3 November 2026

DPP Aliansi Profesional Indonesia Bangkit (APIB)

MoneyTalk, Jakarta – Ketua Umum DPP Aliansi Profesional Indonesia Bangkit (APIB), Erick Sitompul, menyampaikan apresiasi tinggi kepada Basarnas, TNI, BNPB, serta seluruh elemen pemerintah yang telah bergerak cepat menembus seluruh titik isolasi korban banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pernyataan tersebut disampaikannya Minggu (7/12/2025), sepekan setelah bencana besar yang meluluhlantakkan puluhan kabupaten di tiga provinsi tersebut.

Menurut laporan Marsda TNI Muhammad Safii, seluruh titik yang sebelumnya terputus, termasuk tiga titik kritis di Aceh Tamiang yang mendapat perhatian luas publik, kini sudah berhasil ditembus oleh tim gabungan Basarnas dan TNI. Ribuan personel diterjunkan, menembus medan yang ekstrem akibat banjir bandang, longsor, hingga hujan deras yang masih mengguyur wilayah terdampak.

“Ini adalah progres sangat penting agar BNPB, instansi terkait, dan relawan dapat masuk memberikan bantuan makanan, minuman, serta layanan medis bagi warga yang selamat,” kata Erick.

Erick mengakui bahwa upaya menembus desa-desa terisolasi bukan pekerjaan ringan. Selain medan berat di perbukitan dan hutan, tim penyelamat harus mengejar waktu untuk menyelamatkan nyawa korban.

“Ketika muda saya pernah menjadi mapala dan ikut operasi pencarian pendaki hilang di Sumut dan Sumbar. Medannya sangat berat dan bisa memakan waktu berhari-hari. Kali ini puluhan kabupaten terdampak secara bersamaan di tiga provinsi. Tapi saya yakin Basarnas, TNI, dan BNPB sangat tangguh di lapangan,” ujarnya.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasojo, melaporkan dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto bahwa seluruh titik terdampak di tiga provinsi kini telah kembali dialiri listrik. Pemulihan itu dapat dilakukan cepat berkat dukungan armada truk, kapal, dan helikopter TNI–Polri untuk mengangkut genset serta perangkat pendukung lainnya.

Kehadiran listrik, gas, dan BBM, menurut Erick, merupakan unsur vital untuk keselamatan dan pemulihan kepercayaan masyarakat.

Erick menegaskan bahwa banjir bandang tahun ini menjadi yang terburuk dalam sejarah Indonesia, bukan hanya karena curah hujan ekstrem akibat siklon tropis senyap yang melintasi Sumatera, tetapi juga akibat masifnya kerusakan hutan di hulu perbukitan.

“Jutaan ton tanah pekat dan jutaan kubik kayu gelondongan ikut terbawa arus. Itu bukan fenomena alam biasa itu akibat penebangan liar, land clearing serampangan, dan kebijakan yang teledor,” tegas Erick.

Ia menambahkan bahwa publik memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban para pelaku perusakan hutan, baik korporasi maupun pejabat yang lalai.

“Harus ada sanksi pidana, pencabutan izin, dan denda seberat-beratnya. Jangan hanya sebatas pencabutan izin formal untuk meredam kemarahan publik,” kata Erick.

Meski demikian, Erick menekankan bahwa prioritas saat ini adalah penyelamatan korban selamat, pencarian korban hilang, serta relokasi permukiman yang hancur. Ia menegaskan bahwa penanganan kemanusiaan harus menjadi fokus utama pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat.

“Kita satu bangsa, satu saudara. Kita harus memastikan para penyintas mendapatkan penanganan terbaik. Nyawa manusia jauh lebih penting,” ujarnya.

Erick tidak menutupi keprihatinannya karena dua kampung halamannya menjadi titik terdampak paling parah: Takengon di Aceh Tengah, tempat ia dilahirkan, dan Batang Toru di Tapanuli Selatan, kampung ibunya.

“Kerusakan di sana sangat parah dan korban jiwa banyak. Ini sangat memilukan,” ungkapnya.

Erick menegaskan bahwa bencana ini harus menjadi titik balik bagi Indonesia untuk memperkuat perlindungan hutan, memperbaiki tata kelola lingkungan, dan menghentikan praktik-praktik eksploitasi yang membahayakan keselamatan rakyat.

