20 November 2026

Immanuel Ebenezer

MoneyTalk, Jakarta – Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer, yang akrab disapa Noel, melontarkan peringatan keras kepada Presiden Prabowo Subianto usai menerima putusan hakim di Pengadilan Negeri Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Di hadapan wartawan, Noel menyebut adanya potensi eskalasi politik yang menurutnya dapat berkembang menjadi gerakan besar menyerupai peristiwa Reformasi 1998. Ia menilai berbagai elemen masyarakat telah melakukan konsolidasi dan hanya menunggu momentum tertentu untuk bergerak.

“Pak Prabowo, di bulan Juni–Juli ini akan ada peristiwa besar. Ada eskalasi politik yang ujungnya adalah menggulingkan pemerintahan Prabowo,” kata Noel kepada wartawan seusai sidang.

Menurut Noel, berbagai kelompok masyarakat telah menjalin komunikasi dan konsolidasi dalam beberapa waktu terakhir.

“Dan konsolidasi ini sudah selesai, dan sudah matang. Konsolidasi sipil, konsolidasi mahasiswa, konsolidasi buruh, konsolidasi kelompok civil society, semuanya,” ujarnya.

Ia bahkan menyebut bahwa kondisi tersebut hanya membutuhkan satu faktor pemicu agar gelombang gerakan sosial-politik itu meledak ke permukaan.

“Tinggal satu, butuh satu pemicu. Dan ‘98 Jilid 2 akan terjadi tidak lama lagi,” tegasnya.

Noel menilai pemerintah perlu lebih peka terhadap berbagai perkembangan ekonomi yang menurutnya dapat menjadi indikator munculnya gejolak sosial di tengah masyarakat. Ia menyoroti pelemahan sejumlah indikator ekonomi sebagai sinyal yang tidak boleh diabaikan.

“Jika Prabowo tidak peka terhadap kejadian ini. Kita sudah lihat dolar semakin tinggi, Indeks Harga Saham Gabungan. Kita juga sudah babak belur,” katanya.

Menurutnya, persoalan ekonomi kerap menjadi pintu masuk lahirnya ketidakpuasan publik yang kemudian berkembang menjadi gerakan sosial yang lebih luas.

“Itu adalah salah satu indikator bahwa ke depan nanti ada gejala sosial, yang indikatornya adalah gejala ekonomi,” tambah Noel.

Pernyataan Noel tersebut muncul di tengah dinamika politik dan ekonomi nasional yang terus menjadi sorotan publik. Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Istana maupun pemerintah terkait peringatan yang disampaikan mantan Wamenaker tersebut.

Terlepas dari berbagai pandangan yang berkembang, pernyataan Noel dipastikan akan menambah perdebatan mengenai kondisi sosial-politik Indonesia saat ini, sekaligus menjadi pengingat bahwa stabilitas nasional sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dalam merespons berbagai persoalan ekonomi dan aspirasi masyarakat secara tepat.

MoneyTalk, Jakarta – Akademisi sosiologi politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, kembali menjadi sorotan publik setelah dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas kritiknya terhadap Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Namun menariknya, ini bukan kali pertama Ubedilah berhadapan dengan laporan hukum akibat sikap kritisnya. Dalam beberapa kasus sebelumnya, justru pihak yang melaporkannya berakhir menghadapi persoalan serius, mulai dari pemberhentian jabatan hingga tersandung kasus hukum korupsi.

Fenomena ini memunculkan perhatian publik terhadap konsistensi Ubedilah sebagai intelektual publik yang dikenal vokal dalam mengkritisi kekuasaan, korupsi, serta penyimpangan tata kelola pemerintahan.

Salah satu kasus yang paling menyita perhatian terjadi pada tahun 2017. Saat itu, Ubedilah Badrun yang merupakan dosen UNJ dilaporkan oleh Rektor UNJ ke Bareskrim Polri atas dugaan pencemaran nama baik, fitnah, dan keterangan palsu.

Pelaporan tersebut terjadi setelah Ubedilah mengungkap dugaan plagiarisme di lingkungan pascasarjana UNJ serta dugaan praktik KKN di kampus tersebut. Ia juga menulis sejumlah artikel tajam berjudul Wajah Kampus Mulai Bopeng dan Robohnya Marwah Universitas yang mengkritik kondisi internal kampus.

Namun dalam proses hukum, Ubedilah tidak terbukti melakukan pencemaran nama baik maupun fitnah. Justru perkembangan berikutnya menunjukkan arah berbeda.

