22 Oktober 2026

channel YouTube Forum Keadilan Madilog

MoneyTalk.id,Jakarta – Budayawan Mohamad Sobary melontarkan kritik keras terhadap upaya mengaitkan Presiden Prabowo Subianto dengan corak atau identitas Islam melalui sebuah buku berjudul “Islam ala Prabowo”. Menurut Sobary, penggambaran tersebut terlalu berlebihan dan justru dapat merugikan Prabowo secara politik maupun citra keislamannya.

Sobary menilai, apabila buku tersebut sejak awal dibuat dengan tujuan untuk kepentingan politik Prabowo, maka persetujuan terhadap gagasan itu merupakan sesuatu yang dapat dipahami. Namun, ia menilai keuntungan politik yang diperoleh Prabowo justru tidak sebanding dengan dampak negatif yang mungkin ditimbulkan.

“Dulu Prabowo diberitahu, ‘Pak, kami akan menulis ini untuk kepentingan Bapak.’ Ya, dia setuju itu ya pastilah. Pastilah setuju karena itu kepentingan politik,” kata Sobary di channel YouTube Forum Keadilan Madilog, Jumat (11/9/2026).

Menurut dia, persoalannya muncul ketika Prabowo kemudian ditempatkan sedemikian tinggi hingga dikaitkan dengan Islam secara langsung. Sobary menilai langkah tersebut tidak memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Keuntungannya bagi Prabowo hanya sedikit dan lebih banyak mudaratnya,” ujarnya.

Sobary bahkan menyebut penempatan Prabowo dalam narasi keislaman buku tersebut sebagai bentuk “pelacuran intelektual”. Ia menganggap penulis buku telah memberikan posisi kepada Prabowo yang menurutnya melampaui batas kewajaran.

“Penulisnya mengatakan bahwa inilah Islam ala Prabowo sekalipun itu dosa besar. Oke, itu dosa besar, suatu pelacuran intelektual,” tegas Sobary.

Ia menilai Prabowo tidak seharusnya ditempatkan sebagai representasi Islam atau figur yang memiliki otoritas keislaman tertentu hanya melalui konstruksi sebuah buku.

“Prabowo tidak bisa diberi tempat sedemikian tinggi menjadi sesuatu yang berkaitan dengan Islam melebihi batas dan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan sama sekali,” katanya.

Menurut Sobary, persoalan tersebut bukan pada upaya memperluas citra politik Prabowo, melainkan cara yang digunakan untuk membangun citra tersebut. Ia menilai pengangkatan figur Prabowo secara serampangan melalui isu Islam justru berpotensi menjadi langkah yang fatal.

“Ini usaha fatal karena memberi suatu tempat kepada Prabowo yang bukan tempatnya. Cita-citanya cuma mengangkat Prabowo, tapi mengangkat secara serampangan,” ujar Sobary.

Sobary kemudian mempertanyakan tujuan akhir dari konstruksi narasi tersebut. Menurutnya, apabila tujuannya hanya untuk memperluas postur politik dan nama Prabowo, seharusnya tidak dilakukan dengan membawa-bawa Islam secara berlebihan.

“Ya, memberi nama Prabowo supaya memiliki postur yang lebih luas lagi. Tapi jangan lewat Islam,” katanya.

Lebih jauh, Sobary menilai Prabowo justru akan berada dalam posisi sulit untuk memberikan respons terhadap buku tersebut, terutama apabila buku itu memberikan atribusi keislaman yang terlalu tinggi kepadanya.

“Reaksi yang terbaik bagi Prabowo terhadap buku ini apa? Prabowo tidak akan tahu bagaimana memuji buku ini,” ujarnya.

Pada akhirnya, Sobary menegaskan pandangannya bahwa Prabowo tidak semestinya ditempatkan sebagai bagian dari narasi keislaman yang dibangun secara berlebihan.

“Prabowo is nothing to do with Islam,” tegasnya.

MoneyTalk.id,Jakarta – Sosiolog Musni Umar melontarkan kritik keras terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai berbagai persoalan sosial dan ekonomi di Indonesia sulit diselesaikan apabila pemerintah lebih banyak mendengarkan orang-orang di lingkaran kekuasaan yang hanya menyampaikan informasi sesuai kepentingan mereka.

