22 November 2026

habib Rizieq

MoneyTalk.id,Jakarta – Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menilai sikap Habib Rizieq Syihab yang mendukung pertemuan ulama, kiai, dan habaib dengan Presiden Prabowo Subianto merupakan hal positif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menurut Amir Hamzah, komunikasi antara ulama dan pemerintah diperlukan agar kebijakan negara mendapatkan masukan dari tokoh agama yang memiliki kedekatan dengan masyarakat. Namun, hubungan baik tersebut tidak boleh membuat ulama kehilangan independensi dan keberanian dalam mengingatkan kepala negara.

“Ulama harus bisa bersinergi dengan pemerintah, tetapi tetap independen. Tugas ulama bukan hanya mendoakan dan mendukung pemimpin, melainkan juga menasihati, mengingatkan, dan mengkritik ketika kebijakan pemerintah tidak sesuai dengan kepentingan rakyat,” kata Amir kepada wartawan, Senin (12/10/2026).

Dalam pandangan Amir, kritik Habib Rizieq terhadap orang-orang yang mencela ulama karena berdiskusi dengan presiden perlu dilihat secara proporsional. Pertemuan dengan penguasa tidak otomatis menjadikan seorang ulama sebagai pendukung seluruh kebijakan pemerintah.

Sebaliknya, dialog langsung dapat menjadi kesempatan bagi ulama untuk menyampaikan persoalan masyarakat, mengingatkan pemerintah terhadap potensi penyimpangan, serta memberikan nasihat keagamaan dan kebangsaan.

Sebelumnya, Habib Rizieq Syihab menyampaikan dukungannya terhadap pertemuan Presiden Prabowo dengan para ulama dan pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam.

Dalam rekaman ceramah yang diberitakan Repelita pada 10 Oktober 2026, Habib Rizieq mengatakan dirinya bersyukur karena Prabowo mengundang ulama, habaib, dan kiai untuk berdiskusi mengenai persoalan negara.

Habib Rizieq bahkan menilai pertemuan semacam itu perlu dilakukan secara rutin. Ia juga menegaskan bahwa ulama boleh memberikan kritik kepada presiden setelah mendengarkan penjelasan pemerintah.

Habib Rizieq menyindir sejumlah pengguna media sosial yang mencela ulama karena menghadiri undangan presiden dengan sebutan “bocil-bocil”. Ia menolak anggapan bahwa ulama yang masuk istana otomatis menjadi alat kekuasaan.

Menurutnya, perbedaan pandangan terhadap keputusan pemerintah tetap diperbolehkan. Namun, ia mengingatkan agar kritik tidak digeneralisasi dengan menuduh semua ulama yang bertemu presiden telah kehilangan integritas.

Sikap Habib Rizieq tersebut memperlihatkan bahwa hubungan ulama dan pemerintah tidak harus dipahami sebagai pertentangan mutlak. Ulama dapat berdialog dengan pemimpin, sementara perbedaan pendapat dan kritik tetap menjadi bagian dari kehidupan bermasyarakat.

Pertemuan Presiden Prabowo dengan para tokoh Islam juga bukan peristiwa yang berdiri sendiri.

Pada 5 Maret 2026, Prabowo menggelar dialog dan buka puasa bersama para ulama serta pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam di Istana Merdeka, Jakarta.

DetikNews melaporkan, sebanyak 158 pimpinan organisasi Islam dari 86 ormas menghadiri pertemuan tersebut. Sejumlah tokoh yang hadir di antaranya Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf, Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar, Ketua Umum MUI Anwar Iskandar, serta pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor KH Hasan Abdullah Sahal.

Habib Rizieq termasuk tokoh yang diundang, tetapi berhalangan hadir dan diwakili dua menantunya.

Menurut keterangan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid seusai pertemuan, pembicaraan mencakup situasi geopolitik dan geoekonomi global, konflik di Timur Tengah, Palestina, serta kondisi ekonomi dan sosial Indonesia.

Pertemuan tersebut juga menjadi sarana komunikasi antara pemerintah dengan para tokoh Islam mengenai berbagai persoalan strategis.

Amir Hamzah menilai komunikasi antara presiden dan ulama memiliki arti penting jika dilihat dari perspektif intelijen dan geopolitik.

Dalam pemerintahan, informasi mengenai kondisi masyarakat tidak cukup hanya diperoleh melalui laporan birokrasi, kementerian, lembaga negara, atau aparat keamanan. Pemimpin juga membutuhkan informasi langsung dari tokoh masyarakat yang mengetahui persoalan di lingkungan masing-masing.

