23 November 2026

Dahnil Anzar Simanjuntak

MoneyTalk.id,Jakarta – Peneliti SMRC Muchlis A Rofiq menyoroti munculnya buku Islam ala Prabowo yang mengulas sisi keislaman Presiden Prabowo Subianto. Muchlis mempertanyakan keterlibatan sejumlah tokoh yang memiliki latar belakang Muhammadiyah dalam penulisan buku tersebut, Senin (7/9/2026).

Melalui akun media sosialnya, Muchlis menulis, “Islam ala Prabowo. Yang nulis ada Muhajir. Ada Mu’ti. Ada Dahnil. Semua tokoh-tokoh Muhammadiyah.” Ia kemudian melontarkan kritik tajam dengan kalimat, “Nafsu kuasa menutup akal sehat.”

Buku Islam ala Prabowo sendiri diluncurkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pada Agustus 2025. Buku tersebut mengangkat kiprah dan praktik keislaman Prabowo dari berbagai sisi. Peluncurannya antara lain diinisiasi Ketua MPR Ahmad Muzani dan Ketua MUI KH Anwar Iskandar.

Sorotan Muchlis terutama menarik perhatian karena sejumlah nama yang dikaitkan dengan buku tersebut memang memiliki hubungan kuat dengan Muhammadiyah.

Muhajir Effendy, misalnya, merupakan tokoh Muhammadiyah yang pernah dipercaya menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada pemerintahan sebelumnya. Ia juga tercatat sebagai bagian dari jajaran pejabat Kabinet Prabowo pada periode 2024–2029.

Sementara Abdul Mu’ti merupakan Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2022–2027. Dalam pemerintahan Presiden Prabowo, Mu’ti dipercaya menjabat Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.

Nama Dahnil Anzar Simanjuntak juga memiliki rekam jejak panjang di Muhammadiyah. Dahnil pernah menjabat Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah periode 2014–2018. Dalam pemerintahan Prabowo, ia kemudian dipercaya menduduki posisi di bidang penyelenggaraan haji dan umrah.

Kedekatan sejumlah tokoh Muhammadiyah dengan pemerintahan Prabowo sebenarnya bukan fenomena baru. Pada 2018, ketika Dahnil menjadi Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, ia bergabung sebagai koordinator juru bicara tim pemenangan Prabowo-Sandiaga. Saat itu, Abdul Mu’ti menegaskan bahwa Pemuda Muhammadiyah mempunyai kemandirian dalam menentukan sikap politik.

Di sisi lain, keberadaan buku tersebut tidak serta-merta berarti seluruh Muhammadiyah memiliki satu sikap politik yang sama terhadap Prabowo. Organisasi Muhammadiyah merupakan organisasi masyarakat keagamaan yang memiliki struktur dan kader dengan pilihan politik yang beragam.

Pemerintah sendiri dalam sejumlah kesempatan memang aktif membangun komunikasi dengan tokoh dan organisasi Islam. Pada Maret 2026, misalnya, Prabowo menggelar silaturahmi dengan ulama dan tokoh organisasi kemasyarakatan Islam untuk membahas sejumlah isu strategis, termasuk diplomasi Indonesia terkait perdamaian di Timur Tengah.

Karena itu, pernyataan Muchlis lebih tepat dibaca sebagai kritik politik terhadap keterlibatan sejumlah tokoh Muhammadiyah dalam narasi keislaman Prabowo, bukan sebagai bukti bahwa Muhammadiyah secara kelembagaan telah menjadi bagian dari politik kekuasaan.

MoneyTalk, Jakarta – Aktivis Muhammadiyah Jakarta, Farid Idris, secara terbuka mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mencopot Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, setelah dinilai menyindir sesepuh Muhammadiyah, Anwar Abbas, dengan kata-kata kasar.

Pernyataan keras Farid datang setelah video dan kutipan pernyataan Dahnil tersebar luas, menampilkan penggunaan kata “cangkem” yang diarahkan pada komentar Anwar Abbas terkait sektor katering haji. Menurut Farid, penggunaan diksi tersebut tidak hanya tidak pantas, tetapi juga melukai etika keorganisasian Muhammadiyah yang menjunjung tinggi kesantunan dalam perbedaan pendapat.

Konflik bermula ketika Anwar Abbas — salah satu tokoh sepuh Muhammadiyah menyampaikan pandangannya agar pemerintah memperhatikan berbagai perusahaan katering haji yang selama ini melayani jemaah Indonesia.

Anwar menilai penting bagi pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh agar layanan haji lebih transparan, profesional, dan tidak tersandera kepentingan tertentu. Imbauan itu dipandang sebagai bentuk perhatian moral dan institusional dari Muhammadiyah terhadap pelayanan publik.

Namun, respons Dahnil justru dianggap keluar dari batas kewajaran. Bukannya memberikan penjelasan teknis atau argumentatif, Dahnil malah melontarkan sindiran bernada keras yang dinilai menghina. “Cangkem,” demikian kata yang disebut-sebut Dahnil dalam konteks menanggapi pernyataan Anwar Abbas.

Farid Idris tidak menutupi kekecewaannya. Menurutnya, Dahnil sebagai pejabat negara semestinya mengedepankan kebijaksanaan dan komunikasi yang matang, apalagi yang disindir adalah tokoh besar Muhammadiyah.

