30 Oktober 2026

HRM Khalilur R. Abdullah Sahlawiy

MoneyTalk.id, Jakarta – Aktivis muda NU HRM Khalilur R. Abdullah Sahlawiy atau yang akrab disapa Gus Lilur menantang Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro untuk memberikan penjelasan terbuka mengenai pertemuan di kediaman mantan Ketua Umum PBNU, KH Said Aqil Siradj, yang berkaitan dengan dugaan pengembalian uang miliaran rupiah kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Gus Lilur mengungkapkan, pertemuan tersebut berlangsung pada malam Jumat sekitar pukul 00.00 WIB. Ia meminta Mas Ihsan Abdullah mengonfirmasi langsung kepada Gus Ipul dan Juri Ardiantoro mengenai tujuan kedatangan mereka ke kediaman Said Aqil Siradj serta pembicaraan yang berlangsung saat itu.

Menurut Gus Lilur, pertemuan tersebut berkaitan dengan rencana pengembalian uang yang diterima Said Aqil setelah rapat Ahwa dalam pemilihan Rais Aam. Namun, ia mengklaim terdapat permintaan agar uang tersebut tidak dikembalikan kepada KPK karena disebut sebagai hadiah dari istana.

“Kalau Anda bilang omongan saya ilusi, Anda tanyakan kepada Saifullah Yusuf apakah kehadirannya di kediaman Said Aqil Siradj itu juga ilusi. Tanyakan kepada Juri Ardiantoro apakah kedatangannya ke sana juga ilusi,” ujar Gus Lilur di podcast Forum Keadilan Madilog, Rabu (30/9/2026).

Ia menegaskan, klaim yang disampaikan Gus Ipul mengenai persoalan tersebut perlu diuji melalui kesaksian para pihak yang disebut hadir dalam pertemuan.

“Saya meyakini klaim Ipul dusta. Faktanya, saya diperintah Buya untuk berkomunikasi dengan KPK. Buya Said memang ingin mengembalikan uang melalui telepon itu. Beliau meminta saya mengkomunikasikan rencana tersebut dengan rekan-rekan KPK,” ungkapnya.

Gus Lilur memaparkan, komunikasi dengan pihak KPK dilakukan pada Rabu siang setelah dirinya menerima permintaan dari Said Aqil Siradj untuk mengoordinasikan proses pengembalian dana.

Ia mengaku meminta agar pengembalian uang tersebut diterima oleh beberapa unsur di KPK, yakni dari Kedeputian Gratifikasi, Kedeputian Penyelidikan, dan Kedeputian Penyidikan.

Menurutnya, langkah itu dimaksudkan agar pengembalian dana tidak berhenti sebagai transaksi pengembalian uang semata, tetapi juga dapat menjadi bagian dari proses hukum untuk mengungkap dugaan praktik suap dalam Muktamar NU.

“Yang Buya minta, pengembalian dana ini bukan hanya sekadar pengembalian, tetapi berproses menjadi fakta hukum sehingga dugaan suap di Muktamar itu terbongkar,” katanya.

Gus Lilur menyebut dirinya telah membuat janji untuk mendatangi kediaman Said Aqil pada Kamis pukul 11.00 WIB. Namun, ia mengaku terlambat sekitar satu jam sehingga baru tiba pada pukul 12.00 WIB.

Setibanya di kediaman Said Aqil, ia mendapati uang yang sebelumnya direncanakan untuk dikembalikan kepada KPK telah dibawa oleh Muhammad, putra pertama Said Aqil, bersama Sofan RC, yang disebut sebagai ajudan mantan Ketua Umum PBNU tersebut.

Gus Lilur mengaku sempat menyampaikan keberatan karena menginginkan uang itu tetap berada di kediaman Said Aqil agar dirinya dapat mengantarkannya langsung kepada KPK.

“Saya sempat komplain kepada Buya. Kalau bisa, dana itu dikembalikan lagi ke sini supaya saya yang membawa ke KPK,” tuturnya.