Menurut Musni, Presiden Prabowo perlu lebih banyak berpijak pada realitas yang dihadapi masyarakat, terutama kondisi warga di daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah.

“Presiden nampaknya lebih banyak mendengar penjilat-penjilat itu yang melingkari beliau, tidak berpijak pada realitas,” kata Musni di channel YouTube Forum Keadilan Madilog, Minggu (6/9/2026).

Musni mencontohkan kondisi kawasan pertambangan di Morowali, Sulawesi Tengah. Ia mengaku melihat kapal-kapal yang berjejer untuk mengangkut hasil tambang.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam pengelolaan kekayaan alam Indonesia.

“Artinya apa? Kekayaan alam kita itu dikuras, dibawa keluar,” ujarnya.

Ia juga menyinggung pengalamannya ketika berkunjung ke Papua Barat. Musni mengaku mendapatkan informasi dari masyarakat setempat mengenai aktivitas perusahaan di wilayah tersebut.

Ia menilai masyarakat di sekitar wilayah yang memiliki sumber daya alam justru belum merasakan manfaat yang sebanding dengan kekayaan alam yang dieksploitasi.

“Rakyat enggak dapat apa-apa, inilah Indonesia,” katanya.

Karena itu, Musni mendesak Presiden Prabowo membuat keputusan besar untuk mengubah arah pengelolaan sumber daya alam nasional. Menurut dia, diperlukan langkah yang disebutnya sebagai “big bang” untuk memastikan kekayaan alam lebih banyak dinikmati rakyat Indonesia.

“Big bang-nya Presiden Prabowo itu dia menetapkan kekayaan alam untuk Indonesia, untuk rakyat Indonesia dan itu harus diambil,” tegasnya.

Musni bahkan menyebut opsi nasionalisasi sebagai salah satu langkah yang dapat dipertimbangkan apabila diperlukan.

“Kalau perlu nasionalisasi. Negara ini kaya raya luar biasa,” ujarnya.

Ia menyinggung berbagai sumber daya alam yang dimiliki Indonesia, mulai dari nikel, batu bara, emas hingga komoditas pertambangan lainnya. Namun, menurut Musni, persoalannya adalah masih terdapat kesenjangan antara kekayaan sumber daya alam dengan kesejahteraan masyarakat di daerah penghasil tambang.

“Di daerah-daerah tempat tambang itu miskin. Inikah pembangunan yang kita harapkan?” katanya.

Selain persoalan sumber daya alam, Musni juga mengkritik kebijakan utang pemerintah. Ia menilai beban utang yang terus bertambah berpotensi menjadi persoalan bagi generasi mendatang.

Musni mengaitkan kondisi tersebut dengan pemerintahan sebelumnya dan menilai pemerintahan Prabowo juga perlu berhati-hati agar tidak mengulangi pola yang sama.

“Di masa Jokowi kita punya utang yang luar biasa. Prabowo juga melakukan hal yang sama,” ujarnya.

Musni juga menyinggung adanya rencana pembiayaan dari Jepang dan Korea Selatan yang menurutnya akan menambah beban Indonesia di masa depan.

“Presiden Prabowo kan baru-baru ini menyetujui kita berutang Rp5.005 triliun dari Jepang dan Korea Selatan. Itu kan beban yang akan datang,” kata Musni.

Musni menegaskan, Presiden Prabowo perlu memastikan setiap kebijakan ekonomi dan pembangunan benar-benar berpijak pada kepentingan rakyat, bukan sekadar berdasarkan laporan dari orang-orang yang berada di sekitar kekuasaan.

MoneyTalk.id,Jakarta – Dosen Universitas Indonesia (UI) Suzie Sudarman menyoroti perlunya penelusuran secara serius terhadap berbagai dugaan persoalan yang melibatkan elite dan tokoh politik, termasuk keluarga mantan Presiden Joko Widodo. Menurutnya, penegakan hukum dan penelusuran asal-usul kekayaan tidak boleh hanya menyasar masyarakat biasa, sementara kelompok elite luput dari perhatian.

