21 November 2026

Connie Rahakundini Bakrie

MoneyTalk.id, Jakarta – Peringatan pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie mengenai potensi kekacauan tata kelola pemerintahan di era Presiden Prabowo Subianto jika masih dibayangi pengaruh serta jajaran peninggalan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) menuai perhatian.

Connie menilai persoalan tersebut tidak hanya menyangkut pergantian kepemimpinan, tetapi juga menyentuh kualitas tata kelola pemerintahan, penempatan pejabat, kebebasan berpendapat, hingga cara negara merespons kritik masyarakat.

Dalam dialog bersama Refly Harun, Connie menyoroti apa yang dia nilai sebagai kecenderungan penunjukan pejabat berdasarkan politik balas budi, bukan semata-mata berdasarkan kompetensi dan rekam jejak.

“Mungkin bedanya ketika para pemimpin itu diambil dari tanda terima kasih ya jadi latar belakangnya apapun tidak dilihat,” ujar Connie.

Ia juga mengkritik apa yang disebutnya sebagai tindakan represif terhadap kelompok yang menyampaikan kritik terhadap pemerintah.

Menurut Connie, demokrasi akan menghadapi persoalan serius apabila kritik dibalas dengan serangan, pelaporan hingga kriminalisasi.

“Bagaimana mungkin di negara yang mengaku demokrasi kok bisa orang berpendapat itu kemudian diserang bukan cuma diserang, dipolisikan, dikriminalisasi,” katanya.

Connie bahkan mengingatkan bahwa persoalan tersebut dapat berkembang menjadi ancaman terhadap ketahanan negara apabila praktik kekuasaan tanpa kontrol dibiarkan berlangsung.

“Jadi kalau ini dibiasakan kita enggak perlu nunggu perang dunia ketiganya, kita udah bubar duluan,” pungkasnya.

Menanggapi pernyataan tersebut, pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah mengatakan kekhawatiran terhadap potensi kekacauan memang perlu menjadi perhatian pemerintah.

Namun, menurut dia, analisis mengenai potensi chaos harus dibangun berdasarkan indikator dan fakta intelijen, bukan hanya berdasarkan asumsi politik mengenai siapa yang berada di sekitar Presiden Prabowo.

Amir menilai pemerintahan Prabowo secara kelembagaan sudah memiliki mekanisme early warning untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan stabilitas nasional.

“Pemerintahan Prabowo sudah mengantisipasi jika terjadi kerusuhan. Terlebih lagi Prabowo memiliki latar belakang militer dan pernah berada di Kopassandha. Artinya, persoalan early warning terhadap potensi gangguan keamanan tentu menjadi bagian penting dalam kalkulasi,” kata Amir kepada wartawan, Senin (10/6/2026)

Menurut dia, pengalaman kerusuhan pada Agustus 2025 semestinya menjadi salah satu bahan evaluasi utama pemerintah.

Kerusuhan tersebut tidak muncul dalam ruang hampa. Aksi demonstrasi pada akhir Agustus 2025 dipicu antara lain oleh kemarahan publik setelah pengemudi ojek online Affan Kurniawan meninggal setelah tertabrak kendaraan taktis Brimob.

Peristiwa tersebut kemudian memperbesar eskalasi demonstrasi yang sebelumnya telah dipicu oleh berbagai persoalan sosial-politik, termasuk polemik tunjangan anggota DPR dan pernyataan sejumlah anggota parlemen.

Dengan demikian, menurut Amir, terlalu sederhana apabila seluruh rangkaian kerusuhan tersebut hanya dijelaskan sebagai hasil rekayasa atau operasi pihak tertentu.

“Yang harus dibaca adalah bagaimana sebuah pemicu bisa berkembang menjadi eskalasi nasional. Ada faktor kemarahan masyarakat, ada persoalan komunikasi politik, ada respons aparat, dan kemudian ada pihak-pihak yang memanfaatkan situasi,” ujarnya.

Salah satu aspek yang menurut Amir perlu diperhatikan adalah peran media sosial.

Dalam kerusuhan Agustus 2025, aparat memang melakukan penindakan terhadap sejumlah akun yang dinilai menyebarkan konten provokatif.

