22 November 2026

Fritz Alor Boy

MoneyTalk.id,Jakarta – Ketua Umum Pasukan Gibran Indonesia, Fritz Alor Boy, melontarkan kritik keras terhadap Presiden Prabowo Subianto terkait bergulirnya wacana pemakzulan Gibran Rakabuming Raka melalui DPR RI. Ia justru menuding Prabowo sebagai pihak yang secara politik ikut membuka jalan bagi upaya pemakzulan tersebut melalui Fraksi Partai Gerindra di DPR.

Fritz mempertanyakan sikap Prabowo sebagai Presiden sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra yang dinilai tidak mampu mengendalikan dan mengarahkan kader partainya di parlemen agar tidak terlibat dalam pengajuan hak menyatakan pendapat terkait pemakzulan Gibran.

Menurut Fritz, apabila Prabowo benar-benar menganggap Gibran sebagai bagian penting dari kepemimpinannya dan mengakui kontribusi Gibran dalam kemenangan Pilpres 2024, seharusnya Presiden mengambil langkah politik untuk melindungi posisi wakil presidennya.

“Yang menginginkan pemakzulan itu terjadi adalah Bapak Prabowo sendiri, Bapak Presiden sendiri. Kenapa? Karena beliau adalah Ketua Umum Partai Gerindra. Partai Gerindra juga ikut mengajukan hak menyatakan pendapat pemakzulan Gibran di DPR RI,” kata Fritz dalam pernyataan yang beredar di media sosial, Kamis (19/11/2026).

Ia menilai, sebagai ketua umum partai, Prabowo memiliki kewenangan politik untuk membina, mengarahkan, sekaligus mengontrol sikap politik para anggota Fraksi Gerindra di DPR.

Fritz bahkan menyarankan Prabowo memanggil pimpinan Fraksi Gerindra, termasuk Ketua Fraksi maupun pimpinan DPR dari Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, untuk membicarakan langkah politik yang dapat ditempuh guna memberikan ruang pembuktian kepada Gibran.

Menurut dia, Gerindra seharusnya dapat menginisiasi hak angket atau hak interpelasi, bukan justru membiarkan proses politik yang berpotensi berujung pada pemakzulan wakil presiden.

“Kalau Bapak Presiden benar-benar menjadikan Gibran sebagai anak dan menganggap kemenangan politiknya juga karena ada Gibran, seharusnya beliau mengarahkan fraksinya di DPR. Bisa memanggil ketua fraksi atau Pak Dasco untuk meminta agar DPR menggunakan hak angket atau hak interpelasi,” ujarnya.

Selain mempersoalkan sikap politik Prabowo, Fritz juga menyoroti persoalan ijazah pendidikan Gibran yang selama ini menjadi perdebatan publik.

Ia berpendapat, persoalan tersebut semestinya diselesaikan dengan memberikan kesempatan langsung kepada Gibran untuk menunjukkan dokumen pendidikan yang dimilikinya di hadapan lembaga negara.

Fritz menilai, selama ini Gibran belum memperoleh kesempatan yang memadai untuk memberikan penjelasan dan membuktikan dokumen pendidikannya secara langsung dalam proses yang menjadi sorotan publik.

“MK tidak pernah melibatkan Gibran. MA juga tidak pernah melibatkan Gibran. Sampai detik ini, tidak ada lembaga yang memberikan kesempatan kepada Gibran untuk membuktikan ijazahnya kepada publik,” ungkapnya.

Ia juga membedakan antara persoalan surat keterangan penyetaraan (suket) dengan keberadaan ijazah asli. Menurut Fritz, apabila dokumen suket dipersoalkan atau tidak ditemukan, hal itu tidak serta-merta membuktikan bahwa ijazah pendidikan Gibran juga tidak ada.

