Lazarus diperiksa di Komite Audit PT Pertamina (Persero) sepanjang tahun 2023. Faktanya, Chalid Said Salim saat itu menjabat sebagai Direktur Utama PT PHR yang membawahi langsung Fransjono Lazarus.

Hengki lalu membeberkan, akibat penugasan yang kontroversial ini, telah timbul keresahan di internal PT PHE dan anak-anak usaha disebabkan ada upaya menguasai proses pengadaan senilai Rp 1.112 Triliun. Konon kabarnya, penempatan ini diduga ada peran Mister NZ dan kawan-kawan yang katanya melibatkan oknum penegak hukum untuk mengamankan proses hukum yang saat ini sedang diusut oleh Kejaksaan Agung,” beber Hengki.

“Pertanyannya, apakah pimpinan di PT Pertamina (Persero) Holding dan Kementerian BUMN serta BPI Danantara mengetahui dan menyetujui kebijakan Dirut PT PHE yang kontroversial dan meresahkan ini?,” tanya Hengki.

Terkait penugasan yang kontroversial ini, kata Hengki, CERI telah melayangkan konfirmasi resmi kepada Direktur Utama PT PHE Chalid Said Salim sejak hari Kamis (19/6/2025) yang lalu. Namun, hingga Rilis Media CERI ini disiarkan, Chalid Said Salim bungkam dan tidak memberikan keterangan apa pun.(*)