7 November 2026

dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi

MoneyTalk,Kota Bekasi – Langkah menuju istana honorer R4 tanpa kode L kota Bekasi berangkat ke Jakarta, untuk mengikuti aksi damai di depan istana negara, pada Senin, 21 Juli 2024.

Ratusan perwakilan dari hampir kurang lebih 3300 tenaga honorer Non-Data Base BKN atau R4 yang telah mengikuti semua proses tahapan seleksi PPPK tahap 2 yang tidak mendapatkan formasi akan bergabung dengan seluruh rekan-rekan R4 yang tergabung dalam aliansi R4 seluruh Indonesia untuk mendapatkan hak Kesetaraan menjadi PPPK penuh waktu.jelas.

Ketua (FKPK)Forum Komunikasi Pegawai Kebersihan Kota Bekasi, “Andri “menjelaskan pada media bahwasanya 1.145 dari 3300 honorer yang mendapatkan kode R4 tanpa L adalah para pengabdi yang sudah bekerja belasan tahun, akan tetapi karena permasalahan di tahun 2022 saat pelaksanaan pendataan BKN yang berimbas pada saat ini.ungkapnya

Menurut Andri, dari 3300 lebih tenaga kebersihan, nakes, guru, tenaga teknis dan administrasi yang tetap menjalankan tugas dan tanggung jawab kerja, saya berserah rekan rekan seperjuangan yang berjumlah 1.145.berkomitmen khusus pegawai kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, agar tetap melakukan pelayanan di wilayah kerjanya masing-masing. Untuk tetap melakukan pengangkutan sampah dan pelayanan kebersihan kepada masyarakat yang maksimal pada hari ini.pungkasnya.

Aksi ini kami menuntut presiden menjalankan amanat undang-undang ASN nomor 20 tahun 2023, khususnya dalam pengangkatan honorer menjadi ASN.

“Sesuai dengan bunyi sila ke 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka kami memohon agar pemerintah memberikan kami hak Kesetaraan seluruh pegawai pemerintah kota Bekasi menjadi PPPK Penuh waktu,” jelasnya.

MoneyTalk, Jakarta – Center for Budget Analysis (CBA) membeberkan temuan mengejutkan soal dugaan manipulasi dalam proses tender jasa Building Management Gedung Teknis Bersama tahun anggaran 2025 yang digelar oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi. Proyek senilai lebih dari Rp8 miliar ini diduga kuat menjadi ajang permainan kotor elite dinas demi menggiring pemenang tertentu.

Tender dengan kode 10009702000, yang dibatalkan dengan dalih dokumen pemilihan tidak sesuai aturan, ternyata memiliki kemiripan mencurigakan dengan tender lain yang “tiba-tiba muncul” yakni kode 10003529000. Anehnya, tender pengganti justru dibuat lebih awal tapi diumumkan belakangan.

“Logika waktunya terbalik! Tender yang dibatalkan dibuat Januari-Februari 2025, sedangkan tender pengganti selesai disusun Desember 2024. Ini sangat janggal dan mengarah pada tender dummy!” tegas Peneliti CBA, Jajang Nurjama, dalam keterangannya kepada media, Ahad (15/6).

Lebih lanjut, Jajang menilai ada indikasi kuat rekayasa administratif demi menyukseskan perusahaan tertentu. Hal ini diperkuat oleh persyaratan teknis yang tidak masuk akal untuk kategori usaha kecil. Peserta diminta memiliki sederet sertifikasi bertaraf internasional seperti:

-ISO 9001 (Sistem Manajemen Mutu)

-ISO 14001 (Lingkungan)

-ISO 45001 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja)

-ISO 37001 (Anti-Suap)

-Izin operasional dari Polri

-Sertifikasi kompetensi lintas bidang

“Ini jelas bukan tender untuk usaha kecil, tapi untuk perusahaan raksasa yang sudah diatur sedemikian rupa. Panitia seperti sedang menggiring perusahaan favorit mereka!” ujar Jajang.

Lebih fatal lagi, alasan pembatalan tender tidak dijelaskan secara rinci. Padahal, dokumen teknis kedua tender tersebut hampir identik. Jajang menduga, pembatalan dilakukan secara sepihak sebagai skenario “ganti baju” untuk memenangkan pemain tertentu.

CBA meminta KPK segera turun tangan. Bahkan, menurut Jajang, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Wali Kota Bekasi layak dipanggil untuk memberikan keterangan atas dugaan skandal ini.

“Kalau KPK diam dan tidak menggandeng BPK untuk audit investigatif, praktik semacam ini akan menghancurkan integritas pengadaan di pemerintah daerah. Ini bom waktu bagi sistem kita!” tegasnya.

MoneyTalk, Jakarta – CBA (Center For Budget Analisis) meminta kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk menyelidiki anggaran Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas TPA Sumur batu di dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi.

Menurut Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi pada tahun 2025 saja, untuk Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas TPA Sumur batu hanya menghabiskan anggaran sebesar Rp.13.487.682.505. Dan pada tahun 2024 menghabiskan sebesar Rp.13.554.644.777

Ini berarti, Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas TPA Sumur batu, bila dibandingkan antara tahun 2025 dengan tahun 2024, maka belanja pada tahun 2024 lebih tinggi dan Mahal sebesar Rp.66 juta dari tahun 2024.

Kemudian, dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi perbulan menghabiskan anggaran sebesar Rp.1.1 miliar, dan perhari bisa bisa habis sebesar Rp.37 juta, jelas Uchok Sky.

Anggaran belanja sebesar Rp.37 juta ini sangat tinggi dan mahal. Dan angka Rp.37 juta ini sangat besar, dan sangat menarik untuk diselidiki oleh pihak Kejagung lantaran tidak masuk akal, bikin gemes serta penuh keanehan yang harus dibongkar oleh pihak kejaksaan, pungkas Uchok Sky

Sebelumnya, TPA Sumur Batu saat ini telah menjadi sorotan publik karena Dinas lingkungan hidup kota Bekasi lalai dalam menangani dampak lingkungan yang ditimbulkan. Sejak beroperasi, TPA Sumur Batu belum pernah memberikan kompensasi kepada warga terdampak, padahal Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah telah mengatur kewajiban kompensasi bagi masyarakat yang terkena dampak.