7 November 2026

Dandhy Laksono

MoneyTalk.id,Jakarta – Pengamat sosial dan penulis Dandhy Laksono mengkritik keras kondisi di balik terungkapnya skandal fasilitas mewah lengkap dengan kulkas berisi minuman beralkohol di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Melalui akun media sosialnya, @Dandhy_Laksono, Dandhy menyampaikan pandangannya secara tajam terkait persoalan sistemik yang terungkap dari kasus ini:

“Kriminal diproses oleh mafia hukum, lalu diserahkan pada lembaga dan ekosistem yang korup. Setelah bebas, ia kembali ke masyarakat yang lebih menghormati pangkat dan harta daripada integritas,” ujarnya, Jumat (25/9/2026).

Pernyataan ini disampaikan beriringan dengan beredarnya laporan Ombudsman Republik Indonesia yang menemukan lebih dari sepuluh kamar berfasilitas layaknya apartemen — lengkap ruang tamu, dapur, kulkas, televisi, hingga peralatan olahraga — di area terpisah Lapas Cibinong. Di dalam salah satu kulkas ditemukan minuman beralkohol, dan warga binaan mengaku membayar untuk menempati hunian khusus tersebut.

Dandhy menegaskan, kasus ini bukan sekadar soal penyimpangan di satu lembaga pemasyarakatan. Ia mengaitkannya dengan alur panjang: perlakuan istimewa sejak proses hukum, pengelolaan di dalam lapas yang dikuasai kepentingan, hingga penerimaan masyarakat yang lebih memuja kekuasaan dan kekayaan daripada kebenaran.

“Fasilitas mewah di penjara bukan kebetulan. Itu adalah hasil kesepakatan berantai — di pengadilan, di kantor-kantor, hingga di balik tembok lapas,” ungkapnya. “Dan yang paling menyedihkan: saat mereka bebas, orang-orang ini justru dihormati seolah pahlawan.”

Sementara itu, pihak Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan membentuk tim pemeriksa, sementara Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra menyatakan akan membuka akses penuh kepada media untuk memverifikasi langsung kondisi di lapas. Ombudsman menegaskan klaim bahwa bangunan itu adalah rumah dinas pejabat tidak dapat dipertahankan, karena penghuninya adalah warga binaan.

Dandhy mengakhiri pernyataannya dengan pesan: “Selama kita masih menilai seseorang dari pangkat dan kekayaannya, penjara mewah seperti ini akan terus ada.”

MoneyTalk.id,Jakarta – Foto Presiden Prabowo Subianto berjalan bersama sejumlah pemimpin dunia di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2026 justru menjadi bahan sindiran sutradara dokumenter Dandhy Dwi Laksono.

Melalui akun X pribadinya, Dandhy mengunggah foto yang memperlihatkan Prabowo berjalan bersama Perdana Menteri India Narendra Modi, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Presiden China Xi Jinping. Di atas unggahan tersebut, Dandhy menulis kalimat singkat namun tajam: “Tidak relevan, tidak signifikan, tak terlihat,” tulis Dandhy, Senin (14/9/2026).

Dalam unggahan lainnya, Dandhy menulis lebih provokatif:

“Macan Asia ❌

Micin Asia ✅”

Unggahan tersebut kemudian menarik perhatian besar pengguna media sosial. Tangkapan layar yang beredar menunjukkan unggahan Dandhy mendapat ribuan interaksi dan ratusan ribu tayangan.

Sindiran itu muncul ketika Prabowo memang tengah berada di panggung diplomasi internasional. Presiden menghadiri KTT ke-18 BRICS di Bharat Mandapam, New Delhi, India, pada 12–13 September 2026 sebagai anggota penuh BRICS.

Menariknya, foto yang digunakan Dandhy bukan sekadar pertemuan biasa. Pemerintah Indonesia sendiri sebelumnya menyoroti momen keakraban Prabowo dengan Modi, Putin, dan Xi Jinping menjelang pembukaan KTT BRICS.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyebut keempat pemimpin tersebut berbincang dalam suasana hangat dan bersahabat sebelum sesi pembukaan dimulai.

ANTARA juga memberitakan momen tersebut sebagai perbincangan hangat Prabowo dengan tiga pemimpin negara besar.