Rektor UNJ saat itu kemudian diberhentikan oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Mohamad Nasir, pada September 2017.

Peristiwa tersebut menjadi catatan penting bahwa kritik akademik yang disampaikan Ubedilah tidak terbukti sebagai fitnah, melainkan bagian dari kontrol intelektual terhadap institusi pendidikan.

Pada tahun 2022, Ubedilah kembali menjadi sorotan nasional setelah melaporkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, dan Kaesang Pangarep ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Laporan tersebut terkait dugaan relasi bisnis dan potensi konflik kepentingan yang menurut Ubedilah perlu ditelusuri secara hukum demi menjaga integritas pemerintahan.

Tak lama setelah itu, Ketua Jokowi Mania (Joman), Immanuel Ebenezer alias Noel, melaporkan Ubedilah dengan tuduhan fitnah.

Kasus ini sempat menjadi perhatian luas karena memperlihatkan benturan antara kritik akademik dan loyalitas politik.

Namun pada perkembangan selanjutnya, tepatnya pada 20 Agustus 2025, Immanuel Ebenezer justru terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Jakarta terkait dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja).

Ia ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pemerasan bernilai miliaran rupiah dan kemudian diberhentikan dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja.

Publik pun kembali menyoroti ironi tersebut: sosok yang pernah melaporkan Ubedilah atas tuduhan fitnah justru berakhir tersandung kasus korupsi.

Kini, pada 2026, Ubedilah kembali menghadapi pelaporan hukum. Ia dilaporkan ke Polda Metro Jaya setelah menyampaikan kritik keras terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran dan menyebut Prabowo Subianto serta Gibran Rakabuming Raka sebagai “beban bangsa”.

Pelaporan itu dilakukan oleh Rangga Kurnia Septian, Koordinator Pemuda Garda Nusantara.

Pernyataan Ubedilah tersebut memicu polemik luas di ruang publik. Sebagian pihak menilai itu merupakan bentuk kebebasan akademik dan ekspresi intelektual, sementara pihak lain menganggapnya sebagai pernyataan yang melampaui batas kritik.

Namun bagi Ubedilah, kritik terhadap kekuasaan merupakan bagian dari tanggung jawab moral seorang akademisi.

Di tengah berbagai tekanan dan pelaporan hukum yang dialaminya, Ubedilah Badrun justru terus mendapat pengakuan dari kalangan akademik dan intelektual.

Ia tercatat menerima penghargaan sebagai presenter artikel terbaik dalam Forum Teknologi dan Saintis Nasional 2025 yang digelar Asosiasi Akademisi dan Saintis Indonesia (ASASI) di Senggigi, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, pada 2–3 Desember 2025.

Selain itu, pada 12 April 2026, Ubedilah juga menerima penghargaan Organic Intellectual Award atas pemikirannya yang kritis serta konsistensinya sebagai intelektual publik yang menyuarakan aspirasi rakyat, demokrasi, kebenaran, dan kemanusiaan.

Penghargaan tersebut diberikan dalam momentum 10 tahun Kedaipena sebagai bentuk apresiasi terhadap keberaniannya menjaga integritas intelektual di tengah tekanan politik.

Ia juga dikenal aktif menanamkan keberanian berpikir, kejujuran intelektual, dan tanggung jawab moral kepada generasi muda.

Kasus yang berulang menimpa Ubedilah Badrun menunjukkan satu hal penting: kritik terhadap kekuasaan sering kali menghadirkan risiko besar bagi mereka yang memilih bersuara.

Namun dalam demokrasi, suara kritis justru menjadi elemen penting untuk menjaga akuntabilitas kekuasaan.

Perjalanan Ubedilah memperlihatkan bahwa seorang akademisi tidak hanya hadir di ruang kelas, tetapi juga di ruang publik sebagai penjaga nalar, pengingat etika, dan pengawas moral kekuasaan.

Dan ketika kritik dibalas dengan laporan hukum, sejarah kadang justru menunjukkan siapa yang akhirnya diuji oleh waktu.

MoneyTalk, Jakarta – Fakta baru mencuat dalam persidangan yang menyeret mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel. Kuasa hukum Noel, Aziz Yanuar, mengungkap adanya penyebutan sosok “ibu menteri” dalam percakapan WhatsApp yang terungkap di ruang sidang.

