19 November 2026

Generasi Cinta Negeri (Gentari)

MoneyTalk.id, Jakarta – Ketua Umum Generasi Cinta Negeri (Gentari), Habib Umar Alhamid, mengkritik arah penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinilainya perlu lebih fokus dalam menuntaskan kasus-kasus korupsi lama yang hingga kini belum selesai.

Menurut Habib Umar, maraknya penanganan kasus baru melalui operasi tangkap tangan (OTT) memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat, terutama ketika sejumlah perkara lama, seperti kasus Harun Masiku dan masih banyak lagi kasus-kasus lain belum juga tuntas.

“Gerakan KPK seperti lagu Potong Bebek Angsa, serong ke kanan dan serong ke kiri. Kasus baru di kejar-kejar, tapi kasus lama di tinggalkan. Bukan main hebatnya KPK ini,” ujar Habib Umar Alhamid dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (21/10/2026).

Habib Umar menilai gerakan KPK belakangan ini seperti ada yang janggal. Banyak kasus korupsi yang terkait dengan pemerintahan sebelumnya tidak di tindaklanjuti. Seperti ada kepentingan politik di balik pola penindakan KPK ini.

Menurutnya, langkah penegakan hukum jangan sampai menimbulkan kesan mengganggu pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang tengah menjalankan agenda pemulihan dan pembangunan nasional d tengah panasnya situasi global.

Habib Umar juga mengingatkan KPK agar kembali pada khitah pemberantasan korupsi dan menjaga independensinya. Ia meminta lembaga antirasuah tidak terseret ke dalam arena politik serta menuntaskan perkara-perkara lama secara transparan dan akuntabel.

“Sebagai Ketum Gentari, saya mengingatkan KPK untuk kembali ke khitah dan jangan bermain api. Negara ini sedang panas, nanti terbakar. KPK jangan ikut bermain dalam arena politik negeri ini,” tegasnya.

Selain itu, Habib Umar mengajak masyarakat untuk mendukung program Presiden Prabowo yang dinilainya berpihak kepada rakyat dan melawan oligarki jahat. Ia juga mengingatkan masyarakat agar mewaspadai upaya adu domba dan pemutarbalikan fakta.

Habib Umar menutup pernyataan dengan mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bersatu. Ia meminta masyarakat Indonesia mencontoh rakyat negara Iran, dalam soal persatuan.

“Untuk itu, marilah kita semua mendoakan keselamatan bangsa dari segala malapetaka serta mendoakan Presiden Prabowo agar tetap sehat sehingga dapat mewujudkan cita-citanya bagi Indonesia,” ungkap Habib Umar.

MoneyTalk.id, Jakarta – Prediksi sejumlah kalangan yang menyebut pemerintahan Presiden Prabowo Subianto hanya akan bertahan selama dua tahun dinilai tidak terbukti. Ketua Umum Generasi Cinta Negeri (Gentari), Habib Umar Alhamid, menegaskan bahwa perjalanan pemerintahan Prabowo justru menunjukkan arah dan tujuan yang semakin jelas dalam membangun Indonesia.

“Spekulasi politik yang memperkirakan Prabowo hanya akan memimpin dalam waktu singkat. Bahkan, muncul isu bahwa jabatan presiden seolah hanya menjadi bagian dari kesepakatan atau kontrak politik selama dua tahun.Ternyata pembicaraan tersebut hanya mimpi. Kenyataannya beliau justru mulai menunjukan arah dan tujuan Indonesia kedepan.” Ujar Habib Umar Alhamid kepada Wartawan, Minggu (4/10/2026).

Menurutnya, realitas politik yang berkembang hingga saat ini menunjukkan gambaran berbeda. Prabowo dinilai mulai memperlihatkan komitmennya untuk menjalankan pemerintahan berdasarkan agenda pembangunan nasional, bukan semata -mata mengikuti kepentingan kelompok tertentu.

Ia menilai, dinamika kabinet dan berbagai keputusan politik yang diambil Prabowo memperlihatkan bahwa Presiden mulai membangun pola kepemimpinan yang lebih tegas. “Tidak ada jaminan bagi siapa pun untuk terus berada dalam lingkaran kekuasaan apabila tidak mampu menjalankan tugas sesuai aturan dan arah kebijakan pemerintah tinggal tunggu waktu untuk diganti,” jelasnya.

Habib Umar juga menyoroti keberadaan sejumlah tokoh yang berasal dari pemerintahan sebelumnya, termasuk figur yang diasosiasikan dengan kelompok Solo. Menurutnya, Prabowo memberikan ruang bagi berbagai kekuatan politik untuk bekerja bersama dalam kabinet, tetapi hal tersebut tidak berarti bahwa semua pihak dapat menikmati kenyamanan jabatan tanpa mempertanggungjawabkan kinerjanya.

Lebih jauh, Habib Umar menyampaikan bahwa selama hampir dua tahun kepemimpinannya, Prabowo telah menggulirkan berbagai program kerakyatan dan pembangunan yang diarahkan untuk mempersiapkan masa depan Indonesia.

