16 November 2026

Heru Subagia

MoneyTalk.id, Cirebon – Setelah sebelumnya muncul gagasan Kabinet Bayangan sebagai bentuk kritik terhadap jalannya pemerintahan, kini lahir gerakan Presidium ‘Parlemen Bayangan Indonesia Pasti’. Di mana digagas sejumlah tokoh masyarakat sipil sebagai bentuk perlawanan politik terhadap kinerja parlemen dan pemerintah yang dinilai semakin jauh dari aspirasi rakyat.

Penggagas gerakan tersebut, Heru Subagia, Ketua Kagama Cirebon sekaligus mantan Calon Anggota DPR RI Pemilu 2024, bersama sejumlah tokoh nonpartai politik menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap kondisi demokrasi Indonesia yang dinilai mengalami kemunduran.

Dalam deklarasi yang digelar pada Senin (3/8/2026), Heru menegaskan bahwa pembentukan Parlemen Bayangan merupakan respons atas meningkatnya kekecewaan publik terhadap lembaga legislatif yang dianggap gagal menjalankan fungsi representasi, legislasi, pengawasan, dan penganggaran secara optimal.

“Langkah ini merupakan upaya merebut kembali mandat rakyat. DPR, DPD, dan MPR kami nilai sudah tidak lagi menjalankan fungsi sebagaimana mestinya. Karena itu kami membentuk Presidium Parlemen Bayangan sebagai jawaban atas ketidakpastian politik yang dirasakan masyarakat,” tegas Heru.

Menurutnya, parlemen saat ini lebih banyak berpihak kepada kepentingan elite politik dan partai dibandingkan memperjuangkan kebutuhan masyarakat luas.

“Produk-produk politik yang dihasilkan DPR lebih mencerminkan kepentingan partai politik daripada aspirasi rakyat. Akibatnya, kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif terus menurun. Banyak masyarakat yang merasa tidak lagi memiliki wakil yang benar-benar memperjuangkan kepentingan mereka,” ujarnya.

Heru mengatakan, gerakan Parlemen Bayangan Indonesia Pasti akan membangun jaringan nasional yang melibatkan akademisi, alumni perguruan tinggi, mantan calon legislatif, relawan, aktivis, hingga berbagai elemen masyarakat sipil yang memiliki kepedulian terhadap masa depan demokrasi Indonesia.

Ia menyebutkan, puluhan tokoh dari berbagai latar belakang telah menyatakan kesediaannya bergabung dalam gerakan tersebut sebagai bentuk konsolidasi moral dan politik masyarakat sipil.

Menurut Heru, tujuan utama gerakan ini adalah mendorong revitalisasi menyeluruh terhadap sistem parlemen melalui perubahan yang mendasar, cepat, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

“Kami menginginkan revitalisasi fundamental terhadap sistem parlemen. Rakyat harus kembali mengambil peran dalam mengawal kedaulatan yang selama ini diwakilkan kepada DPR dan DPD. Ketika mandat itu tidak dijalankan dengan baik, masyarakat memiliki hak untuk menyuarakan koreksi,” katanya.

Heru juga menilai lahirnya Parlemen Bayangan merupakan bentuk kritik politik terhadap kondisi pemerintahan saat ini yang dinilai belum mampu menjawab berbagai persoalan masyarakat secara memuaskan.

Dalam waktu dekat, Presidium Parlemen Bayangan akan menyusun konsep revitalisasi kelembagaan DPR dan DPD, sekaligus melakukan konsolidasi nasional bersama berbagai organisasi masyarakat, akademisi, dan tokoh publik.

“Kami siap berdialog dengan Ketua DPR, Ketua MPR, bahkan Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan bahwa Parlemen Bayangan ini lahir sebagai representasi aspirasi masyarakat yang merasa tidak lagi terwakili oleh lembaga legislatif resmi,” ujar Heru.

Ia menambahkan bahwa deklarasi Parlemen Bayangan juga menjadi simbol perlawanan terhadap praktik politik dinasti, oligarki, serta dominasi kepentingan elite yang dinilai semakin menggerus kualitas demokrasi Indonesia.