Menurut Aziz, percakapan tersebut terjadi pada Juni 2022 dan menjadi salah satu bagian yang disorot dalam proses pembuktian di persidangan. Ia menilai penyebutan “ibu menteri” penting untuk ditelusuri lebih lanjut guna memperjelas konteks komunikasi yang berkaitan dengan dugaan perkara gratifikasi maupun korupsi yang disebut-sebut terjadi dalam rentang waktu panjang, yakni 2012 hingga 2024.

“Di persidangan muncul chat yang menyebut ‘ibu menteri’. Ini tentu harus dijelaskan secara terang, siapa yang dimaksud dan bagaimana relevansinya dengan perkara,” kata Aziz kepada wartawan, Kamis (5/2/2026).

Berdasarkan kronologi waktu percakapan pada Juni 2022, jabatan Menteri Ketenagakerjaan saat itu diketahui dipegang oleh Ida Fauziyah. Meski demikian, pihak kuasa hukum menegaskan bahwa penyebutan dalam percakapan tersebut masih memerlukan pendalaman lebih lanjut di persidangan dan tidak bisa langsung ditarik sebagai kesimpulan hukum.

Aziz juga menyampaikan bahwa informasi mengenai dugaan gratifikasi dan korupsi yang disebut terjadi sejak 2012 hingga 2024 perlu diuji secara komprehensif melalui alat bukti serta keterangan saksi di pengadilan. Ia menekankan pentingnya asas praduga tak bersalah serta transparansi proses hukum.

“Semua harus dibuktikan di persidangan. Tidak boleh ada asumsi tanpa dasar hukum yang jelas,” ujarnya.

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait mengenai penyebutan “ibu menteri” dalam percakapan tersebut. Proses persidangan masih terus berjalan untuk mengungkap fakta secara utuh.

MoneyTalk, Jakarta -Pengacara mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel, Aziz Yanuar, memberikan penjelasan terkait pernyataan kliennya yang menyebut adanya keterlibatan “partai huruf K” dalam kasus di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Aziz Yanuar menegaskan bahwa pernyataan Noel tersebut bukanlah tuduhan langsung kepada partai politik tertentu. Menurutnya, apa yang disampaikan Noel masih bersifat misteri dan belum mengarah pada kesimpulan hukum yang definitif.

“Yang disampaikan Bang Noel itu masih tanda tanya. Beliau menyebut ‘partai huruf K’ sebagai bentuk keterangan yang belum utuh dan belum bisa disimpulkan sebagai tuduhan kepada pihak tertentu,” kata Aziz kepada wartawan, Senin (26/1/2026).

Aziz menjelaskan, kliennya hanya menyampaikan adanya indikasi atau informasi yang ia dengar selama berada di lingkungan Kemnaker. Namun, informasi tersebut masih perlu ditelusuri dan dibuktikan lebih lanjut oleh aparat penegak hukum.

“Belum ada penjelasan rinci siapa, apa, dan bagaimana perannya. Jadi jangan ditarik ke mana-mana dulu. Ini masih misteri yang perlu diklarifikasi melalui proses hukum,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa Noel tidak berniat menggiring opini publik ataupun menyudutkan partai politik tertentu. Pernyataan tersebut, kata Aziz, justru dimaksudkan sebagai dorongan agar aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus yang tengah mencuat di Kemnaker secara transparan dan menyeluruh.

“Bang Noel mendukung penuh penegakan hukum. Kalau memang ada keterlibatan pihak mana pun, termasuk unsur politik, biarlah dibuka secara terang benderang lewat mekanisme hukum, bukan lewat asumsi,” tegas Aziz.

Sebelumnya, pernyataan Noel yang menyebut adanya “partai huruf K” dalam kasus Kemnaker memicu spekulasi dan perdebatan di ruang publik. Namun hingga kini, belum ada keterangan resmi yang memastikan maksud atau pihak yang dimaksud dalam pernyataan tersebut.

Aziz meminta publik untuk bersabar dan tidak berspekulasi berlebihan, serta menyerahkan sepenuhnya proses pengungkapan kasus kepada aparat penegak hukum.

MoneyTalk, Jakarta – Pengacara terdakwa mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer atau yang akrab disapa Noel, membenarkan adanya keterlibatan organisasi kemasyarakatan (ormas) dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Hal itu disampaikan kuasa hukum Noel, Aziz Yanuar, menanggapi pernyataan kliennya yang sebelumnya menyebut adanya peran pihak eksternal dalam perkara tersebut.