Sejumlah program tersebut, menurutnya, telah mendapatkan apresiasi dari berbagai tokoh dan kalangan masyarakat. Apresiasi itu menjadi salah satu indikator bahwa kebijakan pemerintah mulai memperoleh perhatian dan dukungan publik.

Ia berpandangan, berbagai capaian yang terlihat saat ini perlu dibaca sebagai bagian dari proses panjang pembangunan nasional. Sebab, program-program besar yang dicanangkan Prabowo belum seluruhnya terlaksana.

“Saya menilai apa yang dilakukan Presiden dan mendapatkan apresiasi dari banyak kalangan ini merupakan perkembangan yang patut dicermati. Padahal, hasil dari program-program tersebut baru sekitar 10 hingga 20 persen dari keseluruhan yang telah dicanangkan Prabowo,” ungkapnya.

Habib Umar menambahkan, apabila program-program tersebut dapat dilanjutkan secara konsisten hingga mencapai target 100 persen, Maka Indonesia akan menjadi Negara Asia yang diperhitungkan oleh dunia dalam pencapaian maximal semoga hal tersebut akan terwujud sebagaimana negara negara maju lainnya.

Karena itu, ia mengajak masyarakat agar tidak terburu-buru menarik kesimpulan terhadap kinerja pemerintahan. Menurutnya, pembangunan bangsa membutuhkan kesabaran, dukungan, pengawasan, serta doa dari seluruh rakyat Indonesia.

Habib Umar menegaskan bahwa harapan terhadap masa depan Indonesia tidak seharusnya berhenti pada perdebatan mengenai berapa lama sebuah pemerintahan akan bertahan. Hal yang lebih penting adalah bagaimana kepemimpinan nasional mampu menerjemahkan visi pembangunan menjadi hasil nyata yang dirasakan

Bagi Habib Umar, perjalanan pemerintahan Prabowo saat ini merupakan proses menuju cita-cita besar Indonesia. Optimisme tersebut, menurutnya, harus dibangun di atas kerja nyata, konsistensi kebijakan, dan komitmen bersama untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Ia pun menegaskan bahwa optimisme terhadap masa depan Indonesia bukanlah sekadar angan-angan atau berhayal , melainkan harapan yang harus diwujudkan melalui keSetiaan dan kerja keras bersama.

“Ini bukan mimpi. Ini adalah sebuah kenyataan untuk Indonesia ke depan menuju era keemasan,” pungkas Habib Umar.

MoneyTalk.id, Jakarta – Ketua Umum Generasi Cinta Negeri (Gentari), Habib Umar Alhamid, memberikan peringatan keras terkait beredarnya wacana dan kabar mengenai pelibatan aparat TNI/Polri dalam pengawalan serta pendampingan penarikan pajak. Menurutnya, langkah semacam itu sangat berbahaya bagi stabilitas sosial dan ekonomi nasional yang tengah menghadapi tantangan berat.

Habib Umar menilai, menerjunkan aparat keamanan dalam urusan administrasi perpajakan berpotensi besar disalahartikan oleh publik. Di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sedang tertekan, kehadiran aparat bersenjata justru dapat dipersepsikan sebagai bentuk intimidasi negara terhadap rakyatnya sendiri.

“Adanya kabar kalau penarikan pajak akan dikawal atau didampingi oleh TNI/Polri sangatlah berbahaya dalam keadaan ekonomi bangsa saat ini. Pasalnya, hal itu bisa dianggap sebagai upaya intimidasi bagi rakyat oleh penguasa atau negara,” ujar Habib Umar Alhamid kepada wartawan, Minggu (26/7/2026).

Merespons isu tersebut, Habib Umar meminta secara tegas kepada Presiden RI dan Panglima TNI agar lebih bijak dalam mendistribusikan kewenangan dan tugas pokok fungsi (tupoksi) militer. Ia mengingatkan agar institusi militer tidak diberi beban pekerjaan di luar batas kewajaran.

“Saya meminta kepada Presiden dan Panglima TNI untuk jangan coba-coba atau memberikan job kepada TNI yang tidak wajar. Hal itu sama saja dengan menghunuskan senjata terhadap rakyat sendiri,” tegasnya.

Ia juga menyentil berbagai lembaga maupun kementerian agar berhenti memanfaatkan nama dan kekuatan TNI demi kepentingan sektoral atau operasional lembaga tertentu.

“Dan saya ingatkan kepada setiap lembaga atau departemen, jangan lagi ada yang menggunakan TNI untuk kepentingan internalnya,” jelasnya.

Tak hanya menyoroti masalah pengawalan pajak, Gentari juga menyoroti wacana penempatan prajurit aktif dalam jabatan-jabatan sipil. Habib Umar mengimbau agar aparatur negara dari unsur TNI dan Polri tidak menduduki jabatan struktural di ranah sipil selama belum memasuki masa pensiun secara resmi.

Menurut pandangannya, tumpang tindih peran antara militer dan sipil berisiko memicu resistensi publik yang berujung pada permusuhan dan kebencian sosial.

“Gentari menghimbau agar aparatur negara TNI/Polri tidak menjabat jabatan sipil kecuali sudah pensiun. Karena hal tersebut bisa menimbulkan kebencian dan keretakan hubungan antara aparatur dan masyarakat,” ungkapnya.

