21 Oktober 2026

Gibran

Rizal Fadhillah Soroti Jokowi dan PSI, Singgung Isu PKI Rizal Fadillah Dan Joko Widodo

Rizal Fadhillah Soroti Jokowi dan PSI, Singgung Isu PKI

Hedi Batubara 28 September 2026

MoneyTalk,id,Jakarta – Pemerhati Politik dan Kebangsaan Rizal Fadhillah menyoroti hubungan politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Dalam analisisnya, Rizal bahkan mengaitkan pemerintahan Jokowi dengan sejumlah karakter yang menurutnya menyerupai pola kerja dan budaya politik Partai Komunis Indonesia (PKI).

Analisis tersebut disampaikan Rizal Fadhillah pada 28 September 2026 melalui tulisan berjudul “Rezim PKI Jokowi Tunggangi PSI?”

Rizal menjelaskan, istilah tersebut menurutnya memiliki dua makna, yakni penilaiannya terhadap karakter pemerintahan Jokowi dan pandangannya mengenai posisi PSI setelah Jokowi secara terbuka menyatakan diri sebagai bagian dari partai tersebut.

“Penilaian bahwa rezim Jokowi bernuansa PKI adalah penilaian subyektif berbasis analisis. Analisisnya bersandar pada pola kerja (work pattern) dan budaya politik (political culture) PKI,” tulis Rizal.

Ia kemudian menyebut lima karakter yang menurutnya memiliki kemiripan dengan pola politik yang ia atribusikan kepada PKI, antara lain persoalan moral politik, kekerasan dalam penanganan sejumlah peristiwa, propaganda politik, politik sandera, serta sikap terhadap kehidupan keagamaan.

Namun, berbagai tuduhan dan kesimpulan tersebut merupakan penilaian politik Rizal Fadhillah dan tidak disajikan sebagai kesimpulan faktual oleh media ini.

Dalam tulisannya, Rizal juga menyinggung sejumlah peristiwa pada masa pemerintahan Jokowi, termasuk kematian petugas pemilu, penanganan demonstrasi, tragedi KM 50, dan tragedi Kanjuruhan.

Rizal menilai berbagai peristiwa tersebut perlu dilihat dalam konteks tanggung jawab politik pemerintahan ketika itu. Ia juga mengkritik apa yang disebutnya sebagai praktik kriminalisasi terhadap pencari keadilan dan pengkritik pemerintah.

Selanjutnya, Rizal mengaitkan persoalan tersebut dengan dinasti politik.

“Jokowi selesai sebagai Presiden, tetapi menginginkan kekuasaan abadi melalui dinasti. Gibran, Kaesang, dan mungkin Jan Ethes disiapkan menjadi pelanjut,” tulisnya.

Soroti Posisi Jokowi di PSI

Rizal kemudian mengalihkan sorotannya kepada PSI. Ia menilai posisi Jokowi di dalam partai tersebut semakin terbuka setelah Jokowi menunjukkan Kartu Tanda Anggota (KTA) PSI dalam Rakorda PSI Kota Bandung pada 26 September 2026.

Jokowi sendiri telah menyatakan bahwa dirinya bergabung dengan PSI sejak 14 Oktober 2025. Dalam forum tersebut, Jokowi mengatakan dirinya telah menjadi bagian dari keluarga besar PSI.

Rizal menggunakan fakta tersebut sebagai dasar untuk menyampaikan kritik politiknya terhadap arah PSI.

“Jokowi terang-terangan menjadi tokoh besar PSI. Baru saja pamer kartu anggota dan menempatkan diri sebagai begawan pemberi semangat kader,” tulis Rizal.

Ia juga menyoroti perubahan identitas PSI. Partai tersebut memang telah mengganti logo dari bunga mawar menjadi gambar gajah pada Kongres PSI 2025. PSI menjelaskan gajah sebagai simbol kekuatan, kecerdasan, keteguhan, dan solidaritas.

Dari perubahan tersebut, Rizal mempertanyakan kemungkinan perubahan nama PSI di masa mendatang.

“PSI telah mengubah lambang partai, akankah ia mengubah nama dari Partai Solidaritas Indonesia menjadi Partai Sosialis Indonesia?” tulisnya.

Menurut Rizal, perubahan tersebut, apabila terjadi, akan semakin memperjelas arah politik PSI. Namun, ia mengakui bahwa hal tersebut masih berada pada ranah prediksi.

“Apapun prediksi akan tendensi, namun fakta kini adalah bahwa PSI telah menjadi gajah tunggangan Jokowi,” katanya.

Rizal juga menyebut Jokowi sebagai pihak yang menurut penilaiannya memiliki pengaruh kuat terhadap arah PSI. Ia mengaitkan perkembangan tersebut dengan kekhawatiran terhadap masa depan konstitusi dan ideologi negara.

Di bagian akhir tulisannya, Rizal menyampaikan peringatan agar isu komunisme tidak kembali digunakan dalam kehidupan politik Indonesia.

“Pak Jokowi, PSI itu sama sekali tidak ditakuti, tapi diwaspadai agar tidak menjadi perusak konstitusi dan ideologi. PKI jangan dibawa untuk datang lagi. Sudah cukup menyakiti ibu pertiwi,” tulis Rizal.

Pernyataan mengenai karakter pemerintahan Jokowi, tudingan mengenai PKI, serta penilaian terhadap posisi Jokowi dan PSI dalam tulisan tersebut merupakan pandangan dan analisis politik Rizal Fadhillah. Media ini membuka ruang klarifikasi, bantahan, maupun tanggapan dari Joko Widodo, PSI, dan pihak-pihak lain yang disebut atau terkait dengan pernyataan tersebut, sesuai prinsip keberimbangan dan asas praduga tak bersalah.

