17 November 2026

Chandra Hendra Sukmawijaya

MoneyTalk, Jakarta – Ketegangan politik kembali mengemuka setelah Koordinator Barisan Jokowi Lovers (BJL), Chandra Hendra Sukmawijaya, menyatakan pihaknya akan melaporkan mantan Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Sofian Effendi, ke Bareskrim Mabes Polri. Laporan tersebut terkait dengan pernyataan Sofian yang dinilai menyebarkan informasi bohong atau fitnah mengenai status akademik Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

Dalam sebuah pernyataan yang viral di media sosial dan beberapa kanal YouTube, Prof. Sofian Effendi menyebut bahwa Jokowi tidak memiliki buku wisuda dari UGM. Tidak hanya itu, Sofian juga menuding bahwa mantan Rektor UGM, Prof. Pratikno diduga terlibat dalam merekayasa status alumni Jokowi dari kampus tersebut.

Pernyataan tersebut sontak menimbulkan kegaduhan dan reaksi keras, terutama dari kelompok relawan pendukung Jokowi. Barisan Jokowi Lovers menyebut tuduhan itu sebagai fitnah yang tidak berdasar dan mencemarkan nama baik Presiden sekaligus institusi pendidikan sekelas UGM.

“Kami memandang ini bukan sekadar kritik, melainkan fitnah keji dan terstruktur. Pernyataan Prof. Sofian sangat mencoreng nama baik Jokowi dan seluruh sivitas akademika,” ujar Chandra dalam keterangan tertulis, Rabu (16/7/2025).

Menurut Chandra, pihaknya telah menyiapkan tim hukum untuk membawa kasus ini ke jalur hukum. Mereka akan melaporkan Prof. Sofian Effendi dengan dugaan melanggar UU ITE dan pasal-pasal tentang penyebaran berita bohong serta pencemaran nama baik.

“Kami tidak akan tinggal diam melihat upaya sistematis mendiskreditkan Presiden Jokowi dengan isu ijazah yang berulang kali terbukti tidak berdasar. Ini harus menjadi pelajaran agar siapa pun tidak sembarangan melempar tuduhan tanpa bukti,” tegasnya.

Ia juga menambahkan bahwa pihaknya telah mengumpulkan bukti berupa potongan video pernyataan Sofian, tangkapan layar, serta analisis dari tim ahli untuk mendukung pelaporan ini.

Hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari pihak Universitas Gadjah Mada terkait komentar Prof. Sofian maupun laporan dari Barisan Jokowi Lovers. Namun dalam beberapa pernyataan sebelumnya, UGM secara resmi telah menegaskan bahwa Jokowi merupakan lulusan sah jurusan Kehutanan Fakultas Kehutanan UGM angkatan 1980 dan lulus pada 1985.

Dalam sejumlah kesempatan, baik pihak kampus maupun alumni satu angkatan telah menunjukkan bukti-bukti seperti foto wisuda, transkrip nilai, dan testimoni dosen maupun teman kuliah Jokowi.

Isu tentang keabsahan ijazah Jokowi bukanlah hal baru. Sejak masa kampanye pilpres pertama pada 2014, tuduhan serupa kerap muncul, terutama di kalangan yang menentang kepemimpinannya. Namun berulang kali pula isu ini dimentahkan oleh bukti resmi dari institusi terkait, baik oleh UGM maupun oleh Kementerian Pendidikan.

Kini, dengan pernyataan Prof. Sofian yang sempat menjadi pejabat penting di era Orde Baru dan Reformasi, isu ini kembali menyeruak. Namun berbeda dari sebelumnya, kali ini reaksi dari kelompok pendukung Jokowi jauh lebih agresif dan serius.

“Kami tidak ingin ini menjadi bola liar yang mengganggu stabilitas politik nasional. Tapi kalau dibiarkan, bisa merusak kepercayaan publik pada institusi negara dan pendidikan tinggi,” kata Chandra menambahkan.

Prof. Sofian Effendi bukan nama sembarangan. Ia pernah menjabat sebagai Rektor UGM periode 1994–1998 dan juga anggota Komisi ASN. Meski dikenal sebagai akademisi berintegritas, beberapa pernyataannya dalam beberapa tahun terakhir kerap menimbulkan kontroversi, terutama dalam konteks politik nasional.

Langkah hukum yang ditempuh Barisan Jokowi Lovers ini akan menjadi ujian bagi penegakan hukum terhadap penyebaran informasi bohong yang melibatkan tokoh akademik. Apakah Kepolisian akan segera menindaklanjuti laporan ini, atau justru akan memunculkan perdebatan baru tentang kebebasan berpendapat di ranah publik?

