31 Oktober 2026

Destry Damayanti

MoneyTalk,id.Jakarta – Penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dinilai belum tentu berlangsung dalam jangka panjang. Ekonom Ferry Latuhihin mengingatkan masih terdapat sejumlah faktor eksternal maupun internal yang dapat kembali menekan rupiah hingga berada di kisaran Rp18.000 per dolar AS.

Ferry mengatakan, pertanyaan mengenai sampai kapan rupiah mampu bertahan menguat terus berdatangan kepadanya. Menurut dia, perlu dicermati apakah rupiah mampu menembus level Rp17.500 sesuai target dalam APBN 2027 atau justru kembali bergerak menuju Rp18.000.

“Banyak sekali pertanyaan yang datang ke saya, sampai kapan ini rupiah bisa menguat? Apakah bisa ke Rp17.500 lagi bahkan lebih rendah lagi sesuai target APBN 2027 atau ini akan kembali tektok ke atas, ke Rp18.000,” ujar Ferry di channel YouTube Forum Keadilan Madilog, Minggu (13/9/2026).

Menurutnya, salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian adalah potensi pelarian modal atau capital flight. Ferry menyebut fenomena tersebut tidak hanya dilakukan investor asing, tetapi juga dapat berasal dari warga negara Indonesia sendiri.

“Jadi bukan cuma asing saja yang keluar dari negeri ini, tapi uang daripada warga negara kita sendiri dilarikan ke luar negeri,” katanya.

Ferry juga menyoroti apa yang disebutnya sebagai contingent liabilities atau kewajiban kontinjensi Bank Indonesia (BI). Ia mengaku khawatir terhadap komposisi cadangan devisa yang menurutnya memiliki porsi kewajiban yang cukup besar.

“Saya lebih khawatir lagi adalah posisi utang BI yang saya sebut namanya contingent liabilities. Dari cadangan devisa kita yang ada di BI, saya khawatir 40 persen ini adalah berupa utang,” ujarnya.

Ferry mengaitkan hal tersebut dengan transaksi swap. Menurut dia, kondisi tersebut perlu dicermati dalam melihat fundamental nilai tukar rupiah dan ketahanan cadangan devisa.

Ia juga mempertanyakan kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ferry menilai pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum otomatis memberikan dampak besar terhadap penciptaan lapangan kerja maupun pengentasan kemiskinan.

“Pertumbuhan yang tinggi itu tidak menghasilkan lapangan kerja, tidak mengentaskan kemiskinan sama sekali,” tegasnya.

Ferry kemudian menyinggung laporan Bank Dunia mengenai tingkat kemiskinan di Indonesia. Ia menyebut angka yang mencapai 64,2 persen dari total penduduk Indonesia dan menggambarkan kondisi tersebut sebagai persoalan serius.

Namun, angka dan definisi kemiskinan yang dimaksud Ferry dalam pernyataannya perlu dibaca berdasarkan metodologi serta garis kemiskinan yang digunakan Bank Dunia, karena ukuran kemiskinan internasional dapat berbeda dengan angka kemiskinan resmi pemerintah Indonesia.

Lebih lanjut, Ferry menilai penguatan rupiah belakangan ini berkaitan dengan sejumlah perubahan dalam kebijakan dan kondisi pasar. Ia mencatat penguatan mulai terlihat sejak Perry Warjiyo tidak lagi menjabat sebagai Gubernur BI dan semakin menguat setelah Destry Damayanti dikukuhkan sebagai Gubernur BI.

“Begitu Ibu Destry diangkat menjadi gubernur BI yang baru, penguatan rupiah terhadap dolar itu semakin kencang,” kata Ferry.

Selain rupiah, menurut Ferry, pergerakan mata uang negara lain seperti yen juga menjadi bagian dari dinamika nilai tukar global yang perlu diperhatikan

Ia mengingatkan, kekuatan rupiah tidak hanya ditentukan oleh faktor domestik. Pergerakan dolar AS, imbal hasil obligasi pemerintah AS atau yield US Treasury, harga minyak, serta berbagai kekuatan eksternal (external forces) dapat memengaruhi arah rupiah.

“Dolar itu masih tetap merupakan mata uang yang diidam-idamkan ketika yield obligasi Amerika itu tinggi,” ujarnya.

Karena itu, Ferry menilai penguatan rupiah saat ini masih perlu diuji keberlanjutannya. Pertanyaan utamanya bukan hanya seberapa kuat rupiah mampu menguat, tetapi apakah penguatan tersebut mencerminkan perbaikan fundamental ekonomi atau lebih banyak dipengaruhi faktor sementara di pasar keuangan.