Polri pada September 2025 menyatakan telah menangkap tujuh pelaku penyebaran konten provokatif yang berkaitan dengan aksi unjuk rasa. Polisi juga menyebut sebanyak 592 akun dan konten provokatif telah diblokir melalui kerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital. Konten tersebut antara lain berisi ajakan melakukan penjarahan, pembakaran dan tindakan melawan hukum.

Di Jawa Barat, polisi juga menangkap delapan orang yang disebut terlibat dalam pembakaran Wisma MPR di Bandung. Polisi menyatakan para tersangka tidak hanya menyebarkan konten provokatif, tetapi sebagian juga terlibat langsung dalam aksi anarkis. Penyidik bahkan mendalami kemungkinan keterhubungan dengan kelompok lain melalui jejak digital.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa media sosial memang dapat menjadi akselerator eskalasi konflik.

Namun, kata Amir, keberadaan akun provokatif tidak otomatis membuktikan bahwa keseluruhan demonstrasi atau kerusuhan merupakan operasi yang dirancang dari awal.

“Intelijen harus membedakan antara massa yang memang memiliki keresahan genuine dengan pihak yang kemudian menunggangi keresahan tersebut,” katanya.

Dalam terminologi intelijen, sebuah gerakan sosial dapat memiliki akar persoalan yang nyata, tetapi kemudian dimanfaatkan oleh aktor lain untuk tujuan politik atau keamanan yang berbeda.

Salah satu narasi yang muncul dalam periode kerusuhan Agustus 2025 adalah isu mengenai kemungkinan pemberlakuan darurat militer.

Akan tetapi, klaim bahwa Indonesia telah berada dalam kondisi darurat militer pada saat itu terbukti tidak benar. ANTARA, misalnya, melakukan pemeriksaan fakta terhadap video yang mengklaim BIN telah mengumumkan Indonesia berada dalam kondisi darurat militer dan menyatakan klaim tersebut sebagai hoaks.

Penasihat Khusus Presiden Urusan Pertahanan Nasional saat itu, Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman, juga menyatakan tidak ada wacana penerapan darurat militer pascademonstrasi dan kerusuhan Agustus 2025.

Karena itu, menurut Amir, narasi mengenai adanya pihak yang ingin mendorong situasi menuju darurat militer harus ditempatkan sebagai dugaan atau hipotesis sampai terdapat bukti kuat mengenai aktor, jaringan, motif dan rantai komandonya.

“Kalau ada dugaan penyusup atau pihak yang ingin memperbesar kekacauan, itu harus dibuktikan melalui penyelidikan. Jangan sampai analisis intelijen justru berubah menjadi narasi tanpa verifikasi,” ujarnya.

Amir menilai ancaman terhadap pemerintahan Prabowo tidak selalu berbentuk demonstrasi besar atau kerusuhan fisik.

Dalam perspektif intelijen modern, ancaman juga dapat muncul melalui perang informasi, polarisasi masyarakat, manipulasi persepsi publik, disinformasi, serangan digital, serta delegitimasi terhadap institusi negara.

Karena itu, indikator awal yang harus diperhatikan pemerintah antara lain meningkatnya sentimen ketidakpercayaan terhadap institusi, membesarnya kesenjangan antara pemerintah dan kelompok masyarakat, munculnya narasi kekerasan, serta penyebaran informasi yang sengaja dirancang untuk memprovokasi.

“Chaos tidak selalu dimulai dari massa yang turun ke jalan. Bisa dimulai dari perang persepsi. Ketika masyarakat sudah tidak percaya kepada institusi, sebuah peristiwa kecil bisa menjadi pemicu eskalasi besar,” jelas Amir.

Hal ini membuat persoalan yang disampaikan Connie mengenai tata kelola pemerintahan tetap relevan untuk diuji secara objektif.

Jika benar terjadi praktik politik balas budi, penempatan pejabat yang tidak sesuai kompetensi, kriminalisasi terhadap kritik, atau penggunaan instrumen negara secara berlebihan, maka persoalan tersebut berpotensi menjadi sumber akumulasi ketidakpuasan.

Namun sebaliknya, kata Amir, pemerintah juga tidak boleh melihat seluruh kritik sebagai ancaman keamanan.