Suzie mempertanyakan pola penelusuran yang selama ini, menurut dia, lebih banyak menyasar masyarakat di lapisan bawah. Ia menilai harus ada keberanian untuk membangun sebuah konsepsi besar dalam membedah persoalan kekuasaan, termasuk menelusuri aliran uang dan kepentingan yang berada di baliknya.

“Kenapa yang ditelisik orang biasa? Uangnya di mana? Harus ada orang yang berani mengkonseptualisasikan,” ujarnya di channel YouTube Forum Keadilan Madilog, Sabtu (5/9/2026).

Tak berhenti di situ, Suzie juga melontarkan kritik terhadap aktivitas politik Joko Widodo setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden.

Menurutnya, seorang mantan presiden semestinya dapat menjalani masa pasca-kekuasaan tanpa menimbulkan pertanyaan publik mengenai kepentingan politik yang sedang diperjuangkan.

Ia menilai sejumlah aktivitas politik Jokowi, termasuk safari politik dan sikapnya dalam merespons dinamika yang berkaitan dengan keluarganya, patut menjadi perhatian publik.

“Kalau dia bertindak baik sebagai mantan presiden, tidak macam-macam, semua rakyat juga bisa terima. Tapi ngapain safari politik? Ngapain membela-bela anaknya?” katanya.

Pernyataan tersebut menjadi sorotan karena muncul di tengah masih kuatnya pengaruh politik keluarga Joko Widodo dalam percaturan nasional.

Bagi Suzie, publik perlu terus mengawasi setiap aktivitas politik elite agar kekuasaan, jejaring politik, dan kepentingan ekonomi tidak berjalan tanpa kontrol.

Ia juga menilai situasi politik Indonesia membutuhkan keberanian dari kalangan akademisi, mahasiswa, kelompok masyarakat sipil, hingga berbagai elemen rakyat untuk menyusun sebuah konsepsi besar dalam membaca persoalan bangsa.

Menurutnya, tanpa pemetaan yang jelas mengenai akar persoalan dan struktur yang dianggap menciptakan ketidakadilan, kritik serta perlawanan masyarakat akan terus bergerak sendiri-sendiri dan sulit membentuk kekuatan yang terorganisasi.

Bagi Suzie, kekuatan rakyat tetap menjadi faktor penting dalam setiap perubahan politik. Namun, kekuatan itu tidak cukup hanya diwujudkan melalui kemarahan atau aksi spontan.

Kesadaran politik, keberanian berdiskusi, kemampuan membaca persoalan, serta pemahaman terhadap struktur kekuasaan menjadi bagian penting dalam membangun gerakan perubahan.

“Harus ada yang berani menggambarkan struktur yang menindas itu. Kalau itu sudah jelas, maka orang-orang akan memahami apa yang sebenarnya sedang mereka lawan,” ujarnya.

Suzie menekankan bahwa keberanian membongkar persoalan bangsa harus diarahkan kepada semua pihak tanpa pandang bulu. Penelusuran terhadap dugaan persoalan, termasuk yang melibatkan orang-orang berpengaruh dan elite politik, menurutnya harus dilakukan dengan prinsip yang sama sebagaimana hukum menyasar masyarakat biasa.

Sorotan terhadap elite, kata Suzie, menjadi penting agar publik tidak hanya disuguhi penegakan hukum yang tajam ke bawah, tetapi juga berani menembus lingkaran kekuasaan. Di tengah dinamika politik yang terus bergerak, ia mendorong lahirnya diskursus yang lebih besar tentang siapa yang memegang pengaruh, bagaimana struktur kekuasaan bekerja, serta kepentingan apa yang sesungguhnya sedang dipertarungkan.

MoneyTalk.id,Jakarta – Pernyataan mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi di hadapan para santri kembali memantik kritik. Pengamat militer dan akademisi Universitas Nasional, Selamat Ginting, menilai sejumlah pernyataan politik Jokowi belakangan ini tidak dapat dilepaskan dari persoalan ambisi dan dahaga kekuasaan yang, menurutnya, belum juga berhenti.

Dalam sebuah perbincangan di Channel YouTube Forum Keadilan Madilog, Selamat Ginting melontarkan kritik keras terhadap Jokowi. Ia bahkan menyebut Jokowi seolah sedang berbicara kepada dirinya sendiri ketika menyampaikan berbagai pesan mengenai kehidupan, kesederhanaan, hingga kekuasaan.