Guru Besar IPDN: Indonesia Tak Punya Masa Depan, Ujungnya Bubar Guru Besar IPDN Ryaas Rasyid

Guru Besar IPDN: Indonesia Tak Punya Masa Depan, Ujungnya Bubar

Hedi Batubara 4 September 2026

MoneyTalk.id, Jakarta – Indonesia disebut sedang berada di persimpangan jalan yang menentukan masa depan republik. Guru Besar IPDN Ryaas Rasyid melontarkan pandangan keras mengenai kondisi bangsa dan memperingatkan bahwa berbagai persyaratan yang menopang kekuatan sebuah negara dinilainya telah mengalami pelemahan.

Menurut Ryaas Rasyid, persoalan yang dihadapi Indonesia tidak lagi dapat dipandang sebagai gejala atau tanda awal semata. Ia bahkan menyebut kondisi tersebut sebagai sebuah kepastian yang dapat membawa Indonesia menuju situasi paling buruk, yakni bubarnya negara.

“Ujung dari negara ini adalah bubar. Indonesia tidak punya masa depan. Sesuatu yang kita lihat secara nyata itu bukan tanda-tanda. Itu adalah kepastian,” kata Ryaas Rasyid di channel YouTube Forum Keadilan Madilog, Kamis (3/9/2026).

Ia menilai fondasi yang menjadi persyaratan bagi berdirinya sebuah negara kuat telah mengalami pelemahan. Namun, menurutnya, masih terdapat satu faktor yang hingga kini menjadi penghambat terjadinya perpecahan yang lebih jauh.

Faktor tersebut adalah soliditas Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia.

“Cuma satu saja yang membuat ini agak terhambat, pembubaran Republik Indonesia ini, karena tentara dan polisi belum berontak. Andalan kita pada tahap terakhir adalah tentara ini. Jangan sampai pecah,” ujarnya.

Ryaas kemudian memberikan peringatan yang lebih tajam. Menurut dia, perpecahan di tubuh tentara dapat membawa konsekuensi besar bagi keberlangsungan Republik Indonesia.

“Kalau tentara pecah, selamat tinggal Republik Indonesia,” tegasnya.

Dalam pandangannya, perubahan ekstrem dalam arah pemerintahan Indonesia di masa depan juga dapat membuka kemungkinan terjadinya perubahan besar terhadap institusi negara, termasuk kepolisian.

Ryaas menyebut, apabila suatu saat terjadi pergantian pemerintahan secara ekstrem dan muncul pemimpin yang berani mengambil langkah drastis demi menyelamatkan Indonesia, pembubaran institusi kepolisian bukan sesuatu yang mustahil.

“Suatu saat jika memang terjadi pergantian pemerintahan yang ekstrem di Indonesia dan pemimpin baru itu benar-benar nekat mau mengambil jalan pintas penyelamatan Indonesia, kepolisian bisa dibubarkan,” katanya.

Ia bahkan menyampaikan pandangan bahwa masa depan institusi tersebut pada akhirnya juga akan ditentukan oleh kondisi di dalam tubuh kepolisian sendiri.

“Ada masanya nanti. Nanti polisi itu sendiri yang menentukan kapan dirinya bubar,” ujarnya.

Selain membicarakan masa depan negara dan institusi keamanan, Ryaas Rasyid juga menyinggung dinamika kekuasaan antara Presiden Prabowo Subianto, mantan Presiden Joko Widodo, serta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Ryaas, hingga saat ini ia belum melihat adanya tanda bahwa Prabowo akan mengambil langkah politik untuk mengganggu posisi Gibran ataupun menghancurkan jaringan politik yang selama ini dikaitkan dengan Jokowi.

“Emang bisa Gibran diganggu oleh Prabowo? Tidak ada tanda-tanda Prabowo akan mengganggu Gibran atau merusak infrastruktur dengan Jokowi,” ujarnya.

Dalam pandangan Ryaas, terdapat perbedaan bentuk kekuasaan antara Prabowo dan Jokowi. Prabowo disebut memegang kekuasaan formal sebagai presiden, sementara Jokowi dinilai masih memiliki pengaruh melalui jaringan politik dan relasi kekuasaan yang dibangunnya selama bertahun-tahun.

“Prabowo yang memiliki kekuasaan formal. Sementara Jokowi masih menguasai kekuasaan-kekuasaan jaringan,” kata Ryaas.

Ia juga menilai hubungan antara Prabowo dan Jokowi masih terjaga dengan baik. Karena itu, Ryaas mengaku belum melihat adanya gerakan nyata dari Prabowo untuk menyingkirkan pengaruh politik Jokowi.

“Jokowi itu masih punya hubungan baik dengan Prabowo. Dan Prabowo tidak ada gerakan yang sama sekali untuk menyingkirkan Jokowi,” ujarnya.

Ryaas Rasyid kemudian menyoroti kelompok-kelompok yang selama ini secara terbuka menyuarakan penolakan terhadap Jokowi, Gibran, serta kelompok politik yang mereka identifikasi sebagai bagian dari lingkaran kekuasaan lama.

Menurut dia, penolakan tersebut tidak berasal dari Prabowo.

“Yang menolak Jokowi dan menolak Gibran dan menolak seluruh yang mereka sebut termul itu bukan Prabowo,” katanya.

Bagi Ryaas, persoalan Indonesia bukan hanya soal siapa yang memegang jabatan formal. Pertarungan pengaruh, kekuatan jaringan, soliditas institusi, hingga masa depan aparat keamanan menjadi bagian dari persoalan besar yang menurutnya akan menentukan apakah Republik Indonesia mampu bertahan menghadapi tekanan politik dan sosial yang terus berkembang.

Sebut Biji Satu dan Anak Homo, Dokter Tifa: Penghinaan Lama Gibran ke Prabowo Sadis  Prabowo Dua Pekan ke Luar Negeri, Kebayang Gibran Jadi Presiden?

