10 November 2026

Farhat Abbas

MoneyTalk, Jakarta – Farhat Abbas membuat pernyataan mengejutkan mengenai pengacara Eggi Sudjana. Menurutnya, Eggi kini resmi menjadi “Termul Baru Indonesia” dan menegaskan berada di pihak yang benar, sekaligus mengakui keaslian ijazah mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Istilah “Termul” yang disematkan pada Eggi Sudjana merupakan kependekan dari Ternak Mulyono, sebuah julukan yang diarahkan kepada para pendukung Jokowi. Nama “Mulyono” sendiri merujuk pada nama Jokowi, sehingga julukan ini memiliki makna simbolis dan sekaligus menunjukkan kedekatan politisi dengan presiden.

Farhat Abbas menjelaskan bahwa langkah Eggi Sudjana ini bukan semata-mata dukungan politik. Jokowi sendiri disebut melihat Eggi dengan rasa kasihan, mengingat kondisi kesehatan Eggi, sehingga diberikan semacam restorative justice atau pengampunan/restorasi terhadap pandangan politiknya yang sebelumnya berbeda.

“Eggi berada di pihak yang benar, dia mengakui keaslian ijazah Jokowi. Ini langkah yang penting untuk memperbaiki situasi politik dan menjaga kepercayaan publik,” ujar Farhat Abbas dalam sebuah pernyataan terbaru, Rabu (21/1/2026).

Sebelumnya, Eggi Sudjana dikenal sebagai salah satu tokoh yang menuding dugaan ijazah Jokowi palsu. Namun, perubahan sikap ini menjadi sorotan karena menandakan adanya pergeseran politik di kalangan pendukung lama dan tokoh hukum di Indonesia.

Pengakuan Eggi atas keaslian ijazah Jokowi diharapkan dapat menutup spekulasi dan polemik yang sebelumnya berkembang di masyarakat.

Meski julukan Termul terdengar unik dan terkesan santai, Farhat menekankan bahwa maknanya serius: mendukung kebenaran dan memberikan pengakuan atas fakta yang ada. Eggi Sudjana pun disebut telah menerima posisi ini dengan lapang dada, seiring kondisi kesehatannya yang menjadi perhatian publik.

Dengan langkah ini, nama Eggi Sudjana kembali mencuat di ranah politik nasional, dan banyak pihak menunggu respons dari berbagai tokoh terkait tentang pergeseran politik dan pengakuan ijazah Jokowi yang kini resmi ditegaskan.

Beathor Suryadi: Entah Setan Apa, Farhat Abbas dan Paiman Berani Seret Jokowi Jadi Tergugat!

 

Kasus perdata dengan nomor perkara 456 di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat kembali menyedot perhatian publik. Politikus PDIP Beathor Suryadi mengungkapkan bahwa terdapat tujuh pihak yang digugat oleh Farhat Abbas bersama Prof. Paiman Raharjo, salah satunya adalah Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Tujuh pihak tersebut antara lain Universitas Gadjah Mada (UGM), Bareskrim Polri, Yayasan Universitas Moestopo, Prof. Eggy Sudjana, Roy Suryo, Beathor Suryadi, dan Joko Widodo.

“Ternyata secara diam-diam Farhat dan Paiman juga menghajar Joko Widodo dalam sidang perdata ini. Mungkin mereka punya data untuk menuntut Jokowi,” kata Beathor kepada wartawan, Rabu (10/9/2025).

Beathor bahkan menyebut, dari tujuh kali sidang yang digelar di PN Jakarta Pusat, kuasa hukum Joko Widodo yang dipimpin Yakob Hasibuan tidak pernah hadir sekalipun dan tidak memberi penjelasan resmi. Hal ini menimbulkan pertanyaan publik: apakah surat undangan panggilan tidak sampai atau justru ada bentuk pembangkangan dari pihak Jokowi?

Namun, perkara tersebut mendadak dicabut. Publik pun berspekulasi. Ada yang menduga pencabutan gugatan dilakukan karena khawatir data terkait perjalanan karier Paiman yang sempat menjadi Komisaris di PGN Pertamina dengan ijazah Sastra UI bakal dibuka ke publik. Ada pula yang menilai gugatan itu sekadar manuver untuk mendapatkan kompensasi uang atau posisi politik dari Jokowi.