Habib Umar mengigatkan seluruh pemangku kebijakan untuk tidak mengabaikan sensitivitas publik.

“Ingat, rakyat mempunyai nurani dan mempunyai emosi yang juga ada batasnya. Saya katakan, jangan lagi ada niatan untuk membenturkan TNI dengan rakyat,” tuturnya mewanti-wanti.

Di akhir pernyataannya, Habib Umar menegaskan bahwa ruang gerak TNI dalam kehidupan bermasyarakat idealnya diarahkan pada kegiatan kemanusiaan dan pembangunan non-militer yang menyentuh kebutuhan dasar warga.

Penggunaan kekuatan TNI di luar fungsi pertahanan utama hanya boleh dan pantas dilakukan dalam situasi tanggap bencana serta program bakti masyarakat, seperti penanganan bencana alam atau percepatan pembangunan infrastruktur desa.

“TNI hanya boleh digunakan dan merespon cepat jika diperlukan dalam tanggap bencana. Misalnya membangun jalan dan jembatan di desa-desa, membantu korban bencana alam, dan aksi kemanusiaan lainnya,” jelasnya.

Pendekatan kemanusiaan inilah yang selama ini membentuk ikatan emosional kuat antara prajurit dan masyarakat.

“Hal-hal seperti itulah yang boleh dan sangat bagus dilakukan TNI, karena selama ini dikenal TNI-Lah yang paling dekat dengan rakyat. Cikal bakal TNI adalah rakyat—jadi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, itulah yang pas,” pungkas Habib Umar.

MoneyTalk, Jakarta – Ketua Umum Generasi Cinta Negeri (Gentari), Habib Umar Alhamid, menggelar doa dan zikir bersama pada Jumat terakhir bulan April 2026 sebagai bentuk ikhtiar spiritual menghadapi perubahan besar yang sedang melanda dunia, mulai dari perubahan iklim hingga perubahan tatanan geopolitik global yang dinilai berdampak langsung terhadap Indonesia. Zikir dan doa dihadiri Jamaah yang ada di Jabodetabek dan santri Pondok Pesantren As-Shidqu Kuningan Jawa Barat pimpinan Habib Quraisy Baharun.

Dalam keterangannya, Habib Umar menegaskan bahwa situasi dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Ketidak pastian global, konflik antarnegara, krisis ekonomi, hingga perubahan iklim ekstrem menjadi tanda bahwa umat dan bangsa harus meningkatkan kewaspadaan, terutama agar Indonesia tidak ikut terseret dalam pusaran kekacauan global.

“Jumat akhir bulan April 2026 ini kami adakan doa dan zikir bersama. Dunia sedang mengalami perubahan iklim dan perubahan tatanan dunia. Situasi dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja, dan dampaknya pasti sampai ke Indonesia,” ujar Habib Umar Alhamid kepada wartawan, Minggu (26/4/2026).

Menurutnya, dalam kondisi seperti ini, kekuatan spiritual bangsa menjadi sangat penting. Ulama, santri, dan seluruh elemen masyarakat harus mengambil peran dalam menjaga ketenangan nasional melalui pendekatan moral, keagamaan, dan persatuan sosial.

Ia menilai bahwa doa dan zikir bukan sekadar ritual keagamaan, tetapi juga bentuk ikhtiar kolektif untuk menjaga stabilitas bangsa dari ancaman perpecahan yang bisa muncul akibat provokasi politik maupun kepentingan asing yang ingin melihat Indonesia tidak stabil.

“Ulama dan santri harus hadir melakukan doa dan zikir. Ini bukan hanya soal ibadah, tapi menjaga negeri. Ketika dunia gaduh, Indonesia harus tetap tenang,” tegasnya.

Habib Umar juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang sengaja dimainkan untuk menciptakan kegaduhan nasional. Menurutnya, ada pihak-pihak yang menggunakan tipu daya jahat untuk memecah belah rakyat dan melemahkan fondasi persatuan bangsa.

“Doa dan zikir ini agar rakyat tetap bersatu, bangsa dan negara tetap kuat. Walaupun pemimpinnya kadang serong ke kanan dan ke kiri, rakyat harus tetap jalan terus, lurus, dan bersatu,” ujarnya.

Pernyataan itu menjadi refleksi bahwa dalam kondisi politik apa pun, rakyat tidak boleh kehilangan komitmen terhadap keutuhan negara. Habib Umar mengajak masyarakat untuk tidak hanya bergantung pada elite politik, tetapi menjadikan persatuan sebagai fondasi utama kehidupan berbangsa.

Doa dan zikir bersama yang digelar Gentari dinilai menjadi pengingat bahwa stabilitas nasional tidak hanya dibangun melalui kebijakan negara, tetapi juga melalui ketenangan batin masyarakat dan kekuatan moral para tokoh agama.

Bagi Habib Umar, menjaga Indonesia bukan hanya tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab seluruh rakyat. Ketika rakyat tetap tenang, tidak mudah diadu domba, dan terus menjaga persaudaraan, maka Indonesia akan tetap berdiri kokoh menghadapi berbagai tantangan zaman.

