MoneyTalk.id,Jakarta – Polemik kritik terhadap pemerintahan sebelumnya kembali memanaskan ruang politik nasional. Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dian Sandi Utama, melontarkan kritik kepada Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, yang dinilai perlu menjelaskan kembali pernyataan-pernyataan politiknya pada masa lalu.
Dian mempertanyakan frekuensi kemunculan Syahganda di acara televisi yang menurutnya berpotensi membentuk citra negatif terhadap pemerintahan sebelumnya, termasuk pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi.
“Kepala Bakom, butuh berapa acara TV lagi untuk menjatuhkan citra pemerintahan sebelumnya?” ujar Dian dalam kritiknya yang beredar pada Rabu (21/10/2026).
Dian juga mengingatkan agar perdebatan mengenai rekam jejak pemerintahan tidak berubah menjadi perlombaan mengklaim diri sebagai pihak yang paling nasionalis, sementara pemerintahan terdahulu digambarkan sepenuhnya buruk.
“Jangan seolah Anda saja yang paling nasionalis dan rezim sebelumnya kotor berlumpur,” tegasnya.
Tak hanya menyinggung penilaian terhadap pemerintahan Jokowi, Dian juga mengungkit pernyataan Syahganda pada masa lalu mengenai Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Dian, rekam jejak pernyataan politik seseorang juga perlu diperhatikan ketika orang tersebut kini menduduki jabatan penting di pemerintahan.
Dian mengingatkan bahwa Syahganda pernah menyebut Prabowo dengan istilah “Malin Kundang”. Ia menggunakan pernyataan tersebut untuk mempertanyakan konsistensi cara Syahganda menilai tokoh-tokoh politik.
Pernyataan itu menjadi sorotan karena Syahganda kini berada di dalam pemerintahan Presiden Prabowo, setelah sebelumnya dikenal sebagai aktivis dan pengamat yang kerap menyampaikan kritik terhadap kekuasaan.
Bagi Dian, sikap kritis terhadap pemerintah merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Namun, penilaian terhadap pemerintahan sebelumnya maupun pemerintahan yang sedang berjalan semestinya dilakukan secara proporsional, dengan mempertimbangkan fakta, kebijakan, dan rekam jejak yang dapat diperiksa publik.
Sebelumnya, Syahganda Nainggolan juga menjadi sorotan setelah rekaman pernyataannya mengenai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali beredar. Dalam rekaman tersebut, ia pernah menyampaikan gagasan agar posisi wakil presiden dipertimbangkan untuk diganti.
Syahganda kemudian menjelaskan bahwa pernyataan itu disampaikan ketika dirinya masih berada di luar pemerintahan. Setelah dilantik sebagai Kepala Bakom pada 2 Oktober 2026, ia menyatakan harus sejalan dengan Presiden Prabowo dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Polemik tersebut sebelumnya juga mendapat tanggapan PSI. Pada 7 Oktober 2026, Dian meminta Syahganda tidak hanya mengklarifikasi pernyataannya mengenai Gibran, tetapi juga menjelaskan kembali ucapannya tentang Jokowi.
Dengan kritik terbarunya, Dian kembali membawa perhatian publik pada persoalan konsistensi pernyataan tokoh politik, terutama ketika seseorang berpindah dari posisi di luar pemerintahan ke jabatan resmi di dalam pemerintahan.
Perdebatan ini sekaligus mengingatkan bahwa penilaian terhadap pemerintahan tidak cukup dibangun melalui penilaian personal atau label politik. Publik tetap membutuhkan penjelasan berbasis data mengenai capaian, kekurangan, dan tanggung jawab setiap pemerintahan.
Pada akhirnya, kritik terhadap pemerintahan sebelumnya maupun pemerintahan yang sedang berjalan merupakan bagian dari demokrasi. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana kritik tersebut disampaikan, fakta apa yang mendasarinya, serta apakah standar penilaian yang digunakan tetap konsisten ketika posisi politik seseorang berubah.