“Melalui perkara perdata 456 ini, Farhat Abbas seolah memanfaatkan Paiman untuk memperoleh keuntungan pribadi. Entah ada setan apa di kepala Farhat Abbas sampai memasukkan nama Jokowi sebagai tergugat ke-4 dari 7 tergugat yang diajukan,” pungkas Beathor.

MoneyTalk, Jakarta – Isu mengenai dugaan ijazah palsu Presiden Indonesia ke-7 Joko Widodo (Jokowi) kembali menghangat. Kali ini, tokoh akademis dan mantan Rektor Universitas Moestopo (Beragama), Prof Paiman Raharjo, mengambil langkah tegas dengan melaporkan balik tiga pihak yang selama ini menuding dirinya terlibat dalam pembuatan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia di Pasar Pramuka.

Melalui kuasa hukumnya, Farhat Abbas, Prof Paiman secara resmi telah melaporkan tiga orang yakni Roy Suryo, Beathor Suryadi, dan Rismon Sianipar ke Polda Metro Jaya. Laporan tersebut tak hanya terkait dugaan penyebaran berita bohong, pencemaran nama baik, namun juga dugaan pemerasan yang dialaminya dalam rangkaian polemik yang berkembang.

“Sudah saatnya kebenaran ditegakkan. Tuduhan terhadap saya selama ini tidak hanya mencoreng nama baik saya secara pribadi, tapi juga dunia akademik dan institusi tempat saya mengabdi. Ini bukan hanya persoalan hoaks, tapi juga ada unsur pembunuhan karakter dan pemerasan yang sangat serius,” ujar Prof Paiman kepada media,Kamis (11/7/2025).

Prof Paiman secara khusus menyoroti peran Beathor Suryadi yang sebelumnya pernah bertemu dengannya secara pribadi. Dalam pertemuan tersebut, menurut Paiman, Beathor sempat menyampaikan permintaan maaf secara langsung di sebuah restoran plaza Senayan Jakarta. Namun, ia merasa aneh karena pasca pertemuan itu, tuduhan dari Beathor justru kembali muncul ke publik.

“Beathor pernah minta maaf secara langsung. Tapi setelah itu kenapa masih menyerang saya lagi? Ini jelas menunjukkan ada sesuatu di balik tuduhan ini. Karena sebelumnya Beathor minta uang Rp 20 juta dengan alasan untuk kegiatan dan oleh saya hanya diberi Rp 15 juta. Rupanya Beathor tidak puas karena permintaannya tidak dikabulkan secara keseluruhan, sehingga Beathor melontarkan kembali fitnah yang lebih kejam,” tegasnya.

Ketika ditanya wartawan mengenai apakah tuduhan tersebut bermuatan pemerasan, Prof Paiman tidak secara gamblang menjawab, namun menegaskan bahwa semua proses hukum kini tengah ditangani oleh kuasa hukumnya, Farhat Abbas. “Itu ranah pengacara saya. Semua bukti sudah kami siapkan dan akan kami serahkan ke pihak kepolisian,” ujar Paiman dengan nada tegas.

Sementara itu, Farhat Abbas menyatakan bahwa laporan ke Polda Metro Jaya bukan hanya untuk membela kliennya, tapi juga untuk menunjukkan bahwa tuduhan palsu dan kampanye hitam di ruang publik harus dihadapi dengan serius melalui jalur hukum.

Lebih lanjut, Prof Paiman juga mengingatkan bahwa polemik ini telah merusak integritas dunia pendidikan dan memanipulasi opini publik. Ia meminta masyarakat untuk tidak mudah percaya terhadap isu yang tidak berbasis fakta dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas.

Laporan Prof Paiman Raharjo ini menjadi titik balik dari tuduhan-tuduhan yang telah bergulir sejak beberapa tahun terakhir. Dengan keterlibatan pengacara kontroversial seperti Farhat Abbas, diperkirakan kasus ini akan menjadi sorotan public.

Kini, publik menantikan sejauh mana proses hukum di Polda Metro Jaya akan menguak motif dan aktor di balik tuduhan pemalsuan ijazah yang tak kunjung surut, serta apakah benar ada unsur pemerasan terstruktur sebagaimana disinyalir oleh Prof Paiman dan tim kuasa hukumnya