“Negeri ini harus dijaga bersama. Persatuan adalah benteng utama kita. Kalau rakyat bersatu, Indonesia akan tetap kuat,” katanya.

MoneyTalk, Jakarta – Pernyataan Ketua Umum Generasi Cinta Negeri (Gentari), Habib Umar Alhamid, memantik perdebatan publik setelah ia mengibaratkan keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seperti tayamum dalam ajaran Islam—yang gugur atau batal tayamum ketika sudah ada air bersih.

Dalam pandangannya, keberadaan KPK saat ini dinilai tidak lagi relevan, seiring dengan meningkatnya kinerja aparat penegak hukum lain seperti kejaksaan dan kepolisian dalam menangani kasus korupsi.

“Seperti tayamum yang gugur ketika ada air bersih. Maka KPK juga menjadi tidak diperlukan ketika kejaksaan dan kepolisian sudah mampu menjalankan fungsinya secara optimal. Kini keberadaan KPK wajib dipertanyakan,” ujar Habib Umar Alhamid dalam keterangannya, Senin (20/4/2026).

Dalam hukum Islam, tayamum merupakan alternatif bersuci ketika tidak tersedia Air bersih. Namun, ketika air bersih sudah ada, maka tayamum otomatis batal dan kembali ke wudhu sebagai cara utama.

Analogi ini kemudian ditarik Habib Umar ke dalam konteks kelembagaan negara. Ia menilai KPK dibentuk pada masa ketika aparat penegak hukum dianggap belum efektif dalam memberantas korupsi. Namun kini, menurutnya, kondisi tersebut telah berubah.

“Kalau kejaksaan sudah bisa mengembalikan kerugian negara hingga ratusan triliun rupiah dan menangkap para pelaku korupsi, maka fungsi KPK sebagai ‘pelengkap’ menjadi dipertanyakan,” katanya.

Habib Umar juga menyoroti perubahan kelembagaan KPK sejak revisi undang-undang di era Presiden Joko Widodo. Ia menyebut bahwa independensi KPK telah berkurang setelah posisinya berada dalam rumpun eksekutif (dibawah presiden-red).

Menurutnya, perubahan tersebut membuat KPK tidak lagi memiliki kekuatan moral dan politik seperti sebelumnya.

“Dulu KPK adalah lembaga independen yang menjadi harapan rakyat. Sekarang, setelah perubahan undang-undang, posisinya berada di bawah presiden. Ini tentu mengubah karakter dan daya tekan KPK,” ujarnya.

Selain soal independensi, Habib Umar juga mengkritik besarnya anggaran yang digelontorkan untuk KPK. Ia menyebut angka sekitar Rp2 triliun lebih sebagai beban negara yang perlu dievaluasi, terutama jika efektivitas lembaga tersebut dianggap menurun.

Dalam pandangannya, jika kejaksaan dan kepolisian sudah mampu bekerja secara optimal, maka keberadaan KPK justru berpotensi menjadi duplikasi fungsi.

“Kalau orang-orang di KPK juga berasal dari kepolisian dan kejaksaan, lalu untuk apa ada KPK jika dua institusi itu sudah bisa bekerja dengan baik dan maksimal?” katanya.

Pandangan yang disampaikan Habib Umar bukan hal baru dalam diskursus pemberantasan korupsi di Indonesia. Sejak berdirinya KPK pada 2002, perdebatan mengenai peran dan urgensinya terus berlangsung.

Di satu sisi, KPK dipandang sebagai lembaga superbody yang efektif membongkar kasus-kasus besar yang sulit disentuh aparat lain. Namun di sisi lain, muncul argumen bahwa penguatan institusi kepolisian dan kejaksaan seharusnya menjadi fokus utama, bukan mempertahankan lembaga tambahan.

MoneyTalk, Jakarta – Ketua Umum Generasi Cinta Negeri (Gentari), Habib Umar Alhamid, menegaskan bahwa masa depan Indonesia sangat ditentukan oleh kualitas kepemimpinan nasional. Dalam pernyataannya, ia menyoroti pentingnya figur pemimpin yang tegas serta wakilnya yang cerdas untuk menghadapi kompleksitas tantangan bangsa ke depan.

Menurut Habib Umar, Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim dan tingkat kemajemukan yang tinggi membutuhkan pemimpin dengan kapasitas besar—baik dari sisi karakter maupun intelektualitas. Ia menilai, kepemimpinan nasional tidak bisa lagi hanya bertumpu pada popularitas atau kekuatan finansial semata.

“Indonesia ini negara besar, penduduknya padat, dan sangat beragam. Jika ingin maju dan jaya kedepannya diperlukan pemimpin (presiden-red) yang tegas dalam mengambil keputusan dan wakilnya yang cerdas dalam merumuskan kebijakan. Itu syarat mutlak untuk membawa negara ini menjadi bermartabat,” ujarnya, kepada wartawan, Sabtu (11/4/2026).