Ulama dan pengasuh pesantren memiliki jaringan sosial yang luas. Mereka berinteraksi dengan santri, orang tua, pedagang, petani, pekerja, serta masyarakat di berbagai daerah. Dari interaksi tersebut, mereka dapat mengetahui persoalan ekonomi keluarga, keresahan sosial, ketidakpuasan terhadap pelayanan publik, hingga perubahan sikap masyarakat terhadap pemerintah.

Dalam analisis intelijen, kata Amir informasi semacam ini dapat membantu pemimpin memahami situasi secara lebih utuh. Namun, informasi dari tokoh masyarakat tetap perlu diverifikasi dan dibandingkan dengan sumber lain agar keputusan pemerintah tidak didasarkan pada laporan yang sepihak.

“Di sinilah pentingnya pertemuan presiden dengan ulama. Forum tersebut semestinya tidak hanya menjadi ajang silaturahmi atau penyampaian program pemerintah, tetapi juga ruang untuk menerima kritik dan informasi yang mungkin tidak selalu muncul dalam laporan resmi,” jelasnya.

Amir menilai, pertemuan semacam itu akan kehilangan manfaat apabila semua peserta hanya menyampaikan dukungan. Pemerintah justru membutuhkan orang-orang yang berani mengingatkan ketika terdapat kebijakan yang berpotensi menimbulkan masalah.

Dari sudut pandang geopolitik, komunikasi tersebut juga relevan karena perkembangan internasional dapat memengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia. Konflik Timur Tengah, misalnya, berpotensi berdampak pada harga energi, perdagangan, stabilitas ekonomi, dan sentimen masyarakat terhadap kebijakan luar negeri Indonesia.

Karena itu, pemerintah perlu menjelaskan pertimbangan kebijakannya kepada masyarakat. Pada saat yang sama, ulama dapat menyampaikan pandangan kritis mengenai kepentingan nasional, solidaritas kemanusiaan, dan aspirasi umat.

Dengan demikian, sinergi pemerintah dan ulama seharusnya dibangun melalui komunikasi dua arah, bukan hubungan yang menempatkan ulama hanya sebagai pemberi legitimasi bagi keputusan penguasa.

Dalam pembicaraan mengenai hubungan ulama dan penguasa, kata Amir nama pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor, KH Hasan Abdullah Sahal, menjadi contoh yang relevan.

Kiai Hasan memiliki hubungan komunikasi dengan pemerintah dan menghadiri sejumlah acara kenegaraan. Pada 19 September 2026, ia menyampaikan pidato dalam peringatan 100 tahun Pondok Modern Darussalam Gontor yang dihadiri Presiden Prabowo di Ponorogo, Jawa Timur.

Namun, kehadiran presiden tidak membuat Kiai Hasan menghindari pernyataan kritis.

Di hadapan Prabowo, Kiai Hasan menegaskan pilihan Gontor untuk berfokus pada pendidikan. Ia juga menyampaikan bahwa apabila kehidupan pribadinya melampaui kehidupan para santri dalam hal makanan, pakaian, kendaraan, atau tempat tinggal, masyarakat dipersilakan mengkritik bahkan memprotesnya.

Pernyataan tersebut menunjukkan pentingnya keteladanan dan kesediaan menerima kritik, termasuk bagi pemimpin lembaga pendidikan Islam.

Sikap Kiai Hasan dapat menjadi pelajaran bahwa kedekatan dengan pemerintah tidak harus menghilangkan jarak kritis. Seorang ulama dapat menerima undangan presiden, berdialog mengenai persoalan bangsa, bahkan mendukung kebijakan yang dinilai baik, tanpa harus menyetujui semua keputusan pemerintah.

Sebaliknya, hubungan yang terbuka justru dapat menjadi kesempatan untuk menyampaikan nasihat secara langsung kepada pemimpin negara.

Dalam tradisi Islam, hubungan ulama dan umara atau pemimpin memiliki tanggung jawab moral yang besar. Ulama membimbing masyarakat dalam urusan agama dan akhlak, sedangkan pemerintah memiliki tanggung jawab mengelola negara, melindungi rakyat, dan mewujudkan keadilan.

Hubungan keduanya akan membawa manfaat apabila dibangun di atas kejujuran, tanggung jawab, dan keberanian menyampaikan kebenaran.

Presiden membutuhkan nasihat agar tidak terjebak dalam informasi yang hanya menyenangkan dirinya. Sementara itu, ulama perlu menjaga independensi agar dapat menyampaikan kepentingan umat tanpa terikat oleh kepentingan politik praktis.