“Jokowi ini sedang bicara dengan Joko Widodo. Jokowi sedang berbicara dengan bapaknya Gibran,” kata Selamat Ginting, Kamis (3/9/2026).

Kritik tersebut muncul setelah Jokowi kembali tampil di ruang publik dan menyampaikan pesan di Pondok Pesantren Al Falah Sumberadi, Kebumen, Jawa Tengah, pada Sabtu, 29 Agustus 2026.

Dalam kesempatan itu, Jokowi menyatakan dirinya masih tetap seperti dahulu, sebagai orang kampung dan orang biasa, meskipun telah dua periode menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia.

Namun, bagi Selamat Ginting, pernyataan tersebut tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik yang lebih besar. Ia mempertanyakan arah komunikasi politik Jokowi setelah tidak lagi menduduki kursi kepresidenan.

Menurutnya, muncul pertanyaan penting mengenai untuk siapa sebenarnya pesan-pesan politik itu disampaikan.

“Jokowi jangan lupa sedang berbicara dengan finalis OCCRP. Jadi pemimpin terkorup di dunia,” ujar Selamat Ginting dalam kritiknya.

Ia kemudian menyinggung berbagai manuver politik yang, menurut pandangannya, pernah atau sedang dikaitkan dengan pengaruh politik Jokowi di sejumlah daerah.

Selamat Ginting menyebut upaya membangun pengaruh politik tidak selalu berjalan mulus. Ia menyinggung Lampung dan Nusa Tenggara Timur yang dinilainya tidak memberikan gaung besar, sementara upaya memasuki Jawa Barat disebutnya juga belum menunjukkan hasil.

Menurut dia, basis pengaruh yang masih kuat justru berada di wilayah Jawa Tengah.

“Yang bisa kira-kira dikadali oleh Jokowi di seputaran Jawa Tengah,” katanya.

Selamat Ginting juga menyoroti langkah Jokowi memasuki lingkungan pesantren. Menurut dia, jika pesan politik yang disampaikan tidak tepat, langkah tersebut justru dapat menjadi bumerang bagi mantan presiden itu sendiri.

Ia menggunakan ungkapan keras untuk menggambarkan pandangannya terhadap strategi komunikasi politik tersebut.

“Mau coba masuk ke wilayah pesantren, menembakkan pistol ke dahinya sendiri. Ini omongan apa? Omongan sampah politik,” ujar Selamat Ginting.

Kritik itu semakin tajam ketika Selamat Ginting menilai Jokowi masih memiliki ketertarikan besar terhadap kekuasaan meskipun masa jabatannya sebagai presiden telah berakhir.

“Dahaga kekuasaannya tidak berhenti-berhenti,” katanya.

Lebih jauh, Selamat Ginting menyinggung perkembangan politik di ruang digital. Menurutnya, dunia maya kini menjadi arena penting dalam pertarungan pengaruh dan pembentukan opini publik.

Ia menduga ada kepentingan politik besar di balik penguasaan ruang digital, termasuk melalui aktivitas media sosial dan siaran langsung.

“Dunia maya harus dikuasai,” katanya.

Selamat Ginting juga menyinggung dugaan adanya praktik pembayaran dalam aktivitas komunikasi digital, meskipun ia tidak menyebutkan nama media ataupun pihak yang dimaksud.

Pernyataan tersebut menjadi bagian dari kritiknya terhadap apa yang ia lihat sebagai pertarungan narasi dan perebutan pengaruh di tengah masyarakat.

Dalam perbincangan itu, Selamat Ginting turut menyoroti isu perampasan aset yang belakangan menjadi salah satu tuntutan politik dan gerakan masyarakat.

Menurut dia, isu tersebut memiliki karakter elitis dan ia mempertanyakan bagaimana isu itu kemudian berkembang menjadi simbol gerakan yang lebih luas.

“Bagi saya juga enggak masuk akal isu perampasan aset itu. Itu sebenarnya isu elitis,” katanya.