Habib Umar juga mengajak publik untuk melakukan refleksi terhadap kondisi kepemimpinan saat ini. Ia mempertanyakan apakah pemimpin nasional sudah cukup tegas dalam mengambil sikap strategis, dan apakah wakil pemimpin telah menunjukkan kecerdasan dalam mengelola berbagai persoalan bangsa.

“Keadaan sekarang ini seperti mengocok ulang kesadaran kita. Apakah pemimpin kita sudah tegas? Apakah wakilnya sudah cerdas? Ini harus menjadi bahan evaluasi bersama, untuk mewujudkan tujuan bangsa ini kedepan,” tegasnya.

Ia menilai bahwa tantangan yang dihadapi Indonesia ke depan tidak hanya bersifat domestik, tetapi juga global. Persaingan geopolitik, ketahanan ekonomi, hingga transformasi digital membutuhkan kepemimpinan yang visioner dan berbasis kapasitas.

Lebih jauh, Habib Umar mengusulkan adanya regulasi yang mengatur standar minimal pendidikan bagi calon pemimpin nasional. Ia menyebut, pada Pemilu 2029 mendatang, perlu dipertimbangkan adanya undang-undang yang mensyaratkan calon presiden dan wakil presiden memiliki latar belakang pendidikan minimal sarjana (S1).

“Ke depan, minimal S1. Bahkan kalau bisa lebih tinggi. Kita lihat di negara lain seperti Iran, anggota parlemen saja minimal S2. Ini menunjukkan pentingnya kualitas intelektual dalam mengelola negara ke depan,” katanya.

Menurutnya, standar pendidikan bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi indikator awal dalam menjamin kapasitas berpikir strategis seorang pemimpin.

Dalam kesempatan itu, Habib Umar juga menyoroti persoalan klasik dalam demokrasi Indonesia, yakni tingginya biaya politik yang membuka ruang besar bagi praktik oligarki. Ia menilai banyak tokoh potensial gagal maju dalam kontestasi politik karena keterbatasan finansial.

“Sebenarnya Indonesia tidak kekurangan calon pemimpin yang tegas dan wakil yang cerdas. Masalahnya ada pada sistem pendanaan yang mahal. Yang bermain akhirnya oligarki,” ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa negara harus hadir untuk mengatasi persoalan tersebut dengan membangun sistem pembiayaan politik yang lebih adil dan transparan. Salah satu gagasan yang ia dorong adalah keterlibatan negara dalam pembiayaan pemilu secara lebih signifikan, guna menekan dominasi pemodal besar.

“Kalau negara tidak hadir, maka demokrasi kita akan terus dikuasai oleh kekuatan uang (oligarki). Ini berbahaya bagi masa depan bangsa,” tambahnya.

Di tengah dinamika politik yang kerap memecah belah, Habib Umar mengingatkan pentingnya menjaga persatuan sebagai fondasi utama bangsa. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat baik tokoh agama maupun tokoh nasional untuk tidak terjebak dalam polarisasi, melainkan memperkuat semangat kebangsaan.

“Bangsa ini harus terus menggaungkan persatuan. Perbedaan itu keniscayaan, tapi jangan sampai merusak keutuhan negara,” tegasnya.

Ia berharap, ke depan Indonesia mampu melahirkan kepemimpinan yang tidak hanya kuat secara karakter dan intelektual, tetapi juga mampu merangkul seluruh elemen masyarakat dalam satu visi kebangsaan.

“Saatnya semua tokoh bangsa bersatu. Baik tokoh agama maupun tokoh nasional dalam bingkai persatuan untuk Indonesia,” katanya.

MoneyTalk, Jakarta – Komitmen Presiden Prabowo Subianto terhadap anti-kebohongan kembali disorot berbagai kalangan. Ketua Umum Generasi Cinta Negeri (Gentari), Habib Umar Alhamid, menegaskan bahwa sejak lama Prabowo telah menyampaikan pentingnya kejujuran sebagai fondasi kepemimpinan dan tata kelola negara.

Menurut Habib Umar, Prabowo secara konsisten mengingatkan jajarannya untuk tidak berbohong dalam menjalankan amanah kekuasaan. Sikap tersebut, kata dia, bukan sekadar retorika politik, melainkan prinsip moral yang harus diwujudkan dalam praktik pemerintahan sehari-hari.

“Dari dulu Prabowo sudah mengatakan antikebohongan. Ia tidak ingin kebohongan terulang lagi dan mengajarkan kepada seluruh jajarannya untuk tidak berbohong. Karena kebohongan tersebut bisa merusak segalanya,” ujar Habib Umar Alhamid dalam keterangannya, Rabu (11/2/2026).

Menurutnya, kita pernah punya pengalaman selama hampir 10 (sepuluh) tahun bangsa ini dikelola dengan begitu banyak kebohongan. Hasilnya apa yang terjadi dengan keadaan bangsa ini.” Bangsa ini Hampir di ambang kerusakan di semua lini,” tutur Habib Umar.

Ia menambahkan, setiap bentuk kebohongan—terutama yang berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan—harus berujung pada proses hukum. Penegakan hukum yang tegas dinilai menjadi syarat utama untuk memutus rantai manipulasi dan ketidakjujuran yang selama ini merusak kepercayaan publik.