“Kalau suket itu sudah tidak ditemukan, belum tentu ijazah Mas Gibran dinyatakan tidak ditemukan. Kenapa? Karena Gibran tidak pernah dilibatkan. Apakah ada satu lembaga yang memanggil Mas Gibran untuk menyatakan bahwa ijazahnya ada atau tidak? Kan tidak pernah sama sekali,” katanya.

Karena itu, Fritz memandang DPR RI dapat menjadi ruang bagi Gibran untuk memberikan penjelasan secara terbuka melalui mekanisme kelembagaan yang sesuai dengan kewenangan konstitusional DPR.

Ia mengusulkan agar Gibran diberi kesempatan menunjukkan dokumen pendidikan mulai dari ijazah SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi di hadapan publik melalui forum DPR.

Fritz kemudian mempertanyakan mengapa Prabowo tidak mengambil inisiatif politik untuk mendorong pembuktian tersebut, tetapi justru membiarkan Fraksi Gerindra terlibat dalam dinamika pengajuan hak menyatakan pendapat yang berkaitan dengan pemakzulan Gibran.

Menurutnya, sikap tersebut memperlihatkan kontradiksi antara hubungan politik Prabowo dan Gibran saat Pilpres 2024 dengan perkembangan politik yang terjadi di DPR saat ini.

“Seharusnya Bapak Prabowo memanggil Mas Gibran melalui fraksinya yang ada di DPR untuk membuktikan kepada publik. Ini lho, ijazah saya SD, SMP, SMA, S1 di DPR RI. Tapi Bapak Prabowo tidak melakukan itu,” tegasnya.

Fritz menilai, Prabowo justru memberikan ruang kepada Fraksi Gerindra untuk terlibat dalam pengajuan hak menyatakan pendapat yang berpotensi mengarah pada pemakzulan Gibran.

Atas dasar itu, ia melontarkan tudingan bahwa Prabowo telah mengkhianati Gibran secara politik.

“Maka itu saya mengatakan bahwa di sinilah Bapak Prabowo berkhianat. Kesimpulan saya, siapa yang ingin memakzulkan Mas Gibran? Ya Bapak Presiden Prabowo itu sendiri, melalui apa? Melalui fraksinya di DPR RI,” pungkas Fritz.

MoneyTalk.id,Jakarta – Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI menyisakan ketegangan politik. Ketua Umum Pasukan Gibran Indonesia, Fritz Alor Boy, bahkan melontarkan seruan perlawanan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Seruan tersebut disampaikan Fritz di kantor Wakil Presiden, Jakarta, saat melepas Gibran setelah menyatakan mundur dari jabatan orang nomor dua di Indonesia.

Fritz mengaku kecewa terhadap sikap Prabowo yang dinilainya membiarkan Gibran terus menjadi sasaran serangan sejumlah anggota partai politik yang tergabung dalam koalisi pemerintahan.

“Saya sesalkan Prabowo diam saja. Kita lawan Prabowo,” ungkap Fritz, Kalis (12/11/2026).

Menurut Fritz, perlakuan terhadap Gibran mencerminkan ketidakadilan politik. Ia menilai Presiden seharusnya memberikan perlindungan politik kepada wakilnya, bukan membiarkan berbagai serangan terhadap Gibran berkembang tanpa pembelaan yang memadai.

Pernyataan Fritz tersebut memperlihatkan bahwa pengunduran diri Gibran tidak serta-merta mengakhiri persoalan politik di lingkaran pemerintahan Prabowo.

Sebagaimana diketahui, Gibran secara resmi menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Wakil Presiden kepada Ketua MPR RI Ahmad Muzani pada Kamis (12/11/2026).

Dalam surat tersebut, Gibran menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden masa jabatan 2024-2029 atas permintaan sendiri.

“Saya, Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2024-2029, menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia atas permintaan sendiri,” demikian isi surat yang dibacakan Ahmad Muzani.

Pengunduran diri itu berlangsung setelah polemik mengenai persyaratan pendidikan Gibran kembali menguat menyusul putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

CNN Indonesia (12/11/2026) melaporkan, sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat untuk menindaklanjuti persoalan yang menyangkut kelayakan Gibran sebagai Wakil Presiden.