Menurutnya, rakyat tidak boleh terus-menerus dipaksa menerima produk politik yang dianggap tidak berpihak kepada kepentingan publik dan kehilangan fungsi pengawasan terhadap pemerintah.

“Parlemen Bayangan adalah jawaban masyarakat atas kegagalan parlemen resmi menjalankan amanat konstitusi. Gerakan ini hadir sebagai kritik konstruktif sekaligus pengingat bahwa kedaulatan tetap berada di tangan rakyat,” pungkas Heru.

MoneyTalk, Jakarta – Anak penulis Ahmad Bahar, Ilma Sani Fitriana sering disebut dengan mendadak jadi “tamu istimewa” di markas GRIB Jaya. Bukan untuk diskusi literasi, melainkan diinterogasi langsung oleh Hercules terkait dugaan peretasan WhatsApp yang dipakai mengirim pesan ancaman kepada dirinya dan sang istri.

Keluarga Bahar pun tak tinggal diam. Dugaan penyekapan dan pengancaman itu resmi dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Ketua Kagama Cirebon, Heru Subagia, yang didaulat sebagai juru bicara keluarga, menegaskan bahwa langkah hukum ini bukan basa-basi.

“Kami sudah melibatkan Komnas Perempuan, Komnas HAM, dan LBH Muhammadiyah. Semua jalur legal ditempuh, karena hukum harus jadi panglima, bukan premanisme,” tegas Heru melalui rilis, Senn (26/5/2026) di Jakarta.

Heru menjelaskan, ada dua laporan sekaligus yang dilayangkan. Proses berita acara berlangsung sejak pagi hingga sore, didampingi LBH PP Muhammadiyah dan aliansi ormas Islam.

Polda Metro Jaya pun memberi sinyal positif, setiap warga berhak melapor tanpa pilih kasih. Sebuah pernyataan yang, kalau dijalankan konsisten, bisa jadi bukti nyata bahwa reformasi Polri bukan sekadar jargon.

Namun drama ini tak berhenti di ranah hukum. Ketua RW setempat yang mestinya jadi saksi kunci malah memberi legitimasi evakuasi kepada Sani tanpa surat kuasa orang tua.

“Ini menyederhanakan aspek hukum, seolah-olah legal. Padahal jelas ada unsur pelanggaran,” ujar Heru.

Kasus ini pun jadi panggung politik. Politisi PKB di Komisi III DPR buru-buru menyerukan damai, seakan konflik WhatsApp bisa dibereskan dengan musyawarah warung kopi. Pengamat kebangsaan Rizal Fadilah menohok keras, premanisme harus dihapus, titik.

Mantan Wakapolri ikut nimbrung, menawarkan bantuan hukum. Dukungan moral pun mengalir dari tokoh nasional. Nama-nama seperti Amien Rais, Mahfud MD, hingga Ketua LBH PP Busyro Muqoddas disebut-sebut akan digandeng untuk memperkuat posisi keluarga Bahar.

Heru menambahkan, semangat keluarga Bahar adalah mengedepankan pendekatan legal-formal dan akademis.

“Kami alumni Gadjah Mada, maka pendekatan normatif dan bijak menjadi prioritas. Hukum harus jadi panglima dalam setiap peristiwa hukum, termasuk konflik dengan Hercules,” tegasnya.

WhatsApp yang biasanya jadi alat komunikasi, justru jadi alat kriminalisasi. Hercules mungkin merasa dirinya korban pesan ancaman, tapi publik melihatnya sebagai simbol premanisme yang masih bercokol. Dan Polri, lewat Polda Metro Jaya, kini diuji apakah reformasi yang digembar-gemborkan benar-benar bisa menyingkirkan bayang-bayang preman di balik layar hukum.