“Kebohongan dalam kekuasaan bukan hanya pelanggaran etika, tetapi juga merusak seluruh tatanan kehidupan berbangsa. Karena itu, pejabat yang berbohong harus diproses secara hukum,” tegasnya.

Habib Umar menilai kemunduran sebuah bangsa kerap berawal dari budaya kebohongan yang dibiarkan tumbuh tanpa koreksi. Ketika manipulasi dianggap biasa, maka sistem hukum, ekonomi, hingga pelayanan publik ikut tergerus.

Ia mencontohkan sejumlah negara yang menerapkan sanksi keras terhadap praktik manipulasi dan ketidakjujuran dalam pemerintahan. Dalam pandangannya, ketegasan terhadap delik kebohongan menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas dan kemajuan negara.

“Di beberapa negara, kebohongan dan manipulasi diperlakukan sebagai pelanggaran serius. Ketegasan seperti itu membuat sistem berjalan lebih tertib dan masyarakat memiliki kepastian,” ujarnya.

Lebih jauh, Gentari mengajak seluruh elemen masyarakat—terutama generasi muda—untuk menjadikan kejujuran sebagai gerakan moral bersama. Habib Umar menegaskan bahwa kemajuan Indonesia tidak hanya bergantung pada pembangunan fisik dan ekonomi, tetapi juga pada integritas warganya.

“Kehancuran negara ini terjadi ketika kebohongan merajalela. Karena itu, jika ingin maju, anak bangsa harus berani mengatakan yang benar dan menghentikan budaya bohong,” katanya.

Ia berharap semangat anti-kebohongan yang disampaikan Prabowo dapat menjadi momentum memperkuat reformasi moral di berbagai sektor, mulai dari birokrasi, politik, hingga kehidupan sosial masyarakat.

Habib Umar menilai narasi anti-kebohongan dan penegakan hukum memiliki peran penting dalam memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Dalam beberapa tahun terakhir, isu transparansi, akuntabilitas, dan integritas menjadi sorotan utama masyarakat.

“Kenapa saya mendukung gerakan anti-kebohongan ini, karena Tuhan sang pencipta langit dan bumi sangat membenci dan melaknat kebohongan tersebut,” katanya.

MoneyTalk, Jakarta – Ketua Umum Generasi Cinta Negeri (Gentari), Habib Umar Alhamid, menilai konsep two-state solution atau solusi dua negara bagi Palestina dan Israel tengah dikhianati menyusul keputusan Presiden Prabowo Subianto membawa Indonesia bergabung dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

“Keputusan tersebut memicu polemik luas di dalam negeri dan bahkan disebut sebagai “blunder diplomatik” oleh sejumlah pengamat, organisasi masyarakat, hingga lembaga bantuan hukum,” ungkap Habib Umar kepada wartawan, Sabtu (7/2/2026).

Kritik utama mengarah pada dugaan inkonsistensi dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Sejumlah pihak menilai Dewan Perdamaian Gaza lebih condong pada kepentingan Amerika Serikat dan Israel dibandingkan perjuangan kemerdekaan penuh Palestina.

“Muncul persoalan keabsahan prosedural terkait komitmen dana sekitar Rp16 triliun yang disebut belum memperoleh persetujuan DPR. Kondisi tersebut dinilai sebagian kalangan berpotensi melanggar ketentuan hukum dan tata kelola keuangan negara,” jelas Habib Umar.

Apalagi, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga menyampaikan sikap skeptis terhadap keberadaan dewan tersebut karena dibentuk di tengah agresi Israel di Gaza yang belum disertai pengakuan terhadap kedaulatan Palestina.

Di sisi lain, Presiden Prabowo dan pemerintah membela keputusan tersebut sebagai langkah pragmatis demi kepentingan kemanusiaan dan diplomasi global.

Menurut pemerintah, keterlibatan Indonesia membuka peluang bersejarah untuk mengawal langsung distribusi bantuan kemanusiaan bagi warga Gaza serta memperkuat pengaruh Indonesia dalam proses perdamaian internasional.

Kehadiran Indonesia di forum tersebut juga dipandang sebagai pengakuan dunia terhadap peran strategis Indonesia dalam mendorong stabilitas dan resolusi konflik global.

Menanggapi kritik yang berkembang, Presiden Prabowo telah mengundang sejumlah organisasi Islam seperti PBNU, Muhammadiyah, dan MUI ke Istana untuk memberikan penjelasan langsung.

Presiden menegaskan Indonesia siap menarik diri atau mengambil posisi abstain apabila kebijakan Dewan Perdamaian Gaza terbukti tidak sejalan dengan perjuangan kemerdekaan Palestina atau bertentangan dengan konstitusi.

Keterlibatan Indonesia disebut bersifat situasional dan akan terus dievaluasi secara berkala berdasarkan dampaknya terhadap kondisi kemanusiaan dan stabilitas di Gaza.

“Secara keseluruhan, langkah pemerintah dinilai sebagai perjudian diplomatik berisiko tinggi. Kepercayaan publik terhadap kebijakan luar negeri Indonesia akan sangat bergantung pada apakah keterlibatan tersebut mampu menghadirkan dampak nyata bagi penghentian konflik dan terwujudnya kemerdekaan Palestina,” tuturnya.

