21 November 2026

duet Prabowo-Gibran

MoneyTalk.id,Jakarta – Pemerhati geopolitik Hendrajit mengingatkan elemen masyarakat dan mahasiswa yang akan turun dalam aksi 27 Agustus 2026 agar memiliki “Penglihatan Ganda” atau Double Vision untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya plot twist yang tidak terduga.

Menurut Hendrajit, penting untuk melihat apakah aksi tersebut benar-benar dijiwai konsep Madilog atau Materialisme, Dialektika dan Logika.

“Kita lihat apakah aksi 27 Agustus nanti benar benar dijiwai Madilog (Materialisme, Dialektika dan Logika). Atau cuma Dialektika tanpa Logika sehingga tidak menyentuh basis material dan basis kekuasaan yang menyebabkan bangsa ini mengalami kemacetan kultural,” katanya dalam rilis geopolitik, Senin (24/8/2026).

Ia menjelaskan, apabila Madilog menjiwai aksi tersebut, maka dapat terjadi dialektika antara masyarakat dan negara yang melahirkan pandangan, pikiran serta sikap baru.

“Jika Madilog menjiwai aksi 27 Agustus, maka masyarakat dan negara berlangsung dialektika antara tesis yang bersahut sahutan dengan anti tesis, lantas kemudian berkembang menjadi sintesis atau ramuan pandangan, pikiran dan sikap baru sebagai buah pergulatan tesis dan anti tesis antara masyarakat dan negara,” tegasnya.

Menurut dia, munculnya sintesis dapat membawa tatanan politik nasional ke dalam kondisi, konfigurasi dan formasi baru.

“Kalau sintesa muncul, maka tatanan politik nasional akan dihadapkan pada kondisi dan situasi baru, konfigurasi baru dan akhirnya formasi baru pula,” ujarnya.

Hendrajit menilai persoalan krusial dalam situasi tersebut bukan semata-mata duet Prabowo-Gibran, melainkan kemampuan komponen-komponen kenegaraan dalam menjawab krisis apabila aksi damai berkembang ke arah yang tidak terduga.

“Dalam situasi seperti ini, masalah krusial bukan duet Prabowo-Gibran. Tapi ketidakpaduan komponen komponen kenegaraan itu sendiri dalam menjawab krisis ketika aksi damai menjelma jadi kekacauan jika aksi 27 Agustus berkembang Plot Twist yang tak terduga. Ini pelajaran penting dari Huru Hara Agustus 2025 lalu,” katanya.

Ia pun mempertanyakan kesiapan koordinasi antarlembaga, termasuk BIN dan BAIS, serta antara kepolisian dan TNI dalam menghadapi kemungkinan perkembangan situasi di lapangan.

“Bisakah kali ini Badan Intelijen Negara dan Badan Intelijen Strategis berpadu baik dalam analisis, perencanaan dan operasi intelijen? Bisakah kepolisian dan tentara dari tiga angkatan kali ini berpadu sebagai eksekutor lapangan?” tanyanya.

Hendrajit menegaskan, kekhawatiran yang perlu diantisipasi bukan perubahan kebijakan melalui aksi rakyat, melainkan apabila aksi damai berkembang menjadi skenario perebutan kekuasaan.

“Yang ditakutkan rakyat bukan revolusi yang mengarah pada perubahan kebijakan pemerintah yang lebih pro rakyat dan pro akar rumput. Yang rakyat khawatirkan ketika aksi damai berkembang Plot Twist yang didasari Skema Putsch atau makar alih alih revolusi rakyat,” tegasnya.

Menurutnya, putsch atau makar berbeda dengan revolusi karena hanya berorientasi pada perebutan tuas kekuasaan.

“Sebab Putsch atau makar cuma perebutan tuas tuas mesin kekuasaan alih alih revolusi. Putsch justru musuh revolusi lantaran niat dasarnya adalah atau melumpuhkan revolusi seraya memanipulasi aksi massa untuk saling sikut secara horizontal antar elit kekuasaan itu sendiri. Inilah fenomena penggulingan kekuasaan Nepal pada 2025,” ujarnya.

Hendrajit juga menyinggung peristiwa di Nepal pada 2025 sebagai bahan pelajaran. Ia berpendapat keterlibatan besar generasi muda dalam sebuah pergolakan tidak selalu berarti mereka menjadi pengendali arah akhir peristiwa.

“Betul bahwa dalam kasus Nepal 2025 Gen Z memainkan peran besar, namun sejatinya Gen Z bahan bakar bensin. Namun tanpa disadari masuk dalam bingkai skenario besarnya, operasi intelijen untuk tujuan Putsch alih alih revolusi. Dan kebetulan berhasil sesuai rencana,” katanya.

Karena itu, ia meminta elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, memiliki kemampuan membaca berbagai kemungkinan yang muncul di balik perkembangan aksi.

“Maka elemen elemen masyarakat termasuk mahasiswa yang turun aksi 27 Agustus harus punya Penglihatan Ganda dalam membaca Plot Twist. Penglihatan Ganda atau Double Vision artinya melihat satu hal pada saat sama melihat lebih dari satu hal atau bahkan melampaui satu hal,” tegas Hendrajit.

Ia menggambarkan kondisi Indonesia saat ini berada dalam situasi VUCA, yakni Volatility, Uncertainty, Complexity dan Ambiguity.

“Negara kita saat ini memang dalam keadaan VUCA. Volitality, tidak stabil, kacau dan sulit diduga. Uncertainty, penuh ketidakpastian. Complex, rumit dan penuh komplikasi. Ambiguity atau serba ragu dan tidak tegas,” ujarnya.