Pengalaman Agustus 2025 menunjukkan bahwa stabilitas nasional tidak hanya bergantung pada kemampuan aparat mengendalikan massa.

Ada dimensi politik, ekonomi, sosial dan komunikasi publik yang harus ditangani secara bersamaan.

Kerusuhan yang terjadi setelah kematian Affan Kurniawan menunjukkan bagaimana satu insiden dapat menjadi katalis ketika bertemu dengan keresahan yang sudah terakumulasi.

Sejumlah laporan mengenai peristiwa tersebut juga menunjukkan adanya penangkapan terhadap orang-orang yang dituduh melakukan provokasi melalui media sosial. Di sisi lain, organisasi masyarakat sipil juga mempertanyakan proses penindakan terhadap sejumlah akun dan menyoroti dugaan ketidakjelasan dalam penanganannya.

Artinya, pemerintah menghadapi dua tantangan sekaligus.

Pertama, mencegah aktor yang memang sengaja mendorong kekerasan.

Kedua, memastikan tindakan penegakan hukum tidak justru memperbesar ketidakpercayaan publik.

Jika aparat salah membaca situasi dan seluruh kritik diperlakukan sebagai ancaman, maka tindakan keamanan dapat menjadi faktor yang justru meningkatkan eskalasi.

Sementara itu, tudingan mengenai masih kuatnya pengaruh pemerintahan sebelumnya di sekitar kekuasaan Prabowo juga perlu dilihat secara lebih terukur.

Dalam sistem pemerintahan, keberlanjutan birokrasi dari satu pemerintahan ke pemerintahan berikutnya merupakan hal yang wajar. Persoalannya bukan sekadar apakah seseorang pernah menjadi bagian dari pemerintahan sebelumnya, melainkan apakah pejabat tersebut mampu menjalankan agenda pemerintahan baru secara profesional dan akuntabel.

Karena itu, menurut Amir, isu “bayang-bayang Jokowi” tidak boleh secara otomatis dijadikan penjelasan tunggal atas setiap persoalan pemerintahan Prabowo.

“Yang lebih penting adalah apakah Presiden memiliki kendali efektif terhadap seluruh instrumen pemerintahan dan apakah mekanisme checks and balances berjalan. Kalau itu berjalan, keberadaan orang-orang dari pemerintahan sebelumnya tidak otomatis menjadi sumber chaos,” ujarnya.

Sebaliknya, apabila terjadi konflik kepentingan, dualisme loyalitas, perebutan pengaruh atau kebijakan yang tidak konsisten, persoalan tersebut memang dapat menjadi kerentanan politik.

Dalam perspektif intelijen, Amir mengatakan pemerintah seharusnya membangun sistem early warning yang tidak hanya bekerja ketika kerusuhan sudah terjadi.

Deteksi dini harus mampu membaca perubahan sentimen masyarakat sebelum berubah menjadi mobilisasi massa.

Ada setidaknya empat indikator yang menurutnya perlu diperhatikan.

Pertama, meningkatnya keresahan ekonomi dan ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah.

Kedua, memburuknya kepercayaan publik terhadap lembaga negara.

Ketiga, munculnya jaringan digital yang secara sistematis menyebarkan provokasi dan disinformasi.

Keempat, munculnya aktor yang mencoba menghubungkan berbagai persoalan lokal menjadi satu narasi nasional yang bersifat konfrontatif.

Namun, sistem peringatan dini tersebut harus tetap berada dalam koridor hukum dan demokrasi.

“Intelijen harus memberikan peringatan kepada pemerintah, bukan menentukan siapa yang boleh mengkritik pemerintah,” tegas Amir.

Menurutnya, pemerintah justru membutuhkan kritik sebagai salah satu sumber informasi untuk mendeteksi potensi kegagalan kebijakan.

Pada akhirnya, perdebatan mengenai peringatan Connie Rahakundini Bakrie dan analisis Amir Hamzah memperlihatkan bahwa ancaman terhadap stabilitas pemerintahan Prabowo tidak dapat dibaca secara hitam-putih.

Ada kemungkinan munculnya aktor yang memanfaatkan keresahan masyarakat. Tetapi terdapat pula persoalan objektif yang dapat menjadi sumber ketidakpuasan.