Habib Umar Alhamid menegaskan, perjuangan terhadap kemerdekaan Palestina tidak boleh dikompromikan oleh kepentingan geopolitik apa pun, dan Indonesia harus tetap berdiri di garis konstitusi serta amanat sejarahnya.

MoneyTalk, Jakarta – Ketua Umum Generasi Cinta Negeri (Gentari), Habib Umar Alhamid, mengingatkan seluruh elemen bangsa agar tidak terlalu jauh berbicara soal kontestasi politik 2029. Menurutnya, tantangan paling krusial justru berada di depan mata, yakni tahun 2026, yang ia sebut sebagai fase penentuan keselamatan bangsa Indonesia.

Habib Umar menilai, kondisi ekonomi, sosial, dan penegakan hukum saat ini menunjukkan tanda-tanda yang patut diwaspadai. Ia menegaskan, tidak ada satu pun pihak yang benar-benar dapat memastikan apa yang akan terjadi pada 2026 jika persoalan mendasar rakyat tidak segera diselesaikan oleh pemerintah.

“Kita semua tidak tahu apa dan bagaimana tahun 2026 akan terjadi dan melanda rakyat bangsa Indonesia ini, jika keadaan ekonomi dan hukum masih seperti sekarang,” ujar Habib Umar dalam keterangannya, Kamis (8/1/2026).

Menurutnya, realitas yang dihadapi masyarakat saat ini masih jauh dari kata aman. Ia menyoroti kemiskinan yang belum teratasi, ekonomi yang semakin sulit, serta angka pengangguran yang terus meningkat. Kondisi tersebut, kata dia, bukan hanya berdampak pada kesejahteraan rakyat, tetapi juga berpotensi memicu gejolak sosial yang lebih besar.

Ia menilai, ketika kebutuhan dasar rakyat tidak terpenuhi dan lapangan kerja semakin sempit, maka kesabaran publik bisa mencapai batasnya.

“Kalau rakyat masih miskin, ekonomi sulit, pengangguran terus meningkat, dan hukum masih pandang bulu, jangan heran kalau rakyat akan marah. Dan kemarahannya akan sangat destruktif,” tegasnya

Selain persoalan ekonomi, Habib Umar juga menyoroti penegakan hukum yang dinilai belum menghadirkan rasa keadilan. Ia mengkritik praktik hukum yang dianggap tajam ke bawah namun tumpul ke atas, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap negara semakin tergerus.

Menurutnya, keadilan bukan sekadar slogan, tetapi harus benar-benar dirasakan oleh rakyat kecil. Jika hukum masih “dipermainkan” dan tidak berdiri di atas prinsip keadilan yang setara, maka stabilitas nasional akan terus berada dalam ancaman.

“Bagaimana dengan hukum? Apakah rasa keadilan bagi rakyat sudah terpenuhi? Kalau ini tidak dibenahi, bangsa ini bisa terus bergejolak. Lalu apakah kita benar-benar akan sampai pada 2029?” katanya mempertanyakan.

Habib Umar menekankan bahwa 2026 adalah tahun ujian, bukan hanya bagi pemerintah, tetapi bagi seluruh bangsa Indonesia. Ia menyebut, jika pemerintah mampu membawa rakyat keluar dari kemiskinan, menurunkan angka pengangguran, serta menghadirkan keadilan hukum yang nyata, maka Indonesia bisa melewati masa kritis tersebut dan melangkah ke 2027 dengan lebih optimistis.

Namun sebaliknya, jika persoalan-persoalan itu dibiarkan berlarut-larut, maka 2026 berpotensi menjadi tahun penuh tekanan dan ketidakpastian.

“Kalau kita bisa lepas dari 2026 dengan rakyat keluar dari masa sulit, baru kita bisa bicara soal tahun-tahun berikutnya. Jadi bicara 2029 itu masih terlalu jauh,” ujarnya.

Dalam pernyataannya, Habib Umar juga menyampaikan peringatan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia meminta agar Presiden tidak terlalu cepat memuji kinerja para menterinya, mengingat banyak di antara mereka yang menurutnya belum teruji dan hasil kerjanya belum dirasakan langsung oleh masyarakat.

Habib Umar mempertanyakan apakah kerusakan yang terjadi pada periode pemerintahan sebelumnya benar-benar bisa diperbaiki, atau justru akan melahirkan persoalan baru.

“Jangan banyak memuji para menteri. Banyak yang belum teruji, realisasinya masih belum banyak dirasakan masyarakat,” tuturnya.

Ia bahkan mengingatkan bahwa menggandeng figur-figur yang dinilai memiliki rekam jejak buruk dalam tata kelola negara hanya akan memperbesar risiko kegagalan pemerintahan.

“Menggandeng perusak negara, hasilnya bukan perbaikan, tapi tambah rusak,” ujarnya dengan nada keras.

Meski menyampaikan kritik tajam, Habib Umar menegaskan bahwa pernyataannya bukan didasari pesimisme, melainkan kepedulian terhadap masa depan bangsa. Ia mengajak semua pihak untuk berpikir sehat dan jujur dalam menghadapi realitas yang ada.