“Iya, memang ada ormas yang terlibat. Tapi perlu saya tegaskan, itu bukan ormas keagamaan,” ujar Aziz kepada wartawan, Selasa (20/1/2026).

Aziz belum merinci secara detail ormas mana yang dimaksud maupun bentuk keterlibatan mereka dalam kasus yang kini tengah disidangkan tersebut. Ia hanya menegaskan bahwa penjelasan lengkap akan disampaikan langsung oleh Noel dalam persidangan berikutnya.

“Persidangan hari Senin nanti Bang Noel akan memberikan keterangan secara detail, termasuk menjelaskan bagaimana posisi dan peran pihak-pihak terkait,” kata Aziz.

Ketika ditanya apakah ada aliran dana korupsi yang mengalir ke ormas tersebut, Aziz memilih tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Menurutnya, seluruh fakta akan diungkap secara terbuka di hadapan majelis hakim.

“Kita tunggu saja di persidangan. Semua akan dibuka secara jelas dan terang-benderang,” tegasnya.

Pernyataan ini menambah dimensi baru dalam kasus dugaan korupsi di Kemnaker yang menyeret nama mantan Wamenaker tersebut. Selama ini, perkara tersebut lebih banyak disorot dari sisi internal birokrasi kementerian, khususnya terkait praktik penyalahgunaan kewenangan.

Pengakuan adanya keterlibatan ormas dinilai dapat membuka jaringan yang lebih luas dalam kasus korupsi tersebut.

Pengamat politik Rokhmat Widodo menilai, bila benar ada aliran dana ke pihak eksternal, maka kasus ini tidak hanya menyangkut individu, tetapi juga relasi kuasa antara birokrasi, politik, dan kelompok kepentingan.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Kejaksaan maupun majelis hakim terkait klaim tersebut. Publik kini menanti sidang lanjutan yang dijadwalkan berlangsung pada Senin mendatang, yang disebut-sebut akan menjadi momen penting untuk mengungkap fakta baru dalam perkara ini.

Kasus korupsi di Kemnaker sendiri terus menjadi perhatian publik, mengingat kementerian tersebut memiliki peran strategis dalam perlindungan tenaga kerja dan kebijakan ketenagakerjaan nasional. Pengungkapan aktor-aktor yang terlibat dinilai penting untuk memastikan penegakan hukum berjalan adil dan transparan.

MoneyTalk, Jakarta – Dalam hitungan hari, publik dikejutkan oleh dua kabar yang sama-sama melibatkan kader Gerindra, tetapi berakhir dengan nasib berbeda.

Di satu sisi, Immanuel Ebenezer alias Noel, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, ditangkap melalui operasi tangkap tangan KPK, ditetapkan sebagai tersangka, lalu ditahan dan segera diberhentikan Presiden Prabowo dari jabatannya.

Di sisi lain, Nistra Yohan, nama yang muncul dalam persidangan kasus BTS 4G BAKTI sebagai penerima aliran dana hingga Rp70 miliar untuk jejaring Komisi I, hingga kini status hukumnya tak jelas. Pemanggilan berlarut, kehadirannya dipertanyakan, bahkan keberadaannya kerap diberitakan tidak pasti.

Kontras inilah yang membangun persepsi publik tentang adanya standar ganda dalam penegakan hukum.

Langkah terhadap Noel berjalan cepat dan tegas. KPK menemukan bukti langsung dalam OTT, menetapkannya tersangka, lalu Presiden segera memberhentikan dari kabinet. Dari sisi hukum tata negara, tindakan ini memang wajar dan menunjukkan disiplin birokrasi.

Namun, perbandingan otomatis muncul: mengapa Noel yang jelas-jelas kader partai langsung “disikat” dan masuk bui, sementara Nistra yang disebut-sebut menerima dana jumbo justru tak terdengar kabar hukumnya? Publik wajar mempertanyakan: apa bedanya?

Dari kacamata prosedural, jawabannya bisa sederhana:

1. KPK bekerja dengan OTT—bukti segar, uang tunai, komunikasi langsung, sehingga proses hukum cepat dan langsung mengikat tersangka.

2. Kejaksaan Agung yang menangani BTS bekerja pada kasus yang kompleks: jejaring pelaku luas, aliran dana berlapis, saksi dan dokumen butuh sinkronisasi. Klaim Rp70 miliar terhadap Nistra muncul dari keterangan persidangan, bukan tangkap tangan, sehingga butuh verifikasi tambahan.