Pertemuan di istana karena itu tidak seharusnya menjadi ukuran tunggal untuk menilai integritas seorang ulama. Yang lebih penting ialah sikap dan tindakan setelah pertemuan berlangsung: apakah ulama tetap berani berbicara, apakah kritiknya didengar, dan apakah pemerintah bersedia memperbaiki kebijakan ketika ditemukan persoalan.

“Dalam demokrasi, kritik terhadap presiden juga merupakan hak masyarakat. Menghormati ulama tidak berarti menutup ruang kritik terhadap pendapat mereka. Sebaliknya, kritik terhadap ulama pun sebaiknya disampaikan dengan argumen yang jelas dan tidak berubah menjadi penghinaan atau tuduhan tanpa dasar,” jelasnya.

Bagi Prabowo, komunikasi yang sehat dengan ulama dapat menjadi sumber masukan sekaligus mekanisme pengingat moral. Bagi ulama, kesempatan bertemu presiden merupakan tanggung jawab untuk menyampaikan nasihat secara jujur, bukan alasan untuk menghentikan kritik.

Amir Hamzah menilai, sinergi pemerintah dan ulama akan lebih bermakna apabila keduanya menjalankan perannya secara proporsional. Pemerintah harus terbuka terhadap nasihat, sedangkan ulama harus tetap berani mengingatkan penguasa.

“Ukuran keberhasilan pertemuan ulama dan presiden bukanlah seberapa banyak tokoh agama yang datang ke istana, melainkan seberapa jauh dialog tersebut menghasilkan kebijakan yang adil, melindungi rakyat, dan membawa manfaat bagi bangsa,” pungkasnya.

MoneyTalk.id,Jakarta – Habib Rizieq Shihab mengecam keras dugaan pengerahan kelompok preman dalam kericuhan yang terjadi setelah aksi demonstrasi 27 Agustus di Jakarta. Ia meminta pemerintah membubarkan organisasi yang disebutnya sebagai organisasi preman serta menangkap dan memenjarakan para pimpinannya.

Pernyataan tersebut disampaikan Habib Rizieq saat berceramah di Jawa Timur. Ia mengaku mendapat banyak pertanyaan dari jamaah mengenai situasi Jakarta setelah aksi demonstrasi yang berlangsung pada 27 Agustus.

“Bagaimana situasi di Jakarta? Karena semalam Jakarta ramai, ada keos, ada bakar-bakaran, bahkan ada yang jadi korban meninggal dunia. Dan kebetulan kejadiannya di wilayah saya di Petamburan,” ujar Habib Rizieq dalam ceramahnya.

Menurut Habib Rizieq, kawasan sekitar Gedung DPR RI dikelilingi sejumlah wilayah, di antaranya Petamburan, Bendungan Hilir (Benhil), Pejompongan, Senayan, Palmerah, Slipi, dan Kemanggisan.

Ia mengatakan telah menyampaikan sejumlah nasihat dalam acara Maulid Nabi sebelum aksi demonstrasi 27 Agustus berlangsung. Nasihat itu ditujukan kepada pemerintah, TNI, Polri, DPR, para pendemo, masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan.

“Saya sampaikan nasihat sebelum terjadi demo 27 Agustus. Pertama pemerintah, kedua TNI, ketiga Polri, keempat DPR, kelima pendemo, keenam rakyat dan termasuk ormasnya,” katanya.

Habib Rizieq secara khusus meminta Presiden Prabowo Subianto dan aparat keamanan tidak menggunakan kelompok preman untuk menghadapi demonstrasi.

“Saya sampaikan juga kepada Bapak Presiden Prabowo, tolong ditahan aparatnya, jangan mengerahkan preman. Kepada kepolisian, tentara, jangan kerahkan preman,” tegasnya.

Ia menilai masyarakat dari berbagai daerah memiliki hak menyampaikan aspirasi melalui demonstrasi dan tidak boleh dihalang-halangi.

“Dari Pati, Surabaya, Kalimantan silakan berunjuk rasa menyampaikan aspirasi, hak mereka. Tidak boleh dihalang-halangi,” ujarnya.

Namun, menurut Habib Rizieq, pengamanan demonstrasi tetap menjadi tugas aparat kepolisian. Polisi, katanya, dapat membubarkan demonstrasi apabila aksi berubah menjadi kerusuhan, perusakan, pembakaran, atau tindakan yang membahayakan nyawa.

“Polisi jaga keamanan selama demo dengan damai, kecuali demonya mulai ngerusak, ngebunuh, ngebakar, ngedarah,” katanya.