Namun, setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri, rapat paripurna DPR yang semula dijadwalkan membahas usulan tersebut dibatalkan.

Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto menyatakan telah menerima surat pengunduran diri Gibran.

Dalam pernyataan di Istana Merdeka, Kamis (12/11/2026), Prabowo mengaku berat hati menerima keputusan tersebut. Ia menyatakan menghormati dan mendukung keputusan Gibran.

Prabowo bahkan menyebut Gibran telah menunjukkan sikap kesatria, penuh tanggung jawab, dan negarawan.

Presiden juga menyampaikan penghargaan atas pengabdian Gibran selama mendampinginya dalam pemerintahan.

Menurut Prabowo, Gibran telah mengunjungi 35 provinsi, 149 kabupaten/kota, serta melakukan pengecekan terhadap 303 titik proyek pemerintah selama dua tahun terakhir.

Pernyataan Prabowo itu disampaikan di hadapan Gibran dan sejumlah pejabat negara.

MoneyTalk.id,Jakarta – Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memicu reaksi keras dari kelompok pendukungnya. Ketua Umum Pasukan Gibran Indonesia, Fritz Alor Boy, bahkan mengancam akan mengerahkan massa untuk menduduki dan menutup Jakarta apabila upaya pemakzulan terhadap Gibran terus didorong.

Fritz menyebut para pendukung Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran selama ini memilih diam. Namun, dia mengingatkan agar pihak-pihak yang mendorong pemakzulan tidak menganggap sikap tersebut sebagai tanda bahwa para pendukung Gibran tidak akan melakukan perlawanan.

“Singa lagi tidur. 98 juta pengikut Pak Jokowi dan Gibran lagi tidur. Jangan bangunkan. Jangan sampai kita tutup Jakarta,” kata Fritz dalam pernyataannya, Selasa (3/11/2026).

Dia bahkan mengancam akan mengerahkan massa untuk turun ke Jakarta dan membuat ibu kota mengalami kemacetan total sebagai bentuk protes terhadap pihak-pihak yang mendorong pemakzulan Gibran.

“Kalau sampai kita turun demo, maka saya minta Jansen Sitindaon bertanggung jawab. Saya minta Denny Indrayana dan Eks HTI Khozinudin bertanggung jawab,” ujarnya.

Fritz secara khusus menantang Jansen Sitindaon untuk berdebat secara langsung mengenai persoalan hukum maupun kebijakan terkait posisi Gibran sebagai Wakil Presiden.

“Saya tantang kamu. Di mana kamu, undang saya. Kita debat secara langsung. Debat hukum atau debat kebijakan atau debat tentang Wapres Gibran,” katanya.

Dia juga memperingatkan agar tidak ada lagi ancaman pemakzulan terhadap Gibran dengan membawa-bawa nama DPR maupun MPR.

Menurut Fritz, Pasukan Gibran Indonesia bersama masyarakat yang selama ini mengawal pemerintahan Prabowo-Gibran tidak akan tinggal diam apabila wacana tersebut terus disuarakan.

“Jangan Anda ancam Wapres Gibran dimundurkan. Ancam dengan membawa nama DPR, ancam dengan membawa nama MPR. Kami ini masyarakat yang sementara ini mengawal Prabowo-Gibran. Jangan Anda tes kami,” tegasnya.

Bahkan, Fritz mengancam akan mengerahkan massa untuk mengepung kantor pihak yang kembali menyuarakan pemakzulan Gibran.

“Kalau sekali lagi Anda ancam, saya akan turunkan pasukan untuk kepung kantor Anda,” ujarnya.

Pernyataan Fritz tersebut memperlihatkan munculnya respons dari kelompok pendukung Gibran terhadap dinamika politik dan perdebatan mengenai kelanjutan jabatan Wakil Presiden.

