20 November 2026

Cholil Nafis

MoneyTalk, Jakarta – Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Cholil Nafis menilai keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Dunia bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump tidak mencerminkan keberpihakan terhadap perjuangan rakyat Palestina.

Menurut Cholil Nafis, sejak awal gagasan Board of Peace sudah bermasalah secara moral dan politik, karena digagas oleh Donald Trump yang selama masa kepemimpinannya dikenal sangat pro-Israel dan bahkan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

“Kalau kita lihat dari penggagasnya saja, ini sudah jelas tidak berpihak kepada Palestina. Donald Trump itu sangat dekat dengan Israel,” ujar Cholil Nafis dalam keterangannya, Rabu (28/1/2026).

Ia menyoroti fakta bahwa dalam struktur maupun keanggotaan Board of Peace terdapat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, sosok yang oleh banyak komunitas internasional dianggap bertanggung jawab atas penjajahan dan kekerasan terhadap rakyat Palestina.

“Di dalamnya ada Netanyahu, sementara Palestina sebagai negara bahkan tidak diakui. Ini kan ironi besar. Bagaimana mungkin disebut dewan perdamaian tapi penjajah ada di dalamnya,” tegasnya.

Cholil Nafis juga mengkritik keras aspek iuran atau bayaran keanggotaan yang tetap harus ditanggung Indonesia. Menurutnya, kondisi ini justru merugikan secara politik dan etis.

“Aneh lagi, Indonesia masih ditarik bayaran keanggotaan. Kita bayar, tapi tidak mendapat posisi yang adil untuk memperjuangkan Palestina. Ini jelas tidak seimbang,” kata dia.

Sebagai negara yang sejak awal kemerdekaan secara konsisten mendukung perjuangan Palestina, Cholil Nafis menilai langkah bergabung dengan Board of Peace berpotensi merusak konsistensi politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan berpihak pada keadilan global.

“Atas dasar itu, menurut saya lebih baik Presiden Prabowo menarik diri saja dari keanggotaan Board of Peace. Indonesia harus tetap tegas berada di barisan pembela Palestina, bukan masuk dalam forum yang justru melegitimasi penjajahan,” ujarnya.

Ia menegaskan, dukungan terhadap Palestina bukan sekadar isu politik luar negeri, melainkan amanat konstitusi dan komitmen moral bangsa Indonesia.

“Kalau soal perdamaian, Indonesia sudah jelas posisinya: perdamaian yang adil, bukan perdamaian versi penjajah,” pungkas Cholil Nafis.

MoneyTalk, Jakarta – Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof. Dr. M. Din Syamsuddin, memberikan apresiasi tinggi kepada Liga Muslim Dunia (Rabithah al-‘Alam al-Islami) atas perannya dalam menyatukan umat Islam sedunia serta membangkitkan kembali peradaban Islam. Pujian itu disampaikan dalam sambutan singkatnya pada pertemuan bersama Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan Sekjen Liga Muslim Dunia, Dr. Muhammad Abdel Karim al-‘Isa, di Gedung Nusantara V MPR RI, Senayan, Rabu (4/12/2025).

Pertemuan tersebut dihadiri sekitar 500 tokoh ulama, zuama, cendekiawan Muslim, pimpinan pondok pesantren dari berbagai daerah, serta mahasiswa dari perguruan tinggi Islam di Jakarta. Sejumlah tokoh nasional turut hadir, di antaranya Wakil Ketua MPR RI Dr. Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua Umum MUI KH Dr. Cholil Nafis, serta Ketua dan Sekjen Forum Ponpes Alumni Gontor, KH Dr. Zulkifli Muhadli dan KH Dr. Anang Riqza. Acara dikordinasikan oleh KH Anizar Masyhadi, Lc., MA.

Dalam sambutannya mewakili ulama dan zuama Indonesia, Din Syamsuddin menilai bahwa Rabithah al-‘Alam al-Islami di bawah kepemimpinan Dr. Al-‘Isa sangat aktif mempromosikan konsep Wasatiyyat Islam dan mendorong dialog lintas agama di berbagai negara. Upaya tersebut, menurut mantan Ketua Umum MUI Pusat itu, memberikan kontribusi besar dalam memperkuat citra Islam sebagai agama rahmatan lil ‘alamin.

Din Syamsuddin, yang juga Ketua Poros Dunia Wasatiyyat Islam (Global Fulcrum of Wasatiyyat Islam), menegaskan bahwa umat Islam saat ini menghadapi tantangan global yang sangat besar dan kompleks. Ia menekankan pentingnya strategi “perjuangan menghadapi” (al-jihad li al-muwajahah/struggle for) dibandingkan strategi “perjuangan melawan” (al-jihad li al-mu’aradhah/struggle against). Menurutnya, Dunia Islam perlu menawarkan peradaban alternatif yang berorientasi pada jalan tengah, perdamaian, inklusivitas, dan kerukunan.

Terkait hal tersebut, Din menilai peluncuran platform internet Minhaj oleh Rabithah al-‘Alam al-Islami pada pekan lalu sebagai langkah strategis. Platform itu dinilai dapat menjadi sarana penting untuk mengarusutamakan Islam sebagai agama perdamaian, keadilan, dan kemajuan.

“Walau terlambat, namun lebih baik daripada tidak sama sekali,” ujar Din Syamsuddin mengakhiri sambutannya.