Sebut Biji Satu dan Anak Homo, Dokter Tifa: Penghinaan Lama Gibran ke Prabowo Sadis 

Hedi Batubara 4 Mei 2026

MoneyTalk, Jakarta – Pernyataan kontroversial kembali mencuat di ruang publik setelah akun media sosial milik Dokter Tifa mengunggah kritik keras terkait dugaan unggahan lama yang dikaitkan dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dalam unggahannya, Dokter Tifa menilai isi konten lama yang beredar tersebut sebagai bentuk penghinaan serius yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia menyebut narasi yang beredar sebagai “penghinaan paling sadis, paling brutal, dan paling biadab” yang dinilai tidak pantas, terlebih jika dikaitkan dengan sosok pejabat publik saat ini.

Konten yang dimaksud merupakan tangkapan layar unggahan lama dari akun bernama “fufufafa” yang beredar luas di media sosial. Dalam tangkapan layar tersebut, terdapat kalimat bernada ofensif yang memicu reaksi keras dari berbagai kalangan.

Dokter Tifa juga menyoroti respons terhadap kasus tersebut. Ia mempertanyakan mengapa konten itu tidak segera ditindak atau dihapus (take down), bahkan menyindir bahwa pihak yang diduga terkait justru mendapatkan posisi strategis dalam pemerintahan.

“Alih-alih ditakedown, pelaku bukan saja dibiarkan. Malah diberi jabatan Wapres,” tulisnya dalam unggahan yang kini telah dilihat puluhan ribu pengguna.

Pernyataan tersebut memicu perdebatan luas di media sosial. Sebagian warganet mendukung kritik yang disampaikan, dengan alasan pentingnya menjaga etika dan rekam jejak digital bagi pejabat publik. Namun, tidak sedikit pula yang meragukan keaslian unggahan lama tersebut dan mengingatkan agar tidak terburu-buru menyimpulkan tanpa verifikasi yang jelas.

Hingga saat ini, belum ada klarifikasi resmi terkait keaslian akun maupun unggahan yang beredar tersebut. Oleh karena itu, berbagai pihak mendorong agar dilakukan verifikasi menyeluruh guna menghindari penyebaran informasi yang berpotensi menyesatkan.

Kasus ini kembali menjadi pengingat bahwa rekam jejak digital dapat menjadi sorotan publik kapan saja, serta pentingnya transparansi dan akuntabilitas bagi setiap pejabat negara.

Pengamat Politik UI: Para Penasihat Sengaja Membuat Prabowo Blunder Agar Gibran Cepat Jadi Presiden Prabowo Dua Pekan ke Luar Negeri, Kebayang Gibran Jadi Presiden?

Pengamat Politik UI: Para Penasihat Sengaja Membuat Prabowo Blunder Agar Gibran Cepat Jadi Presiden

Hedi Batubara 8 April 2026

MoneyTalk, Jakarta – Pernyataan kontroversial datang dari pengamat politik Universitas Indonesia, Suzie Sudarman, yang menilai adanya dugaan skenario di balik sejumlah langkah Presiden Prabowo Subianto.

Suzie menyebut, para penasihat di lingkaran dalam kekuasaan diduga sengaja mendorong kebijakan atau langkah yang berujung blunder. Tujuannya, menurut dia, untuk mempercepat berakhirnya masa kepemimpinan Prabowo dan membuka jalan bagi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka naik menjadi presiden.

“Penasihat-penasihatnya sengaja membuat Prabowo melakukan blunder, agar cepat berlalu dan digantikan anaknya Joko Widodo (Jokowi), Gibran,” ujar Suzie dalam podcast, Rabu (8/4/2026).

Ia juga mempertanyakan kapasitas kepemimpinan Prabowo yang memiliki latar belakang militer. Menurutnya, dengan pengalaman sebagai jenderal dan komandan, seharusnya Prabowo tidak mudah terjebak dalam kesalahan-kesalahan strategis.

“Pernah jadi jenderal, komandan, masa masih sebodoh itu?” tambahnya.

Pernyataan ini memicu perdebatan publik, terutama di tengah dinamika politik nasional yang masih diwarnai tarik-menarik kepentingan antara kelompok pendukung pemerintahan saat ini dan kekuatan politik yang beririsan dengan era sebelumnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Istana terkait pernyataan Suzie Sudarman tersebut.

Rivalitas Jokowi vs Prabowo Semakin Nyata Kepuasan Publik 75 Persen, Jokowi Masih Kuat, Serangan Masif Gak Ngefek

Rivalitas Jokowi vs Prabowo Semakin Nyata

Hedi Batubara 2 September 2025

MoneyTalk, Jakarta – Enam bulan lalu, tepatnya tanggal 10 Pebruari 2025, saya menulis dan merilis artikel dengan judul “Rivalitas Prabowo vs Jokowi”. Di hari yang sama, Prabowo pidato di acara Muktamar Muslimat NU di Surabaya. Kata Prabowo: “ada yang berusaha memisah-misahkan saya dengan Pak Jokowi. Lucu juga. Sebagai bahan ketawaan boleh”. Beberapa hari berikutnya, Prabowo pidato di HUT Gerindra. Salah satu kalimat yang disampaikan Prabowo dalam pidato itu adalah “hidup Jokowi”.

Publik awam bertanya-tanya: “Kok Prabowo masih terintervensi oleh Jokowi”

Sebagai politisi, Narasi Prabowo harus dipahami sebagai narasi politik. Prabowo, tentu tidak ingin hubungannya dengan Jokowi rusak. Apalagi, kursi kekuasaannya baru berusia kurang dari empat bulan. Prabowo perlu membangun kekuatan. Merangkul semua simpul kekuatan, dan menghindari potensi benturan, termasuk dengan Jokowi. Prabowo tidak perlu berhadap-hadapan dengan kekuatan dari luar, termasuk dengan pihak Jokowi yang masih cukup kuat.

Tapi, keadaan pada akhirnya akan memaksa Prabowo berhadap-hadapan dengan Jokowi. Sebagaimana Jokowi vs Megawati. Suka tidak suka, fakta ini akan terjadi.