Di sisi lain, wacana pemakzulan merupakan persoalan ketatanegaraan yang memiliki mekanisme tersendiri. Pasal 7A dan 7B UUD 1945 mengatur alasan serta tahapan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden, termasuk keterlibatan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR.

Dengan demikian, perdebatan mengenai posisi Gibran tidak hanya berlangsung di ruang politik, tetapi juga menyentuh persoalan konstitusi dan mekanisme hukum yang berlaku.

MoneyTalk.id, Jakarta – Relawan pendukung Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Fritz Alor Boy, melontarkan pernyataan keras terkait polemik penangguhan penahanan Roy Suryo dan dr. Tifauzia Tyassuma (dr. Tifa).

Melalui unggahan yang beredar di media sosial, Fritz menanggapi narasi yang menyebut Presiden Prabowo Subianto ikut berperan dalam keputusan penangguhan penahanan terhadap kedua tokoh tersebut. Menurutnya, apabila klaim tersebut benar, maka tindakan tersebut dapat dimaknai sebagai bentuk pengabaian terhadap Presiden Joko Widodo yang selama ini menjadi sasaran berbagai tudingan dan kritik dari pihak-pihak tertentu.

“Tifa sebut Presiden Prabowo andil atas penangguhan Tifa dan Roy Suryo. Kalau benar demikian, berarti Presiden Prabowo menghianati Pak Jokowi dong,” ujar Fritz dalam unggahan videonya yang ramai diperbincangkan di media sosial, Selasa (23/6/2026).

Fritz menilai Roy Suryo dan dr. Tifa selama ini dikenal sebagai pihak yang kerap melontarkan kritik tajam terhadap Jokowi. Karena itu, ia mempertanyakan apabila ada campur tangan kekuasaan untuk membantu proses hukum yang sedang dijalani keduanya.

Lebih jauh, Fritz bahkan mengaitkan isu tersebut dengan dinamika politik menuju Pemilihan Presiden 2029. Ia menegaskan kelompok relawan Jokowi akan mengambil sikap politik apabila merasa kepentingan dan kehormatan Jokowi tidak mendapatkan perlindungan yang semestinya.

“Kalau begitu, 2029 kami akan dukung Gibran maju Presiden melawan Prabowo,” tegas Fritz.

Pernyataan tersebut langsung memicu perdebatan di ruang publik. Sebagian kalangan menilai pernyataan Fritz merupakan bentuk kekecewaan sebagian pendukung Jokowi terhadap berbagai isu yang berkembang belakangan. Namun, tidak sedikit pula yang menilai pernyataan tersebut masih bersifat opini politik dan belum didukung fakta mengenai adanya keterlibatan Presiden Prabowo dalam proses penangguhan penahanan.

Hingga saat ini belum terdapat pernyataan resmi dari pihak Istana maupun aparat penegak hukum yang menyatakan adanya intervensi Presiden Prabowo dalam keputusan penangguhan penahanan Roy Suryo dan dr. Tifa.

MoneyTalk, Jakarta – Sebuah pernyataan mengejutkan datang dari seorang relawan Jokowi, Fritz Alor Boy. Dengan nada emosional dan retorika yang berapi-api, Fritz menantang Presiden Prabowo Subianto untuk bertarung langsung melawan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2029.

“Silakan ambil motor saya, bakar saja. Saya lengkap! Saya akan mendukung Mas Gibran untuk melawan Prabowo di 2029,” ujarnya dalam sebuah pernyataan terbuka yang segera viral di berbagai kanal media sosial.

Fritz menyebut bahwa kemenangan Prabowo di 2024 tidak lepas dari peran besar Jokowi. “Tanpa Jokowi, Prabowo tidak akan jadi Presiden,” katanya. Ia menuding sebagian oknum pendukung Prabowo bersikap berlebihan dalam mengklaim kemenangan dan melupakan faktor penting yang diberikan Jokowi melalui dukungan Gibran.

