MoneyTalk.id,Jakarta – Dugaan penggunaan perangkat lunak penyadapan canggih untuk memantau komunikasi Presiden Prabowo Subianto kembali menjadi sorotan. Pakar keamanan siber Ibnu Dwi Cahyo mencurigai adanya kemungkinan penggunaan dana judi online (judol) untuk membiayai pengadaan perangkat spyware, termasuk Pegasus, yang dikenal memiliki kemampuan penyadapan tingkat tinggi.
Kecurigaan tersebut disampaikan Ibnu Dwi Cahyo dalam Podcast Forum Keadilan Madilog, Sabtu (14/11/2026). Ia mempertanyakan dari mana asal perangkat penyadapan tersebut dan siapa pihak yang memiliki kemampuan serta anggaran untuk mengadakannya.
Ibnu mengawali penjelasannya dengan menyoroti sejumlah peristiwa politik yang melibatkan Presiden Prabowo, termasuk pernyataan Prabowo kepada Listyo Sigit setelah menjabat Kepala Staf Kepresidenan (KSP).
Menurut Ibnu, Prabowo pernah menyampaikan pesan agar Listyo Sigit tidak jauh-jauh dari dirinya.
“Beliau harus menemukan momentum pas untuk melakukan tindakan. Saat Pak Listyo sudah jadi KSP, Pak Prabowo berpidato bilang, ‘Nih, Pak Listyo, enggak boleh jauh-jauh dari saya,'” ujar Ibnu.
Ia menilai pernyataan tersebut menarik untuk dicermati, terlebih setelah muncul sejumlah peristiwa politik yang menurutnya menyimpan pesan tertentu.
Ibnu juga menyinggung peristiwa yang melibatkan Menteri Bahlil Lahadalia. Ia mengaku sempat menghubungi sejumlah orang di sekitar Presiden Prabowo melalui WhatsApp.
Namun, sehari setelah komunikasi tersebut, aktivitas telepon selulernya justru mengalami anomali.
“Saya sempat melakukan WA ke beberapa orang sekitar Pak Prabowo. Sehari setelah itu atau tidak sampai sehari, aktivitas ponsel saya itu sangat anomali,” ungkapnya.
Ibnu kemudian menghubungkan pengalamannya tersebut dengan kemungkinan penggunaan teknologi spyware canggih. Salah satu perangkat yang disorot adalah Pegasus, produk perusahaan teknologi pengawasan asal Israel, NSO Group.
Menurut dia, pengadaan Pegasus bukan perkara mudah karena penjualannya memiliki pembatasan dan ditujukan kepada lembaga atau institusi pemerintah tertentu.
“Untuk memiliki Pegasus itu enggak sembarangan. NSO yang perusahaan pembuat Pegasus asal Israel itu hanya bisa jual ke lembaga-lembaga negara,” katanya.
Dari situ, Ibnu mengajukan pertanyaan mengenai kemungkinan adanya transaksi pengadaan perangkat penyadapan oleh institusi tertentu.
“Kalau tidak ada transaksi, tidak ada pembelian software-software spyware itu oleh institusi, oleh Kapolri sebelumnya, Pegasus ini dapat dari mana? Dari mana uang itu berasal?” tanyanya.
Bagian paling menarik dari pernyataan Ibnu adalah dugaan kemungkinan keterkaitan dana judi online dengan pengadaan perangkat penyadapan.
Ia mempertanyakan apakah uang dari bisnis judi online yang nilainya mencapai ratusan triliun rupiah masih beredar di Indonesia dan berpotensi digunakan untuk membiayai aktivitas yang mengancam pemerintahan.
“Apakah judi online ini uangnya bermuara pada kegiatan makar ini? Uangnya judi online itu ratusan triliun. Saya termasuk pihak yang sangat yakin uang judi online itu masih ada di Indonesia,” tegasnya.
Ibnu juga menyoroti anggaran sejumlah lembaga negara yang selama ini kerap dikaitkan dengan kepemilikan teknologi intelijen dan penyadapan.
Menurut dia, Badan Intelijen Negara (BIN) selama ini sering menjadi sasaran tudingan sebagai institusi yang memiliki perangkat lunak penyadapan. Namun, ia mempertanyakan kemampuan pengadaan teknologi tersebut jika melihat keterbatasan anggaran lembaga.
Hal serupa, kata dia, juga berlaku bagi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Sebaliknya, Ibnu menilai kepolisian menjadi salah satu institusi yang paling memungkinkan memiliki kapasitas anggaran untuk pengadaan perangkat teknologi pengawasan canggih.
“Publik selalu mengarah, yang anggarannya cukup besar ini kan kepolisian yang paling memungkinkan,” ujarnya.
Pernyataan Ibnu tersebut membuka kembali pertanyaan serius mengenai pengawasan penggunaan teknologi penyadapan oleh institusi negara. Apalagi, jika perangkat semacam Pegasus benar-benar digunakan, persoalannya bukan hanya menyangkut kemampuan teknologi, tetapi juga legalitas, sumber pembiayaan, dan siapa yang menjadi sasaran pengawasan.
Meski demikian, dugaan keterkaitan dana judi online dengan pengadaan spyware maupun dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo masih memerlukan pembuktian. Belum ada bukti yang disampaikan dalam podcast tersebut untuk memastikan adanya transaksi, keterlibatan institusi tertentu, ataupun penggunaan Pegasus terhadap Presiden.
Karena itu, transparansi pengadaan perangkat pengawasan, audit anggaran, serta pemeriksaan forensik digital independen menjadi penting agar dugaan tersebut tidak berhenti sebagai spekulasi politik dan dapat diuji berdasarkan bukti.