Perbedaan mesin ini menjelaskan tempo berbeda. Tapi, penjelasan prosedural tak cukup jika komunikasi publik minim. Kejagung harus menjelaskan status Nistra secara transparan, agar publik tidak menganggap ada perlindungan politik.

Dua narasi politik berkembang di masyarakat:

1. Noel dianggap “orang Jokowi” yang harus disingkirkan dari pemerintahan Prabowo.

2. Noel disebut “bermain sendiri,” tidak berbagi keuntungan, sehingga dibiarkan jatuh.

Dua-duanya spekulatif. Faktanya: Noel tertangkap OTT KPK dengan bukti kuat, sementara Presiden hanya merespons prosedur dengan pemberhentian. Tidak ada data resmi yang menyebut motif politik tersebut.

Namun, karena kasus Nistra tak kunjung jelas, narasi spekulatif makin kuat. Publik melihat: Noel diproses cepat, Nistra aman.

Bagi Partai Gerindra, ini adalah ujian besar. Apakah partai akan membiarkan publik melihat ada standar ganda antar kader? Atau justru menegakkan disiplin etik internal: siapa pun kader yang berurusan dengan hukum harus diproses dan ditindak secara setara?

Bagi pemerintah, pemberhentian Noel adalah langkah awal. Namun tidak cukup berhenti di situ. Yang dibutuhkan adalah pola konsistensi: transparansi di semua kasus, tak hanya satu.

Bagi DPR, khususnya Komisi I, munculnya nama tenaga ahli di pusaran korupsi BTS harus menjadi alarm. Parlemen seharusnya menjalankan fungsi etik dan pengawasan internal—bukan menunggu kasus tenggelam.

Agar republik ini tidak terjebak pada persepsi “dua standar,” ada beberapa agenda penting:

1. Transparansi Status Kasus. Kejagung harus menjelaskan posisi hukum Nistra secara terbuka, apakah masih saksi, sudah tersangka potensial, atau masih dalam penguatan bukti.

2. Koordinasi KPK–Kejagung. Perkara BTS menyangkut uang negara yang sangat besar, koordinasi lintas lembaga akan mempercepat follow the money.

3. Disiplin Partai. Gerindra perlu menunjukkan standar etik yang sama bagi semua kader, baik pejabat maupun staf orbit DPR.

4. Reformasi Sistem. Kemenaker harus membersihkan skema sertifikasi K3 dari potensi rente, sementara sektor digital harus diaudit untuk mencegah kasus BTS terulang.

Pemerintahan Prabowo telah memberi sinyal tegas dengan pemberhentian Noel. Tetapi sinyal hanya bermakna jika diikuti pola konsistensi. Publik menunggu: apakah hukum akan berlaku setara bagi Noel maupun Nistra, ataukah ada yang terus “aman” karena posisi dan kedekatan?

Pada akhirnya, republik ini tidak butuh kambing hitam atau korban politik. Yang dibutuhkan adalah kepastian proses hukum yang adil, transparan, dan setara untuk semua.

Penulis : Muslim Arbi, Pengamat hukum dan politik

MoneyTalk, Jakarta – Tertangkapnya Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau akrab disapa Noel dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK menyisakan banyak cerita lama. Salah satunya datang dari wartawan senior dan aktivis, Naniek S Deyang, yang pernah merasakan langsung kerasnya tekanan akibat sepak terjang Noel di dunia politik.

Lewat tulisannya di media sosial, Naniek mengaku punya pengalaman pahit saat Noel masih menjabat sebagai Ketua Jokowi Mania. Ia menyebut, Noel adalah orang yang melaporkannya dalam kasus Ratna Sarumpaet, hingga ia harus berkali-kali berurusan dengan polisi.

“Dialah sebagai Ketua Jokowi Mania yang melaporkan saya dalam kasus Ratna Sarumpet, sampai saya bolak-balik dipanggil polisi dan sekali diintrograsi sampai 12-13 jam. Pokoknya targetnya saya harus jadi tersangka,” ungkap Naniek.

Tidak hanya dirinya, Noel kala itu juga melaporkan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, dalam kasus yang sama. Bahkan, menurut Naniek, Noel sempat mendesak aparat untuk menjemput paksa Prabowo dari kediamannya di Hambalang.

Luka Lama yang Membekas

Naniek menceritakan betapa berat dampak yang harus ditanggung keluarganya akibat laporan Noel tersebut. Suaminya sampai harus meninggalkan pekerjaannya di sebuah perusahaan besar untuk mendampingi keluarga, ibunya mengalami stroke, bahkan masa depan anaknya yang sempat lolos seleksi Akmil ikut terhambat.