Namun, bagi Dandhy, visual tersebut tampaknya tidak otomatis menjadi bukti bahwa Indonesia telah tampil sebagai kekuatan besar di Asia. Frasa “Macan Asia” yang selama ini digunakan untuk menggambarkan ambisi kebangkitan Indonesia justru ia balik menjadi “Micin Asia”, sebuah sindiran yang mempertanyakan substansi di balik pencitraan kekuatan Indonesia.

Istilah “Macan Asia” sendiri bukan narasi yang muncul begitu saja. Sejumlah pihak di pemerintahan sebelumnya memang menggunakan istilah tersebut untuk menggambarkan target Indonesia kembali menjadi kekuatan ekonomi dan politik penting di kawasan.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, misalnya, pada Desember 2025 menyebut kebijakan pemerintahan Prabowo dan pembentukan Danantara diarahkan untuk mengembalikan kedaulatan ekonomi Indonesia agar kembali menjadi “Macan Asia”.

ANTARA bahkan memuat telaah berjudul “Macan Asia: Presiden Prabowo di mata Trump” setelah pertemuan Prabowo dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Februari 2026. Dalam tulisan tersebut, Prabowo digambarkan semakin memperoleh posisi strategis dalam diplomasi internasional.

Tetapi tidak semua pengamat melihat ambisi “Macan Asia” sebagai ukuran yang tepat.

Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal sebelumnya justru mengingatkan agar Indonesia tidak terlalu mengejar citra sebagai “Macan Asia”. Menurut Dino, ruang yang lebih realistis bagi Indonesia untuk menjadi kekuatan utama adalah ASEAN.

“Kita tidak perlu jadi macan Asia, kita perlu jadi mesin ASEAN,” kata Dino sebagaimana dikutip ANTARA. Ia menilai Indonesia mempunyai peluang lebih besar memimpin kawasan Asia Tenggara dibanding mengejar posisi dominan di forum global.

Prabowo tampil di panggung BRICS

Di sisi lain, pemerintah menilai kehadiran Prabowo di KTT BRICS mempunyai arti strategis.

Sekretariat Negara menyebut keikutsertaan Indonesia sebagai anggota penuh BRICS merupakan bagian dari upaya memperkuat peran aktif Indonesia dalam kerja sama multilateral sekaligus mendorong tatanan ekonomi global yang lebih seimbang dan inklusif.

Dalam KTT tersebut, Prabowo membawa sejumlah pesan mengenai kemandirian dan ketahanan nasional, persatuan Global South, serta penguatan kerja sama BRICS dan tata kelola global yang lebih adil.

Prabowo juga menyampaikan bahwa BRICS dapat memberikan suara yang lebih kuat bagi negara-negara Global South dalam pembentukan tata dunia.

KTT BRICS 2026 sendiri berlangsung di tengah perubahan peta geopolitik dunia. Reuters melaporkan bahwa Presiden Xi Jinping mendorong penguatan “Greater BRICS”, termasuk kerja sama AI, perdagangan, politik dan keuangan. BRICS kini beranggotakan 11 negara, termasuk Indonesia.

Karena itu, unggahan Dandhy memunculkan pertanyaan yang lebih besar: apakah keakraban dengan pemimpin dunia dan keanggotaan Indonesia di BRICS sudah cukup untuk menyebut Indonesia sebagai “Macan Asia”, atau kekuatan tersebut harus dibuktikan melalui capaian ekonomi, teknologi, industri, militer, dan pengaruh diplomatik yang nyata?

Dandhy sendiri tidak menjelaskan lebih panjang maksud kalimat “Tidak relevan, tidak signifikan, tak terlihat” dalam unggahan tersebut. Namun, pilihan kata “Macan Asia” yang dicoret dan diganti menjadi “Micin Asia” menunjukkan kritik tajam terhadap narasi kebesaran Indonesia di tengah panggung geopolitik global.

Dengan kata lain, foto Prabowo berdiri bersama Modi, Putin dan Xi boleh terlihat megah. Tetapi bagi Dandhy Laksono, persoalannya bukan siapa yang berdiri di dalam foto, melainkan seberapa besar kekuatan Indonesia yang benar-benar terlihat di balik foto tersebut.

MoneyTalk, Jakarta – Akun X “Hidup Sebagai +62” melontarkan kritik keras terhadap kondisi Indonesia di tengah kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Paris, Prancis, Selasa (26/5/2026).