Ia menyinggung munculnya sejumlah gerakan dan figur yang dikaitkan dengan aksi massa, termasuk fenomena politik di Pati.

Menurut Selamat Ginting, sebuah peristiwa politik dapat digunakan sebagai simbol untuk membangun pesan yang lebih besar.

Ia menyebut adanya kelompok yang dianggap mampu memberi tekanan hingga terjadi perubahan kepemimpinan di tingkat daerah. Dari sana, kata dia, muncul simbol politik yang dapat dimaknai lebih luas.

“Maka ini dipakai sebagai simbol bahwa ini juga bisa menurunkan presiden,” ujarnya.

Selamat Ginting juga membandingkan dinamika politik pada masa pemerintahan sebelumnya dengan situasi saat ini.

Ia menyebut isu-isu tertentu yang pada masa lalu sangat dominan kini tidak lagi menjadi pusat perhatian seperti sebelumnya. Kondisi itu, menurutnya, memunculkan pertanyaan mengenai siapa yang sebenarnya menciptakan dan menggerakkan isu-isu politik tertentu.

“Di era Prabowo sudah tidak ada lagi isu-isu soal terorisme seperti di era sebelumnya. Enggak sebanyak ini,” katanya.

Dari situ, Selamat Ginting melontarkan dugaan bahwa sebagian isu politik bisa saja diciptakan untuk kepentingan tertentu.

“Jadi siapa pencipta isu ini? Jangan-jangan ini diciptakan sendiri untuk kekuasaan Jokowi,” ujarnya.

Namun, dugaan tersebut merupakan analisis dan opini Selamat Ginting. Pernyataan itu memerlukan pembuktian lebih lanjut apabila diarahkan sebagai tuduhan terhadap pihak tertentu.

Pernyataan Jokowi di pesantren tentang dirinya yang tetap menjadi “orang kampung” dan “orang biasa” setelah dua periode menjadi presiden kini membuka ruang tafsir politik.

Di satu sisi, pernyataan tersebut dapat dibaca sebagai upaya mempertahankan citra kesederhanaan yang selama ini melekat pada dirinya. Namun di sisi lain, para pengamat dapat melihatnya sebagai bagian dari komunikasi politik seorang mantan presiden yang masih memiliki pengaruh besar dalam percaturan nasional.

Bagi dia, persoalan utama bukan lagi tentang bagaimana Jokowi menggambarkan dirinya sebagai orang biasa, melainkan mengenai posisi politik mantan presiden tersebut setelah tidak lagi berada di Istana.

MoneyTalk.id, Jakarta – Mantan anggota Badan Intelijen Negara (BIN), Kolonel (Purn) Sri Radjasa Chandra, mengungkapkan sejumlah dugaan terkait dinamika aksi massa pada 27 Agustus 2026. Ia menilai terdapat pergantian kelompok massa dan masuknya pihak-pihak baru yang diduga memiliki agenda tertentu.

Menurut Sri Radjasa, setelah kelompok massa sebelumnya menarik diri, muncul kelompok baru yang disebutnya sebagai pihak yang diduga merupakan pelaku bayaran.

“Ketika kelompok Pati mundur, masuklah kelompok baru. Pelaku yang baru datang ini adalah pelaku bayaran,” kata Sri Radjasa di channel YouTube Forum Keadilan Madilog, Senin (31/8/2026).

Ia mengaku memperoleh informasi yang disebutnya sebagai informasi “A1” mengenai adanya upaya untuk mengangkat isu tertentu, termasuk persoalan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sri Radjasa menduga, pengangkatan sejumlah isu tersebut kemudian menjadi bagian dari dinamika yang memancing keterlibatan kelompok massa lain. Ia menyinggung aksi yang terjadi pada malam hari di kawasan Pejompongan dan Slipi yang menurutnya mengalami perubahan situasi setelah munculnya kelompok tertentu.

Menurut dia, situasi kemudian berkembang menjadi aksi kekerasan. Sri Radjasa bahkan mempertanyakan arah loyalitas kelompok yang disebutnya dalam pernyataannya sebagai GRIB.

“Di sini kita akan melihat ke mana loyalitas GRIB itu diberikan,” ujarnya.