“Harga diri saya terinjak habis karena saya diburu wartawan kayak pelaku kriminal atau koruptor setiap selesai diperiksa polisi,” kenang Naniek.

Meski akhirnya ia bisa melewati fase itu, pengalaman tersebut meninggalkan luka yang sulit dilupakan.

Naniek juga menyinggung momen ketika Noel diangkat menjadi Wamenaker dalam kabinet Presiden Prabowo Subianto. Ia mengaku sempat terheran-heran dengan sikap besar hati Prabowo yang dianggapnya mampu melupakan masa lalu, meski pernah disakiti.

“Saat dia diangkat Wamenaker, saya cuman bergumam dalam hati, ‘Ini Pak Prabowo apa sudah berubah jadi malaikat sampai nggak ngerasa lagi pernah disakiti?’” tulisnya.

Meski perasaan sudah jauh lebih tenang, setiap kali berjumpa dengan Noel di rapat kabinet atau acara istana, ia masih merasakan getir.

Kasus Noel kini memasuki babak baru setelah dirinya diamankan KPK dalam OTT. Menurut informasi yang beredar, dari rumahnya disita 21 mobil mewah dan 10 motor gede, termasuk Ducati, sebagian besar dalam kondisi baru.

Naniek pun menyindir gaya hidup mewah tersebut. “Apa selama jadi menteri 9 bulan ini tiap bulan beli 3 mobil dan moge?” tulisnya.

Bagi Naniek, apa yang terjadi pada Noel saat ini adalah bukti bahwa hukum alam berupa karma akan selalu berjalan.

“Karma itu cepat atau lambat ternyata pasti datang,” tutupnya.

MoneyTalk, Jakarta – Direktur Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menilai, kasus penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel tidak bisa dilepaskan dari peran dua tokoh besar: mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Uchok, kedekatan Noel dengan Jokowi dan Prabowo justru menjadi pintu masuk yang menyeretnya pada jabatan politik sekaligus skandal. “Tertangkapnya Noel karena Jokowi dan Prabowo tidak memberitahu Noel, mana pintu rezeki, dan mana pintu penjara. Ini artinya, Jokowi dan Prabowo harus sama-sama bertanggung jawab secara moral kepada publik,” kata Uchok di Jakarta, Jumat (22/8).

Uchok mengungkapkan, selama era Jokowi, Noel dikenal sebagai figur yang kerap melaporkan para aktivis yang berseberangan dengan pemerintah. “Banyak aktivis yang dilaporkan Noel ke polisi, dan Jokowi membiarkan saja. Bahkan terlihat seperti sangat menikmati kondisi itu,” ujarnya.

Sementara pada era Prabowo, kedekatan itu berlanjut dengan pengangkatan Noel sebagai Wamenaker. Uchok menilai keputusan tersebut membuat Noel kian merasa dimanjakan. “Prabowo terlihat sangat menyayang dan memanjakan Noel. Padahal ada sejumlah kasus yang mencoreng, seperti dugaan keterlibatan dalam kasus Sritex dan masalah penahanan ijazah pekerja oleh perusahaan. Tapi Prabowo justru seperti bingung, kadang menikmati, kadang tidak menyukai, tapi tidak bisa berbuat apa-apa, lalu membiarkan saja,” tambahnya.

Lebih jauh, Uchok mempertanyakan lemahnya sistem komunikasi di lingkar kekuasaan. Ia menyinggung dugaan pemerasan terkait sertifikat P3 oleh Noel yang seharusnya sudah terdeteksi aparat intelijen. “Masa Noel peras perusahaan sertifikat P3, Presiden Prabowo tidak mendengar? Apakah tidak ada staf atau intel yang melaporkan ke Presiden? Ini menunjukkan betapa lemahnya sistem komunikasi presiden kita,” tegasnya.

CBA menilai, kasus ini bukan hanya soal perilaku individu Noel, melainkan juga potret bagaimana elite politik gagal memberi batasan moral kepada orang-orang dekatnya. Uchok menekankan, publik berhak menuntut pertanggungjawaban moral dari Jokowi maupun Prabowo atas kegaduhan yang timbul.

“Karena mereka, Noel jadi dekat dengan kekuasaan. Karena mereka juga, Noel bisa menjadi pejabat. Maka mereka harus ikut bertanggung jawab secara moral kepada rakyat,” pungkas Uchok.