MoneyTalk, Jakarta – Bak guntur menggelegar di mendung pekat musim hujan. Kilatan cahaya dan suaranya yang dihasilkan menggenggam di segala arah. Nama Purbaya identik dengan suara gemuruh guntur tersebut. Nasib atau rekayasa sedang menyasar seorang pria jebolan ITB tersebut.

Jika diukur umur jabatannya, Ia belum genap sebulan duduk di kursi kabinet Prabowo–Gibran, namun nama Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya telah menjelma menjadi magnet baru di ruang publik. Di media sosial, tagar-tagar berisi pujian dan kekaguman padanya bergulir cepat.

Idola Baru

Dalam survei yang beredar, Purbaya bahkan dinobatkan sebagai Menteri Terbaik versi publik. Mencermati hasil survei Indonesia Survey & Consulting (ISC) indeks kepuasan publik terhadap kinerja menteri Kabinet Merah Putih yang mencatat angka sangat positif.

Survei yang dilakukan pada September 2025 dengan melibatkan 1.200 responden melalui metode wawancara acak terstruktur ini menempatkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di posisi puncak dengan tingkat kepuasan mencapai 85%.

Menurut catatan lembaga survei tersebut, pencapaian fantastis tersebut dinilai mencerminkan kepercayaan publik yang tinggi terhadap kebijakan fiskal dan pengelolaan keuangan negara yang dilakukan Kementerian Keuangan di tengah tantangan ekonomi global.

Paradoks Purbaya

Namun di balik citra manis itu, tersimpan tanda tanya besar, mengapa begitu cepat dan masif?

Sedang terjadi fenomena rekayasa politik kelas wahid. Bukan sekadar ekspresi spontan publik terhadap pejabat baru, melainkan gejala politik yang jauh lebih kompleks. Secara tegas disimpulkan bahwa ada sesuatu yang tidak natural dalam cara nama Purbaya tumbuh di ruang digital.

Bukan algoritma bias yang memboster nama Purbaya di ruang medsos tapi rekayasa organik yang bekerja dengan kecukupan dana dan strategi spektakuler. Pada akhirnya memunculkan berbagai spekulan analisis, banyak gejala liar dan mencurigakan.

Gejala keeanehan pertama terletak pada kecepatan pembentukan opini publik. Dalam waktu singkat, narasi tentang menteri muda visioner dan merakyat tersebar hampir seragam di berbagai kanal. Bahkan, sebagian masyarakat khususnya kelompok Emak-emak menyebut Purbaya sebagai harapan baru bangsa.

Sebagai fenomena yang keluar dari kendali rasional publik. Bagaimana mungkin dalam hitungan minggu seorang pejabat teknokrat bisa menjadi ikon politik yang begitu dicintai.

Proxy Politik

Popularitas mendadak ini tidak sepenuhnya organik. Ada pola komunikasi dan distribusi pesan yang sistematis, dengan konsistensi framing di berbagai platform media sosial. Dari narasi, ritme, hingga pemilihan segmen audiens, semuanya terlalu rapi untuk disebut kebetulan.

Lebih jauh, ia menyebutkan, Purbaya berpotensi menjadi bagian dari perang politik asimetris. Sebuah strategi yang mengandalkan operasi pencitraan dan mobilisasi digital untuk menggeser persepsi publik. Dalam konteks ini, figur yang tampak netral bisa saja dimanfaatkan sebagai proksi kepentingan politik jangka panjang.

Purbaya bisa jadi sedang disiapkan menjadi aktor politik baru, entah sebagai capres, cawapres, atau tokoh alternatif menjelang Pemilu 2029. Tokohu alternatif dengan cap koboi, profil kalem, serta selalu senyum dan tak lupa mengacungkan jempol ke publik dan media.

Pengalihan dan Manajemen Isu

Viralnya kebijakan-kebijakan dan juga gerak gerik Purbaya adalah skenario yang cantik dan rapi. Dikemas dan diorkestrasi di tengah isu politik sensitif seperti polemik ijazah palsu atau dinamika internal elite. Purbaya munculnya sosok steril seperti Purbaya dapat berfungsi sebagai penyeimbang persepsi publik.