Menurut Hendrajit, situasi tersebut harus dijawab dengan pendekatan yang juga disebutnya VUCA, tetapi dengan pemaknaan berbeda.

“Menjawab situasi VUCA ini, aksi masyarakat harus menjawab VUCA dengan VUCA juga. Volatility dijawab dengan Visi. Uncertainty dijawab dengan Understanding atau Pemahaman. Komplek dan kerumitan dijawab dengan Clarity atau Kejelasan,” katanya.

“Dan Ambiguity dijawab dengan Kelincahan, Ketangkasan dan Kesigapan,” sambungnya.

Ia berharap aksi masyarakat dapat menghasilkan perubahan secara damai dan substantif, bukan sekadar pergantian elite kekuasaan.

“Jika ini berhasil, revolusi damai benar benar tercipta bukan revolusi berwarna di Eropa Timur atau Arab Spring di Timur Tengah, yang aslinya cuma pergolakan politik yang cuma berbuah pergantian para penguasa belaka. Setelah itu business as usual again,” pungkasnya.

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak penyelenggara aksi 27 Agustus terkait pandangan Hendrajit mengenai kemungkinan munculnya plot twist, skenario putsch, maupun pentingnya koordinasi antarlembaga negara dalam mengantisipasi perkembangan situasi.

MoneyTalk, Jakarta – Suhu politik nasional mulai memanas meski Pilpres 2029 masih sekitar tiga tahun lagi. Wacana tentang kemungkinan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi lawan politik Presiden Prabowo Subianto pada kontestasi 2029 kini mulai ramai diperbincangkan. Suhu politik nasional mulai memanas meski Pilpres 2029 masih sekitar tiga tahun lagi. Wacana tentang kemungkinan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi lawan politik Presiden Prabowo Subianto pada kontestasi 2029 kini mulai ramai diperbincangkan.

Direktur ABC Riset & Consulting, Erizal, termasuk yang menilai peluang itu sangat terbuka. Menurut dia, Prabowo kemungkinan besar akan memilih figur calon wakil presiden lain yang dianggap lebih sesuai dengan kriteria kepemimpinannya.

“Gibran lebih berpotensi menjadi lawan Prabowo ketimbang pasangan,” kata Erizal seperti dikutip sejumlah media, Rabu (20/5/2026).

Pandangan itu memicu kembali perdebatan publik soal relasi politik antara Presiden ke-7 RI Joko Widodo dengan Presiden Prabowo Subianto, terutama terkait narasi “Prabowo-Gibran dua periode” yang beberapa kali disampaikan Jokowi dalam berbagai kesempatan.

Wartawan senior Edy Mulyadi menilai narasi tersebut tidak sesederhana dukungan politik biasa. Menurutnya, ada strategi penguncian kekuasaan jangka panjang yang sedang dibangun.

“Ucapan Jokowi tentang dua periode bukan sekadar dukungan. Itu upaya penguncian politik agar posisi Gibran tetap aman di lingkar inti kekuasaan sampai 2034,” tulis Edy Mulyadi dalam rilisnya, Kamis (21/5/2026).

Menurut Edy, narasi dua periode mengandung pesan tersirat agar Prabowo tidak mengganti Gibran pada Pilpres mendatang. Jika itu terjadi, ia menilai potensi tekanan politik akan sangat besar.

Ia menyebut kemungkinan munculnya framing pengkhianatan terhadap kesinambungan kekuasaan, termasuk pergerakan kelompok relawan, jaringan loyalis, hingga mesin opini digital.

“Sejak sekarang pagar politiknya sedang dipasang,” ujarnya.

Edy juga menyoroti proses politik yang mengantarkan Gibran menjadi wakil presiden. Ia menilai langkah itu merupakan bagian dari desain keberlanjutan kekuasaan dinasti politik.

Menurut dia, jika duet Prabowo-Gibran tetap bertahan hingga 2029, maka Gibran akan memperoleh pengalaman kekuasaan selama 10 tahun penuh yang menjadi modal besar menuju Pilpres 2034.

“Gibran bisa membangun jaringan birokrasi, militer, bisnis, internasional, dan partai politik. Itu modal luar biasa untuk menjadi capres utama pada 2034,” katanya.

Namun jika pada akhirnya terjadi pecah kongsi politik, Edy menilai keluarga Jokowi tetap berada pada posisi menguntungkan karena Gibran sudah memiliki panggung nasional dan basis politik sendiri.

Karena itu, ia mengingatkan Prabowo agar berhati-hati membaca arah dinamika politik ke depan.

“Prabowo adalah presiden. Mandat rakyat ada di tangannya. Jangan sampai pusat gravitasi kekuasaan perlahan bergeser ke kelompok lain yang punya agenda jangka panjang berbeda,” tegasnya.

Edy juga menilai sejarah politik Indonesia menunjukkan banyak pemimpin akhirnya terjebak dalam lingkar kekuasaan yang awalnya dianggap sekutu politik.

“Hari ini hubungan Prabowo dan Jokowi terlihat mesra. Tapi politik bukan soal perasaan. Ini soal kepentingan dan keberlanjutan pengaruh,” tulisnya.

Ia menegaskan rakyat memilih Prabowo untuk memimpin Indonesia, bukan menjadi jembatan bagi konsolidasi dinasti politik baru.

“Jika tidak hati-hati, demokrasi perlahan bisa berubah jadi kerajaan modern. Pemilu tetap ada, rakyat tetap datang ke TPS, tetapi kekuasaan hanya berputar di lingkar darah yang sama,” pungkasnya.