Kenapa Prabowo harus berhadapan dengan Jokowi? Bukankah tanpa Jokowi, Prabowo diprediksi tidak akan menang di pilpres 2024 kemarin?

Menghindari terjadinya bias, analisis psikologis dan moral harus dikesampingkan. Sebab, urusan Jokowi vs Prabowo bukan soal moral. Ini tidak ada kaitannya dengan “kewajiban” balas budi. Juga bukan soal psikologis, karena ini tidak ada hubungannya dengan empati dan urusan terima kasih. Ini soal “satu kursi” dan “pengaruh politik” yang diperebutkan.

Prabowo ingin jadi presiden seutuhnya. Presiden yang mandiri tanpa intervensi. Di sisi lain, nasib dan masa depan Gibran ada di pundak Jokowi. Sang ayah sekaligus mentor Gibran. Tanggung jawab ini yang memaksa Jokowi untuk melakukan intervensi pada kekuasaan. Ini satu-satunya cara untuk memastikan adanya peluang buat masa depan Gibran. Saat ini, Gibran sebagai wapres. Langkah berikutnya tentu ingin menjadi presiden. Kapan? Setelah Prabowo. Bisa setelah satu periode, atau dua periode. Bisa jadi sebelum genap satu periode. Semua serba mungkin terjadi.

Prabowo pasti ingin dua periode. Adakah jaminan Prabowo akan bergandengan dengan Gibran di pemilu 2029? Tidak ada. Kecuali jika Jokowi ikut mengawal dan mengendalikan Prabowo di periode pertama. Di sinilah masalah krusial itu muncul.

Jokowi ingin kendalikan, minimal intervensi terhadap Prabowo. Ini untuk memberi kepastian dan jaminan bagi putra sulungnya, yaitu Gibran. Sementara Prabowo, pasti menolaknya. Tidak ada kekuasaan yang ingin diintervensi, apalagi dikendalikan.

Tak ada matahari kembar. Matahari Indonesia hanya satu, yaitu Prabowo. Jokowi, apalagi Gibran, tidak boleh menjadi matahari tandingan. Pemimpin itu tunggal. Raja itu hanya satu. Tidak ada raja yang lain.

Rivalitas Prabowo vs Jokowi merupakan kondisi obyektif yang tidak bisa dihindari. Prabowo akan membentengi kekuasaannya dengan membatasi, bahkan menghindari sama sekali terhadap intervensi Jokowi. Jokowi, untuk memenuhi tanggung jawab bagi masa depan putranya, ia akan melawan Prabowo. Rivalitas itu sedang berjalan.

Sejumlah pengusaha yang dianggap dekat dekat dengan Jokowi, sebut saja Mohammad Riza Chalid, Wilmar, Aguan, Tomy Winata, pemilik bank swasta terbesar yaitu BCA, mulai disingkirkan Prabowo. Prabowo sedang bersihkan para taipan yang dianggap dekat dengan Jokowi.

Di sisi lain, dua tokoh yang menjadi rival Jokowi yaitu Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto mendapatkan abolisi dan amnesti, hanya hitungan hari setelah vonis. Dalam kasus ini, banyak pakar hukum pidana yang menganggap Prabowo off side. Langkah out of the box Prabowo dibaca publik sebagai bentuk nyata genderang perlawanan kepada Jokowi.

Minggu siang, 31 Agustus, Prabowo melakukan konferensi pers bersama para pimpinan partai. Bahkan, Megawati yang notabene bukan bagian dari partai koalisi ikut hadir. Sementara Gibran, sang wapres tidak terlihat mendampingi Prabowo. Padahal, konferensi pers ini terkait dengan sesuatu yang sangat krusial yaitu adanya ancaman stabilitas keamanan bangsa. Konferensi pers ini seperti memberi sinyal kuat ke publik bahwa Prabowo tidak sedang bersama Jokowi.

Apakah kerusuhan sistemik tanggal 27-31 Agustus yang menyebar di berbagai wilayah di Indonesia merupakan panggung rivalitas Jokowi vs Prabowo?.

Penulis : Tony Rosyid,Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa

Apa Bisa Gibran Memikul Beban Sejarah? Gibran Tak Memenuhi Syarat untuk Dilantik, Jika Dipaksakna Wajib Dimakzulkan Pascadilantik

Apa Bisa Gibran Memikul Beban Sejarah?

Hedi Batubara 25 Juni 2025

MoneyTalk, Jakarta – Ada satu pertanyaan yang tak kunjung habis digumamkan sejarah: mengapa kekuasaan sedemikian besar, bahkan bisa mencabut nyawa atas nama negara, diletakkan di tangan satu manusia saja?

Presiden, kita sebut begitu, adalah seseorang yang diberi mandat mengelola ribuan triliun uang rakyat, menentukan arah kebijakan pendidikan, kesehatan, bahkan mengendalikan pasukan bersenjata. Dalam satu tanda tangannya, ia bisa mengubah nasib puluhan juta rakyat. Dalam satu pidatonya, ia bisa membakar semangat atau menggiring bangsa ke jurang pertikaian. Maka jabatan ini, dengan beban seberat sejarah dan masa depan, tentu tidak layak diberikan sembarangan.

Tapi, hari ini kita menghadapi kenyataan yang tak mudah diterima akal sehat. Seorang wakil presiden terpilih bernama Gibran Rakabuming Raka, yang tak punya pengalaman panjang dalam diplomasi, tidak teruji dalam krisis, dan belum memperlihatkan kedalaman berpikir kenegaraan yang matang, duduk di pelataran kekuasaan tertinggi. Ia hadir bukan karena prestasi, tapi karena garis darah. Bukan karena pertimbangan kebajikan, melainkan kalkulasi kuasa.

Kekuasaan adalah Beban Moral

Di sinilah kita bertanya kembali: apa sebenarnya kualitas yang harus dimiliki seorang presiden atau wakil presiden?