Sri Radjasa mengaku pernah menjadi penasihat GRIB Jaya. Berdasarkan pengalamannya tersebut, ia menilai terdapat pola aksi yang menurutnya perlu menjadi perhatian serius aparat keamanan.

Ia menyebut pola tersebut, berdasarkan pandangannya, antara lain berupa tindakan perusakan atau pembakaran terhadap fasilitas tertentu yang dapat menciptakan persepsi bahwa kondisi keamanan berada dalam situasi tidak terkendali.

Menurut Sri Radjasa, kondisi tersebut berpotensi memancing kelompok-kelompok massa lainnya untuk ikut turun ke lapangan sehingga eskalasi situasi menjadi semakin luas.

“Ini hanya untuk menciptakan isu bahwa kondisi keamanan tidak terkendali sehingga akan memancing kelompok-kelompok massa lain untuk hadir,” katanya.

Selain menyoroti dinamika massa, Sri Radjasa juga mempertanyakan munculnya seruan yang menjadikan DPR sebagai sasaran aksi.

Menurut dia, perubahan isu dan sasaran aksi tersebut patut dipertanyakan. Ia mengaku memiliki kecurigaan bahwa terdapat kepentingan politik tertentu di balik munculnya isu tersebut.

“Masuklah kelompok ini dengan isu yang berbeda, ‘ratakan DPR’. Saya tahu persis kenapa mesti DPR jadi sasaran,” ujarnya.

Sri Radjasa kemudian mengaitkan isu tersebut dengan proses politik terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Namun, ia menegaskan bahwa pernyataan tersebut merupakan analisis dan pandangannya atas situasi yang berkembang.

Ia juga mempertanyakan mengapa aksi yang menurutnya sejak awal berpotensi dimanfaatkan oleh berbagai pihak dapat berkembang hingga menimbulkan situasi yang sulit dikendalikan.

“Ini menjadi tanda tanya buat saya. Kenapa dibiarkan melaksanakan aksi demo yang diduga akan dimanfaatkan oleh banyak pihak?” katanya.

Lebih jauh, mantan anggota BIN itu mempertanyakan sistem penyampaian informasi intelijen kepada Presiden Prabowo Subianto.

Ia menyinggung posisi Kepala BIN Muhammad Herindra yang menurutnya dikenal memiliki kedekatan dengan Presiden Prabowo. Sri Radjasa juga menyinggung jajaran intelijen TNI yang, menurut pandangannya, seharusnya memiliki kemampuan untuk memberikan informasi dan peringatan dini mengenai potensi perkembangan situasi.

Sri Radjasa mempertanyakan bagaimana lembaga-lembaga intelijen tersebut tidak mampu memberikan informasi yang cukup kepada kepala negara apabila memang terdapat indikasi potensi gangguan keamanan.

“Bagaimana mungkin dua lembaga sama sekali tidak bisa memberikan warning yang cukup untuk Presiden?” ujarnya.

Menurut dia, kemungkinan terdapat mekanisme penyaringan informasi yang terlalu ketat sehingga informasi penting tidak sampai kepada Presiden.

“Ada filter yang menyaring begitu ketatnya sehingga ini pun tidak tersampaikan,” katanya.

Sri Radjasa mengaku dapat merasakan adanya dinamika tertentu di lingkungan intelijen. Ia menyebut dirinya masih kerap berkomunikasi dengan sejumlah pihak yang berada di lingkungan tersebut.

“Saya bisa merasakan situasi itu di kalangan intelijen karena saya sering berkomunikasi dengan mereka,” ujarnya.

MoneyTalk.id, Jakarta – Praktisi hukum Munarman melontarkan pernyataan tajam mengenai peta politik menuju Pemilu 2029. Ia menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka secara hukum tidak dapat mencalonkan diri sebagai presiden pada 2029.

Menurut Munarman, persoalan hukum yang melekat pada dokumen atau keterangan terkait Gibran dapat menjadi penghalang apabila digunakan sebagai dasar pencalonan pada Pilpres 2029.

“Kalau Gibrannya saya pastikan secara hukum tidak bisa maju. Gibran di 2029 enggak bisa nyalon karena ini palsu, ini keterangannya. Ini enggak bisa digunakan,” kata Munarman dalam sebuah perbincangan politik di channel YouTube Forum Keadilan Madilog, Selasa (25/8/2026).