Yang pasti, publik kembali disuguhkan tontonan politik yang memanas, bahkan menjalar hingga ke dunia akademik yang seharusnya dijaga netralitas dan kehormatannya.

MoneyTalk, Jakarta – Koordinator Barisan Jokowi Lovers (BJL), Chandra Hendra Sukmawijaya, menyatakan pihaknya akan melaporkan politikus PDIP, Beathor Suryadi, ke Bareskrim Mabes Polri atas dugaan penyebaran fitnah terkait ijazah mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi)

Langkah hukum ini diambil setelah Beathor, yang dikenal sebagai salah satu tokoh senior di lingkaran PDIP, secara terbuka menuding Jokowi menggunakan ijazah palsu. Padahal, klaim ini sudah berkali-kali terbantahkan, termasuk melalui pernyataan resmi pihak kepolisian yang menegaskan bahwa ijazah Jokowi sah dan valid. Tak hanya itu, Beathor juga diduga memprovokasi publik dengan narasi provokatif, termasuk mendorong upaya agar Jokowi dipenjarakan.

“Kami tidak bisa diam saja. Ini sudah bukan kritik, tapi fitnah keji dan propaganda jahat. Kami akan bawa ini ke ranah hukum supaya jadi pelajaran bagi siapa saja yang seenaknya menyerang tanpa bukti,” kata Chandra dalam pernyataan kepada wartawan, Jumat (30/5/2025)

Tim hukum Barisan Jokowi Lovers menyebutkan setidaknya ada beberapa pasal yang bisa digunakan untuk menjerat Beathor Suryadi secara pidana:

1.Pasal 310 KUHP tentang Pencemaran Nama Baik

Pasal ini mengatur perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh atau menyiarkan sesuatu yang tidak benar. Ancaman pidananya bisa mencapai 9 bulan hingga 4 tahun penjara, tergantung pada apakah perbuatan dilakukan secara lisan, tulisan, atau melalui media.

2.Pasal 311 KUHP tentang Fitnah

Jika pencemaran nama baik dilakukan dengan sengaja menuduh padahal pelaku tahu tuduhannya tidak benar, hukuman bisa diperberat hingga 4 tahun penjara.

3.UU ITE Pasal 27 Ayat (3)

Mengingat tuduhan dan narasi Beathor juga beredar luas di media sosial, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) bisa digunakan, khususnya terkait mendistribusikan konten yang mencemarkan nama baik. Ancaman pidana maksimal 4 tahun penjara atau denda maksimal Rp750 juta.

4.Pasal 14 dan 15 UU No. 1 Tahun 1946

Jika ucapan Beathor dianggap menyebarkan berita bohong yang menimbulkan keonaran di masyarakat, dia bisa dijerat pasal penyebaran hoaks dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun.

Banyak yang menilai laporan ke polisi ini bisa semakin membuka jurang konflik antara kubu loyalis Jokowi dan elite PDIP yang sudah sejak awal mengkritik kebijakan maupun langkah politik Jokowi.

“Kami tidak akan membiarkan siapapun seenaknya menyerang Pak Jokowi, termasuk dari dalam rumah partai sendiri. Ini soal martabat, bukan cuma soal politik,” tegas Chandra.

Jika laporan ini diterima dan proses hukum berjalan, Beathor Suryadi bisa menghadapi ancaman pidana berlapis. Sebagai seorang politikus senior, tentu risiko hukuman ini tidak hanya berimplikasi pada dirinya secara pribadi, tetapi juga pada citra PDIP yang sedang menghadapi tantangan konsolidasi internal.

Kasus ini berpotensi menjadi preseden penting dalam penanganan ujaran politik di Indonesia. Selama ini, banyak pihak bersembunyi di balik dalih “kebebasan berpendapat” untuk menyebarkan tuduhan yang tidak berdasar. Jika kasus ini berhasil dibawa ke pengadilan dan menghasilkan vonis, itu bisa menjadi peringatan keras bagi politisi maupun aktor publik lain agar lebih hati-hati dalam melontarkan tuduhan tanpa dasar.

Barisan Jokowi Lovers sendiri menegaskan bahwa mereka siap mengawal kasus ini sampai tuntas, termasuk turun ke jalan jika diperlukan. “Ini bukan sekadar laporan. Ini adalah perjuangan melawan fitnah,” pungkas Chandra.