Kerusuhan Agustus 2025 memperlihatkan bagaimana kematian seorang pengemudi ojol dapat menjadi pemicu ledakan kemarahan yang lebih luas. Pada saat yang sama, penangkapan terhadap sejumlah penyebar konten provokatif memperlihatkan bahwa perang informasi telah menjadi bagian penting dalam dinamika konflik sosial-politik.

Karena itu, pemerintah Prabowo perlu membangun stabilitas dengan dua pendekatan sekaligus: memperkuat kemampuan deteksi dini terhadap provokasi dan ancaman keamanan, serta memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan, komunikasi publik, penegakan hukum dan ruang demokrasi.

Sebab, dalam perspektif keamanan nasional, negara tidak hanya runtuh ketika terjadi pemberontakan atau perang.

Negara juga dapat melemah secara perlahan ketika masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap institusi, pemerintah kehilangan kemampuan mendengar kritik, dan setiap konflik sosial hanya dijawab dengan pendekatan keamanan.

Dengan demikian, peringatan Connie mengenai potensi “chaos” perlu ditempatkan sebagai alarm politik yang harus diuji, sementara pengalaman Agustus 2025 menjadi pelajaran bahwa pemerintah tidak boleh mengabaikan baik ancaman provokasi maupun akar persoalan yang membuat masyarakat mudah tersulut.

MoneyTalk, Jakarta – Seorang kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yakni Andre Vincent Wenas (AVW) menulis opini dengan judul Cengengnya Hasto Kristiyanto Mengadu ke Akbar Faizal Uncensored Ditemani Connie Rahakundini Bakrie. Panjang banget judul opininya Mas Andre, kok mirip hidungnya Raja Pinokio Mulyono Al-nggedabrusi yang dilukis oleh Mas Butet Kartaredjasa.

Dalam opininya itu AVW nampak sekali berusaha menggiring pembaca untuk menyudutkan Hasto Kristiyanto, seorang politisi petarung yang menjadi sekjen partai politik terbesar dan sebagai pemenang Pemilu 3x berturut-turut, yakni PDIP.

AVW menganggap apa yang dilakukan oleh Dr. Hasto Kristiyanto dan Prof. Connie Rahakundini Bakrie di Podcast Akbar Faizal Uncensored merupakan tindakan yang cengeng, hanya bicara ngalor ngidul ke sana kemari. Padahal bagi banyak orang, apa yang dikatakan oleh dua sahabat senior saya (Mas Hasto dan Teh Connie) itu sangat luar biasa, menarik sekali.

Buktinya podcast Akbar Faizal Uncensored yang mendatangkan Dr. Hasto Kristiyanto dan Prof. Connie Rahakundini Bakrie itu melalui Youtube, viewersnya sudah mencapai 1,65 juta orang lebih hanya dalam waktu tidak sampai dua hari sejak ditayangkan! Waowww…

Ini jauh lebih banyak dari perolehan suara asli PSI, yang meskipun –kata banyak pengamat politikloh– sudah capek-capek digelembungkan berlipat-lipat oleh Jokowi, namun tetap saja tidak lolos ke Senayan, Mas Andre.

Selanjutnya AVW mengatakan kalau Mas Hasto mengada-ngada, yang mengatakan hasil PILKADA 2024 ini sudah diset semua.

“Sudah diset apanya, dan bagaimana cara mensetnya serta di mana salahnya juga tidak dijelaskan oleh Hasto. Kalau dalam konteks kampanye politik, bukankah Hasto dan team PDIP juga menset dengan cara mereka agar jagoannya menang PILKADA di daerah-daerah. Ini kan soal adu strategi dan hal yang biasa saja dalam kompetisi politik”. Itu kata AVW di opini yang ditulisnya.

Hemmm, angel…angel…wes angel…Bicara dengan kader partai gurem yang patah hati karena partainya tidak lolos ke Senayan begini angel…angel…wes angel… Masak saya harus menyanyikan lagu dangdut Patah Hatinya H. Rhoma Irama?

Masak sih AVW tidak bisa membedakan mana taktik dan strategi yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan oleh Undang-Undang PILKADA?

Penggunaan ASN atau instrumen negara (contohnya Partai Coklat) untuk kemenangan calon yang didukung oleh Jokowi itu bukan hanya taktik dan strategi yang keliru, namun juga melanggar UU PILKADA.