Ia bahkan menilai apabila dokumen tersebut kemudian diganti, justru akan menimbulkan persoalan hukum baru.

“Justru kalau dia mengganti ini berarti ini betul-betul bermasalah,” ujarnya.

Munarman juga menyoroti posisi Presiden Prabowo Subianto yang menurutnya menjadi pihak yang menanggung beban hukum dan politik dari pemerintahan saat ini.

Ia menilai mantan Presiden Joko Widodo telah membangun sejumlah “pagar perlindungan” politik sehingga Gibran dapat berada di posisi Wakil Presiden, sementara konsekuensi politik pemerintahan lebih banyak berada di pundak Prabowo.

“Itulah pintarnya Jokowi dan Gibran. Gibran jadi wapres. Tapi yang tanggung jawab hukum dan politik ada pada Prabowo,” kata Munarman.

Menurutnya, pola kemenangan politik yang melibatkan Jokowi dan jejaring pendukungnya telah terjadi dalam beberapa kontestasi pemilu.

Munarman kemudian mengaitkan hal tersebut dengan kemungkinan pertarungan politik berikutnya pada 2029.

Munarman juga menyoroti munculnya sejumlah kelompok relawan yang secara khusus mendukung Gibran setelah Pilpres 2024.

Ia mengatakan sebagian relawan yang sebelumnya mengatasnamakan diri sebagai relawan Prabowo-Gibran kemudian membelah diri dan membentuk kelompok yang lebih berfokus pada Gibran.

“Pasca Pilpres 2024, sejumlah organ relawan yang semula menyebut diri sebagai relawan Prabowo-Gibran membelah diri. Sebagian berkumpul membentuk hanya menjadi relawannya Gibran,” ujarnya.

Menurut Munarman, perkembangan tersebut tidak lagi sekadar menunjukkan dukungan terhadap posisi Gibran sebagai Wakil Presiden, tetapi mulai mengarah pada pembangunan infrastruktur politik hingga tingkat paling bawah.

Ia menyinggung adanya rekrutmen anggota masyarakat yang disebut mulai menyentuh struktur pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan, bahkan RW dan RT.

“Ini menunjukkan begitu ambisiusnya Gibran untuk meraih kursi kepresidenan 2029,” kata Munarman.

Namun, Munarman mengingatkan bahwa persoalan politik 2029 tidak semata-mata mengenai apakah Gibran dapat mencalonkan diri atau tidak.

Menurut dia, pertanyaan yang lebih besar justru menyangkut kemungkinan Prabowo kembali bertarung dalam Pilpres 2029.

“Pertanyaannya bukan apakah Gibran bisa maju atau tidak. Apakah Prabowo bisa melanjutkan bertarung lagi 2029? Pertanyaannya kan begitu,” ujarnya.

Munarman kemudian menyinggung kemungkinan penggunaan dekrit sebagai salah satu jalan keluar apabila terjadi persoalan politik besar.

“Kalau Prabowo mau kembali ke dasar, jalan keluar dia adalah dekrit. Wilayah pertarungannya di situ,” kata Munarman.

Ia kemudian membandingkan dekrit Presiden Soekarno dengan dekrit yang pernah dikeluarkan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

Menurut Munarman, dekrit Soekarno berhasil karena memperoleh dukungan TNI dan Polri, sementara langkah Gus Dur gagal karena tidak mendapatkan dukungan dari kedua institusi tersebut.

Pernyataan Munarman tersebut menambah panas perdebatan mengenai arah politik nasional menjelang Pemilu 2029. Munculnya jaringan relawan yang secara terbuka membangun struktur dukungan hingga tingkat bawah dinilai menjadi salah satu indikator bahwa kontestasi politik 2029 mulai dipersiapkan jauh sebelum tahapan pemilu dimulai.

MoneyTalk.id, Jakarta – Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII), Despan Heryansyah, melontarkan kritik tajam terhadap Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, persoalan utama bukan lagi minimnya rekomendasi atau masukan dari kalangan akademisi kepada pemerintah, melainkan apakah Presiden benar-benar menerima dan mendengar kritik tersebut.

