8 November 2026

Dewan Pertahanan Nasional (DPN)

MoneyTalk, Jakarta – Pembentukan dan penguatan Dewan Pertahanan Nasional (DPN) di era Presiden Prabowo Subianto dinilai sebagai langkah strategis untuk membaca ancaman negara secara lebih modern dan komprehensif.

Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menilai, penunjukan Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Ketua Harian DPN mencerminkan kepercayaan penuh Presiden Prabowo kepada figur yang memahami persoalan pertahanan secara menyeluruh, tidak semata militeristik.

“DPN ini bukan sekadar lembaga simbolik. Ini think tank strategis negara. Prabowo melihat ancaman tidak lagi tunggal, tidak hanya senjata dan pasukan,” ujar Amir Hamzah, Senin (19/1/2026).

Menurutnya, Dewan Pertahanan Nasional dirancang sebagai ruang pemikiran strategis yang membahas berbagai spektrum ancaman negara, mulai dari ideologi, politik, ekonomi, budaya, teknologi, hingga modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista).

Amir Hamzah menekankan, dalam konteks geopolitik global saat ini, serangan terhadap negara tidak selalu hadir dalam bentuk agresi militer terbuka.

“Perang hari ini bisa lewat ideologi, tekanan ekonomi, perang dagang, infiltrasi budaya, serangan siber, hingga manipulasi informasi. Semua itu harus dibaca dalam satu peta besar,” jelasnya.

Karena itu, kehadiran DPN menjadi penting sebagai lembaga yang menyusun blueprint besar pertahanan nasional, bukan hanya reaktif, tetapi antisipatif terhadap perubahan global.

Situasi geopolitik dunia, lanjut Amir, juga menjadi bahan utama dalam kajian Dewan Pertahanan Nasional. Mulai dari ekspansi pengaruh China di kawasan Indo-Pasifik, konflik kepentingan global, hingga sikap negara adidaya seperti Amerika Serikat yang kerap menggunakan tekanan politik dan ekonomi dalam konflik kawasan, termasuk di Amerika Latin.

“Dunia sedang bergerak ke arah kompetisi kekuatan besar. Indonesia tidak boleh hanya menjadi penonton. DPN hadir untuk memastikan negara punya sikap, peta ancaman, dan arah kebijakan yang jelas,” tegasnya.

Penunjukan Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Ketua Harian DPN juga dinilai mencerminkan konsistensi Prabowo dalam membangun sistem pertahanan nasional berbasis pengalaman, loyalitas, dan pemahaman geopolitik.

“Sjafrie bukan orang baru dalam dunia pertahanan dan intelijen. Ia memahami kerja negara dari dalam. Itu penting agar DPN tidak sekadar akademis, tapi juga operasional secara strategis,” kata Amir.

Ke depan, Dewan Pertahanan Nasional diharapkan menjadi pusat perumusan kebijakan strategis jangka panjang, termasuk:

-Pemetaan ancaman multidimensi

-Sinkronisasi kebijakan pertahanan lintas sektor

-Arah modernisasi alutsista

-Ketahanan nasional di tengah tekanan global

“Ini cara Prabowo menyiapkan negara menghadapi masa depan yang penuh ketidakpastian,” pungkas Amir Hamzah.

MoneyTalk, Jakarta – Koordinator Kajian Politik Merah Putih, Sutoyo Abadi, menilai kunjungan kerja Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin ke Morowali menjadi penegasan bahwa negara akhirnya turun tangan menertibkan berbagai dugaan penyimpangan pada objek vital nasional (Obvitnas), khususnya di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP).

Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional (DPN), Sjafrie meninjau kesiapan pengamanan dan menemukan sejumlah kejanggalan serius, termasuk keberadaan bandara yang beroperasi tanpa perangkat negara.

“Ini menunjukkan kehadiran negara terhadap berbagai kegiatan ilegal yang merugikan dan membahayakan negara,” tegas Sjafrie dalam kunjungannya.

Pernyataan Menhan langsung menggugah perhatian publik. Sjafrie menyinggung adanya celah-celah yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan ilegal, hingga memunculkan istilah “negara dalam negara” di Morowali sebuah realitas yang selama ini banyak dikhawatirkan masyarakat.

Menurut Sutoyo Abadi, pernyataan tegas Menhan justru membuat pihak-pihak tertentu yang selama ini diuntungkan merasa terganggu.

Sutoyo menyebut sejumlah elite bisnis yang ia sebut sebagai “bandar dan bandit oligarki” mulai mengeluarkan bantahan dengan nada pongah, seolah ingin menutupi fakta di lapangan.

Mereka bahkan mengutip beberapa arsip lama, seperti berita bahwa era Presiden Joko Widodo pernah meresmikan Bandara Morowali pada 2018.

Namun, menurut Sutoyo, fakta itu justru memperkuat dugaan adanya anomali.

“Bandara itu sudah beroperasi sejak 2010. Artinya ada aktivitas penerbangan tanpa perangkat negara selama sembilan tahun sebelum diresmikan, dan tetap menjadi tanda tanya setelahnya,” jelasnya, Kamis (27/11/2025).

Bantahan lain muncul dengan menyebut bahwa terdapat dua bandara aktif di Morowali:

Bandara Morowali (WAFO/MOH)

Bandara PT IMIP (WAMP/MWS)  diklaim sebagai bandara khusus untuk evakuasi medis, bencana, kargo, dan kebutuhan usaha.

Namun, menurut Sutoyo, narasi “bandara khusus” tidak otomatis menghilangkan dugaan penyalahgunaan atau kegiatan yang berjalan di luar kendali negara.

Sutoyo mengungkap bahwa sejak masa pandemi Covid-19, aktivis lokal dan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Sulawesi telah berkali-kali melaporkan aktivitas pesawat yang mendarat siang dan malam membawa tenaga kerja asing (TKA) yang diduga ilegal.

Bandara itu bahkan disebut sangat tertutup, dijaga ketat, dan masyarakat dilarang mendekat.

“Semua laporan ini terkonfirmasi oleh statemen resmi Menhan. Akurasinya 100 persen benar,” tegas Sutoyo.

Menurut Sutoyo, persoalan bandara ilegal hanyalah “puncak gunung es” dari masalah yang lebih besar, yaitu dugaan penjarahan sumber daya alam serta tata kelola yang berjalan di luar kendali negara.

Ia menyebut situasi ini sebagai bukti jebolnya kedaulatan negara akibat kebijakan yang longgar pada masa pemerintahan sebelumnya.

Sutoyo menyampaikan bahwa publik menuntut tindakan tegas pemerintah terhadap PT IMIP dan seluruh aktivitas tambangnya apabila terbukti melakukan pelanggaran. Ia menekankan pentingnya penegakan hukum terhadap siapa pun yang terlibat, termasuk oknum pejabat atau aparat.

“Ini soal kedaulatan. Negara tidak boleh kalah oleh kepentingan segelintir orang,” ujarnya.