Dalam penuturannya, Gus Lilur menyebut Said Aqil kemudian menghubungi Sofan melalui telepon. Dari komunikasi tersebut, ia memperoleh informasi bahwa Sofan telah bertemu dengan Gus Ipul.

Gus Lilur mengaku Said Aqil juga memperlihatkan foto Sofan bersama Gus Ipul melalui telepon genggamnya.

Bagi Gus Lilur, foto tersebut menjadi salah satu petunjuk yang perlu diklarifikasi oleh pihak-pihak terkait mengenai proses pemindahan dan penerimaan uang yang sedianya dikembalikan kepada KPK.

Ia juga mengaku telah meminta agar pengembalian uang tersebut disertai tanda terima resmi.

“Gus Lilur meminta agar pengembalian uang ini, kalau bisa, disertai tanda bukti,” demikian inti keterangannya mengenai permintaan tersebut.

Namun, menurut Gus Lilur, hingga malam Jumat menjelang Sabtu, ia masih meyakini bahwa uang tersebut belum benar-benar diterima Gus Ipul sebagaimana yang ia pahami dari rangkaian peristiwa tersebut.

Ia mempertanyakan alasan tidak adanya tanda terima atas pengembalian uang itu dan menduga permintaan bukti penerimaan menjadi salah satu persoalan dalam proses tersebut.

Gus Lilur menyatakan dirinya memiliki sejumlah dokumentasi yang menurutnya berkaitan dengan perkara tersebut, termasuk puluhan foto, beberapa video, serta kesaksian dari pihak-pihak yang mengetahui proses pengembalian uang.

Ia menegaskan, berbagai dokumentasi itu perlu diuji untuk memperjelas kronologi dan memastikan apa yang sebenarnya terjadi dalam rangkaian peristiwa tersebut.

Pernyataan Gus Lilur sekaligus membuka ruang bagi klarifikasi dari Gus Ipul, Juri Ardiantoro, Said Aqil Siradj, maupun pihak-pihak lain yang disebut terlibat dalam komunikasi dan proses pengembalian dana.

Hingga persoalan ini memperoleh penjelasan dari seluruh pihak, klaim mengenai asal-usul uang, tujuan pemberian, proses pengembalian, serta dugaan keterkaitannya dengan praktik suap dalam Muktamar NU perlu ditempatkan sebagai keterangan yang masih membutuhkan pembuktian.

Gus Lilur menilai, persoalan tersebut tidak seharusnya berhenti pada saling bantah pernyataan. Menurutnya, dokumentasi, kesaksian, dan komunikasi dengan KPK perlu dibuka serta ditelusuri agar duduk perkara menjadi terang dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

MoneyTalk.id,Jakarta – Kasus operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor terus menjadi sorotan. Di tengah proses penyidikan yang masih berjalan, muncul informasi mengenai dugaan aliran uang dalam jumlah fantastis yang disebut-sebut mencapai Rp480 miliar.

Informasi tersebut disampaikan HRM Khalilur R. Abdullah Sahlawiy atau yang dikenal sebagai Gus Lilur. Menurut keterangan yang didengar wartawan senior Darmawan Supriyossa di podcast Forum Keadilan Madilog, Gus Lilur mengaku pernah mendapatkan sharing informasi informal dari penyidik KPK mengenai dugaan pergerakan uang tersebut.

Dalam keterangannya, Gus Lilur menyebut terdapat dua mobil Toyota Land Cruiser yang berangkat dari sebuah lokasi di wilayah selatan Jakarta menuju Jombang. Menurut informasi yang ia terima, kedua kendaraan tersebut dibawa menggunakan towing.

“Info informal dari penyidik KPK ke saya, ada dua mobil Land Cruiser yang berangkat dari satu tempat di selatan Jakarta membawa uang kira-kira Rp480 miliar dibawa ke Jombang,” kata Gus Lilur, Selasa (22/9/2026).

Ia kemudian membeberkan dugaan sumber dana tersebut. Menurut Gus Lilur, terdapat sejumlah institusi yang disebut memberikan kontribusi, masing-masing dalam jumlah besar.