Lanskap atau pola ini menyerupai praktik perang informasi, membangun figur yang dicintai, mengalihkan perhatian, dan menanamkan kepercayaan secara perlahan. Ini bukan sekadar soal popularitas, tapi rekayasa persepsi.

Peran Buzzer

Kecurigaan nyata adalah dibalik peran buzzer hingga Purbaya viral serta menggema. Setidaknya ada peran buzzer terlatih dan mungkin berbiaya sangat mahal dibalik layar ketenaran instan dari Purbaya.

Para buzzer bekerja sistematis dan paham sasaran lawan yang harus segera dibinasakan. Bukan tanpa dasar. Penulis mengakui, sempat menjadi sasaran serangan siber setelah mengunggah kritik terhadap kinerja Purbaya di media sosial.

“Dalam hitungan jam, akun penulis diserbu ribuan komentar, sebagian besar dari akun Emak-emak yang memuji Purbaya dan menyerang saya dengan narasi seragam.

Namun yang menarik, ketika Penulis mengunggah ulang kritik serupa beberapa hari kemudian, serangan itu tidak lagi muncul dan sepertinya mereka paham strategi di medan perang medsos.

Pola dan sistem yang dibangun sangat pintar dan adaptif . Meta AI aja kalah. Ini menunjukkan ada sistem yang aktif memonitor narasi tentang Purbaya. Ketika isu itu tidak dianggap mengancam, mereka diam. Tapi ketika dianggap berpotensi menggoyang citra, buzzer langsung bergerak.

Dari hasil pengamatan, jaringan buzzer ini didominasi oleh akun beridentitas perempuan paruh baya. Mereka aktif menyebar konten positif, menanggapi kritik, dan mengulang narasi yang memperkuat citra Purbaya sebagai figur bersih, cerdas, dan peduli rakyat kecil.

Strategi dan Segmentasi Pencitraan

Tin Purbaya mempunyai kompetensi jalur suplai data yang nyaris sempurna. Langkah dan strategi yang dibangun sudah matang dan berbasiskan data .Strategi pencitraan Purbaya berjalan dua arah. Selain menggandeng simpati Emak-emak, ia (Purbaya) mulai merangkul generasi muda dengan gaya komunikasi yang lebih cair dan interaktif.

Dengan menyaksikan cuitannya di media sosial sering menyinggung isu anak muda, peluang kerja, dan inovasi. Ini bukan kebetulan dan sudah direncanakan secara spesifik. Pendekatan ini, merupakan upaya membangun basis dukungan lintas generasi.

Emak-emak memberikan loyalitas emosional, sementara anak muda memberi legitimasi intelektual. Keduanya menjadi fondasi elektoral yang kuat.

Fenomena ini perlu dicermati bukan karena popularitas itu salah, tetapi karena kecepatan dan orkestrasi di baliknya terlalu terencana.

Bias Pencitraan dan Bahayanya

Pada akhirnya, publik berhak tahu apakah ini refleksi kinerja nyata atau proyek politik jangka panjang yang dibungkus dalam kemasan digital.

Mengingatkan agar masyarakat tidak mudah terjebak dalam euforia figur. Dalam politik modern, popularitas bisa dibangun bukan dari kerja, tapi dari persepsi. Dan persepsi, seperti yang kita lihat, bisa diproduksi secara massal.

Fenomena yang menunjuk tokoh publik seperti Purbaya, dengan segala kepopuleran dan keseragamannya, menjadi cermin betapa politik hari ini tidak lagi sekadar pertarungan gagasan, tapi juga pertarungan algoritma dan persepsi.

Siapa yang mengendalikan narasi, dialah yang mengendalikan arah politik. Jahat sekali namun iri fakta di lapangan. Jika dibiarkan dan tidak ada yang mau mengontrol atau meng-counter tentunya algoritma persepsi akan dikuasai pemodal, elite politik dan juga pihak yang dengan sengaja memanfaatkan untuk memenuhi syahwat politik pribadi dan golongan.