Kita pernah punya Bung Hatta yang menolak kekuasaan absolut. Kita pernah punya Gus Dur yang lebih memilih kejujuran dalam melawan ketidakadilan, meski tahu ia sedang menggali kuburnya sendiri secara politik.

Kualitas seorang pemimpin bukan sekadar kemampuan teknis. Ia mesti memiliki integritas moral, yaitu kemampuan untuk menolak kemudahan yang koruptif, untuk berkata tidak pada pemihakan sempit, dan untuk menyadari bahwa kekuasaan bukan hadiah, melainkan ujian.

Kedua, ia harus punya kejernihan berpikir kemampuan untuk membaca keadaan dengan jernih dan menyusun keputusan yang tak hanya menyelamatkan hari ini, tapi juga hari esok.

Ketiga, ia wajib memiliki kepekaan terhadap penderitaan rakyat. Tanpa ini, kekuasaan akan menjadi candu yang mematikan. Presiden bukanlah manajer perusahaan, melainkan pelayan republik.

Gibran adalah anomali yang tidak datang dari luar sistem, tapi tumbuh dari pembusukan di dalam sistem itu sendiri. Ia adalah simbol puncak dari distorsi demokrasi kita hari ini. Seorang anak presiden yang melompati konstitusi dibantu oleh putusan kilat Mahkamah Konstitusi yang dipimpin oleh pamannya sendiri.

Ini bukan sekadar nepotisme. Ini adalah konfirmasi bahwa hukum bisa disulap demi garis keturunan.

Parahnya lagi, rekam jejak Gibran dalam etika publik bahkan lebih buruk dari ketidakmatangannya dalam kenegaraan. Bukti-bukti yang menyebut keterlibatannya dalam ujaran kebencian dan konten vulgar melalui akun anonim tidak pernah dijawab tuntas. Tidak ada pertanggungjawaban moral. Tidak ada klarifikasi substantif. Yang ada hanya diam, dan kekuasaan yang terus melaju.

Bahaya Nyata Bila Ia Menjadi Presiden

Kini kita harus bicara terang-terangan:
Gibran tidak pantas menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan jika suatu saat karena keadaan tertentu ia menggantikan posisi Presiden — karena sakit, wafat, atau krisis konstitusional — itu akan menjadi malapetaka sempurna bagi negeri ini.

Karena kita sedang bicara tentang seorang figur yang:

– Lahir dari rekayasa hukum yang cacat secara etis dan konstitusional.

– Tidak memiliki rekam jejak pemerintahan yang layak untuk jabatan nasional.

– Telah menunjukkan karakter politik yang sembrono, bahkan destruktif, melalui ujaran kebencian dan penghinaan publik.

– Menjadi simbol kematian meritokrasi, yang seharusnya menjadi ruh demokrasi.

Saatnya DPR/MPR Bertindak

Siapa yang paling bertanggung-jawab bila Wapres Gibran duduk di posisi tertingginya. Kita semua tentu bertanggung-jawab, tetapi yang paling bertanggung-jawab mestilah para elit politik. Mereka memiliki peluang dan kewenangan untuk mengoreksi namun memilih untuk tidak memggunakannya.

DPR/MPR, sebagai pemegang mandat rakyat, tidak boleh diam. Mereka memiliki dasar dan kewenangan untuk:

1. Membatalkan kedudukan Gibran sebagai wakil presiden melalui mekanisme politik dan hukum yang sah.

2. Mengoreksi pelanggaran etika dan prinsip konstitusional yang melahirkan anomali ini.

3. Menyelamatkan demokrasi dari pembusukan total, sebelum negara ini berubah menjadi panggung dinasti.

Ini bukan sekadar koreksi terhadap seorang individu. Ini adalah koreksi terhadap sistem yang sedang tenggelam.

Penutup: Memilih yang Layak, Bukan Sekadar yang Mungkin

Kita tidak sedang mencari malaikat. Tapi kita wajib menetapkan ambang batas: integritas, akal sehat, rekam jejak, dan etika. Tanpa ini, demokrasi tinggal menjadi prosedur kosong.

Jika Gibran tetap dibiarkan duduk di kursi kekuasaan, maka kita telah menyepakati bahwa kekuasaan lebih penting daripada kelayakan, bahwa darah lebih sakral dari pemikiran, dan bahwa masa depan bangsa boleh dipertaruhkan untuk kenyamanan dinasti.

Dan bila sejarah nanti menggugat: siapa yang menyerahkan republik ini ke tangan yang belum cukup dewasa memikulnya, maka jawabannya bukan hanya Gibran tapi juga mereka yang membiarkannya terjadi.

Penulis : Radhar Tribaskoro

Luhut Sebut Desakan Pemakzulan Gibran Kampungan. Kunjungan Diplomatik dan Penunjukan Plt, Stabilitas Pemerintahan Prabowo-Gibran

Luhut Sebut Desakan Pemakzulan Gibran Kampungan.

Hedi Batubara 6 Mei 2025

MoneyTalk, Jakarta – Pernyataan keras Luhut Binsar Pandjaitan, kembali memicu kontroversi. Dalam sebuah wawancara yang menyita perhatian, Luhut menyebut desakan sejumlah purnawirawan TNI untuk memakzulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (Gibran) sebagai tindakan yang “kampungan”. Namun, bagi pengamat politik dan media Asia Tenggara Buni Yani, pernyataan itu bukan sekadar reaksi spontan, melainkan bagian dari strategi komunikasi yang telah menjadi ciri khas mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi)—menyerang tanpa terlihat menyerang, atau dalam istilah Jawa: nabok nyilih tangan.

Luhut adalah salah satu sekutu politik paling setia Jokowi. Hubungan mereka tidak sekadar profesional, tapi personal dan strategis. Selama dua periode pemerintahan Jokowi, Luhut menjadi tokoh kunci yang menangani berbagai isu vital mulai dari investasi hingga diplomasi ekonomi.

