Hartanto Archives -

CBA Gelar Diskusi Publik soal Kasus Suap Blueray Cargo, Soroti Dugaan Aliran Dana ke Aparat Penegak Hukum yang Belum Diusut KPK IMG-20260629-WA0085

CBA Gelar Diskusi Publik soal Kasus Suap Blueray Cargo, Soroti Dugaan Aliran Dana ke Aparat Penegak Hukum yang Belum Diusut KPK

Hedi Batubara 29 Juni 2026

MoneyTalk.id, Jakarta – Penanganan perkara dugaan suap impor yang melibatkan Blueray Cargo kembali menjadi sorotan.

Hingga saat ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diketahui telah memproses hukum sejumlah pihak yang berasal dari lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) serta pihak swasta dari Blueray Cargo.

Namun, sejumlah pihak menilai pengungkapan perkara tersebut belum sepenuhnya menyentuh dugaan aliran dana kepada pihak-pihak lain yang sempat muncul dalam proses penyidikan maupun persidangan.

Atas dasar itu, Center for Budget Analysis (CBA) akan menggelar diskusi publik bertajuk “Suap Blueray Cargo: KPK Jerat Tentara, Cokelat Muda dan Cokelat Tua Dilindungi?” pada Selasa, 30 Juni 2026, pukul 12.00 WIB hingga selesai, di Wizzmie Menteng, Jakarta Pusat.

Diskusi tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, yakni Koordinator Nasional Poros Muda NU Ramadan Isa, Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto, Ketua Padepokan Hukum Indonesia (PHI) Mus Gaber, serta Direktur Eksekutif CBA Uchok Sky Khadafi.

Acara akan dipandu oleh Koordinator CBA Jajang Nurjaman* sebagai moderator.

Soroti Dugaan Aliran Dana yang Disebut dalam BAP

Latar belakang penyelenggaraan diskusi ini berangkat dari penilaian bahwa pengusutan perkara dugaan suap Blueray Cargo dinilai belum dilakukan secara menyeluruh.

Menurut CBA, fokus penyidikan KPK sejauh ini masih mengarah kepada oknum pejabat Bea dan Cukai serta pihak Blueray Cargo, termasuk John Field dan pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Sementara itu, dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang disebut berasal dari keterangan Hartanto, seorang pegawai Blueray Cargo, terdapat pengakuan mengenai penyerahan sejumlah uang kepada oknum aparat penegak hukum.

Dalam keterangannya, penyerahan uang tersebut disebut dilakukan atas perintah John Field.

CBA menilai informasi yang muncul dalam dokumen tersebut perlu memperoleh penjelasan melalui mekanisme hukum yang berlaku, sehingga publik mendapatkan gambaran yang utuh mengenai konstruksi perkara.

Dorong Transparansi Penanganan Perkara

Melalui forum diskusi publik ini, Uchok Sky Khadafi Direktur Eksekutif Center of Budget Analisis (CBA) berharap muncul pembahasan yang komprehensif mengenai perkembangan penanganan kasus dugaan suap impor Blueray Cargo.

“Kita akan bongkar semua patgulipat yang diduga sudah puluhan tahun, kenapa KPK hanya mengambil setahun atau enam bulan terkait suap ini,” ucap Uchok Sky.

Uchok berharap lembaga anti tasuah ini bisa melihat secara jernih ketika para saksi mengaku memberikan uang suap ke instansi lain.

Selain membahas aspek hukum, forum tersebut juga akan mengulas sejauh mana dugaan aliran dana yang sempat disebut dalam proses penyidikan perlu ditelusuri lebih lanjut berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut penyelenggara, diskusi ini bertujuan mendorong transparansi serta memperkaya perspektif publik mengenai proses pemberantasan korupsi, tanpa mendahului ataupun mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan.

CBA menegaskan bahwa seluruh dugaan yang berkembang tetap harus dibuktikan melalui proses penyidikan, penyelidikan, maupun persidangan sesuai prinsip praduga tak bersalah dan ketentuan hukum yang berlaku.

Hingga kini, KPK masih terus menangani perkara dugaan suap impor yang melibatkan Blueray Cargo. Sementara itu, proses hukum terhadap para terdakwa yang telah ditetapkan masih berlangsung sesuai mekanisme peradilan.

Kasus Suap Blueray Cargo, CBA: Diduga Ada Persaingan TNI vs Polisi Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budi Utama

Kasus Suap Blueray Cargo, CBA: Diduga Ada Persaingan TNI vs Polisi

Hedi Batubara 26 Juni 2026

MoneyTalk.id, Jakarta – Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menilai kasus dugaan suap pengurusan impor yang melibatkan Blueray Cargo tidak hanya berkaitan dengan tindak pidana korupsi, tetapi juga mengandung unsur persaingan politik.

Uchok menegaskan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai tidak akan menjerat pihak-pihak yang diduga sebagai penerima suap dari kalangan aparat penegak hukum.

