MoneyTalk, Jakarta – Ketika badan hukum yang belum pernah untung, bahkan belum pernah dagang, mendirikan kampus, publik wajib curiga. Itulah yang kini terjadi pada Danantara dan anak emasnya, Indonesia Investment Authority alias BPI.
Baru 4 bulan berdiri, portofolio belum ada, laba tak kunjung datang, tapi sudah semangat bangun universitas. Kalau begini gayanya, fungsi Danantara bisa-bisa jadi Kementerian Pendidikan Swasta, bedanya, mereka bukan mendidik rakyat, tapi mencitrakan elite.
Di mana logika bisnisnya?
Secara umum dan berdasarkan praktik hukum perusahaan dan keuangan negara, lazimnya universitas milik korporasi (contoh: Binus, Telkom University, Unilever Leadership Institute) selalu lahir dari akumulasi profit bisnis, baik lewat CSR maupun entitas yayasan. Bahkan di luar negeri, Temasek, Khazanah, hingga NBIM Norwegia malah tidak bikin kampus, meski ratusan kali lebih besar dan sudah terbukti untung.
Tapi Danantara justru membalik logika ini, “Belum dagang, belum untung, tapi sudah beramal pakai uang negara, tanpa izin rakyat.” Jadi, kinerja Danantara anomali dari Kelaziman SWF dunia!
Inilah anomali, lembaga investasi yang semestinya profit-oriented malah sibuk bikin kampus, seperti ingin menjadi Kementerian Pendidikan gaya milenial.
Sumber uangnya dari mana?
Ini yang belum dijelaskan Danantara ke publik, sebab:
1. Tidak ada laporan APBN yang menunjukkan anggaran untuk kampus.
2. Tidak ada berita acara atau audit dari BPK soal pendanaan proyek kampus.
3. Tidak ada mekanisme approval dari DPR atau Menteri Keuangan.
Jika sumbernya tentu dari dividen BUMN, maka pendanaan kampus ini:
1. Berarti menggunakan uang publik secara tidak sah,
2. Tidak sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
3. Berpotensi melanggar prinsip akuntabilitas karena tidak melewati mekanisme APBN/APBD.
Apa tujuan sebenarnya?
Publik patut bertanya, apakah kampus ini alat branding agar Danantara terlihat “bermoral” padahal bisnis belum nyata? Apakah ini bentuk “cuci tangan reputasi” dari intervensi yang mereka lakukan pada tantiem BUMN?
Kalau begitu caranya, lebih baik ganti saja nama Danantara menjadi “Badan Pendidikan Investasi”.
Catatan penutup, etika gagal sejak awal
“Di negara sehat, kampus itu bonus dari laba. Di Indonesia, kampus dijadikan alibi sebelum neraca keuangan berbunyi.” Danantara sepertinya tidak sedang membangun etika, tapi sedang membangun panggung. Danantara University bukan proyek anti-fraud. Ia justru contoh bagaimana fraud bisa dimulai dari cara instansi membungkus niatnya dengan seragam akademik.
Rekomendasi Indonesian Audit Watch
1. Audit total sumber dana Danantara University oleh BPK.
2. Evaluasi urgensi dan efektivitas kampus ini oleh Komisi VI DPR RI.
3. Tunda seluruh aktivitas akademik sampai transparansi dana dibuka ke publik.
4. Pemerintah harus klarifikasi: Danantara ini lembaga bisnis negara atau pelengkap Kementerian Pendidikan?
