18 November 2026

Fraksi Partai Gerindra di DPR

MoneyTalk.id,Jakarta – Ketua Umum Pasukan Gibran Indonesia, Fritz Alor Boy, melontarkan kritik keras terhadap Presiden Prabowo Subianto terkait bergulirnya wacana pemakzulan Gibran Rakabuming Raka melalui DPR RI. Ia justru menuding Prabowo sebagai pihak yang secara politik ikut membuka jalan bagi upaya pemakzulan tersebut melalui Fraksi Partai Gerindra di DPR.

Fritz mempertanyakan sikap Prabowo sebagai Presiden sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra yang dinilai tidak mampu mengendalikan dan mengarahkan kader partainya di parlemen agar tidak terlibat dalam pengajuan hak menyatakan pendapat terkait pemakzulan Gibran.

Menurut Fritz, apabila Prabowo benar-benar menganggap Gibran sebagai bagian penting dari kepemimpinannya dan mengakui kontribusi Gibran dalam kemenangan Pilpres 2024, seharusnya Presiden mengambil langkah politik untuk melindungi posisi wakil presidennya.

“Yang menginginkan pemakzulan itu terjadi adalah Bapak Prabowo sendiri, Bapak Presiden sendiri. Kenapa? Karena beliau adalah Ketua Umum Partai Gerindra. Partai Gerindra juga ikut mengajukan hak menyatakan pendapat pemakzulan Gibran di DPR RI,” kata Fritz dalam pernyataan yang beredar di media sosial, Kamis (19/11/2026).

Ia menilai, sebagai ketua umum partai, Prabowo memiliki kewenangan politik untuk membina, mengarahkan, sekaligus mengontrol sikap politik para anggota Fraksi Gerindra di DPR.

Fritz bahkan menyarankan Prabowo memanggil pimpinan Fraksi Gerindra, termasuk Ketua Fraksi maupun pimpinan DPR dari Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, untuk membicarakan langkah politik yang dapat ditempuh guna memberikan ruang pembuktian kepada Gibran.

Menurut dia, Gerindra seharusnya dapat menginisiasi hak angket atau hak interpelasi, bukan justru membiarkan proses politik yang berpotensi berujung pada pemakzulan wakil presiden.

“Kalau Bapak Presiden benar-benar menjadikan Gibran sebagai anak dan menganggap kemenangan politiknya juga karena ada Gibran, seharusnya beliau mengarahkan fraksinya di DPR. Bisa memanggil ketua fraksi atau Pak Dasco untuk meminta agar DPR menggunakan hak angket atau hak interpelasi,” ujarnya.

Selain mempersoalkan sikap politik Prabowo, Fritz juga menyoroti persoalan ijazah pendidikan Gibran yang selama ini menjadi perdebatan publik.

Ia berpendapat, persoalan tersebut semestinya diselesaikan dengan memberikan kesempatan langsung kepada Gibran untuk menunjukkan dokumen pendidikan yang dimilikinya di hadapan lembaga negara.

Fritz menilai, selama ini Gibran belum memperoleh kesempatan yang memadai untuk memberikan penjelasan dan membuktikan dokumen pendidikannya secara langsung dalam proses yang menjadi sorotan publik.

“MK tidak pernah melibatkan Gibran. MA juga tidak pernah melibatkan Gibran. Sampai detik ini, tidak ada lembaga yang memberikan kesempatan kepada Gibran untuk membuktikan ijazahnya kepada publik,” ungkapnya.

Ia juga membedakan antara persoalan surat keterangan penyetaraan (suket) dengan keberadaan ijazah asli. Menurut Fritz, apabila dokumen suket dipersoalkan atau tidak ditemukan, hal itu tidak serta-merta membuktikan bahwa ijazah pendidikan Gibran juga tidak ada.

“Kalau suket itu sudah tidak ditemukan, belum tentu ijazah Mas Gibran dinyatakan tidak ditemukan. Kenapa? Karena Gibran tidak pernah dilibatkan. Apakah ada satu lembaga yang memanggil Mas Gibran untuk menyatakan bahwa ijazahnya ada atau tidak? Kan tidak pernah sama sekali,” katanya.

Karena itu, Fritz memandang DPR RI dapat menjadi ruang bagi Gibran untuk memberikan penjelasan secara terbuka melalui mekanisme kelembagaan yang sesuai dengan kewenangan konstitusional DPR.

Ia mengusulkan agar Gibran diberi kesempatan menunjukkan dokumen pendidikan mulai dari ijazah SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi di hadapan publik melalui forum DPR.

Fritz kemudian mempertanyakan mengapa Prabowo tidak mengambil inisiatif politik untuk mendorong pembuktian tersebut, tetapi justru membiarkan Fraksi Gerindra terlibat dalam dinamika pengajuan hak menyatakan pendapat yang berkaitan dengan pemakzulan Gibran.

Menurutnya, sikap tersebut memperlihatkan kontradiksi antara hubungan politik Prabowo dan Gibran saat Pilpres 2024 dengan perkembangan politik yang terjadi di DPR saat ini.

“Seharusnya Bapak Prabowo memanggil Mas Gibran melalui fraksinya yang ada di DPR untuk membuktikan kepada publik. Ini lho, ijazah saya SD, SMP, SMA, S1 di DPR RI. Tapi Bapak Prabowo tidak melakukan itu,” tegasnya.

Fritz menilai, Prabowo justru memberikan ruang kepada Fraksi Gerindra untuk terlibat dalam pengajuan hak menyatakan pendapat yang berpotensi mengarah pada pemakzulan Gibran.

Atas dasar itu, ia melontarkan tudingan bahwa Prabowo telah mengkhianati Gibran secara politik.

“Maka itu saya mengatakan bahwa di sinilah Bapak Prabowo berkhianat. Kesimpulan saya, siapa yang ingin memakzulkan Mas Gibran? Ya Bapak Presiden Prabowo itu sendiri, melalui apa? Melalui fraksinya di DPR RI,” pungkas Fritz.