Kini, ketika kritik terhadap Jokowi dan keluarganya meningkat, terutama pasca manuver politik yang mengantarkan Gibran ke kursi Wakil Presiden di usia muda lewat putusan Mahkamah Konstitusi yang kontroversial, suara Luhut kembali lantang terdengar.

“Desakan itu kampungan, tidak elegan dan tidak pada tempatnya,” ujar Luhut menanggapi tekanan sejumlah pensiunan jenderal yang meminta DPR memulai proses pemakzulan terhadap Gibran.

Buni Yani memandang pernyataan Luhut ini sebagai bentuk “pinjaman suara” dari Jokowi. Dalam pandangannya, Jokowi tidak secara langsung menyerang para purnawirawan yang notabene berasal dari institusi yang selama ini relatif dekat dengan dirinya. Tapi ia meminjam tangan Luhut—mantan jenderal dan tokoh dengan legitimasi militer tinggi—untuk menampar balik para purnawirawan.

“Ini bukan baru. Jokowi seringkali menggunakan pola komunikasi tidak langsung. Saat isu panas muncul, ia seolah diam, tetapi tokoh-tokoh dekatnya bicara lantang. Ini strategi khasnya,” ujar Buni Yani kepada wartawan, Selasa (6/5/2025)

Desakan pemakzulan Gibran bukan tanpa dasar. Sejumlah purnawirawan TNI menilai pemilu 2024 cacat etik dan moral, terutama karena Gibran dianggap diuntungkan oleh manipulasi hukum melalui MK yang waktu itu dipimpin oleh pamannya sendiri, Anwar Usman. Gerakan moral yang dimotori para mantan jenderal itu berupaya memulihkan etika demokrasi dan membatasi dinasti kekuasaan yang kian vulgar.

Namun, dengan menyerang balik melalui Luhut, kubu Jokowi tampaknya berupaya mengerdilkan upaya ini sebagai kegaduhan belaka. Di sisi lain, ini juga mengirimkan pesan bahwa kekuasaan mereka masih solid dan tidak gentar pada tekanan dari dalam lingkungan militer sekalipun.

Pernyataan Luhut juga tak bisa dilepaskan dari fakta bahwa menantunya, Jenderal Maruli Simanjuntak, kini menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Ini menambah kesan bahwa Luhut tidak sekadar bicara sebagai tokoh sipil, tapi juga sebagai representasi kekuatan yang punya pengaruh besar di tubuh TNI.

“Dengan posisi menantunya sebagai Kasad, Luhut bicara bukan hanya sebagai pembantu presiden, tapi juga sebagai figur militer yang tetap punya jejaring kuat. Ini semacam ‘show of force’ secara simbolik,” ujarnya.

Selama satu dekade lebih memimpin Indonesia, Jokowi dikenal sebagai figur yang jarang bersuara keras. Ia lebih memilih diam, tapi di sekitarnya, tokoh-tokoh seperti Luhut, Bahlil, dan Prabowo kerap menyampaikan narasi yang menguntungkan dirinya. Dalam tradisi komunikasi politik Jawa, ini disebut sebagai “menepuk tanpa meninggalkan jejak”—strategi yang menjaga citra pribadi tetap bersih meski perang tengah berlangsung.

Pernyataan Luhut harus dibaca sebagai sinyal bahwa Jokowi dan lingkaran dalamnya tidak akan tinggal diam melihat gerakan pemakzulan Gibran. Mereka akan melawan, bahkan jika harus melalui jalur tidak langsung. Namun yang juga tidak bisa diabaikan: retakan di dalam tubuh elite, termasuk purnawirawan TNI, semakin dalam.

Ideal KPK sita pesawat bukti Kaesang gratifikasi tidak pamer sekedar HP. Hasto 1739008005310

Ideal KPK sita pesawat bukti Kaesang gratifikasi tidak pamer sekedar HP. Hasto

Hedi Batubara 18 Februari 2025

MoneyTalk, Jakarta – Terhadap Gibran dan Kaesang kedua anak kandung Jokowi yang telah dilaporkan oleh dua individu publik aktivis Ubaidillah Badrun dan Boyamin, namun sampai hari ini, perkembangan terhadap laporan objek in casu tidak diketahui jelas, tertutup oleh kasus Hasto ( Sekjen PDIP) yang terus menggema ditiup api politik panas yang sengaja dihembus oleh KPK.

Oleh karenanya atas adanya hubungan subjek hukum terlapor (Gibran dan Kaesang) dengan objek materi laporan, wajar secara psikologis politik dan hukum, publik menuduh KPK ingin ngotot menangkap Hasto karena “atas perintah” Jokowi, mengingat erat hubungannya antara Jokowi sebagai orang tua kandung para terlapor dan mengingat Ketua KPK nya pilihan dan dilantik oleh Jokowi jelang sisa “menit-menit” masa jabatan presidennya berakhir. Kemudian akhirnya publik menghubungkan dengan adanya temuan wacana atau hasrat Jokowi menjadi presiden 3 periode yang ditolak oleh Ketua Umum PDIP kemudian Jokowi juga dipecat oleh Badan Kehormatan PDIP.

Dalam kasus Kaesang karena tuduhan melakukan praktik gratifikasi naik pesawat, seharusnya KPK bekerja secara profesional diantaranya menyita barang bukti pesawat sebagai bukti awal terkait adanya laporan gratifikasi, andai kesulitan membawa barang bukti pesawat tersebut ke halaman gedung KPK atau depan pelataran parkir KPK. Maka KPK dapat menaruh titip di Bandara Halim atau Bandara Soetta, dan tubuh pesawat diberi police line.

Sehingga dimata publik KPK tidak hanya berani sita HP ajudan Hasto dan HP Hasto saja sebagai barang bukti.