“Oknum institusi P misalnya dikabarkan nyumbang Rp150 miliar. Dari oknum institusi B dikabarkan nyumbang Rp150 miliar,” ujarnya.

Sementara sisa sekitar Rp180 miliar, menurut informasi yang diterimanya, dikaitkan dengan sosok yang disebut dengan inisial NW.

Ketika ditanya apakah NW yang dimaksud adalah Nusron Wahid, Gus Lilur membenarkan.

“Nah, yang Rp180 dari mana. Nah, Rp180 itu dikabarkan kreasinya Nusron Wahid,” tutur Gus Lilur.

Namun, tudingan tersebut belum merupakan kesimpulan hukum. Sampai saat ini, KPK belum menetapkan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid sebagai tersangka dalam perkara OTT Bogor. KPK justru telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap pengurusan HGB dan perkara terkait di lingkungan ATR/BPN. Empat di antaranya disebut KPK sebagai orang yang memiliki kedekatan dengan Nusron Wahid.

KPK juga telah mengembangkan penyidikan dengan melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi, termasuk kantor PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor pada 21 September 2026. Dalam penggeledahan tersebut, penyidik menyita dokumen dan barang bukti elektronik untuk dianalisis lebih lanjut.

Gus Lilur juga mengaitkan informasi tersebut dengan cerita mengenai adanya tas-tas hitam yang disebut muncul dalam momentum pemilihan Ahwa di muktamar NU di Jombang.

Menurut dia, seorang kiai dari Jombang yang disebut sebagai salah satu calon Ketua Umum PBNU pernah melihat seorang oknum berinisial HD dari sebuah institusi membawa atau memobilisasi tas-tas hitam.

“Tas hitam itulah isinya 200 juta US,” kata Gus Lilur.

Ia kemudian menceritakan bahwa uang tersebut, menurut informasi yang diterimanya, sempat berada di lingkungan pemilihan Ahwa dan kemudian dikembalikan.

Gus Lilur menyebut nama KH Afifuddin Muhajir serta Saifullah Yusuf dalam cerita tersebut. Ia juga menyebut nama KH Nurul Huda Jazuli dan putranya, Gus Kautsar, dalam rangkaian cerita mengenai tas berisi uang tersebut.

Menurut versi Gus Lilur, uang itu sempat dibuka oleh Gus Kautsar dan kemudian muncul respons untuk mengembalikannya.

“Loh iki duwit, balekno,” ujar Gus Lilur, mengutip percakapan yang disebutnya terjadi dalam cerita tersebut.

Ia kemudian mempertanyakan apabila cerita mengenai uang tersebut benar-benar terjadi, apakah penerimaan serupa juga terjadi pada anggota Ahwa lainnya.

Gus Lilur selanjutnya menyebut sejumlah nama dalam konteks cerita tersebut, antara lain KH Miftahul Achyar, ada tokoh PWNU Jawa Barat, Abun Bunyamin, seorang tokoh PWNU Sulawesi Selatan, seorang tokoh PWNU Aceh, hingga KH Anwar Iskandar.

Terlepas dari informasi yang disampaikan Gus Lilur, perkara OTT Bogor memang telah berkembang menjadi penyidikan resmi KPK.

Dalam perkara tersebut, KPK menyebut barang bukti uang yang diamankan mencapai sekitar Rp106,3 miliar. KPK juga menetapkan delapan tersangka dalam perkara dugaan suap pengurusan HGB PT Summarecon Agung dan penerimaan lain di lingkungan ATR/BPN.

Empat tersangka yang disebut memiliki hubungan kepercayaan dengan Nusron Wahid adalah Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq, Arif Sugiyanto, Erwin, dan Muhammad Fakhry. KPK masih mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut.

Nusron Wahid sendiri menyatakan menghormati proses hukum yang dilakukan KPK dan menyatakan pihaknya akan membantu proses penyidikan.

Gus Lilur kemudian menutup keterangannya dengan seruan kepada warga Nahdlatul Ulama agar melihat perkara tersebut sebagai momentum untuk menjaga marwah organisasi.

