MoneyTalk.id,Jakarta – Jurnalis ET Hadi Saputra menilai hasil survei Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) mengenai simulasi pasangan calon presiden 2029 menjadi sinyal serius terhadap dinamika politik nasional. Menurutnya, tingginya elektabilitas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) menunjukkan perubahan besar dalam cara publik menentukan pilihan politik.
Dalam keterangannya, Hadi menyebut hasil survei tersebut bukan lagi sekadar peringatan, melainkan sebuah “alarm bahaya nasional”. Pernyataan itu disampaikannya sebagai pandangan pribadi terhadap tren politik yang menurutnya semakin dipengaruhi oleh popularitas di media sosial.
“Hasil survei Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) bukan lagi peringatan, melainkan alarm bahaya nasional. Bayangan lahirnya seorang Presiden Konten kini menjadi mimpi buruk yang kian mendekati kenyataan,” kata Hadi.
Ia merujuk pada hasil survei SMRC yang menempatkan Dedi Mulyadi memperoleh dukungan sebesar 59 persen, sedangkan Presiden Prabowo Subianto berada di angka 28,3 persen dalam salah satu simulasi yang beredar. Menurut Hadi, selisih tersebut menunjukkan adanya pergeseran preferensi politik yang signifikan.
Meski demikian, Hadi mengingatkan bahwa survei merupakan potret opini publik pada saat pengambilan data dan bukan hasil akhir pemilihan umum. Ia menilai angka tersebut tetap perlu menjadi perhatian seluruh aktor politik.
Lebih jauh, Hadi mengkritisi fenomena meningkatnya pengaruh media sosial terhadap pembentukan citra politik. Menurutnya, muncul kecenderungan masyarakat lebih mudah tertarik pada konten yang viral dibandingkan mengkaji rekam jejak, kapasitas, maupun gagasan seorang calon pemimpin.
Ia berpendapat, apabila popularitas digital menjadi faktor dominan dalam menentukan pilihan politik, maka kualitas demokrasi berpotensi mengalami penurunan.
“Membayangkan negara berpenduduk ratusan juta ini diurus dari balik layar ponsel adalah kecemasan yang teramat nyata,” ujarnya.
Hadi juga menilai berbagai aktivitas yang dikemas dalam bentuk konten media sosial, termasuk penanganan persoalan masyarakat dan penertiban di lapangan, berpotensi lebih menonjolkan aspek visual dibandingkan substansi kebijakan apabila tidak diimbangi tata kelola pemerintahan yang kuat.
Menurutnya, penyelenggaraan negara membutuhkan kepastian hukum, perencanaan yang matang, serta kemampuan mengambil keputusan strategis, bukan hanya kemampuan membangun citra di ruang digital.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh popularitas instan yang dibangun melalui algoritma media sosial.
“Kita harus tetap menilai seorang pemimpin berdasarkan integritas, kapasitas, rekam jejak, dan kemampuan menyelesaikan persoalan bangsa, bukan semata-mata karena kontennya viral,” ujarnya.
Hadi menutup pernyataannya dengan mempertanyakan kesiapan Indonesia menghadapi kemungkinan lahirnya kepemimpinan yang menurutnya lebih bertumpu pada pencitraan digital dibandingkan kualitas kepemimpinan.
Terlepas dari pandangan tersebut, hasil survei tetap merupakan salah satu indikator dinamika opini publik yang dapat berubah seiring perkembangan politik, kinerja para tokoh, maupun situasi nasional menjelang Pemilu Presiden 2029.