“Kalau demo terjadi keos karena provokasi, tugas polisi membubarkan para pendemo. Bukan tugas preman,” lanjutnya.

Soroti Dugaan Pengerahan Lima Truk

Habib Rizieq mengaku terkejut dengan adanya kelompok yang disebutnya sebagai preman dalam jumlah besar. Ia menyebut terdapat sekitar lima truk yang membawa kelompok tersebut, termasuk membawa bambu runcing.

“Saya kaget saudara, ada preman lima truk dengan bambu runcing. Tukang ojek juga digebukin, warga dikejar-kejar sampai ke rumahnya,” ujarnya.

Ia kemudian mengaitkan peristiwa tersebut dengan pesan yang sebelumnya telah disampaikannya kepada warga Jakarta agar mengantisipasi kemungkinan kerusuhan.

“Saya sudah berpesan kepada semua warga di Jakarta, kalau terjadi demo besar tanggal 27 Agustus, setiap gang ditutup dengan kawat berduri, warga jaga rumah masing-masing,” katanya.

Habib Rizieq juga menyampaikan seruan agar warga melindungi lingkungan apabila terjadi tindakan kekerasan atau perusakan terhadap permukiman.

“Kalau ada yang masuk merusak warga kita, mengganggu warga kita, kejar, hajar, habisi,” ucapnya.

Ia mengeklaim dugaan pengerahan kelompok tersebut kemudian masuk ke kampung-kampung dan menyeret sejumlah warga yang menurutnya tidak mengetahui persoalan demonstrasi.

“Ternyata betul saudara, preman ini saat demo 27 Agustus masuk ke kampung-kampung, orang diseret seenaknya,” katanya.

Habib Rizieq kemudian menyebut seorang pedagang cermin bernama Bambang yang menurutnya tidak mengetahui apa-apa, tetapi diseret, ditelanjangi, dan dianiaya hingga meninggal dunia.

“Ada Pak Bambang, pedagang cermin yang tidak tahu apa-apa, diseret, ditelanjangi, digebukin sampai mati,” ujarnya.

Ia juga menyebut seorang siswa Madrasah Aliyah kelas tiga yang menurutnya turut menjadi korban.

“Lalu ada seorang siswa Madrasah Aliyah kelas tiga, nggak tahu apa-apa, diseret dari depan rumahnya, digebukin,” katanya.

Pertanyakan Pernyataan Polisi

Habib Rizieq juga menyoroti pernyataan kepolisian yang disebutnya mengaku tidak mengetahui kelompok yang melakukan kekerasan tersebut.

“Polisi bilang, ‘Oh, kami nggak tahu, itu kelompok anarko.’ Bohong! Polisi tahu saudara,” kata Habib Rizieq.

Ia mempertanyakan bagaimana kelompok yang disebutnya berjumlah lima truk dapat tiba di lokasi apabila tidak diketahui aparat.

“Lima truk preman begitu tiba di lokasi aksi dikawal oleh Brimob. Bohong mereka tidak tahu,” ujarnya.

Ia bahkan mempertanyakan kemungkinan adanya pihak yang sengaja memancing situasi agar terjadi bentrokan.

“Jangan-jangan mancing, saudara,” katanya.

Minta Organisasi Preman Dibubarkan

Atas peristiwa tersebut, Habib Rizieq meminta Presiden Prabowo Subianto dan jajaran menteri mengambil tindakan tegas terhadap organisasi yang menurutnya menjadi wadah kelompok preman.

“Preman-preman di Jakarta jangan sok jago. Maka itu saya minta sekarang ini kepada Bapak Presiden Prabowo, kepada para menteri: organisasi preman dibubarkan, hanya mengganggu ketenangan masyarakat. Betul tidak?” tegasnya.

Ia juga meminta pimpinan kelompok tersebut diproses secara hukum.

“Pimpinan premannya tangkap dan jebloskan ke penjara,” kata Habib Rizieq.

Menurut dia, penegakan hukum tidak boleh tebang pilih. Ia membandingkan tindakan cepat aparat terhadap ulama dan kelompok keagamaan dengan penanganan terhadap kelompok yang disebutnya sebagai preman.

“Jangan kalau nangkap ustaz cepat, nangkap kiai cepat, nangkap habaib cepat, nangkap santri cepat,” ujarnya.

Dalam ceramah tersebut, Habib Rizieq kemudian meminta respons jamaah terkait sikap terhadap keberadaan preman.

“Saya mau tanya saudara, siap lawan preman?” tanyanya.

“Siap!” jawab jamaah.

“Siap usir preman?”

“Siap!” jawab jamaah secara serentak.

