2 November 2026

Irma Suryani Chaniago

MoneyTalk.id,Jakarta – Peta politik di parlemen mulai menjadi sorotan menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait persoalan dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Delapan partai politik yang memiliki kursi di DPR dinilai memiliki posisi berbeda dalam menyikapi kemungkinan tindak lanjut politik dan hukum atas kedua putusan tersebut.

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, memetakan sikap delapan partai politik di DPR. Ia menyebut empat partai telah menunjukkan sikap tegas untuk mendorong proses lebih lanjut, sedangkan empat partai lainnya belum menyatakan sikap secara terbuka.

“Empat partai yang dinilai telah menunjukkan sikap tegas, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS), PDI Perjuangan (PDIP), Partai Demokrat, dan Partai Gerindra,” kata Said Didu, Ahad (1/11/2026).

Menurut dia, keempat partai tersebut telah menunjukkan sikap untuk menindaklanjuti persoalan setelah keluarnya putusan MK dan MA mengenai dokumen pendidikan Gibran.

“Empat partai lainnya, yakni Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai NasDem belum menyampaikan sikap secara tegas,” jelasnya.

Said Didu kemudian mengemukakan sejumlah dugaan mengenai alasan politik yang mungkin memengaruhi sikap partai-partai tersebut.

Ia menyoroti Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia yang pernah melontarkan istilah Raja Jawa ketika membicarakan dinamika politik kekuasaan. Said Didu juga menyinggung sikap Bahlil yang dinilainya menunjukkan penghormatan besar kepada Gibran, termasuk ketika mencium tangan Wakil Presiden tersebut.

Selain Golkar, Said Didu menyoroti Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Keduanya disebut pernah mengusulkan perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo menjadi tiga periode.

Adapun Partai NasDem dinilai memiliki kecenderungan untuk membela Gibran dan Jokowi. Said Didu menyinggung pernyataan sejumlah tokoh NasDem yang dinilainya kerap memberikan pembelaan terhadap keduanya, terutama Irma Suryani Chaniago.

Berdasarkan pemetaan tersebut, Said Didu memperkirakan Golkar dan NasDem berpotensi menjadi dua partai yang paling kokoh mempertahankan posisi Gibran di DPR apabila wacana pemakzulan benar-benar bergulir.

Pemetaan Said Didu memperlihatkan bahwa persoalan dokumen pendidikan Gibran berpotensi berkembang menjadi ujian politik bagi partai-partai di parlemen.

Sebab, apabila ada usulan pemberhentian Wakil Presiden, prosesnya tidak bisa dilakukan hanya berdasarkan pernyataan politik atau desakan publik. Mekanisme konstitusional harus ditempuh melalui DPR, pemeriksaan dan putusan MK, serta keputusan MPR sesuai ketentuan UUD 1945.

Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 mengatur mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Karena itu, sikap fraksi-fraksi di DPR akan menjadi salah satu faktor penting dalam perjalanan proses tersebut.

Pada akhirnya, publik akan melihat apakah partai-partai politik lebih mengutamakan kepentingan konstitusi dan kepastian hukum atau justru mempertahankan loyalitas politik terhadap kekuasaan.

MoneyTalk, Jakarta – Pada Sabtu, 2 November 2024, Irma Suryani Chaniago, anggota Komisi IX DPR-RI dari Partai Nasdem, memberikan pernyataan yang menarik perhatian publik saat diwawancarai di kanal YouTube Zulfan Lindan Unparking. Dalam wawancara tersebut, Irma menanggapi sejumlah isu, mulai dari prosedur impor barang, konsensus politik dalam kabinet, hingga dinamika politik yang ada di Indonesia saat ini.

Salah satu isu utama yang dibahas oleh Irma adalah tentang prosedur impor yang dianggapnya tidak jelas. Ia mengungkapkan, meskipun ada pihak-pihak yang melakukan impor dalam jumlah besar, banyak dari mereka yang tidak mengikuti prosedur yang tepat. Irma menekankan pentingnya prosedur yang jelas dalam pengadaan barang dan jasa di pemerintahan. Menurutnya, pemerintah seharusnya memastikan bahwa semua impor dilakukan melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau sesuai dengan regulasi yang berlaku.

“Ini kan prosedurnya enggak jelas, ini yang dipermasalahkan. Yang lain, walaupun mereka melakukan impor banyak, tapi sudah melalui prosedur yang jelas,” tegas Irma.