Adapun dari sisi politik dan hukum lainnya, sebaiknya untuk menunjukan negara ini serius sebagai negara yang semata-mata tunduk kepada aturan hukum (rule law), tentu tidak saja KPK yang harus mematuhi hukum, namun Wakil Rakyat di DPR RI lazimnya berlaku fungsional sesuai Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi Kontrol), DPR RI harus berani memanggil KPK dan minta agar KPK proses hukum Gibran dan Kaesang secara prosedur (equality dan due process.)

Sehingga seluruh pejabat penyelenggara negara RI (eksekutif, legislatif juga yudikatif) terbukti serius oleh seluruh bangsa ini, tentang siapapun juga dan apapun jabatannya memang wajib patuh dan menjalankan perintah konstitusi.

Penulisan : Damai Hari Lubis,Pengamat KUHP (Kebijakan Umum Hukum dan Politik)

Seratus Hari Kinerja Prabowo Tanpa Gibran IMG-20250131-WA0046

Seratus Hari Kinerja Prabowo Tanpa Gibran

Hedi Batubara 31 Januari 2025

MoneyTalk, Jakarta – Sengaja saya membuat judul diatas. Karena secara faktual, eksistensi Gibran tak nampak. Gibran, hanya menambah beban kinerja Prabowo Subianto.

Anggap saja ini pemerintahan tungal. Bukan dwitunggal. Kita sebut saja, ini Pemerintahan Prabowo (tanpa) Gibran.

Saya, termasuk yang tak setuju mengukur kinerja seorang Presiden berdasarkan periode waktu tertentu. Karena itu, saat diskusi ILC yang dipandu Bang Karni Ilyas, saya menegaskan bahwa sejak diambil sumpah jabatan dan dilantik menjadi Presiden, maka demi hukum sejak saat itu pula Presiden harus menjalankan konstitusi.

Jadi, ukurannya bukan waktu. Bukan 100 hari, satu tahun, empat tahun, dll. Tapi ukurannya adalah konstitusi. Apakah, pemerintahan yang dijalankan Prabowo sejalan dengan konstitusi atau menyimpang?

Saya hanya mau memberikan koreksi, hanya pada satu pasal dari total 37 pasal yang diatur konstitusi (UUD 1945). Pasal itu adalah Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan:

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 berbunyi:

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Apakah konstitusi terkait Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia, benar-benar dikuasai oleh Negara, dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran Rakyat? Mari kita periksa.

Kita awali dari sektor batubara. Pemilik batubara terbesar di Indonesia adalah Garibaldi Thohir, yang juga merupakan kakak kandung dari Menteri BUMN, Erick Thohir. Ia memiliki kekayaan sebesar US$ 2,6 miliar atau setara dengan Rp37,24 triliun dan menempati urutan 17 orang paling kaya di Indonesia versi Majalah Forbes.

Garibaldi Thohir juga merupakan pemilik PT Adaro Energy Tbk, salah satu perusahaan tambang batubara terbesar di Indonesia. Selain itu, ia juga memiliki saham di beberapa perusahaan lainnya, seperti WOM Finance, operator perusahaan air minum, dan jaringan restoran Hanamasa

Namun, perlu diingat bahwa ada beberapa pemilik batubara lainnya di Indonesia yang juga memiliki kekayaan dan pengaruh yang signifikan, seperti Edwin Soeryadjaya dan Low Tuck Kwong. Belum lagi, ada nama Luhut Panjaitan, Haji Isam, dll.

Mereka semua bukan Negara, bukan pula wakil Negara. Mereka semua mengelola Batubara untuk sebesar-besarnya kemakmuran pribadi dan korporasi. Bukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran Rakyat.

Untuk pemain Nikel, PT Aneka Tambang TBK (ANTM) mewakili Negara masih menjadi pemain besar. Namun, bukan berarti sektor Nikel semuanya dikelola oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran Rakyat.

Ada PT Vale Indonesia TBK (INCO): Memiliki wilayah pertambangan yang tersebar di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Timur.

Kemudian, ada PT Central Omega Resources Tbk (DKFT) Memiliki tambang bijih nikel di Sulawesi Tengah dan Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.

Berikutnya, ada PT Ifishdeco Tbk (IFSH): Bergerak di bidang pertambangan bijih mentah nikel dan memiliki wilayah tambang di Sulawesi Tenggara. PT Resource Alam Indonesia Tbk (KKGI): Memiliki wilayah tambang di Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah.

Belum lagi, pemain baru dari China yang melakukan eksploitasi secara brutal. Sebut saja China National Offshore Oil Corporation (CNOOC), perusahaan minyak dan gas negara China yang melakukan investasi di Indonesia, termasuk di sektor pertambangan nikel.

Kemudian Tsingshan Holding Group, perusahaan China yang memiliki pabrik pengolahan nikel di Indonesia, terutama di Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara

Ada lagi *Jinchuan Group*, perusahaan China yang memiliki saham di beberapa perusahaan tambang nikel di Indonesia, seperti PT Vale Indonesia Tbk (INCO) dan PT Aneka Tambang Tbk (ANTM).

Saya tak mau sebutkan semuanya. Khawatir, pembaca semakin marah dan dongkol. Karena makin paham, ternyata NKRI sudah sepenuhnya dikuasai oleh korporasi, asing dan aseng.

Lalu, dimana letak kinerja Prabowo (tanpa) Gibran, pada periode pemerintahannya?

Bisa dipastikan, kebijakan Prabowo melanjutkan kebijakan era Jokowi. Yakni, mengobral SDA Indonesia, melakukan privatisasi dan swastanisasi, menyerahkan kekayaan alam Indonesia kepada swasta, asing dan aseng.

Kasus pagar laut menjadi bukti paling mutakhir. Tanah dan Laut Indonesia, secara telanjang dirampas oleh korporasi PIK-2 milik Aguan dan Anthony Salim. Namun, Prabowo tak mengambil langkah signifikan, selain parade dan kontestasi kehadiran Negara melalui ritual mencabut pagar laut.

