20 November 2026

Hanif Faisol

MoneyTalk, Jakarta – Isu reshuffle kabinet kembali menghangat setelah Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Mohammad Jumhur Hidayat, terlihat mendatangi Istana Kepresidenan, Senin (27/4/2026).

Kehadiran Jumhur memicu spekulasi kuat bahwa dirinya akan masuk dalam jajaran Kabinet Presiden Prabowo Subianto, bahkan disebut-sebut akan mengisi posisi Menteri Lingkungan Hidup menggantikan Hanif Faisol.

Saat dikonfirmasi awak media mengenai kedatangannya ke Istana, Jumhur tidak memberikan penjelasan rinci. Ia hanya menyebut dirinya hadir untuk sebuah pelantikan.

“Ya, hadir ada pelantikan. Pelantikan apanya belum tahu,” kata Jumhur kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan.

Pernyataan singkat tersebut justru semakin memperkuat dugaan bahwa Presiden Prabowo tengah menyiapkan perombakan kabinet dalam waktu dekat. Nama Jumhur Hidayat disebut masuk dalam radar kuat untuk memperkuat pemerintahan, khususnya di sektor lingkungan hidup dan ketenagakerjaan.

Sebagai tokoh buruh nasional, Jumhur dikenal memiliki rekam jejak panjang dalam isu ketenagakerjaan, perlindungan buruh, hingga kebijakan ekonomi kerakyatan. Ia juga pernah menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dan aktif menyuarakan kepentingan pekerja di tingkat nasional.

Jika benar ditunjuk menjadi Menteri Lingkungan Hidup, maka langkah tersebut dinilai sebagai upaya Presiden Prabowo untuk menghadirkan figur dengan pendekatan sosial-ekonomi yang kuat dalam pengelolaan isu lingkungan dan industri berkelanjutan.

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Istana terkait agenda pelantikan maupun kepastian reshuffle kabinet.

Namun, sejumlah sumber di lingkaran pemerintahan menyebutkan bahwa reshuffle kali ini akan menyasar beberapa pos strategis, termasuk kementerian yang dinilai membutuhkan percepatan kinerja dalam menghadapi tantangan ekonomi global, investasi hijau, dan agenda transisi energi nasional.

Publik kini menanti apakah kehadiran Jumhur Hidayat di Istana benar-benar menjadi sinyal kuat pergantian Menteri Lingkungan Hidup, atau hanya bagian dari agenda kenegaraan lainnya.

MoneyTalk, Jakarta – Banjir dan longsor beruntun yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dalam sepekan terakhir dinilai bukan sekadar bencana hidrometeorologis, melainkan cerminan krisis tata kelola ruang dan lingkungan di Pulau Sumatera.

Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menilai pemerintah tidak adil dalam merespons bencana ekologis tersebut. Ia menyoroti langkah pemerintah yang hanya menutup operasional PT Toba Pulp Lestari (TPL) di Sumatera Utara, sementara perusahaan lain yang diduga turut berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan justru dibiarkan beroperasi.

“Kalau alasannya banjir dan longsor, kenapa hanya TPL yang ditutup? Ini tidak adil. Banyak perusahaan lain yang aktivitasnya berada di kawasan rawan dan diduga memperparah kerusakan lingkungan,” ujar Uchok Sky, Kamis (25/12/2025).

Uchok secara tegas meminta pemerintah segera melakukan audit lingkungan dan menutup sementara Tambang Emas Martabe yang dikelola PT Agincourt Resources (PTAR), meskipun kontrak karya perusahaan tersebut baru akan berakhir pada 2033.

“Kontrak karya tidak boleh menjadi tameng. Jika aktivitasnya membahayakan lingkungan dan masyarakat, pemerintah wajib bertindak,” tegasnya.

CBA, lanjut Uchok, lebih mempercayai temuan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Utara dibandingkan pernyataan Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol. WALHI Sumut sebelumnya menyebut setidaknya tujuh perusahaan yang diduga menjadi penyebab utama bencana ekologis di kawasan Tapanuli, salah satunya PT Agincourt Resources.

“WALHI menyebut nama dan basis ekologisnya jelas. Sementara pernyataan Menteri Lingkungan Hidup justru terkesan membela mati-matian PT Agincourt Resources dengan alasan perusahaan sudah menjalankan prinsip lingkungan dan keberlanjutan,” kata Uchok.

Menurutnya, sikap pemerintah tersebut mencerminkan kepentingan jangka pendek dan mengabaikan penderitaan para korban banjir dan longsor yang kehilangan rumah, lahan, bahkan anggota keluarga.

CBA pun mendesak pemerintah pusat untuk segera menutup sementara operasional Tambang Emas Martabe serta membentuk Tim Audit Independen guna melakukan audit lingkungan secara menyeluruh. Pasalnya, kawasan pertambangan PTAR berada di kawasan hutan dan hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) yang sangat sensitif dan berisiko tinggi, termasuk dalam ekosistem DAS Batang Toru.

“Ini wilayah berbahaya. Kalau audit independen tidak segera dilakukan, bencana serupa akan terus berulang dan rakyat lagi yang menjadi korban,” pungkas Uchok Sky.