Despan mengatakan berbagai nasihat sebenarnya telah berulang kali disampaikan kepada Prabowo. Namun, pihaknya kini memilih tidak memberikan rekomendasi secara khusus karena menilai persoalan justru berada pada pemimpin itu sendiri.

“Nasihat-nasihat itu sudah sering disampaikan ke Prabowo. Kami tidak memberikan rekomendasi. Kenapa enggak memberikan rekomendasi? Karena problemnya ya betul Prabowo itself. Apapun rekomendasi, apapun pesan yang kita sampaikan enggak pernah tersampaikan kepada yang bersangkutan,” kata Despan di channel YouTube Forum Keadilan Madilog, Ahad (23/8/2026).

Ia menyinggung kajian yang dilakukan Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (Pusham UII) terhadap sejumlah pernyataan dan kebijakan pemerintah.

Menurut Despan, salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah ketidakcermatan penggunaan data dalam pidato Presiden. Setelah diuji dengan kondisi dan fakta di lapangan, sejumlah klaim dinilai tidak sepenuhnya sesuai dengan realitas.

“Kalau kita lihat isi dari pidato yang disampaikan oleh Presiden, tidak cermat itu mulai dari penggunaan data yang salah. Setelah diuji ternyata ada banyak yang disampaikan oleh Presiden tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan,” ujarnya.

Despan kemudian menyoroti klaim swasembada pangan dan beras. Ia mempertanyakan logika pemerintah yang sebelumnya masih melakukan impor beras, namun dalam waktu relatif singkat kemudian menyatakan telah mencapai swasembada.

Menurutnya, Indonesia masih melakukan impor beras pada 2023 hingga 2024. Pemerintah kemudian mencanangkan program swasembada pada awal 2025, sebelum muncul klaim swasembada pangan pada awal 2026.

“Bagaimana mungkin dalam waktu delapan bulan pemerintah bisa menghasilkan swasembada pangan? Di mana logikanya?” tegasnya.

Tak hanya soal pangan, Despan juga mengkritisi proyek food estate yang dikembangkan pemerintah di sejumlah wilayah, termasuk Papua Selatan, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat.

Program dengan target jutaan hektare lahan tersebut, menurutnya, berpotensi menimbulkan persoalan serius terhadap lingkungan serta hak-hak masyarakat adat.

Ia mempertanyakan dampak pembukaan kawasan hutan dalam skala besar terhadap masyarakat adat yang selama ini menggantungkan kehidupan pada hutan dan wilayah adat mereka.

“Bagaimana mungkin dengan target tiga juta hektare itu, dengan pembukaan kawasan hutan dalam skala besar, tidak berdampak kepada hak masyarakat adat untuk menikmati dan hidup menggunakan hutan yang mereka miliki?” katanya.

Despan juga menyinggung persoalan statistik kemiskinan. Ia mengingatkan pemerintah agar tidak sekadar mengubah standar dan kriteria pengukuran kemiskinan sehingga angka kesejahteraan terlihat meningkat di atas kertas.

Menurutnya, perubahan standar tidak otomatis berarti kondisi ekonomi masyarakat benar-benar membaik.

“Negara kita menurunkan rasio, menurunkan angka standar kriteria kemiskinannya sehingga hampir semua orang menjadi sejahtera. Padahal datanya enggak begitu,” ujarnya.

Lebih jauh, Despan menegaskan bahwa perguruan tinggi memiliki tanggung jawab memberikan masukan berdasarkan standar ilmiah yang objektif. Karena itu, kritik akademik seharusnya dipandang sebagai bahan evaluasi, bukan ancaman politik.

“Perguruan tinggi itu menggunakan standar objektif ilmiah. Mereka netral. Seharusnya diterima oleh pemerintah sebagai masukan,” katanya.

Namun, ia menilai persoalan saat ini bukan hanya soal pemerintah yang tidak menerima masukan. Despan bahkan menuding terdapat kecenderungan memusuhi pihak-pihak yang menyampaikan kritik.

“Problemnya sekarang bukan saja tidak menerima masukan, tapi bahkan memusuhi siapa pun yang mencoba untuk mengkritik pemerintah,” pungkas Despan.