Warga Marah, Truk Perusuh Dirusak

Habib Rizieq juga menyinggung reaksi warga setelah munculnya dugaan pengerahan kelompok tersebut dalam aksi 27 Agustus.

“Aksi kemarin memang tidak disangka, kok bisa ada pengerahan preman dengan lima truk dengan tertib,” katanya.

Menurut dia, situasi kemudian memicu kemarahan warga hingga kendaraan yang disebutnya sebagai truk pengangkut kelompok tersebut dirusak.

“Pada akhirnya warga marah dan merusak truk pengangkut preman-preman. Jangan salahkan masyarakat membakar dan merusak truk,” ujarnya.

Pernyataan mengenai keterlibatan kelompok preman, pengawalan Brimob, identitas korban, serta rangkaian kekerasan dalam ceramah tersebut merupakan klaim dan penilaian Habib Rizieq.

Redaksi memberi ruang klarifikasi kepada pihak-pihak yang disebut dalam pernyataan tersebut. Klarifikasi akan dimuat secara proporsional sebagai bagian dari prinsip keberimbangan pemberitaan.

MoneyTalk.id,Jakarta – Direktur Eksekutif GREAT Institute, Syahganda Nainggolan, mengungkap isi pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto yang menurut dia membahas sejumlah catatan kelam dalam perjalanan politik Indonesia, termasuk peristiwa yang terjadi pada era pemerintahan Joko Widodo.

Syahganda menyebut pertemuan tersebut berlangsung pada 30 Januari 2026. Ia mengaku hadir bersama sejumlah tokoh, di antaranya Menteri Pertahanan, Said Didu, Abraham Samad, dan Prof. Siti Zuhro.

Dalam keterangannya, Syahganda mengatakan dirinya mendengar langsung dari Prabowo mengenai pertanyaan terkait sikap Amien Rais terhadap Presiden.

“Kenapa Amien Rais membenci saya?” ujar Syahganda, mengutip percakapan yang menurutnya disampaikan Prabowo di channel YouTube Obor Rakyat Reborn, Senin (24/8/2026).

Syahganda kemudian mengungkap bahwa dalam pertemuan tersebut muncul pembahasan mengenai berbagai peristiwa politik dan keamanan pada masa pemerintahan sebelumnya.

Ia menyinggung meninggalnya ratusan petugas pemilu pada Pemilu 2019 serta tragedi yang menewaskan enam anggota laskar Front Pembela Islam (FPI) dalam insiden KM 50.

Menurut Syahganda, angka kematian petugas Pemilu 2019 yang dibicarakan dalam pertemuan itu mencapai sekitar 800 orang. Ia mengatakan angka tersebut dikoreksi oleh Prof. Siti Zuhro menjadi 800.

“Jadi saya tahu, Habib Rizieq korban itu syuhadanya lima orang, eh enam orang di kilometer 50. Jadi Presiden kita tahu,” kata Syahganda.

Syahganda kemudian menyampaikan pandangannya bahwa berbagai peristiwa tersebut merupakan catatan sejarah yang perlu diperhatikan. Ia bahkan menyebut adanya kemiripan dengan pola kekerasan politik masa lalu, meski menegaskan hal tersebut sebagai spekulasi.

“Keja­di­an-kejadian yang terjadi di era Jokowi seperti pembunuhan laskar Habib Rizieq, kemudian meninggalnya 800 petugas pemilu dan lain-lain. Itu kan catatan-catatan yang kita dalam sejarah Republik ini,” ujarnya.

Ia kemudian mengatakan bahwa Presiden Prabowo memahami catatan tersebut. Namun, menurut Syahganda, Prabowo memilih untuk tidak menjadikan masa lalu sebagai fokus utama pemerintahannya.

“Presiden Prabowo noted,” kata Syahganda.

Menurut dia, Prabowo menyampaikan bahwa dirinya tidak ingin terlalu cepat melihat ke belakang atau “melihat spion”, karena ingin memusatkan perhatian pada tantangan ke depan.

“Saya enggak mau cepat-cepat lihat spion, saya mau lihat ke depan dulu. Pertarungan kita besar,” kata Syahganda, mengutip pernyataan Prabowo.

Syahganda menilai pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Prabowo mengetahui berbagai persoalan masa lalu, tetapi memilih berkonsentrasi pada agenda politik dan pemerintahan ke depan.

Sebelumnya, Syahganda juga pernah menulis mengenai pertemuannya dengan Prabowo pada 30 Januari 2026. Dalam tulisan tersebut, ia menyebut pertemuan itu sebagai pertemuan kedua yang intensif dengan Prabowo setelah sebelumnya diundang ke Hambalang pada 9 Januari 2026.