Dalam unggahannya, akun tersebut menilai Indonesia tengah menghadapi berbagai persoalan serius, mulai dari pelemahan rupiah, blackout massal di Sumatera, hingga polemik kebebasan berekspresi terkait film dokumenter tentang Papua.

“INDONESIA SEDANG CARUT MARUT, SUMATERA GELAP, PAPUA MERANA, RUPIAH TERBURUK SEPANJANG SEJARAH, EL NINO MENGANCAM, IHSG CETAK LOWER LOW, BANYAK LAGI!! PRESIDEN??? MEMILIH KE PARIS!!,” tulis akun tersebut.

Unggahan itu menyoroti momen kedatangan Prabowo di Bandara Orly, Paris, yang disebut disambut karpet merah dan iringan lagu klasik Prancis “Sous le ciel de Paris”, sementara di dalam negeri berbagai persoalan dinilai belum terselesaikan.

Akun tersebut juga menyinggung nilai tukar rupiah yang disebut menyentuh Rp17.855 per dolar AS dan menjadi salah satu mata uang dengan pelemahan terdalam di kawasan Asia sepanjang tahun ini.

Selain itu, blackout massal di Sumatera turut menjadi sorotan. Peristiwa padam listrik yang terjadi sejak Jumat malam, 22 Mei 2026, disebut melumpuhkan sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi hingga sebagian Sumatera Selatan.

Dalam narasinya, akun itu mengutip pandangan mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, yang sebelumnya menilai persoalan blackout diduga berkaitan dengan minimnya pembangunan infrastruktur kelistrikan dalam beberapa tahun terakhir.

Tak hanya itu, akun tersebut juga mengangkat kontroversi film dokumenter “Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita” karya Dandhy Laksono yang membahas proyek perkebunan industri di Papua Selatan.

Menurut unggahan tersebut, sejumlah pemutaran film mengalami intimidasi dan pembubaran. Akun itu menilai negara dianggap lebih cepat merespons pemutaran film dibanding penyelesaian konflik agraria yang menjadi isi dokumenter tersebut.

Di bagian akhir unggahan, akun “Hidup Sebagai +62” juga membahas mekanisme ketatanegaraan ketika presiden berada di luar negeri. Disebutkan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak otomatis menjadi presiden, melainkan menjalankan tugas harian pemerintahan berdasarkan penugasan melalui Keputusan Presiden.

Unggahan tersebut lalu menutup kritiknya dengan kalimat bernada tajam:

“Pertanyaannya bukan siapa yang secara teknis memegang stempel kekuasaan hari ini. Pertanyaannya adalah: apakah kekuasaan itu benar-benar hadir untuk rakyatnya?” katanya.

MoneyTalk, Jakarta – Diskusi Buku “Reset Indonesia” di Desa Gunungsari, Madiun, Jawa Timur, batal terselenggara, Sabtu, (20/12/2025).

Acara ini diselenggarakan oleh beberapa komunitas setempat, menghadirkan tim lengkap penulis buku: Dandhy Laksono, Farid Gaban, Yusuf Priambodo dan Benaya Harobu.

Ketika acara siap dibuka, camat, lurah, sekdes, Babinsa, dan Polsek, datang meminta acara dihentikan dengan alasan tidak ada izin. Padahal panitia sudah memberikan surat pemberitahuan kepada Polsek Madiun.

Tim penulis “Reset Indonesia” telah melakukan diskusi di sekitar 45 titik di berbagai kota. Inilah untuk pertama kali diskusi dibubarkan paksa.

Setelah Madiun, tim berencana memenuhi undangan resmi Bupati Trenggalek pada 22 Desember. Sebelumnya, pada 4 Desember, kami juga menyelenggarakan diskusi di Pendopo Wakil Bupati Banyumas, Jawa Tengah, atas undangan Logawa, komunitas budaya setempat.

Selama dua bulan terakhir sejak diluncurkan pada Oktober, buku “Reset Indonesia” telah didiskusikan di berbagai komunitas, kampus, sekolah, petani dan nelayan mulai dari Jabodetabek, Serang, Sumedang, Bandung, Pangandaran, Purwokerto, Cirebon, Pekalongan, Brebes, Batang, Yogya, Solo, Temanggung, Wonosobo, Banjarnegara, dan Madiun.