Menurut Uchok, dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Hartanto yang merupakan pegawai Blueray telah mengakui menyerahkan sejumlah uang kepada oknum aparat penegak hukum di tingkat kecamatan dan kota madya atas perintah John Field selaku bos Blueray.

“Kasus John Field atau suap Blueray Cargo bukan kasus korupsi semata, tetapi ada unsur politiknya. Ada persaingan politik untuk rebutan jabatan strategis sipil antara tentara dan polisi,” kata Uchok, Jumat (26/6/2026).

Ia mengatakan, indikasi persaingan politik tersebut terlihat dari penanganan perkara yang hingga kini, menurutnya, belum menyentuh oknum-oknum dari kepolisian, BPK, BPOM, maupun Kementerian Perdagangan yang disebut dalam dugaan suap pengurusan impor.

“Tanda-tanda persaingan politik antara tentara dengan polisi bisa dilihat dari cara KPK yang sampai saat ini tidak menyentuh oknum-oknum dari polisi, BPK, BPOM, dan Kementerian Perdagangan dalam suap pengurusan impor tersebut,” ujarnya.

Uchok juga menilai KPK yang dipimpin oleh seorang jenderal polisi sengaja memfokuskan penanganan perkara kepada institusi Bea dan Cukai, khususnya Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budhi Utama.

“Sepertinya KPK yang dipimpin oleh jenderal polisi ini sengaja fokus kepada institusi Bea dan Cukai, khususnya pada Dirjen Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama yang disebut menerima uang suap sebesar 213.600 dolar Singapura agar anak buah Presiden Prabowo ini kariernya mati total,” ungkap Uchok.

Lebih lanjut, Uchok menilai kasus Blueray Cargo memperlihatkan adanya kecemburuan dari institusi kepolisian terhadap semakin banyaknya personel militer yang mengisi jabatan sipil di berbagai lembaga negara.

“Dari kasus suap Blueray Cargo ini sudah kelihatan bahwa polisi menyimpan kecemburuan kepada tentara. Saat ini lembaga-lembaga negara mulai banyak diisi oleh kaum tentara,” katanya.

Menurut Uchok, kondisi tersebut juga menjadi peringatan kepada Presiden Prabowo Subianto agar kepolisian tetap memperoleh perhatian dalam penempatan jabatan strategis sebagaimana pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

“Ini peringatan kepada Presiden Prabowo agar polisi juga harus diperhatikan oleh pemerintah seperti zaman Presiden Jokowi yang banyak mengisi jabatan sipil,” ujarnya.

Ia menambahkan, masyarakat sipil cukup mengamati dinamika yang terjadi.

“Dan masyarakat sipil dalam konflik tentara melawan polisi cukup nonton saja. Karena saat ini Presiden Prabowo lebih percaya kepada tentara daripada polisi,” tutup Uchok.

Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari KPK maupun pihak-pihak yang disebut dalam pernyataan tersebut. Seluruh pernyataan di atas merupakan pendapat dan analisis dari Uchok Sky Khadafi, serta belum merupakan fakta yang telah diputuskan melalui proses hukum.

CBA Desak KPK Usut Dugaan Setoran Tiap Bulan ke Oknum APH dalam Kasus Blueray Cargo, “Jangan Tebang Pilih” IMG-20260621-WA0054

CBA Desak KPK Usut Dugaan Setoran Tiap Bulan ke Oknum APH dalam Kasus Blueray Cargo, “Jangan Tebang Pilih”

Hedi Batubara 21 Juni 2026

MoneyTalk.id, Jakarta – Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut secara menyeluruh dugaan praktik suap atau pemerasan yang menyeret perusahaan Blueray Cargo. Menurutnya, penegak hukum tidak boleh tebang pilih dan harus memeriksa seluruh pihak yang namanya muncul dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Uchok mengatakan dirinya memperoleh informasi dari keterangan saksi Hartanto yang tertuang dalam BAP terkait perkara yang menjerat tersangka Deddy Kurniawan Sukolo. Dalam dokumen tersebut, disebut adanya dugaan pendistribusian uang kepada sejumlah pihak yang diklaim berkaitan dengan oknum di tingkat Polsek, Polres, Polda Metro Jaya hingga Mabes Polri.

“Saya mendapat informasi keterangan dari BAP Hartanto yang menyebut adanya pengantaran setoran kepada oknum Polda Metro Jaya dan Mabes Polri. Ini tidak bisa dibiarkan dan harus ditelusuri sampai tuntas,” kata Uchok Sky Khadafi kepada redaksi, Minggu (21/6/2026).

CBA Minta KPK Periksa Semua Pihak yang Disebut dalam BAP

Menurut Uchok, keterangan yang tertuang dalam BAP tersebut perlu diuji dan diverifikasi oleh aparat penegak hukum, termasuk memanggil seluruh pihak yang disebut dalam dokumen pemeriksaan.

Ia menegaskan bahwa KPK harus mengusut dugaan aliran dana tersebut secara objektif tanpa memandang jabatan maupun institusi yang diduga terkait.