MoneyTalk, Jakarta – Ketua Umum Organisasi Kemasyarakatan Kebangsaan dan Kebhinekaan Lintas Agama, Suku dan Budaya Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu (PNIB), AR Waluyo Wasis Nugroho (Gus Wal), menyatakan penolakan keras nan tegas terhadap rencana kehadiran Habib Rizieq Shihab dalam acara bertajuk Tabligh Akbar & Istighotsah Untuk Palestina yang akan digelar di Lapangan Pegantenan, Pasuruan.

Menurut Gus Wal, kepedulian terhadap Palestina tidak boleh dijadikan tameng untuk membawa agenda yang berpotensi memecah belah bangsa. Ia menilai, kehadiran Rizieq Shihab figur yang selama ini kerap menimbulkan kontroversi justru berisiko menggeser substansi solidaritas menjadi panggung provokasi.

“Jangan bungkus agenda lama dengan kemasan baru. Palestina itu isu kemanusiaan, bukan alat untuk membangkitkan polarisasi di dalam negeri,” tegas Gus Wal, Selasa (5/5/2026).

PNIB juga menyampaikan harapannya kepada seluruh panitia penyelenggara kegiatan di Lapangan Pegantenan agar lebih selektif dalam menentukan tokoh yang diundang dalam kegiatan keagamaan berskala besar. Gus Wal menilai masih banyak ulama dan sayyid di pasuruan maupun di Jawa Timur yang memiliki rekam jejak sejuk, inklusif, dan mampu menjaga persatuan umat tanpa membawa konflik.

“Kalau tujuannya benar-benar untuk doa dan solidaritas peduli Palestina, banyak ulama yang lebih meneduhkan, bukan yang justru memantik kegaduhan. Kehadiran Habib Rizieq Shihab yang merupakan residivis kriminal dan pernah beberapa kali dipenjara dikhawatirkan memberikan teladan yang buruk bagi santri dan masyarakat,” lanjutnya.

Lebih jauh, PNIB yang didukung tokoh agama dan masyarakat pasuruan mendesak aparat penegak hukum, khususnya Polres Pasuruan dan Polda Jawa Timur, untuk tidak memberikan izin terhadap kegiatan yang menghadirkan rizieq shihab tokoh dengan rekam jejak hukum dan sosial yang dinilai problematik.

“Negara tidak boleh kalah oleh narasi simbolik. Bersorban bukan berarti kebal kritik. Jika rekam jejaknya berulang kali memicu konflik, maka negara wajib bersikap tegas,” ujar Gus Wal.

PNIB juga mengingatkan bahwa organisasi Front Pembela Islam (FPI) telah resmi dibubarkan oleh pemerintah, sehingga segala bentuk upaya menghadirkan kembali panggung bagi tokoh-tokohnya dinilai sebagai langkah mundur dalam menjaga stabilitas nasional. PNIB menegaskan bahwa jangan pernah kembali dibiarkan bangkitnya FPI maupun HTI yang selama ini dinilai sebagai sumber intoleransi, radikalisme, dan ancaman terhadap persatuan bangsa.

“FPI sudah dibubarkan. Jangan diberi ruang, jangan diberi panggung, apalagi dibungkus dengan isu suci seperti Palestina. Ini berbahaya,” katanya.

Menutup pernyataannya, Gus Wal menegaskan bahwa persatuan Indonesia harus menjadi prioritas utama di atas segala kepentingan kelompok.

“Kita memang peduli terhadap Palestina, tapi jangan sampai membawa api ke rumah sendiri. Solidaritas dapat diwujudkan melalui qunut nazilah ataupun penyaluran donasi melalui lembaga yang kredibel dan terpercaya, agar tidak terulang penyalahgunaan donasi kemanusiaan sebagaimana kasus-kasus yang pernah mencuat di masa lalu,” pungkas Gus Wal.

MoneyTalk, Jakarta – Imam Besar Front Persaudaraan Islam (FPI), Habib Rizieq Syihab, mengajak umat Islam untuk tidak terpecah dan memperkuat persatuan dalam merespons konflik yang melibatkan Israel dan Amerika Serikat, termasuk situasi di Palestina.

Dalam ceramahnya di Markaz Syariah Petamburan, Jakarta baru-baru ini ia mengingatkan umat Islam di Indonesia agar tetap peduli terhadap kondisi Muslim di sejumlah negara yang terdampak konflik.