Berikutnya, AVW juga menyinggung soal Connie yang mengaku mendapatkan info A1 dari Mr. X, bahwa Hasto akan ditersangkakan oleh KPK kalau Hasto masih terus ngomong keras soal PILKADA.

Bagi AVW itu tidak jelas, karena menurut AVW, Hasto sebelumnya menyebut Polisi (Partai Coklat) dan KPK yang sedang membidiknya untuk jadi tersangka, mana yang benar? Tanya AVW.

Mas Andre, saya beri tahu ya, memang benar info dari Teh Connie bahwa yang sedang mengincar dan mau mentersangkakan Mas Hasto itu KPK, namun apa Mas Andre lupa, bahwa sahabat dan “informan” nya Mas Hasto itu juga banyak? Dari sanalah Mas Hasto juga tahu, bahwa beliau juga sedang diincar oleh Partai Coklat.

Apakah Mas Andre juga lupa, kalau Mas Hasto juga pernah diperiksa di POLDA Metro Jaya untuk soal wawancara salah satu stasiun TV dengan beliau yang dituduh menyebarkan hoax dll., padahal pemberitaan wawancara itu kan ranahnya kode etik jurnalis yang harusnya ditangani oleh Dewan Pers atau bisa juga oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), bukannya ke polisi.

Selanjutnya AVW juga menyinggung soal kasus Harun Masiku yang akan jadi alasan KPK mentersangkakan Mas Hasto, padahal kata AVW, “kasus Harun Masiku itu tidak perlu didramatisir, ini seperti memperalat Akbar Faizal Uncensored untuk jadi saluran propaganda yang murahan,” ujar AVW.

AVW pun mengatakan, bahwa Kasus Harun Masiku sudah lama dan ada keputusan pengadilannya, orang-orang yang terlibat pun sudah dipenjara.

Waduuuh…ngomong apa ini AVW kok mbulet sekali? Justru karena kasus Harun Masiku itu sudah lama dan sudah ada keputusan tetap pengadilannya, serta orang-orang yang terlibat dalam kasus ini sudah dipenjara semua, lah kok kemudian KPK sekarang mau mentersangkakan Mas Hasto untuk soal Harun Masiku itu apa alasannya?

Begini Mas Andre, Harun Masiku itu hanyalah kriminalisasi kasus dan melalui sidang pengadilan tidak ada kaitannya dengan Hasto Kristiyanto. Itu sudah terbukti dan proven, sudah ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang tidak bisa dimohonkan atau dibatalkan ulang (inkracht van gewijsde).

Kasus Harun Masiku itu dikiaskan seperti Warga Negara Indonesia umumnya, dianggap melanggar lampu lalu lintas, lalu Polisi meminta uang dan yang ditilang tidak berdaya, lalu terjadilah suap.

Dalam case ini Harun Masiku tidak melanggar lampu lalu lintas, dia punya kedudukan hukum yang kuat, hanya saja dia dipersulit oleh oknum KPU lalu diperas. Dalam sidang pengadilan tidak ada yang dari Hasto Kristiyanto dan Hasto Kristiyanto tidak termasuk yang menyuap.

Kalau alasannya sampai sekarang KPK belum juga menemukan Harun Masiku, itu urusan KPK, bukan urusan Mas Hasto. Toh setelah KPK merampas 3 Handphone milik Mas Hasto beberapa bulan yang lalu, KPK mengatakan keberadaan Harun Masiku sudah diketahui KPK, lah kok sampai sekarang KPK belum menangkapnya juga?

Dan perlu Mas Andre ketahui juga, kasus Harun Masiku ini kasus kecil, penyuapan ke oknum KPU yang negara sama sekali tidak dirugikan baik secara materiil maupun imateriil, kenapa?

Karena keputusan PDIP untuk menetapkan Harun Masiku sebagai PAW dari alm. Nazarudin Kiemas itu sudah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung, yang sebelumnya dimintai fatwa hukum oleh PDIP.

Adapun jika ada penyuapan pada oknum KPU, itulah yang membingungkan, masak orang mau jadi anggota DPR melalui PAW, dan sudah disetujui oleh partainya, kok malah dimintai uang oleh oknum KPU. Sudah dimintai uang, mau dipenjara pula. Jadi siapa yang salah?