MoneyTalk, Jakarta – Ketua Umum DPP Aliansi Profesional Indonesia Bangkit (APIB), Erick Sitompul, menilai usulan mantan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi yang juga Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, untuk memperpanjang masa restrukturisasi utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) menjadi 60 tahun sangat tidak logis dan justru berpotensi menambah beban negara.

Sebelumnya, Luhut mengungkap bahwa dirinya sudah berbicara dengan pihak China Development Bank (CDB) untuk memperpanjang tenor utang proyek Whoosh dari 40 tahun menjadi 60 tahun. Namun, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, justru terkesan enggan ikut campur dan menyatakan tidak terlibat dalam usulan restrukturisasi tersebut.

Menurut Erick Sitompul, langkah memperpanjang tenor utang justru menunjukkan ketidakprofesionalan dalam tata kelola proyek antarnegara.

“Usul itu sangat tidak logis dan jauh dari kewajaran sebuah restrukturisasi bisnis B2B antarnegara. 40 tahun saja sudah sangat lama, sekarang mau ditambah jadi 60 tahun. Itu bukan langkah profesional,” tegas Erick, Senin (27/10/2025).

Ia menilai, restrukturisasi yang seharusnya dilakukan bukanlah pada jangka waktu utang, melainkan pada bunga pinjaman yang mencapai 3,4 persen. Erick menyarankan agar bunga tersebut diturunkan ke kisaran 1–1,5 persen agar proyek Whoosh menjadi lebih sehat secara bisnis dan tidak membebani keuangan negara maupun rakyat.

“Kalau diperpanjang jadi 60 tahun, itu sama saja meminta enam presiden Indonesia ke depan mengurus utang yang sama. Ini bukan restrukturisasi yang benar, melainkan jebakan beban jangka panjang,” ujarnya.

Erick juga mendesak agar sebelum dilakukan restrukturisasi, proyek Whoosh harus diaudit secara menyeluruh oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bersama tim ekonom independen. Audit itu harus mencakup audit keuangan dan audit fisik proyek.

Menurutnya, berbagai tudingan adanya mark up dan dugaan transaksi gelap dalam proyek tersebut, sebagaimana pernah disampaikan oleh Mahfud MD, DR. Anthony Budiawan, Ikhsanuddin Nursi, dan DR. Ubedillah Badrun, perlu dijawab secara transparan melalui audit yang akuntabel.

“Isu mark up sebesar 1,6 miliar dolar AS atau sekitar Rp25 triliun harus diperiksa serius. Saat Jepang menawarkan proyek ini dulu biayanya hanya sekitar Rp60 triliun dengan bunga 0,1 persen dan grace period. Tapi setelah beralih ke China, anggaran melonjak jadi Rp116 triliun dengan bunga 3,4 persen. Ini janggal,” jelas Erick.

Ia juga menyoroti indikasi kenaikan anggaran dari Rp90 triliun menjadi Rp116 triliun yang menurutnya harus ditelusuri.

“Bunga sebesar itu membuat beban proyek sangat berat. Tahun pertama saja bunga utangnya sudah mencapai Rp2 triliun,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Erick juga mempertanyakan struktur kepemilikan saham konsorsium China Railways yang memegang 40 persen saham di PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

“Apakah mereka benar-benar menyetor modal sejak awal? Atau justru mereka hanya mendapat bagian saham tanpa kontribusi dana?” ujarnya.

Erick juga mendesak agar ditelusuri kemungkinan adanya kepemilikan terselubung dari pihak-pihak tertentu dalam saham konsorsium China tersebut.

“Jangan-jangan ada saham nebeng milik pejabat tinggi Indonesia yang disamarkan melalui perusahaan cangkang di Singapura, Hong Kong, atau China. Ini harus diungkap,” tegasnya.

Ia menegaskan, seluruh proses audit harus dilakukan secara transparan sebelum pemerintah melalui Danantara melaksanakan restrukturisasi.

“Karena Danantara itu milik negara, berarti milik rakyat. Maka proyek yang menjadi tanggungannya harus bersih dan tidak menyembunyikan beban tersembunyi. Audit total dulu, baru bicara restrukturisasi,” pungkas Erick Sitompul.