MoneyTalk, Jakarta – Memperingati Hari Tani Nasional, Mirah Sumirat, SE., Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPIRASI), mengkritisi fenomena harga beras yang terus melonjak di Indonesia. Presiden ASPIRASI sekaligus Presiden Women Committee Asia Pasifik UNI Apro ini mengklaim harga beras di Indonesia sebagai yang tertinggi di antara negara-negara ASEAN. Hal ini dismapaikan dalam keterangan tertulisnya pada Kamis (03/10).
Ia menegaskan, “Sungguh aneh dan tidak habis pikir mengingat Indonesia adalah negara agraris, kenapa harga berasnya bikin rakyat menangis! Lalu, buat apa keberadaan Badan Pangan Nasional (BAPANAS) jika tidak bisa mengendalikan harga pangan?!”
Menurut Mirah, salah satu tugas pokok BAPANAS adalah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Ketika harga beras di Indonesia justru melambung tinggi, jauh di atas negara-negara tetangga, hal itu menunjukkan bahwa fungsi BAPANAS belum berjalan efektif. Ia mengkritik kebijakan pemerintah yang mendirikan BAPANAS, sedangkan sebelumnya sudah ada Bulog dengan fungsi yang mirip, yakni stabilisasi pasokan dan harga pangan.
“Mengapa tidak maksimalkan saja peran Bulog? Keberadaan BAPANAS ini malah menjadi ‘bayangan’ Bulog dan justru menguras anggaran negara dengan membayar mahal para pejabatnya tanpa hasil yang jelas,” tegasnya.
Mirah juga menyoroti keanekaragaman beras di Indonesia, mulai dari beras putih, merah, hitam, coklat, hingga beras organic. menurutnya, ini mencerminkan kekayaan hayati yang sangat luar biasa. Menurutnya, kesuburan tanah Indonesia adalah anugerah yang harus dikelola dengan baik oleh orang-orang yang kompeten. Namun, pengelolaan yang buruk oleh pihak yang kurang memahami potensi agraris ini, menyebabkan kesulitan bagi petani lokal untuk bersaing dengan korporasi besar yang menguasai pasar dan menekan harga.
Ia menambahkan, pemerintah belum memberikan dukungan maksimal bagi petani, yang berdampak pada rendahnya daya saing mereka di tengah dominasi pasar oleh korporasi besar.
“Keberadaan perusahaan-perusahaan besar ini justru memperburuk situasi, karena mereka bisa menekan harga beras di pasar, sehingga petani kita semakin terpinggirkan,” ujarnya.
Mirah berharap pemerintahan yang baru akan lebih serius menangani masalah pertanian, dengan memberikan insentif kepada petani dan mendorong generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian.
“Pertanian memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja dan bisa menjadi pilihan hidup yang menjanjikan di tengah Undang-undang Omnibuslaw Cipta Kerja yang tidak berpihak kepada pekerja dengan upah murah, PHK mudah, dan sistem kerja kontrak berkepanjangan,” jelasnya.
Ia juga mengusulkan beberapa langkah konkret untuk membenahi sektor pertanian di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah perbaikan sistem irigasi, pengembangan teknologi pertanian modern, penyediaan benih unggul, dan peningkatan subsidi pupuk serta alat pertanian.
“Banyak anak bangsa yang pandai dan bisa membuat teknologi pertanian yang lebih canggih. Kita perlu meningkatkan produktivitas dengan menggunakan metode yang tepat untuk melawan hama, meningkatkan kualitas benih, dan mengoptimalkan pemanfaatan lahan,” tambahnya.
Mirah juga mengkritisi kebijakan impor beras yang tidak seimbang dengan produksi lokal, serta menyoroti betapa sulitnya petani mendapatkan pupuk bersubsidi. Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11% juga membuat harga pupuk semakin mahal, yang menjadi beban tambahan bagi petani.
“Selain itu, banyak petani di Indonesia yang tidak memiliki lahan sendiri, sehingga mereka hanya bertindak sebagai penggarap di lahan orang lain dengan sistem sewa atau bagi hasil,” tuturnya.
Mirah menekankan bahwa langkah-langkah mendasar harus segera diambil agar kebutuhan pangan, khususnya beras, dapat tercukupi dan harga kembali terjangkau bagi rakyat Indonesia.
“Jika harga pangan terus melambung, maka keutuhan sosial dan ketahanan bangsa akan terancam. Pemerintah harus bertindak cepat,” pungkasnya.(c@kra)
