7 November 2026

Dito Ariotedjo

MoneyTalk, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto baru saja mengguncang panggung politik nasional dengan melakukan reshuffle besar-besaran terhadap kabinetnya. Sejumlah nama penting seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menko Polhukam Budi Gunawan, Menpora Dito Ariotedjo, hingga Menteri Perlindungan Pekerja Migran Abdul Kadir Karding diganti. Langkah ini sontak menimbulkan reaksi keras, salah satunya dari kelompok relawan Laskar Cinta Jokowi yang menilai keputusan tersebut sebagai sebuah “bunuh diri politik”.

Koordinator Laskar Cinta Jokowi, Suhandono Baskoro, menegaskan bahwa pencopotan Budi Arie Cs merupakan langkah fatal. Menurutnya, Prabowo kehilangan insting politik dengan menyingkirkan sosok yang justru memiliki kedekatan dengan kalangan relawan Jokowi, serta mengganti Sri Mulyani yang dikenal luas sebagai menteri dengan reputasi global.

“Ini bukan sekadar reshuffle, ini langkah bunuh diri politik. Presiden seakan mengabaikan kredibilitas internasional dan jaringan relawan di dalam negeri. Efeknya sangat besar, baik di pasar keuangan maupun di akar rumput,” ujar Suhandono dalam keterangannya, Selasa (9/9/2025).

Lebih jauh, ia menilai reshuffle ini hanya akan memperdalam ketidakpercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo, yang belakangan sudah didera kritik tajam pasca-kerusuhan demonstrasi di Jakarta. Laskar Cinta Jokowi bahkan menyebut, bila arah kebijakan tidak segera diperbaiki, dukungan massa pro-Jokowi yang semula bisa diajak bekerja sama, justru akan berubah menjadi oposisi jalanan.

Penggantian Sri Mulyani Indrawati menjadi sorotan utama. Selama dua periode pemerintahan sebelumnya hingga awal kepemimpinan Prabowo, ia dikenal sebagai “penjaga kredibilitas fiskal” Indonesia. Reputasinya di mata internasional membuat investor percaya pada stabilitas ekonomi nasional.

Tak heran, begitu kabar pencopotannya beredar, pasar modal dan nilai tukar rupiah mengalami gejolak. Indeks saham anjlok, sementara rupiah tertekan akibat kekhawatiran bahwa disiplin anggaran akan melemah.

Penggantinya, Purbaya Yudhi Sadewa, memang memiliki latar belakang ekonomi, namun analis menilai tantangan yang dihadapinya sangat berat. Ia harus membuktikan bahwa percepatan pembangunan yang dicanangkan Prabowo tidak mengorbankan kredibilitas fiskal.

“Pasar melihat Sri Mulyani sebagai simbol stabilitas. Tanpa kejelasan arah kebijakan fiskal, investor bisa kehilangan kepercayaan,” ungkap Suhandono.

Nama Budi Arie Setiadi juga tidak kalah kontroversial. Sebelum reshuffle, posisinya sudah tertekan akibat sorotan publik terkait dugaan keterkaitan beberapa tokoh dengan kasus judi online yang tengah disidangkan di Polda Metro Jaya. Meski Budi Arie tidak pernah secara resmi ditetapkan sebagai tersangka, opini publik yang berkembang membuat posisinya rawan.

Pencopotan Budi Arie dinilai sebagai upaya Prabowo meredam tekanan politik. Namun, di sisi lain, langkah itu dianggap mengorbankan jalur komunikasi dengan kalangan relawan Jokowi yang selama ini melihat Budi Arie sebagai representasi mereka di kabinet.

Pengamat politik Rokhmat Widodo menilai ada tiga kemungkinan alasan di balik reshuffle besar-besaran ini:

-Menjawab Krisis Legitimasi Publik. Setelah gelombang demo besar di DPR dan beberapa insiden yang menimbulkan korban, Prabowo ingin menunjukkan respons cepat dengan mengubah jajaran menteri.

-Konsolidasi Kekuasaan. Pergantian menteri bisa dibaca sebagai upaya menyingkirkan tokoh yang dianggap tidak loyal atau rentan secara politik.

-Sinyal Perubahan Arah Ekonomi. Mengganti Sri Mulyani memberi tanda bahwa pemerintah ingin lebih agresif dalam mendorong pertumbuhan, meski berisiko melemahkan disiplin fiskal.

Namun, Rokhmat memperingatkan bahwa jika reshuffle dilakukan tanpa strategi komunikasi politik dan ekonomi yang jelas, hal itu bisa menjadi blunder besar. “Alih-alih memperkuat, reshuffle ini bisa justru membuka front baru perlawanan, baik dari pasar maupun dari kelompok relawan yang dulu bersama Jokowi,” ujarnya.

Reshuffle ini juga memperlihatkan fragmentasi dukungan. Di satu sisi, partai politik koalisi masih solid di permukaan. Namun di sisi lain, jaringan relawan yang dahulu solid di era Jokowi kini mulai menaruh curiga pada langkah-langkah Prabowo. Laskar Cinta Jokowi bahkan sudah menyerukan agar presiden mundur jika tidak mampu menjaga stabilitas.

Bagi Prabowo, kondisi ini bisa berbahaya. Hilangnya kepercayaan relawan pro-Jokowi, ditambah keresahan pasar internasional, akan mempersempit ruang manuver pemerintah. Ia dituntut segera memberi kepastian arah kebijakan agar tudingan “bunuh diri politik” tidak menjadi kenyataan.