Untuk yang terakhir ini, biar Mas Andre tidak bingung sendirian, ya baiklah saya temani bingung juga. Mari kita berbingung-bingung ria Mas Andre. Beginilah potret hukum dan politik di Zaman Mukidi bin Mulyono Al Nggedabrusi… (SHE).

Penulis: Saiful Huda Ems (SHE). Advokat, Jurnalis, Analis Politik serta Aktivis ’98.

MoneyTalk, Jakarta – Memang Mas Hasto Kristiyanto itu kan selama ini sangat kritis dengan pelaksanaan Pilkada yang penuh kecurangan, yang dilakukan oleh Jokowi dan yang menggunakan instrumen negara untuk memenangkan calon-calon kepala daerah yang didukungnya.

Nah, karena kritisnya Mas Hasto terhadap persoalan itu, Mas Hasto sedang diincar, dijadikan target melalui kriminalisasi hukum, padahal Mas Hasto tidak pernah berbuat criminal. Demikian tanggapan tertulis praktisi hukum, pengamat politik, penulis yang juga Aktifis 98, Saiful Huda Ems, menyoal gemparnya penuturan Prof.Connie Rahakundini Bakrie soal Status hukum Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (Jumat 22/11/24).

Saiful menilai Jokowi nampaknya sangat ketakutan, kritik Mas Hasto selama ini yang sangat gamblang, tajam dan dibenarkan oleh banyak saksi dan media, menjadikan Jokowi cemas, khawatir Calon-Calon Kepala Daerah yang didukungnya akan kalah.

Karena itu Jokowi melalui operator politiknya di Partai Coklat dan di KPK, berusaha untuk mengkriminalisasi Mas Hasto dengan cara mau menjadikannya sebagai tersangka untuk kasus yang absurd, agar Mas Hasto tidak bersuara kritis lagi pada kejahatan Jokowi yang telah merusak Konstitusi dan Demokrasi melalui Pilpres dan dilanjutkan pada Pilkada 2024 ini.

Sebelumnya diberitakan, Prof. Connie Rahakundini Bakrie mendadak membuat geger usai mengaku memiliki info A1.

Pasalnya dalam keterangan yang diberikan, Connie mengaku bahwa ia mengetahui informasi adanya tindakan yang ingin membuat Hasto Kristiyanto berurusan dengan hukum.

Hal tersebut disampaikan oleh Connie R. Bakrie selaku Analis Militer dan Pertahanan di kanal YouTube Akbar Faizal Unscensored.

Dalam perbincangannya, Connie menceritakan bahwa ia mendapatkan pesan dari seseorang yang tak ingin disebutkan namanya.

Ia menjelaskan bahwa Hasto Kristiyanto tengah dalam bahaya.

“Ketika saya diminta ketemu, mba gua punya berita A1 tentang sahabat lu. Wah sahabat gue? Siapa nih sahabat gue banyak kayaknya. Ini sahabat gua banget, Hasto,” ujarnya.

Mengetahui hal tersebut, Connie pun merasa penasaran dan terus mencari tahu apa yang dimaksud dari sosok tersebut.

Dosen pengajar Fakultas Ilmu Hubungan Internasional Universitas Negri St.Petersburg Rusia ini memaparkan bahwa ternyata Hasto diminta untuk berhenti bersuara keras, khususnya dalam hal Pilkada.

Ditekankan oleh Connie bahwa ia diminta untuk memperingatkan Hasto agar tidak lagi bersuara khususnya bagi wilayah Sumatera Utara, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta.

Bukan tanpa sebab, Connie mengaku bahwa sosok yang tak disebutkan namanya tersebut mengungkap bahwa Hasto Kristiyanto akan dijadikan seorang tersangka dan berkaitan dengan kasus hukum jika masih bersuara terkait dengan Pilkada.

“Berhenti suara keras karena filenya tuh sudah siap, bahwa beliau (Hasto) itu tersangka, itu tinggal diumumkan,” ungkap Connie R Bakrie terkait dengan informasi A1 untuk Hasto Kristiyanto tersebut.

Editor: D. Wahyudi