“Kita di Indonesia bisa berkumpul, makan enak, dan beribadah dengan tenang. Tapi jangan lupa saudara-saudara kita di Palestina, Iran, Suriah, dan Yaman yang saat ini menderita akibat terjadinya perang dengan Israel dan Amerika,” ujarnya, Selasa (31/3/2026).

Habib Rizieq secara khusus menyoroti situasi di Palestina, terutama terkait penutupan Masjid Al-Aqsha yang disebutnya telah berlangsung berminggu-minggu dan berdampak pada pelaksanaan ibadah umat Islam.

“Bahkan mereka terpaksa salat di jalanan sekitar Al-Aqsha dan dibubarkan secara paksa,” katanya.

Ia mengajak umat Islam meningkatkan solidaritas melalui doa, penggalangan dana, serta kegiatan keagamaan seperti istighatsah dan pembacaan qunut nazilah dalam salat fardu.

Selain itu, ia menekankan pentingnya persatuan lintas kelompok dan mazhab di tengah situasi global saat ini.

“Ini bukan waktunya membahas perbedaan. Bukan waktunya kita bicara ini Aswaja, ini Wahabi, ini Syiah. Kita bicara semua punya musuh yang sama yaitu Israel dan Amerika. Umat Islam harus bersatu ganyang mereka! (Israel dan Amerika),” tegasnya.

Habib Rizieq juga mengingatkan agar umat tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang berpotensi memecah belah persatuan. Ia menutup ceramahnya dengan ajakan untuk terus menunjukkan kepedulian dan memberikan bantuan kepada rakyat Palestina sesuai kemampuan masing-masing.

MoneyTalk, Jakarta – Pertemuan utusan Presiden dengan Imam Besar Front Persaudaraan Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab di Petamburan dinilai memiliki makna strategis dalam perspektif politik dan intelijen negara.

Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengutus sejumlah pejabat tinggi negara untuk bersilaturahmi dengan Habib Rizieq menunjukkan adanya pendekatan komunikasi yang tidak selalu harus dilakukan melalui jalur formal kekuasaan.

Pada Sabtu pagi (7/3/2026), Presiden Prabowo mengutus Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, serta Utusan Khusus Presiden Raffi Ahmad untuk menemui Habib Rizieq di kediamannya di Petamburan, Jakarta.

Menurut Amir Hamzah, keputusan Habib Rizieq menerima utusan presiden di kediamannya tetapi tidak datang ke Istana menunjukkan posisi simbolik yang jelas.

“Habib Rizieq menempatkan dirinya sebagai ulama yang berada di luar kekuasaan. Ia tidak masuk dalam struktur pemerintahan, tetapi tetap membuka ruang dialog dengan negara,” kata Amir Hamzah dalam analisisnya, Ahad (8/3/2026).

Dalam perspektif intelijen sosial-politik, Amir Hamzah menilai posisi Habib Rizieq sebagai ulama independen justru memberi nilai strategis bagi stabilitas nasional.

Menurutnya, hubungan personal antara Prabowo dan Habib Rizieq sudah terbangun sejak lama, terutama ketika Imam Besar FPI itu mendukung Prabowo pada Pemilihan Presiden Indonesia 2014 dan Pemilihan Presiden Indonesia 2019.

“Hubungan historis ini membuat komunikasi antara keduanya tidak kaku. Tetapi Habib Rizieq tetap menjaga posisi moralnya sebagai ulama yang berada di luar kekuasaan,” ujar Amir.

Ia menilai posisi tersebut justru memungkinkan Habib Rizieq memberikan kritik yang bersifat konstruktif kepada pemerintah.

“Peran ulama seperti ini penting. Ia bisa menjadi penyeimbang moral sekaligus memberikan kritik membangun untuk perbaikan bangsa,” tambahnya.

Amir Hamzah juga melihat potensi peran Habib Rizieq dalam diplomasi nonformal, terutama dalam situasi geopolitik yang sensitif.

Ia mencontohkan isu kapal Pertamina yang sempat tertahan di Selat Hormuz, kawasan strategis yang berada di jalur geopolitik Timur Tengah.

Menurut Amir, latar belakang Habib Rizieq sebagai keturunan Rasulullah atau habaib memiliki jaringan sosial keagamaan yang luas di dunia Islam.

“Pemimpin tertinggi di Iran juga merupakan keturunan Rasulullah. Dalam tradisi dunia Islam, hubungan genealogis seperti ini sering menjadi pintu komunikasi yang efektif,” jelasnya.

Ia menilai pendekatan berbasis jaringan ulama kadang lebih efektif dibanding jalur diplomasi formal negara.