Jika tekanan eksternal kembali meningkat, sementara terjadi arus modal keluar dan terdapat persoalan pada fundamental ekonomi domestik, Ferry memperkirakan rupiah masih memiliki risiko kembali tertekan menuju level Rp18.000 per dolar AS.

MoneyTalk, Jakarta – Bank Indonesia (BI) mencatat peningkatan signifikan dalam transaksi dagang menggunakan mata uang lokal atau Local Currency Settlement (LCS). Sepanjang Januari hingga Agustus 2024, nilai transaksi LCS mencapai USD 6,4 miliar, naik hampir 50 persen dibandingkan periode yang sama pada 2023, yang hanya mencapai USD 4,3 miliar. Kenaikan ini menunjukkan adanya pergeseran dari penggunaan dolar Amerika Serikat (AS) ke mata uang lokal dalam transaksi bilateral.

Kenaikan Penggunaan LCS dan Meningkatnya Jumlah Pelaku
Deputi Gubernur Senior BI, Destry Damayanti, mengungkapkan bahwa peningkatan transaksi LCS didorong oleh semakin banyaknya pelaku usaha yang mulai meninggalkan dolar AS dan beralih menggunakan mata uang lokal masing-masing negara dalam transaksi bilateral. Pada Agustus 2024, transaksi LCS tercatat meningkat 58 persen atau mencapai USD 904 juta. Selain itu, jumlah pelaku yang menggunakan LCS juga meningkat signifikan dari 2.000 menjadi lebih dari 5.465 pelaku.

“Yang menarik adalah jumlah pelakunya. Bulan lalu, jumlah pelaku LCS sekitar 5 ribu, sekarang naik menjadi 5.465 pelaku. Ini menunjukkan bahwa semakin banyak yang mengenal dan menggunakan LCS, dibandingkan bulan lalu yang hanya 2.000-an,” ujar Destry dalam konferensi pers pada Rabu (18/9).

Memudahkan Transaksi Tanpa Dolar AS
Berdasarkan informasi dari situs resmi BI, Local Currency Settlement (LCS) adalah mekanisme penyelesaian transaksi bilateral antara dua negara yang dilakukan menggunakan mata uang masing-masing negara. Setelmen transaksinya dilakukan di dalam yurisdiksi wilayah negara masing-masing, sehingga transaksi dapat diselesaikan tanpa harus melibatkan dolar AS.

Misalnya, dalam transaksi perdagangan antara Indonesia dan Jepang, pembayaran dapat dilakukan dalam mata uang rupiah dengan setelmen yang tetap dilakukan di Indonesia. Sebaliknya, jika pembayaran dilakukan dalam yen, setelmen tetap dilakukan di Jepang. Dengan cara ini, kedua negara dapat mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS dalam transaksi perdagangan.

Kerja Sama LCS Indonesia dengan Negara-Negara Mitra Sejauh ini, Indonesia telah menjalin kerja sama LCS dengan beberapa negara, termasuk Malaysia, Thailand, Jepang, dan China. Kerja sama ini memungkinkan transaksi perdagangan dan investasi antar negara dilakukan dengan lebih efisien menggunakan mata uang lokal, sehingga mengurangi biaya konversi dan risiko nilai tukar yang terkait dengan penggunaan dolar AS.

Selain itu, Indonesia juga tengah dalam tahap pembahasan untuk menerapkan LCS dengan negara-negara lain seperti Singapura dan Korea Selatan. Langkah ini diharapkan dapat memperluas jangkauan LCS dan memperkuat stabilitas transaksi perdagangan internasional dengan mitra-mitra dagang utama Indonesia.

Peningkatan penggunaan LCS memiliki dampak positif terhadap perekonomian Indonesia, khususnya dalam mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS yang sering kali fluktuatif. Dengan menggunakan mata uang lokal, biaya transaksi bisa lebih efisien, dan perusahaan dapat lebih mudah melakukan perencanaan keuangan tanpa khawatir terhadap risiko nilai tukar yang besar.

Namun, tantangan tetap ada, terutama terkait dengan penyesuaian sistem perbankan dan infrastruktur keuangan di negara-negara mitra agar dapat mendukung setelmen dalam mata uang lokal. Selain itu, sosialisasi yang lebih luas dan peningkatan literasi pelaku usaha mengenai manfaat LCS juga menjadi kunci keberhasilan penerapan LCS secara lebih masif.

Peningkatan penggunaan LCS ini menunjukkan bahwa semakin banyak pelaku usaha yang menyadari manfaat dari transaksi dengan mata uang lokal, yang lebih stabil dan efisien. Ke depan, BI akan terus mendorong perluasan kerja sama LCS dengan lebih banyak negara guna memperkuat ketahanan ekonomi dan mendorong pertumbuhan perdagangan bilateral yang lebih sehat dan berkelanjutan.(c@kra)