23 November 2026

Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

MoneyTalk.id,Jakarta – Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Prof. Djohermansyah Djohan, melontarkan peringatan keras mengenai penggunaan kekuasaan yang berlebihan di tengah meningkatnya ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah.

Dalam perbincangan di kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UP, Djohermansyah menyinggung berbagai persoalan yang, menurutnya, dapat memicu meluasnya protes dan perlawanan apabila tidak segera direspons secara bijaksana oleh pemerintah.

Ia bahkan mengingatkan bahwa kekuasaan bukanlah sesuatu yang abadi. Jabatan, kata dia, hanyalah titipan sementara yang sewaktu-waktu dapat berakhir.

“Jadi hati-hati pemerintah pusat. Empat ratus sembilan puluh daerah tidak sanggup lagi mereka membayar gajinya. Apakah di pusat tidak ada korupsi? Ya kan berantakan juga kan,” kata Djohermansyah, Minggu (6/9/2026).

Pernyataan tersebut menjadi sorotan karena disampaikan di tengah perbincangan mengenai kondisi pemerintahan dan kemungkinan dinamika politik, termasuk isu percepatan pemilu yang turut dikaitkan dengan nama mantan Presiden Joko Widodo.

Menurut Djohermansyah, persoalan ekonomi dan tata kelola pemerintahan tidak boleh dipandang sebelah mata. Ketika ketidakpuasan terus menumpuk, ia mengkhawatirkan munculnya protes yang semakin luas terhadap pemerintah pusat.

“Kita khawatirkan adalah adanya protes dan perlawanan yang meluas, ketidakpuasan kepada pemerintah pusat. Sudah muncul itu mengibarkan simbol-simbol disintegrasi,” ujarnya.

Ia kemudian memberikan peringatan moral kepada para pemegang kekuasaan, dari tingkat pusat hingga pemerintahan paling bawah.

Menurutnya, sebesar apa pun kekuasaan yang dimiliki seseorang, kekuasaan tidak boleh digunakan untuk menjatuhkan, menindas, atau memperlakukan orang lain secara sewenang-wenang.

“Meskipun kamu sakti, jangan suka menjatuhkan atau membunuh. Enggak boleh mentang-mentang kita punya kekuasaan yang besar kemudian kita pakai untuk menjatuhkan orang. Mboten. Itu hal yang tidak baik,” tegasnya.

Pesan itu, menurut Djohermansyah, tidak hanya ditujukan kepada elite politik dan pejabat di tingkat nasional. Para kepala daerah hingga aparatur pemerintahan di tingkat paling bawah pun, kata dia, harus memahami bahwa jabatan bukanlah alasan untuk berlaku kasar kepada masyarakat.

Ia bahkan mencontohkan perilaku seorang lurah yang merasa memiliki kuasa sehingga bertindak semena-mena terhadap warga.

“Termasuk Bapak, Ibu semuanya juga jangan seperti itu. Mentang-mentang jadi lurah kemudian ke rakyatnya bakbuk, bakbuk, bakbuk. Sering ngendiko banter, sering ngendiko kasar ke rakyat, enggak boleh,” katanya.

Bagi Djohermansyah, seorang pejabat seharusnya memahami hakikat kekuasaan. Kekuasaan bukan milik pribadi yang dapat digunakan sesuka hati, melainkan amanah yang melekat pada jabatan dan dibatasi oleh waktu.

“Karena kekuasaan itu hanya sementara. Kekuasaan itu hanya sampiran. Jabatan itu hanya sampiran. Itu yang harus diingat waktu kita memiliki kekuasaan,” pungkasnya.

MoneyTalk.id,Jakarta – Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Ryaas Rasyid menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berpotensi gagal jika pola pemerintahan yang berjalan saat ini terus dipertahankan tanpa koreksi.

Ryaas Rasyid bahkan menilai kegagalan tersebut sudah dapat terlihat sejak pemerintahan berjalan, sehingga tidak perlu menunggu hingga masa jabatan lima tahun berakhir untuk mengambil kesimpulan.

“Saya ini kan ahli pemerintahan, ahli politik. Sama dengan kalau ahli sepak bola melihat pertandingan bola. Tidak perlu menunggu sampai babak kedua selesai baru dia tahu siapa menang,” ujar Ryaas Rasyid di channel YouTube Forum Keadilan Madilog, Rabu (19/8/2026).

Menurut dia, sebagai seorang ahli pemerintahan dan politik, dirinya dapat membaca pola yang sedang berlangsung dan memproyeksikan hasilnya apabila pola tersebut terus berlanjut.

“Sekarang pun sudah bisa saya simpulkan kalau ini pola yang sama bergerak terus sampai lima tahun sudah pasti gagal. Sekarangnya sudah gagal. Jadi kalau tidak dikoreksi akan gagal terus sampai di ujung,” katanya.

Ryaas Rasyid menegaskan persoalan utama bukan sekadar hasil pemerintahan saat ini, melainkan adanya pola yang dinilainya perlu segera diperbaiki. Karena itu, ia mendorong adanya koreksi terhadap cara pemerintah menjalankan roda pemerintahan.

Namun, Ryaas Rasyid mengakui proses koreksi tidak mudah. Ia menilai pihak yang menjadi sasaran kritik cenderung sulit menerima kritik maupun koreksi.

“Dikoreksi ini tidak gampang karena pihak yang bersangkutan itu termasuk sulit untuk menerima kritik apalagi koreksi,” ujarnya.

Ryaas Rasyid pun mengingatkan bahwa perubahan harus dimulai dari pihak pemerintah sendiri. Menurutnya, jika Presiden dan jajaran pemerintah tidak melakukan evaluasi serta koreksi terhadap pola yang berjalan, persoalan yang sama berpotensi terus berlanjut hingga akhir masa pemerintahan.

“Makanya harus dikoreksi. Dan mungkin lagi ditolong, dia harus menolong dirinya sendiri,” tegasnya.

Pernyataan Ryaas Rasyid tersebut menjadi kritik keras terhadap jalannya pemerintahan Prabowo. Ia pada intinya meminta pemerintah tidak mengabaikan kritik dan menjadikan evaluasi sebagai bagian penting untuk memperbaiki kinerja pemerintahan sebelum persoalan semakin sulit dikendalikan.