Mengenai peran parlemen dalam mendukung pemerintahan baru. Ia menjelaskan perlunya fokus pada kinerja serta kontrol pemerintahan, ketimbang terjebak dalam kontroversi politik praktis. Di tengah wawancara ia sempat mengkritik politik di Indonesia.

“Orang Indonesia ini belum dewasa dalam berpolitik, enggak bisa membedakan mana kontestasi mana pertarungan,” ujarnya.

Irma berpendapat, rakyat seharusnya mendukung pemerintah yang terpilih dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk bekerja. Ia menyampaikan, para anggota parlemen saat ini lebih fokus pada tugas mereka sebagai wakil rakyat. Fokus DPR bukanlah pada politik praktis yang penuh dengan konflik, melainkan pada bagaimana pemerintahan dapat menyelesaikan target-target yang telah ditetapkan.

“Kami fokus pada kerja, bukan lagi melihat kepada politik praktis yang ribut-ribut itu,” ungkapnya.

Irma mengajak masyarakat untuk mendewasakan diri dalam berpolitik dan memahami bahwa setiap kontestasi politik harus diakhiri dengan dukungan terhadap pemenang.

Dalam konteks kabinet baru, Irma mengakui adanya kritik terhadap kabinet yang dianggap sebagai kabinet “merah putih”, karena terdiri dari menteri-menteri yang sebelumnya menjabat di era pemerintahan Jokowi. Namun, ia menganggap hal tersebut adalah bagian dari konsensus politik.

“Ada 16 menteri Jokowi di sana, tentu Pak Prabowo juga harus membuktikan kepada publik bahwa mereka sekarang bekerja di bawah komando beliau,” jelasnya.

Menurut Irma, penting bagi Prabowo untuk menunjukkan, meskipun menteri-menteri tersebut berasal dari era sebelumnya, mereka harus loyal kepada kepemimpinan yang baru. Hal ini menjadi tantangan bagi Prabowo untuk mengintegrasikan semua elemen dalam kabinet dan memastikan bahwa mereka bekerja secara efektif.

Irma menegaskan, DPR sebagai mitra kerja pemerintah memiliki peran penting dalam memberikan kontrol dan dukungan terhadap pelaksanaan program pemerintah. Ia menekankan, jika target pemerintah tidak tercapai, maka hal itu juga berdampak pada kinerja DPR.

“Kami memberikan anggaran, regulasi, dan kontrol. Jika itu tidak bersinergi, berarti ada yang salah dari kedua belah pihak,” tuturnya.

Irma juga menyentuh mengenai kondisi politik saat ini yang dianggapnya lebih kondusif, dengan hampir seluruh partai mendukung pemerintah. Menurutnya, ini adalah langkah positif dalam konteks demokrasi yang sehat.

“Pemerintah yang terlalu absolut biasanya diktator. Tapi saya melihat Prabowo merangkul semua pihak, bukan untuk bersikap diktator, melainkan untuk membangun kerjasama,” katanya.

Irma memberikan pandangannya tentang sejumlah isu yang berkembang, seperti tuduhan terhadap pejabat dan pengamat politik. Ia menganggap, banyak dari tuduhan tersebut tidak berdasar dan sebaiknya dibiarkan berlalu.

“Masyarakat sudah paham kualitas dan kapasitas orang. Mereka tahu mana yang berkontribusi dan mana yang sekadar mencari perhatian,” ujarnya.

Ia menekankan, penting bagi semua pihak untuk memberi kesempatan kepada pemerintah yang baru untuk bekerja.

“Biarkan mereka bekerja, jangan diganggu dulu. Dengan demikian, diharapkan semua elemen masyarakat dapat bersinergi untuk mencapai tujuan Bersama,” serunya.

Pernyataan Irma Suryani Chaniago menggarisbawahi pentingnya fokus pada kinerja dan sinergi antara parlemen dan pemerintah di tengah dinamika politik yang berkembang. Ia mengajak semua pihak untuk mendewasakan diri dalam berpolitik dan mendukung upaya pemerintah dalam menyelesaikan target-target yang telah ditetapkan.

Di tengah berbagai isu dan kontroversi, peran serta masyarakat dalam memberi dukungan dan kontrol menjadi kunci untuk mencapai kemajuan bersama. Pernyataan Irma Suryani menjadi penting untuk memperjelas posisi dan harapan dari para anggota parlemen terhadap kebijakan dan arah pemerintahan yang baru.(c@kra)