“Pemerintah harus tegas. Pejabat publik tidak boleh menggunakan bahasa pasar, apalagi bahasa kasar, untuk menjawab kritik. Dahnil telah merendahkan marwah organisasi dan merusak citra pemerintah. Presiden Prabowo perlu mempertimbangkan pencopotan Dahnil dari posisi Wakil Menteri Haji dan Umrah,” ujar Farid, Sabtu (29/11/2025).

Ia menambahkan bahwa publik Muhammadiyah memiliki sensitivitas tinggi terhadap penggunaan public office untuk kepentingan politik dan personal. Kata-kata Dahnil, menurutnya, menunjukkan arogansi dan ketidakmatangan emosional.

Hubungan Dahnil dengan sejumlah tokoh Muhammadiyah memang bukan kali pertama memanas. Sejak tidak lagi aktif di struktur resmi persyarikatan, Dahnil beberapa kali dianggap membawa nama Muhammadiyah dalam manuver politiknya.

Beberapa kader muda menilai Dahnil kerap menggunakan identitas kedekatannya dengan Muhammadiyah sebagai kendaraan legitimasi di ruang publik. Namun tokoh-tokoh senior mengingatkan bahwa Muhammadiyah bukan organisasi politik, dan tidak boleh dipersepsikan sebagai penyambung suara siapa pun.

Kata-kata kasar kepada Anwar Abbas dianggap memunculkan kembali keprihatinan tentang cara Dahnil berperan dalam pemerintahan maupun di komunitas Muhammadiyah.

Farid menegaskan bahwa desakan ini bukan untuk memperuncing konflik, tetapi untuk menjaga wibawa institusi dan etika pejabat publik.

“Negara ini besar karena adab. Jika Wakil Menteri saja tidak mampu menjaga lisan, bagaimana kita berharap pelayanan haji berjalan dengan profesional? Presiden Prabowo harus melihat masalah ini sebagai peringatan serius,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa permintaan pencopotan bukanlah tindakan emosional, melainkan langkah pemulihan moral di tengah upaya pemerintah memperbaiki tata kelola haji.

Hingga artikel ini ditulis, belum ada klarifikasi langsung dari Dahnil Anzar Simanjuntak terkait desakan pencopotannya. Sementara pihak pemerintah juga belum memberikan tanggapan atas polemik ini.

Di sisi lain, perbincangan di kalangan aktivis Muhammadiyah dan publik luas kian menghangat. Banyak yang menilai kritik Anwar Abbas adalah bagian dari tradisi intelektual persyarikatan, sehingga respons kasar dari pejabat negara tidak dapat dibenarkan dalam konteks apa pun.

Polemik ini diperkirakan masih akan terus berlanjut, terutama karena terkait langsung dengan tata kelola haji isu sensitif yang menyentuh kepentingan jutaan jemaah Indonesia. Bagi Muhammadiyah, persoalan ini bukan hanya tentang satu kata, tetapi tentang etika, penghormatan terhadap tokoh sepuh, dan sikap pejabat negara dalam menghadapi kritik.

MoneyTalk, Jakarta – Penunjukan Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah menuai kritik keras. Aktivis Partai Hijau Indonesia, Roy Murtadho, menuding jabatan baru Dahnil bukanlah hasil prestasi, melainkan buah dari sikap loyal tanpa batas terhadap Presiden Prabowo Subianto.

“Sudah terbukti. Dahnil Anzar Simanjuntak jadi pejabat bukan karena prestasi, tapi hasil menjilat. Modelan kayak gini, diminta masuk comberan juga mau. Sudah bilang prajurit pula. Sedemikian rendahnya seorang mantan pimpinan Pemuda Muhammadiyah,” kata Roy dalam unggahan media sosialnya, Selasa (9/9/2025).

Pernyataan Roy menanggapi ucapan Dahnil yang sebelumnya menulis, “Innalillahi wa innailaihi rojiun. Mohon doa sobat semua. Saya prajurit Pak @prabowo apa pun yang beliau tugaskan saya laksanakan sepenuh hati.”

Dahnil dilantik sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah dalam reshuffle kabinet terbaru yang diumumkan Presiden Prabowo. Penunjukan ini mengejutkan banyak pihak, karena Dahnil selama ini lebih dikenal sebagai aktivis Pemuda Muhammadiyah dan juru bicara politik ketimbang sosok yang berkecimpung langsung dalam urusan haji.

Pemerintah menegaskan pelantikan dilakukan sesuai prosedur resmi, sementara sejumlah pihak menilai posisi strategis tersebut menuntut integritas sekaligus kemampuan teknis untuk mengelola layanan haji yang menyangkut jutaan jamaah setiap tahun.

Komentar Roy memicu perbincangan luas di media sosial. Sebagian warganet mendukung kritiknya dengan menyoroti praktik “politik balas jasa” dalam penunjukan pejabat. Namun ada pula yang menilai pernyataan Roy terlalu personal dan menunggu pembuktian dari kinerja Dahnil di kementerian.

Isu ini mempertegas perdebatan lama mengenai standar pengisian jabatan publik di Indonesia. Apakah jabatan diberikan berdasarkan kompetensi dan prestasi, atau loyalitas kepada pemimpin politik.

Tugas berat menanti Dahnil dalam mengemban amanah baru, mulai dari pembenahan tata kelola haji, transparansi anggaran, hingga pelayanan jamaah. Di sisi lain, kritik tajam seperti yang dilontarkan Roy Murtadho bisa menjadi pengingat bahwa publik akan terus menilai bukan hanya dari kata-kata, melainkan hasil kerja nyata di lapangan