Reshuffle yang seharusnya menjadi momentum konsolidasi, justru kini dipandang sebagian kalangan sebagai langkah yang melemahkan legitimasi pemerintah. Sri Mulyani, simbol kredibilitas fiskal, dicopot. Budi Arie, penghubung dengan relawan, tersingkir.

Dengan situasi politik yang panas dan pasar keuangan yang gelisah, bola kini ada di tangan Presiden Prabowo. Apakah reshuffle ini akan menjadi strategi jitu memperkuat pemerintahannya, atau justru mencatatkan babak baru “bunuh diri politik” sebagaimana kritik keras Laskar Cinta Jokowi?

MoneyTalk, Jakarta – Nama Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo kembali menjadi sorotan publik setelah mencuat kabar bahwa mertuanya, Fuad Hasan Masyhur (FHM), ikut dicekal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi kuota haji 2024.

FHM bukan sosok asing di dunia bisnis perjalanan ibadah. Ia dikenal sebagai pendiri biro perjalanan haji dan umrah mewah, PT Maktour. Selain sebagai pengusaha, FHM juga memiliki hubungan keluarga dengan lingkaran kekuasaan, yakni sebagai mertua dari Menpora Dito Ariotedjo.

KPK sebelumnya mengumumkan pencekalan terhadap FHM bersama mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan satu pihak lain yang diduga terlibat dalam penyelidikan kasus korupsi kuota haji. Pencekalan dilakukan untuk mempermudah proses pemeriksaan dan mencegah pihak terkait bepergian ke luar negeri.

Nama Dito sendiri sempat mencuat di pemberitaan besar pada 2023–2024 saat disebut hakim dalam persidangan kasus korupsi Base Transceiver Station (BTS) 4G Bakti Kominfo. Dalam sidang putusan terhadap mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, hakim menyebut ada aliran dana senilai Rp 27 miliar yang mengarah ke Dito.

Uang tersebut, menurut keterangan di persidangan, diserahkan oleh terdakwa Direktur PT Solitech Media Sinergy, Irwan Hermawan. Meski demikian, Dito yang pernah dihadirkan sebagai saksi menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menerima dana tersebut.

Kini, publik menyoroti keterkaitan dua isu besar yang mengitari Dito meski secara hukum keduanya berbeda kasus. Satu jejak lama dalam pusaran dugaan korupsi BTS, dan yang terbaru, hubungan keluarga dengan pihak yang terjerat dugaan korupsi kuota haji.

KPK belum memberikan keterangan apakah ada irisan antara kedua kasus tersebut atau murni berdiri sendiri. Namun, fakta bahwa nama Dito kembali mencuat bersamaan dengan proses hukum yang melibatkan mertuanya membuat dinamika politik dan hukum semakin menjadi sorotan tajam publik.

JAKARTA, MoneyTalk – Presiden Joko Widodo memberikan tiga arahan kepada Ario Bimo Nandito Ariotedjo atau Dito Ariotedjo, Menteri Pemuda dan Olahraga yang baru dilantik di Istana Negara, Jakarta, Senin, 3 April 2023. Arahan pertama adalah agar Dito menyiapkan tim Indonesia pada ajang olahraga SEA Games dan Asian Games dengan efisien.

“Ada tiga poin dari Pak Presiden, yang satu Pak Presiden ingin di agenda event SEA Games dan Asian Games kita memprioritaskan cabor-cabor yang memiliki potensi medali. Jadi harus efisien, tetapi kita mendapatkan hasil medali yang terbaik,” ujar Dito dalam keterangannya kepada awak media usai pelantikan.

Kedua, Presiden ingin agar liga-liga olahraga secara masif digalakkan di level pendidikan sekolah dan kuliah. “Juga untuk rakyat kita diminta untuk menggalakkan liga antarkampung,” imbuhnya.

“Ketiga, Pak Presiden sangat peduli dan ingin ekosistem sport industry Indonesia ini makin maju dan makin established,” lanjutnya.

Untuk sektor kepemudaan, Presiden ingin agar pengembangan pemuda diarahkan ke kewirausahaan dan profesionalitas dengan capaian indeks pembangunan pemuda yang naik.

Selain itu, Dito mengatakan bahwa pihaknya akan segera menyiapkan pelaksanaan ajang-ajang olahraga internasional. Ajang tersebut antara lain Piala Dunia Bola Basket FIBA 2023 di Jakarta dan World Beach Games di Bali.

“Ke depan kan ada tujuh event internasional, salah satunya Indonesia tuan rumah di bola basket dan World Beach Games. Pasti apa yang sudah dimulai tentunya otomatis akan kita teruskan dan juga maksimalkan pelaksanaannya,” jelas Dito.

Dito juga memastikan bahwa ia akan segera berkomunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan terkait World Beach Games di Bali agar pelaksanaannya bisa berjalan dengan lancar. Ia juga sepakat dengan Presiden Jokowi bahwa olahraga dan politik tidak boleh dicampuradukkan.

“Ya dengan melihat pengalaman kemarin U-20 (penolakan) Israel, pasti per hari ini saya akan coba bicara ke seluruh stakeholder yang ada. Semoga kita bisa memastikan kelancaran jalannya dan juga menimbulkan titik temu,” ucapnya.

“Saya sesuai dengan apa yang sudah dibicarakan Pak Presiden bahwa harus dipisahkan kedua hal itu (politik dan olahraga), walaupun hal ini adalah sesuatu kompleksitasnya tinggi, tapi memang kita akan usahakan yang terbaik,” tandasnya.[MT]