Sampai hari ini, tak ada satupun yang ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Sampai hari ini, proyek PIK-2 tidak juga dihentikan. Sampai saat ini, status PSN PIK-2 tidak juga dicabut.

Lalu, untuk apa konstitusi dibuat, Presiden diambil sumpah untuk melaksanakannya, jika semuanya diabaikan?

Penulis : Ahmad Khozinudin, Sastrawan Politik

Negara Dharurat Oligarki Blockchain, Solusi Platform Inovasi Sosial dan Transparansi Pengelolaan Negara

Negara Dharurat Oligarki

Hedi Batubara 20 Januari 2025

MoneyTalk,Jakarta – Uang mengendalikan segalanya. Dengan uang aturan dibuat, hukum ditundukkan, kebijakan diarahkan dan dengan uang pula karir pegawai dan posisi pejabat ditentukan.

Siapa yang punya uang? Oligarki ! Siapa oligarki? Kelompok kecil orang yang mengendalikan negeri ini. Dengan uangnya, mereka rampok negeri ini melalui kebijakan para penguasa.

Ketum partai hingga presiden tunduk karena berhutang logistik kepada mereka. Saat konggres, partai pakai uang mereka. Saat pemilu, semua kepala daerah hingga presiden di-ijon oleh mereka. Tidak sedikit kepala daerah yang melawan mereka, tak lama kemudian ditangkap KPK. Minimal jadi tersangka kejaksaan dan kepolisian. Emang lembaga hukum ini milik siapa? Cukup ! Jangan bertanya lagi.

Ongkos sekolah mahal. Proses karir butuh biaya tinggi. Siapa yang bisa bantu para abdi negara kalau bukan oligarki. Mereka yang punya uang. Mereka butuh pengamanan. Mereka butuh bisnisnya bertahan dan berkembang.

Pemilik uang berkuasa. Hampir semua yang berada di struktur kekuasaan tunduk, atau minimal berkolaborasi dengan mereka. Lihat isi undang-undang dan berbagai peraturan di bawahnya. Ada banyak kepentingan mereka yang diprioritaskan.

Kasus pulau reklamasi Jakarta, Rempang Batam dan terkini, PIK 2 Banten. Untuk kepentingan siapa? Siapa di belakang proyek-proyek raksasa yang dikawal oleh kebijakan negara ini? Anda sudah pasti tahu. Ini hanya beberapa bukti betapa oligarki bisa mengendalikan kekuasaan.

Tiga proyek besar ini lahir di era Jokowi. Reklamasi Jakarta dimulai saat Jokowi gubernur DKI. Rempang juga muncul di era Jokowi. PIK 2 dijadikan PSN (Proyek Strategis Nasional) oleh Jokowi. Apakah Jokowi dikendalikan oligarki? Cukup ! Jangan bertanya lagi.

Jokowi sudah tidak jadi presiden lagi. Kekuasaannya akan berangsur melemah. Ketika semua pejabat era Jokowi diganti oleh Prabowo. Mulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, BIN, dll, kekuasaan Jokowi akan melemah.

Berarti, kekuatan Jokowi bergantung Prabowo? YES ! Lawan Jokowi akan otomatis menjadi musuh Prabowo jika Prabowo terus memberikan ruang bagi Jokowi untuk intervensi terhadap setiap kebijakannya.

Beberapa bulan ini, santer kabar oligarki rajin ke istana Solo. Silahkan pantau, siapa saja yang ke Solo dan urusan proyek apa.

Apakah ini pertanda bahwa oligarki tidak mampu menembus pintu gerbang istana Prabowo? Mereka harus datang ke Jokowi agar berbisik kepada Prabowo: “tolong bukain pintu istana dong…”.

Bagaimana dengan Gibran? Tidakkah ia adalah wakil presiden. Sebesar apa kekuatan politik dan pengaruh kekuasaan Gibran?

Teringat nasib para wakil-wakil presiden sebelumnya. Ada Jusuf Kalla dan Kiai Ma’ruf Amin. Jabatan tanpa peran. Apa bedanya Gibran dengan Jusuf Kalla dan Kiai Ma’ruf Amin? Wakil presiden tidak punya hak tanda tangan. Tidak punya otoritas untuk membuat kebijakan. Kecuali presiden “tutup usia” di pertengahan jalan.

Nasib Jokowi ada di tangan Prabowo. Kuat dan melemahnya Jokowi akan berpengaruh pada nasib oligarki. Khususnya oligarki dalam perspektif publik, yaitu para pemilik uang yang sesuka hati kendalikan negara.

Apakah Prabowo akan terus akomodir Jokowi dan memberi ruang buat para oligarki untuk terus kendalikan negeri?

Penulis : Tony Rosyid, pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa

Baca Juga Berita Ini

Bank Ganesha

Kredit Macet Puluhan Miliar Rupiah Menyelimuti Bank Ganesha

Hedi Batubara 20 Oktober 2026
Ketika Hutan Dibakar demi Sawit: Orangutan Terusir, Alam Menanggung Derita

Ketika Hutan Dibakar demi Sawit: Orangutan Terusir, Alam Menanggung Derita

Hedi Batubara 20 Oktober 2026
Jokowi dan Ijazah Tak Dihadirkan di Persidangan, Beathor Suryadi: Roy Suryo Cs Harus Dibebaskan

Jokowi dan Ijazah Tak Dihadirkan di Persidangan, Beathor Suryadi: Roy Suryo Cs Harus Dibebaskan

Hedi Batubara 20 Oktober 2026
WeKa Institute Sebut Prabowo “Makelar Oligarki”, Soroti Bisnis Kuota Internet hingga Sawit 12,7 Juta Hektare

WeKa Institute Sebut Prabowo “Makelar Oligarki”, Soroti Bisnis Kuota Internet hingga Sawit 12,7 Juta Hektare

Hedi Batubara 20 Oktober 2026