“Dalam BAP itu disebutkan bahwa urusan setoran untuk tingkatan Polda dan Mabes ditangani oleh saudara John Field. Kebenaran informasi ini harus diusut dan dibuktikan melalui proses hukum yang transparan,” tegas Uchok.

Nama John Field Disebut dalam Keterangan Saksi

Berdasarkan keterangan saksi Hartanto dalam BAP tertanggal 25 Februari 2026, disebutkan bahwa dirinya menjalankan tugas distribusi dana sesuai arahan pihak tertentu dan mempertanggungjawabkannya kepada seseorang bernama John Field.

Dalam dokumen pemeriksaan tersebut juga disebutkan adanya pola distribusi yang berlangsung secara berkala pada minggu pertama setiap bulan.

Hartanto mengaku pernah menerima instruksi untuk mengantarkan dana yang diambil dari seseorang bernama Viny Liverie Lie kepada pihak tertentu. Dalam keterangannya, saksi menyebut dirinya hanya menjalankan perintah dan tidak mengetahui secara rinci identitas penerima akhir dana tersebut.

Dugaan Distribusi Dana ke Lingkungan Kepolisian

Dalam salah satu bagian BAP, Hartanto menjelaskan bahwa dirinya pernah diperintahkan mengambil uang dari ruang kerja Viny Liverie Lie di kawasan yang disebut sebagai Mabes 5 lantai 2 pada Februari 2025.

Uang tersebut kemudian dimasukkan ke dalam tas jinjing hitam dan dibawa menggunakan kendaraan operasional bersama Dian Sopiono menuju kawasan Polda Metro Jaya.

Setelah menunggu selama beberapa waktu, Hartanto mengaku menerima arahan untuk berpindah ke sekitar Mabes Polri di Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan. Sesampainya di lokasi, ia mengaku bertemu seseorang yang menghubunginya melalui telepon dan kemudian menerima tas berisi uang tersebut.

Dalam keterangannya, Hartanto mengaku tidak mengetahui identitas penerima dana. Namun ia menyatakan bahwa distribusi tersebut bukan terkait urusan bea cukai, melainkan untuk pihak yang disebutnya berasal dari lingkungan kepolisian.

Terdapat Istilah “Kode Bantuan Freelance”

Dokumen BAP lainnya yang diperlihatkan kepada saksi juga memuat percakapan elektronik mengenai agenda pertemuan dengan topik “Kode Bantuan Freelance”.

Dalam keterangan saksi, istilah tersebut disebut sebagai kode internal yang berkaitan dengan distribusi bantuan uang kepada pihak tertentu. Saksi mengaku tim yang terlibat hanya bertugas mendistribusikan dana sesuai arahan atasan dan tidak menentukan jumlah maupun penerima dana.

Percakapan yang turut ditampilkan dalam dokumen elektronik tersebut menunjukkan adanya koordinasi terkait pertemuan dan distribusi bantuan yang disebut melibatkan sejumlah anggota tim humas.

KPK Diminta Bertindak Cepat

Atas munculnya sejumlah nama dan dugaan aliran dana dalam dokumen pemeriksaan tersebut, Uchok meminta KPK segera melakukan pendalaman dan memanggil pihak-pihak yang disebutkan untuk dimintai klarifikasi.

Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memastikan apakah benar terjadi praktik suap, pemerasan, atau penyalahgunaan kewenangan yang melibatkan aparat maupun pihak swasta.

“Jika ada dugaan setoran kepada oknum aparat, maka seluruh pihak yang disebut dalam BAP harus dipanggil dan diperiksa. Jangan sampai ada kesan penegakan hukum dilakukan secara tebang pilih,” ujar Uchok.

Hingga berita ini diturunkan, belum terdapat keterangan resmi dari pihak-pihak yang namanya disebut dalam BAP terkait dugaan aliran dana tersebut. Aparat penegak hukum juga belum menyampaikan hasil verifikasi atas keterangan saksi yang tercantum dalam dokumen pemeriksaan tersebut.

Sebagai informasi, seluruh keterangan yang termuat dalam BAP merupakan bagian dari proses penyidikan dan masih harus dibuktikan lebih lanjut melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Hartanto

CBA Gelar Diskusi Publik soal Kasus Suap Blueray Cargo, Soroti Dugaan Aliran Dana ke Aparat Penegak Hukum yang Belum Diusut KPK

Kasus Suap Blueray Cargo, CBA: Diduga Ada Persaingan TNI vs Polisi

CBA Desak KPK Usut Dugaan Setoran Tiap Bulan ke Oknum APH dalam Kasus Blueray Cargo, “Jangan Tebang Pilih”

Baca Juga Berita Ini

Said Didu Desak Prabowo Bersihkan BUMN dari Dugaan Jaringan Makarnya Geng Parcok dan Geng Solo

WeKa Institute: Prabowo Mengaku Bisa Bikin Revolusi, tetapi Justru Terlihat Ketakutan oleh Gosip Kudeta

Jika Gibran Masukkan Ijazah ke PTUN, Beathor Yakin Itu Palsu

Pakar Siber Curigai Alat Penyadapan Presiden Prabowo Dibeli dengan Uang Judi Online