Sesungguhnya siapa yang bertanggung jawab dengan fenomena Purbaya ini muncul ke permukaan, apakah rezim yang sedang berkuasa saat ini atau pihak lainnya. Lantas sesungguhnya mereka menjalankan operasi ini bertujuan apa?

Penulis : Heru Subagia. Pengamat Politik dan Ekonomi Alumni Fisipol UGM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MoneyTalk, Jakarta – Kondisi politik Indonesia saat ini sangat keras dan pedas. Pertunjukan drama politik yang menyakitkan penuh drama , menguatkan tanda tanya besar, sejauh mana hubungan politik saat ini antara Prabowo dan Jokowi?

Seperti diketahui pencopotan Budi Arie Setiadi dari jabatan Menteri Koperasi tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik di lingkaran Istana. Level sekelas menteri saja tidak ada komunikasi sebelum dilakukan reshuffle Kabinet Merah Putih.

Anehnya dan ajaib, Budi Arie mengaku tidak mendapat pemberitahuan sebelumnya terkait pencopotan jabatan sebagai Menteri Koperasi. Justru baru mengetahui hal itu setelah menghadiri rapat kerja bersama Komisi VI DPR pada Senin (8/9/2025) kemarin, pada pukul 14.30 WIB.

Pembunuhan Politik

Hengkangnya Budi Arie dari jabatan menteri menjadi sinyal akhir dari dominasi relawan militan Jokowi di pemerintahan Prabowo-Gibran.

Budi Arie adalah portofolio terakhir relawan militan Jokowi harus habis dan dipaksa mundur oleh Prabowo. Budi Arie dibunuh sadis oleh kekuatan politik pengaruh Prabowo Subianto.

Ketika Budi Arie termasuk menteri yang sangat agresif baik dalam propaganda dan juga merencanakan sekaligus mengusulkan anggaran jumbo bagi kementeriannya Baru jaman Budi Arie anggaran dari ratusan milyar membumbung jauh ke angka puluhan triliun. Uniknya Budi Arie sebelum lengser masih juga berjuang memperebutkan tambahan anggaran sebesar Rp7,6 triliun di Kementerian Koperasi.

Terdeteksi Dini

Budi Arie sedang melakukan manuver tes ombak bagi keseriusan Prabowo untuk memajukan ekonomi koperasi sebagai cara menuju kesejahteraan rakyat berbasis pedesaan. Munculnya Koperasi Desa Merah Putih adalah bukti nyata ikhtiar dan keseriusannya Prabowo- membangun ekonomi Koperasi Indonesia.

Namun, pada akhirnya kecurigaan itu muncul, usulan itu lebih sarat kepentingan politik dibanding murni program pemberdayaan koperasi desa.

Pada dasarnya permintaan ini sepenuhnya permintaan infrastruktur politik dibandingkan betul-betul pencapaian yang diarahkan untuk Koperasi Desa.

Koperasi dan Infrastruktur Politik

Suatu ketika Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi memamerkan bahwa 80.560 Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih sudah terbentuk per pagi ini, Rabu (9/7/2025). Budi Arie juga menunjukkan jaringan koperasi beberapa provinsi yang sudah terbentuk. Kopdes Merah Putih sudah 100 persen terbentuk. Hal tersebut Budi sampaikan dalam rapat Menteri Koperasi dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Budi Arie membangun koperasi tak bisa dilepaskan dari posisinya sebagai Ketua Projo yang kemungkinan besar akan berafiliasi dengan Jokowi dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Sepertinya akan mempertahankan sebagai sayap relawan bukan perwujudannya bermetamorfosis menjadi parpol namun secara psikologis dan ideologi akan lebih condong menjatuhkan pilihannya ke PSI.

Dengan kata lain, membangun infrastruktur koperasi berarti juga membangun infrastruktur relawan Projo dan parpol dalam hal ini PSI. Bayangkan, Koperasi Desa terbentuknya di seluruh Desa Indonesia hampir 80 ribu tersebar. Lebuh gila lagi, Kopdes akan menggulirkan aktivitas bisnisnya dengan kapitalisasi / perputaran uang negara hingga Rp 400 Triliun.