Amir Hamzah mengingatkan bahwa pendekatan serupa pernah dilakukan pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Saat itu, pemerintah Indonesia meminta bantuan ulama Abu Bakar Ba’asyir untuk membantu komunikasi dengan kelompok Taliban dalam kasus penyanderaan wartawan Meutya Hafid dan kameramen Budiyanto dari Metro TV di Afghanistan.

“Melalui pendekatan jaringan ulama tersebut, kedua sandera akhirnya dapat dibebaskan,” ujar Amir.

Menurut Amir Hamzah, pertemuan utusan Presiden dengan Habib Rizieq juga bisa dibaca sebagai sinyal politik bahwa pemerintah membuka ruang komunikasi dengan berbagai kekuatan sosial di luar struktur negara.

“Dalam perspektif intelijen, ini adalah upaya membangun stabilitas nasional melalui jaringan sosial, keagamaan, dan moral yang memiliki pengaruh besar di masyarakat,” ujarnya.

Ia menegaskan, strategi seperti ini sering digunakan dalam politik global, di mana tokoh agama, tokoh masyarakat, atau figur nonnegara menjadi jembatan komunikasi dalam berbagai situasi strategis.

“Negara tidak selalu bergerak melalui jalur formal. Kadang justru jalur informal melalui tokoh berpengaruh bisa membuka solusi yang tidak bisa ditembus oleh diplomasi resmi,” kata Amir Hamzah.

MoneyTalk,Jakarta – Saat diwawancara media setelah tanggal 20 Oktober 2024 akan kemana, Jokowi menjawab akan pulang ke Solo. Lalu, Jokowi menjawab wartawan tentang kegiatan apa yang akan dilakukan, dengan mengatakan akan tidur.

Namun, dapat dipastikan Jokowi tidak akan bisa tidur nyenyak pasca lengser. Meski matanya terpejam, pikirannya akan terus dihantui kecemasan, kegalauan dan ketakutan yang luar biasa, atas segala kebohongan dan kezalimannya kepada rakyat.

Seluruh kejahatan dan kezaliman Jokowi, akan diingat rakyat. Rakjat, tidak akan melupakan, bahkan tak akan pula memaafkan.

Di Jakarta, secara pribadi Jokowi sudah digugat Habib Rizieq dkk. Saat pihak Setneg hadir, legal standingnya dipersoalkan. Karena gugatan terhadap Jokowi adalah gugatan terhadap pribadinya, bukan pada jabatannya sebagai Presiden.

Menyedihkan sekaligus memalukan. Pejabat istana, tak paham gugatan pribadi dan institusi. Mengelola negara secara amatiran.

Kedepan, Jokowi tak bisa menggunakan kekuasaannya untuk menghadapi gugatan habib Rizieq dkk. Fasilitas istana, baik Setneg hingga jaksa agung, tak akan bisa bertindak sebagai pengacara negara untuk membela Jokowi.

Jokowi hanya hadapi sidang sendiri. Kalau mau sewa pengacara, harus bayar dari kantong sendiri. Pengacara Jokowi akan malas membela Jokowi setelah tak lagi Presiden. Itu artinya, Jokowi kesepian dan harus menghadapi berbagai tuntutan.

Gugatan habib Rizieq cerdas. Diajukan di Jakarta, karena Jokowi meski digugat secara pribadi, berdomisili di istana, di Jakarta, sehingga gugatan diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Gugatan ini juga berhasil mengecoh istana. Datang dalam kapasitas Jokowi Presiden, lalu ditolak pengadilan karena legal standingnya keliru. Jokowi digugat sebagai pribadi, jadi tak ada urusannya dengan Setneg, atau atribut presiden lainnya.

Karena pejabat di lingkaran Setneg penjilat semua, mereka tidak punya malu memamerkan kebodohannya di sidang yang terbuka untuk umum. Seluruh rakyat jadi tahu, kinerja lingkaran istana memang payah.

Pasca Jokowi pulang ke Solo, sejumlah aktivis Solo juga bersiap untuk menggugat Jokowi di Solo. Rakyat di wilayah lain, juga bisa melaporkan kejahatan pidana Jokowi, ke seluruh Polda yang ada. Karena kebohongan Jokowi, bukan hanya berimplikasi perdata, tetapi juga pidana.

Jokowi, pasca lengser akan dituntut secara perdata dan pidana. Kebijakannya, akan dituntut secara tata usaha negara. Jadi, mana bisa Jokowi nyenyak tidur? Penjara, sudah siap menampung Jokowi.

Penulis : Ahmad Khozinudin. Sastrawan Politik