MoneyTalk, Jakarta – Baru beberapa hari yang lalu, teman saya yang jadi Wakil Menteri Tenaga Kerja (Wamenaker), Immanuel Ebenezer ini saya chat ke WA nya, dan saya bilang padanya:”sejak jadi pejabat kok jadi sombong dan pelit gini?”. Dia tidak membalas chat saya, hingga dalam hati saya berkata:”Wah, biasanya teman yang begini tidak lama lagi akan masuk bui”.

Ternyata, tidak ada panas tidak pula ada hujan, tiba-tiba di hari ini tersiar berita di berbagai media tanah air:”Wamenaker Immanuel Ebenezer terkena OTT KPK !”. Sedangkan media yang lainnya memberi judul dalam pemberitaannya:”KPK sita puluhan kendaraan dari OTT KPK, Immanuel Ebenezer”.

Waowww…sungguh sama sekali saya tidak pernah menyangka, teman yang akrab disapa Noel ini, begitu kaya raya dan suka main palak perusahaan-perusahaan. Ya, pada hari Rabu (20/08/25) malam kemarin, Noel ternyata benar-benar telah terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK !.

Saya benar-benar tidak habis pikir, bagaimana bisa teman yang saya pikir terlihat sederhana penampilannya ini, ternyata mempunyai jiwa keserakahan yang luar biasa. Sudah digaji ratusan juta rupiah perbulan, namun masih juga menyalah gunakan kekuasaannya.

Terus terang saja, dahulu saya sempat membelanya ketika dia diserang habis-habisan oleh teman-teman sesama relawan Jokowi, karena saya anggap dia memiliki prinsip tersendiri, ketika dia membela Munarman. Meskipun saat itu saya kontra dengan Munarman, namun saya juga tidak keberatan jika Noel membela Munarman dengan argumentasinya yang kuat.

Namun ketika saya lihat Noel mulai suka berubah-ubah, tidak konsisten dengan pilihan politiknya sendiri, seperti dahulu dia mendukung Ganjar Pranowo namun kemudian tiba-tiba berbalik mendukung Prabowo-Gibran, saya mulai tau, bahwa dia hanyalah seorang “pemain”.

Bahkan lucunya, ketika Prabowo-Gibran menang dan belum mengumumkan siapa-siapa calon menteri-menterinya, Noel sempat menelpon ke saya dan mengajak saya melawan Prabowo, kalau saja Presiden terpilih (Prabowo) tidak menjadikan kami (Noel dan Saya) Menteri atau setidak-tidaknya Wamen.

Lucunya, ketika saya jawab:”Sampai detik ini saya tidak punya keinginan untuk menjadi Menteri, Wamen apalagi Komisaris. Saya lebih ingin fokus menyuarakan suara kebatinan rakyat marginal, dhuafa “. Tiba-tiba Noel berhenti menelpon saya dan dia bilang lagi ditelpon orang istana. Tak seberapa lama kemudian tersiar kabar, Noel menjadi Wamenaker.

Itulah karakter yang sesungguhnya dari Noel, plin plan, tak memiliki prinsip, mudah berubah-ubah dan berpolitik hanya sebagai alat untuk kepentingan pribadinya saja. Maka tak heran jika Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto pernah menyebutnya “Isuk kedele sore tempe”., ketika Noel tiba-tiba menyebrang dari pendukung Ganjar Pranowo menjadi pendukung Prabowo Subianto menjelang Pilpres 2024.

Bukannya Noel melakukan kontemplasi dan sadar diri, Noel malah bicara secara terbuka menyerang Hasto Kristoyanto dengan pernyataannya: “Kita enggak butuh pemimpin bermental korup, jangan sampai nanti pagi Masiku, siangnya Hasto.”

Lalu ketika proses hukum terhadap Hasto di PN Jakpus sama sekali tidak menemukan bukti, bahwa Hasto terlibat dalam kasus Harun Masiku, muka Noel mau disembunyikan kemana? Malu sendiri kan? Hasto sekarang bebas melalui amnesti yang diberikan oleh Presiden Prabowo, yang diklaim Noel sebagai bosnya sendiri. Namun sekarang Noel, justru yang malah menunggu masuk bui. Tragis sekali bukan?

Noel juga pernah membabi buta menyerang PDIP, bahwa PDIP sebagai partai besar seharusnya menyampaikan gagasan besar, bukan narasi ketakutan:

“Partai besar… pasti bicara tentang gagasan‑gagasan besar… tidak ambekan‑ambekan dan perasaan‑perasaan.”