Dengan demikian Koperasi Desa itu posisinya politik ketimbang sebagai entitas bisnis yang kayak dijalankan. Karenanya Reshuffle di Kementerian Koperasi menjadi langkah strategis Prabowo langsung memotong apa yang dilakukan Budi Arie.

Berakhirnya Kekuatan Relawan

Keputusan yang diambil oleh Prabowo mencopot Budi Arie sekaligus menandai runtuhnya pengaruh relawan Jokowi. Realita politik yang kejam namun strategis bagi kekuatan politik Prabowo.

Dengan adanya portofolio Budi Arie ditendang dari Kementerian Koperasi, berakhir sudah dominasi dan juga keterlibatan politik relawan Jokowi dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. Secara kolektif dukungan sayap militan Jokowi sudah ambruk.

Image negatif dan proses hukum yang sedang menimpa para petinggi relawan Jokowi seperti kasus judi online yang menjerat nama Budi Arie serta proses hukum yang membayangi relawan lain, Silfester Matutina. Baginya, hal ini memperlihatkan bagaimana kekuatan modal sosial dan politik relawan Jokowi perlahan luntur dengan sendirinya.

Pentolan Relawan Mati Kutu

Karenanya jika seandainya Budi Arie diteruskan untuk diadili pada kasus Judol, bisa dikatakan bahwa relawan militan Jokowi harus mengakhiri kejayaannya.

Ini didukung juga bagaimana Silfester sebagai bagian dari relawan Jokowi, juga sedang mengalami proses hukum. Artinya sayap relawan Jokowi memang sengaja diambrukkan oleh kekuatan Prabowo dan afiliasinya.

Jika Budi Arie benar-benar dipenjara sementara Silfester terus diburu, maka Jokowi tidak punya pilihan lain kecuali mengakhiri sepak terjang relawannya. Dengan kemungkinan Budi Arie dijebloskan ke penjara, Silfester sedang diburu, otomatis mau tidak mau Jokowi harus mengakhiri sayap-sayap relawannya.

Bentuk Tim Pemenangan Gibran Presiden

Karena itu langkah strategis menegaskan bahwa Jokowi sebaiknya mengalihkan seluruh fokus politiknya kepada putra sulungnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, untuk menatap Pilpres 2029.

Saatnya keberanian Jokowi mendominasi peta politik harusnya sudah digeser. Dan jika terus meneruskan eksistensinya dengan membangun relawan baru tentu ini sudah tidak ada waktu.

Disarankan, Jokowi betul-betul mengarahkan ke putra sulungnya, Gibran Rakabuming. Nama besar Relawan-Relawan Jokowi sedang terpuruk dan karenanya Organisasi tersebut dan para elitenya harus digeser atau bahkan ditinggalkan.

Sandera dan Bargaining Politik

Hanya dengan strategi tersebut Gibran bisa diperkuat sebagai kandidat utama di Pilpres 2029-2034 mendatang. Gibran akan menjadi magnet bersama berbagai elemen baik para pendukung Jokowi dan juga para militan Gibran sendiri.

Keputusan politik yang saat ini harus disiapkan, Jokowi mestinya tidak lagi membangun image relawan Jokowi lagi, tapi tentu harus mensupport Gibran sepenuhnya dalam konteks berpikir Pilpres 2029 nanti.

Dengan adanya dukungan relawan maka akan memastikan Gibran mempunyai infrastruktur riil, organik dan akan menjadi sandra politik dan senjata bargaining politik baik secara pribadi atau posisinya sebagai wakil presiden saat ini. Prabowo juga akan berfikir logis dan strategis, untuk menganulir berbagai desakan menurunkan atau lengserkan Gibran dari Kursi Wakil Presiden.

Penulis : Heru Subagia,Pengamat Politik dan Ekonomi Alumni Fisipol UGM