Menutup pernyataannya, Habib Umar menyampaikan agar Bapak Presiden mewaspadai orang-orang dalam lingkarannya. Karena bangkit serta runtuhnya seorang pemimpin bukan dari orang luar tapi lebih banyak dari dalam lingkarannya. Saat ini rakyat menaruh harapan agar Indonesia mampu melewati 2026 tanpa bencana sosial, ekonomi, maupun politik.

“Wallahu a’lam. Semoga kita semua selamat, bisa lepas dari 2026, dan masuk ke 2027 dengan keadaan yang lebih baik. Aamiin,” katanya.

MoneyTalk, Jakarta – Ketua Umum Generasi Cinta Negeri (Gentari), Habib Umar Alhamid, melontarkan pertanyaan tajam yang menggugah kesadaran publik: masih adakah orang-orang idealis di republik ini, atau ke mana mereka menghilang? Pertanyaan tersebut bukan sekadar kegelisahan personal, melainkan refleksi atas kondisi bangsa yang dinilainya kian rapuh akibat dominasi sikap oportunistik dalam kekuasaan.

Menurut Habib Umar, bangsa Indonesia saat ini justru berada pada fase paling membutuhkan kehadiran sosok-sosok idealis figur yang berani menjaga nilai, moral, dan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Namun realitas yang terlihat, kata dia, justru sebaliknya.

“Saya katakan, ketika terlalu banyak orang oportunis duduk dan berada dalam lingkaran kekuasaan, maka bangsa dan negara ini berada dalam bahaya besar dan sangat berbahaya,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (18/12/2025).

Habib Umar mengingatkan bahwa oportunisme dalam kekuasaan bukan persoalan sepele. Ia menyebut, jika kekuasaan dikuasai oleh mereka yang hanya mengejar keuntungan sesaat, maka keberlangsungan pemerintahan dan masa depan negara akan berada di ujung tanduk.

“Jika dibiarkan, bangsa Indonesia ini bisa benar-benar hanya tinggal nama. Tinggal sejarah dan kenangan, seperti yang pernah diingatkan Prabowo,” ujarnya.

Ia menilai, oportunisme melahirkan kebijakan tanpa nurani, keputusan tanpa keberpihakan, dan kekuasaan tanpa tanggung jawab moral. Dalam kondisi seperti itu, rakyat hanya menjadi objek, bukan subjek pembangunan.

Lebih jauh, Habib Umar menyoroti situasi global yang semakin kompleks dan sulit diprediksi. Dunia sedang bergerak cepat dengan konflik geopolitik, krisis ekonomi, perubahan iklim, dan pergeseran kekuatan global. Namun, ia menilai Indonesia belum benar-benar siap menghadapi tantangan tersebut secara matang dan berdaulat.

“Melihat kondisi dunia saat ini, bangsa Indonesia belum siap dan belum mampu berbuat banyak. Arah dan tujuan dunia sulit diprediksi, sementara kita justru sibuk dengan kepentingan internal yang sempit,” katanya.

Ketidaksiapan tersebut, menurutnya, semakin diperparah oleh absennya kepemimpinan yang berlandaskan idealisme dan visi kebangsaan jangka panjang.

Dalam kritiknya yang tajam, Habib Umar menyebut bahwa banyak elite hari ini hanya mengandalkan “otak”, namun melupakan hati nurani. Ia menilai, ketika akal digunakan tanpa nilai moral, maka yang lahir bukan kecerdasan sejati, melainkan kelicikan.

“Otak hanya menjadi alat imajinasi dan akal-akalan. Digunakan untuk manipulasi, kelicikan, dan pembenaran kepentingan. Dari situlah lahir kerakusan dan keserakahan tanpa batas,” paparnya.

Ia menegaskan, tanpa hati nurani, kekuasaan tidak akan pernah merasa cukup. Selalu ada ambisi baru, selalu ada kepentingan baru, dan selalu ada pengorbanan—yang sayangnya hampir selalu ditanggung oleh rakyat kecil.

Habib Umar Alhamid menyerukan agar bangsa Indonesia kembali melahirkan dan memberi ruang bagi orang-orang idealis baik di dunia politik, birokrasi, maupun ruang publik lainnya. Menurutnya, idealisme bukan kelemahan, melainkan fondasi utama bagi tegaknya sebuah negara yang berdaulat dan bermartabat.

“Negeri ini tidak akan selamat hanya dengan kecerdikan. Negeri ini butuh keberanian moral, kejujuran, dan kesediaan berkorban demi kepentingan yang lebih besar,” tegasnya.

Ia juga mengajak generasi muda untuk tidak larut dalam pragmatisme kekuasaan, melainkan menjadi penjaga nilai dan arah bangsa. Sebab, tanpa idealisme, Indonesia berisiko kehilangan jati dirinya di tengah pusaran dunia yang semakin keras dan tak berperikemanusiaan.

“Bangsa besar bukan hanya dibangun oleh orang pintar, tetapi oleh orang-orang yang masih memiliki hati nurani,” pungkas Habib Umar.