Dia mengejek PDIP untuk lebih rasional, bukan emosional, agar suasana demokrasi menjadi lebih riang gembira.

Kenyataannya sekarang bagaimana? Meskipun Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto dikriminalisasi melalui KPK, PDIP tetap tenang, tidak pernah mengobarkan perlawanan terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran. Bahkan Ketua Umum PDIP, Ibu Megawati Soekarnoputri, berkali-kali menginstruksikan semua kader-kadernya untuk mendukung Pemerintahan Prabowo Subianto !.

Dalam suatu waktu, saat Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan:” Jika Jokowi ingin bertemu Megawati, “harus” terlebih dulu menemui kader ranting, Noel juga menanggapi sinis:

“Katanya kita butuh sosok negarawan? Kok perilakunya seperti preman jalanan yang penuh dengan sinisme?” Ia meminta PDIP untuk berhenti sinis dan memberi contoh positif, terutama di momen Idulfitri.

Pernyataan Noel yang semacam ini sangat memojokkan PDIP, seolah-olah PDIP itu bersikap seperti preman, padahal yang sebenarnya terjadi, Noel tidak mampu memahami suasana kebatinan kader-kader PDIP yang telah dikhianati oleh Jokowi, hingga PDIP seolah meminta pada Jokowi untuk insyaf dengan cara meminta maaf terlebih dahulu pada kader-kader PDIP mulai dari tingkat ranting.

Noel kini telah menghadapi persoalannya yang mencekam, tertangkap tangan KPK dan berdebar-debar menunggu status hukumnya, sebagai tersangka yang akan segera diumumkan. Setelah itu Noel akan menjalani proses persidangan yang panjang dan meletihkan, lalu masuk penjara yang gelap.

Noel bukan akan menjadi Tahanan Politik sebagaimana Hasto Kristiyanto yang dahulu sering diserangnya, namun Noel akan menjadi Tahanan Koruptor yang namanya akan tercoreng di lembaran sejarah, mantan Aktivis Mahasiswa masuk bui karena serakah dan korup ! Tragis !

Penulis : Saiful Huda Ems (SHE). Lawyer, Jurnalus, Analis Politik dan Aktivis ’98.

MoneyTalk, Jakarta – Center For Budget Analysis (CBA) melalui Direktur Eksekutifnya, Uchok Sky Khadafi, menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto terkait polemik belum dibayarnya hak keuangan tujuh orang anggota Kelompok Ahli Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BPP). Ketujuh orang tersebut ditetapkan dalam Surat Keputusan Nomor 02 Tahun 2023 yang ditandatangani oleh Ketua BPP, Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin.

“Mereka ini sudah bekerja dan mengabdi kepada negara, tapi hingga hari ini belum mendapatkan hak-hak keuangan mereka. Pemerintahan Presiden Jokowi dan kini Prabowo terkesan abai,” kata Uchok dalam pernyataannya, Senin (21/7).

Uchok menegaskan bahwa sesuai dengan Pasal 25 Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2022 tentang BPP, kelompok ahli berhak menerima keuangan, tunjangan kinerja, dan fasilitas pendukung lainnya.

“Kami di CBA mendesak Presiden Prabowo untuk segera menyelesaikan masalah ini. Jangan sampai rezim ini mengulangi kesalahan lama: membiarkan pengabdian orang-orang cerdas dan berdedikasi tanpa penghargaan,” tambahnya.

Ia bahkan mengibaratkan BPP seperti sebuah perusahaan yang tak menggaji tenaga ahlinya. Jika hal itu terjadi, menurut Uchok, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer pasti sudah bersuara lantang menegur Presiden.

“Bayangkan kalau BPP itu sebuah perusahaan dan tidak membayar gaji para tenaga ahlinya. Immanuel Ebenezer mungkin sudah berteriak-teriak memarahi Presiden Prabowo karena sebagai kepala pemerintahan belum bayar gaji para karyawan,” ujarnya.

Sebagai informasi, Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BPP) dibentuk berdasarkan Perpres No. 121 Tahun 2022. Tugas utamanya adalah melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan serta pelaksanaan Otonomi Khusus di wilayah Papua.

“Negara tidak boleh abai terhadap komitmennya sendiri. Hak para ahli harus dibayar. Jika tidak, ini bisa menjadi preseden buruk bagi kepercayaan publik terhadap institusi negara,” tutup Uchok Sky.