“Saudaraku jemaah NU, NU kita sakti, NU kita melatih, NU kita membawa kualat pada mereka yang bermain mengotori NU. NU kita sakti,” ujar Gus Lilur.

MoneyTalk.id,Jakarta – Polemik mengenai arah kepemimpinan Nahdlatul Ulama (NU) atau PBNU kembali menjadi sorotan. Sejumlah kalangan pesantren disebut merasa kecewa dan terluka apabila kepemimpinan organisasi keagamaan terbesar di Indonesia tersebut tidak diisi oleh sosok kiai yang dinilai memiliki kapasitas keilmuan agama yang mumpuni.

Hal itu disampaikan HRM Khalilur R. Abdullah Sahlawiy atau yang akrab disapa Gus Lilur di podcast Forum Keadilan Madilog, Sabtu (12/9/2026).

Ia mengatakan, para pengasuh pondok pesantren NU di berbagai daerah tengah merasakan kegelisahan terhadap proses dan arah kepemimpinan NU.

“Pengasuh pondok pesantren NU di Indonesia, mereka berduka, mereka bersedih, mereka terluka. Kami tidak terima rumah kami, kiai kami diisi bukan kiai yang mumpuni,” kata Gus Lilur.

Menurutnya, persoalan tersebut bukan hanya menyangkut pergantian atau pemilihan figur pemimpin organisasi, tetapi berkaitan dengan kapasitas keilmuan agama yang menjadi fondasi NU.

“Karena roh Islam ini awam. Awam dalam ilmu agama. Ini yang parah,” ujarnya.

Gus Lilur kemudian mempertanyakan kepentingan sejumlah tokoh dalam proses yang menurutnya mengarah pada munculnya figur tertentu dalam kepemimpinan NU.

Ia secara khusus mempertanyakan kepentingan Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Nusron Wahid dalam proses tersebut. Menurut Gus Lilur, terdapat kepentingan politik dan posisi yang perlu dicermati lebih jauh.

“Apa kepentingan Mas Ipul sama Mas Nusron untuk kemudian menjadikan Rais Aam PBNU tidak capable?” katanya.

Gus Lilur juga mengaitkan posisi politik Gus Ipul dan Nusron Wahid dengan dinamika internal NU. Ia menilai terdapat kepentingan masing-masing yang berpotensi memengaruhi proses penentuan kepemimpinan organisasi.

“Gus Ipul dia tidak akan jadi menteri lagi di kabinet. Nusron menjadi Menteri ATR/BPN, salah satu dasarnya adalah ya dia wakil ketua umum PBNU,” ujar Gus Lilur.

Lebih jauh, Gus Lilur bahkan menyebut adanya dugaan transaksi, upaya pemenangan, karantina hingga suap atau riswah dalam proses tersebut.

“Jadi sama-sama sedang memerlukan sesuatu itu memang ada transaksi, memang ada upaya-upaya pemenangan, ada karantina, ada suap, ada riswah,” katanya.

Gus Lilur menegaskan, berbagai dugaan tersebut menurutnya penting untuk diungkap secara terbuka agar tidak menjadi pola yang kembali terjadi dalam proses kepemimpinan NU berikutnya.

“Ini penting untuk diungkap agar ini jangan diulangi lagi,” tegasnya.

Meski melontarkan kritik keras, Gus Lilur menegaskan dirinya tidak menempatkan Gus Ipul maupun Nusron sebagai musuh. Ia justru mengaku berkewajiban mengingatkan keduanya mengenai persoalan yang sedang menjadi perhatian kalangan pesantren.

“Saya wajib menyadarkan Ipul, wajib menyadarkan Nusron. Saya ini bukan musuh dia,” ujarnya.

Pada akhirnya, Gus Lilur menyampaikan harapan yang menurutnya sangat sederhana. Ia meminta agar kepemimpinan NU dikembalikan kepada prinsip utama, yakni memilih kiai yang memiliki kapasitas keilmuan dan kemampuan untuk memimpin.

“Harapan kami sederhana, Kang. Sangat sederhana. Pilihlah kiai mumpuni untuk memimpin NU,” pungkasnya.