MoneyTalk.id,Jakarta – Aksi demonstrasi yang dilakukan Forum Peduli Nelayan Nusantara di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kamis (5/11/2026) menuai sorotan. Pengamat politik dan hukum Muslim Arbi menduga aksi tersebut bukan semata-mata gerakan advokasi untuk memperjuangkan kepentingan nelayan, melainkan berpotensi menjadi alat untuk menekan kementerian demi kepentingan tertentu.
Muslim mengungkapkan, dirinya memperoleh informasi mengenai dugaan adanya permintaan uang sebesar Rp25 juta kepada pihak KKP dengan imbalan pembatalan demonstrasi. Menurut informasi yang diterimanya, aksi demonstrasi terus dilakukan lantaran permintaan tersebut diduga tidak dipenuhi.
“Ada dugaan demonstran minta Rp25 juta kepada KKP agar demonstrasi dibatalkan, ini persoalan serius. Jangan sampai demonstrasi yang seharusnya menjadi instrumen kontrol publik justru dimanfaatkan sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok,” kata Muslim Arbi kepada wartawan, Kamis (5/11/2026).
Ia meminta aparat penegak hukum tidak mengabaikan informasi tersebut apabila ditemukan indikasi adanya upaya pemerasan.
Menurut Muslim, gerakan advokasi nelayan semestinya memiliki rekam jejak, basis massa, agenda perjuangan, serta argumentasi yang jelas. Advokasi tidak cukup hanya dilakukan melalui demonstrasi, tetapi harus disertai data dan fakta mengenai persoalan yang benar-benar dihadapi masyarakat nelayan.
Ia mempertanyakan kredibilitas Forum Peduli Nelayan Nusantara karena, menurut penilaiannya, organisasi tersebut tidak dikenal luas dalam kegiatan advokasi dan perjuangan nelayan.
“Forum ini tidak terlalu dikenal dalam advokasi nelayan. Jangan sampai ada organisasi yang menjadikan demonstrasi sebagai pekerjaan. Hari ini mendatangi kementerian, menyampaikan tuntutan, kemudian muncul dugaan permintaan uang. Kalau memang ada praktik seperti itu, tentu harus ditindak,” ujarnya.
Muslim juga menilai setiap kritik terhadap KKP harus didasarkan pada persoalan konkret, bukan tuduhan umum atau tuntutan yang tidak disertai bukti.
Menurutnya, KKP memiliki mekanisme pengawasan internal melalui inspektorat. Selain itu, kementerian juga disebut telah menjalin kerja sama dengan aparat penegak hukum dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.
Karena itu, apabila demonstran menemukan dugaan penyimpangan dalam program kementerian, Muslim menyarankan agar persoalan tersebut disampaikan melalui bukti, dokumen, dan laporan yang dapat diverifikasi.
“Kalau ada dugaan korupsi, tunjukkan datanya. Kalau ada penyimpangan program, sebutkan lokasinya, siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana bentuk penyimpangannya. Jangan hanya membangun tuduhan tanpa argumentasi yang bisa diuji,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat merupakan bagian penting dari demokrasi. Namun, kebebasan tersebut tidak boleh dijadikan pembenaran untuk melakukan intimidasi, tekanan, ataupun tindakan yang bertentangan dengan hukum.
Di sisi lain, Muslim memberikan penilaian positif terhadap program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang menjadi salah satu program strategis KKP dalam mendukung agenda pembangunan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, program tersebut memiliki orientasi yang jelas, yakni memperkuat kehidupan ekonomi masyarakat pesisir melalui pembangunan kawasan nelayan dan dukungan terhadap aktivitas produktif mereka.
Muslim menilai keberhasilan program pemerintah harus dilihat dari manfaat konkret yang diterima masyarakat, bukan hanya dari intensitas pemberitaan atau publikasi pejabat.
Ia berpendapat, KNMP perlu terus dikawal agar pembangunan fasilitas, pengelolaan, dan keberlanjutan ekonominya benar-benar memberikan dampak bagi nelayan.
“Program Kampung Nelayan Merah Putih harus dilihat dari manfaatnya bagi masyarakat. Kalau fasilitas dibangun, aktivitas ekonomi meningkat, dan nelayan mendapatkan dukungan yang lebih baik, itu merupakan hal positif yang harus diapresiasi,” katanya.
Muslim juga menyampaikan apresiasi terhadap Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Ia menilai Trenggono merupakan sosok menteri yang lebih mengutamakan pekerjaan dan hasil dibandingkan pencitraan melalui publikasi.
Menurutnya, keberhasilan seorang menteri tidak semestinya hanya diukur dari seberapa sering tampil di hadapan publik, tetapi dari kemampuan menjalankan program, membangun tata kelola kementerian, dan menghadirkan manfaat bagi masyarakat.
“Pak Sakti Wahyu Trenggono bukan tipe menteri yang hanya mengejar publikasi. Beliau bekerja relatif senyap, tetapi yang harus dilihat adalah hasil pekerjaannya dan manfaat program bagi masyarakat, khususnya nelayan,” ujar Muslim.
Meski memberikan apresiasi, Muslim menilai seluruh program KKP tetap harus terbuka terhadap pengawasan publik. Tidak boleh ada program pemerintah yang kebal kritik, termasuk KNMP. Transparansi anggaran, evaluasi pembangunan, dan pengawasan pelaksanaan program tetap diperlukan untuk memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Pada akhirnya, Muslim mengingatkan agar perjuangan atas nama nelayan tidak disalahgunakan untuk kepentingan kelompok tertentu.
Demonstrasi merupakan hak warga negara, tetapi tuntutan harus memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan. Sebaliknya, dugaan permintaan uang kepada kementerian juga tidak boleh dibiarkan tanpa klarifikasi.
“Jangan sampai nama nelayan dijadikan tameng untuk kepentingan tertentu. Nelayan membutuhkan pembelaan yang nyata, bukan demonstrasi yang justru menimbulkan dugaan transaksi di baliknya. Kalau memang ada dugaan pemerasan, harus dibuka dan diusut secara hukum,” pungkasnya.