Menurutnya, bila memang yakin pada kekuatan masing-masing, maka jalan terbaik adalah menguji kekuatan politik secara terbuka. “Ok, silakan Pak Prabowo, berani tidak 2029 jalan sendiri, Mas Gibran jalan sendiri. Kita lihat siapa yang menang,” tegas Fritz.

Pernyataan tersebut sontak memancing diskusi panas di ruang publik. Bagi pendukung Gibran, ucapan itu adalah bentuk loyalitas sekaligus penegasan bahwa Gibran layak berdiri sebagai kandidat mandiri di 2029. Namun bagi sebagian pendukung Prabowo, pernyataan itu dianggap provokasi yang berlebihan.

Fenomena ini memperlihatkan dinamika baru pasca Pilpres 2024. Prabowo, kini Presiden, berdampingan dengan Gibran sebagai Wakil Presiden. Koalisi yang tampak solid di permukaan ternyata menyimpan friksi di akar rumput.

Relawan-relawan yang dulunya mengibarkan bendera Jokowi kini banyak yang mengalihkan kesetiaan pada Gibran. Mereka melihat Gibran sebagai pewaris politik Jokowi sekaligus simbol keberlanjutan kebijakan. Di sisi lain, pendukung garis keras Prabowo menganggap kemenangan 2024 adalah hasil konsistensi perjuangan panjang sang jenderal, bukan sekadar efek “endorsement” Jokowi.

Ketegangan ini kini muncul ke permukaan, diperkuat dengan bahasa emosional seperti yang diucapkan Fritz: “Bakar… bakar saya, ambil motor saya!”

Ucapan Fritz bisa dibaca dari dua sisi. Pertama, sebagai luapan emosional seorang relawan yang merasa bahwa peran Jokowi dalam mengantarkan Prabowo ke kursi RI-1 mulai direduksi. Kedua, bisa juga dibaca sebagai strategi politik untuk mempertebal positioning Gibran menjelang 2029.

Bahasa provokatif sering kali dipakai untuk menciptakan resonansi publik, terutama di era digital. “Silakan bakar motor saya” adalah ungkapan dramatis yang tak hanya memancing perhatian media, tetapi juga mempertegas kesetiaan pribadi pada figur politik.

Pernyataan ini, meski tampak personal, berpotensi menggoyang soliditas koalisi. Ada tiga konsekuensi politik yang bisa muncul:

-Polarisasi internal koalisi: kelompok relawan Jokowi vs militan Prabowo bisa saling menegasikan, mempersulit konsolidasi.

-Uji coba narasi head-to-head: gagasan “Prabowo vs Gibran satu lawan satu” dapat menjadi isu politik yang terus dipelihara hingga 2029.

-Legitimasi Jokowi sebagai kingmaker: pernyataan Fritz mempertebal narasi bahwa tanpa Jokowi, Prabowo tak akan sampai ke kursi Presiden.

Di media sosial, pernyataan Fritz dengan cepat menyebar. Potongan video saat ia menantang Prabowo sudah ditonton ribuan kali. Ada yang menganggap Fritz hanya mencari sensasi, namun tidak sedikit yang menilai ucapannya mewakili suara banyak relawan Jokowi yang kini lebih condong ke Gibran.

Beberapa warganet bahkan menyindir, “Kalau motor dibakar beneran, jangan-jangan nanti malah trending jadi #MotorRelawan.”

Pernyataan Fritz memang bukan pernyataan resmi dari Gibran maupun partai politik manapun. Namun, dalam politik Indonesia, suara relawan sering kali menjadi cerminan dinamika basis. Dengan retorika sengit ini, bola panas kini ada di tangan elite politik: apakah mereka akan menanggapi, meredam, atau justru memanfaatkan untuk memanaskan mesin politik sejak dini.

Apapun itu, satu hal jelas: Pilpres 2029 masih jauh, tapi bara persaingan sudah mulai dinyalakan sejak sekarang. Dan, sebagaimana ungkapan Fritz, metafora “bakar motor” bisa jadi gambaran betapa panasnya pertarungan politik di masa depan.