MoneyTalk.id,Jakarta – Ketua Umum Forum Aliansi Masyarakat Antikorupsi (FORMASI), Jalih Pitoeng, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, menyusul pengakuan mantan Staf Khusus Menteri Agama era Yaqut Cholil Qoumas, Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex, dalam persidangan perkara dugaan korupsi kuota haji 2023–2024.
Jalih menilai, pengungkapan dugaan permintaan uang sebesar Rp10 miliar untuk memperlancar pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2024 merupakan informasi penting yang tidak boleh diabaikan penyidik KPK. Menurutnya, keterangan tersebut harus ditindaklanjuti melalui pemeriksaan dan pencocokan dengan alat bukti lain.
“Kalau dalam persidangan muncul pengakuan mengenai dugaan permintaan uang Rp10 miliar yang menyebut nama Yandri Susanto, KPK harus segera melakukan pendalaman. Jangan sampai informasi yang disampaikan di bawah sumpah dalam persidangan berhenti sebagai keterangan semata tanpa ditelusuri lebih jauh,” kata Jalih Pitoeng kepada wartawan, Jumat (20/11/2026).
Menurut Jalih, pemeriksaan terhadap Yandri bukan berarti KPK telah menyimpulkan adanya tindak pidana ataupun menganggap yang bersangkutan bersalah. Namun, sebagai lembaga penegak hukum, KPK memiliki kewajiban menguji setiap informasi yang relevan dengan perkara, terlebih jika menyangkut dugaan aliran uang dalam proses pembahasan kebijakan publik.
Ia menjelaskan, Pasal 6 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK memberikan kewenangan kepada KPK untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Sementara Pasal 12 memberikan kewenangan penyidikan, termasuk memanggil dan memeriksa saksi serta tersangka sesuai ketentuan hukum. Karena itu, menurut Jalih, tidak ada alasan untuk mengabaikan keterangan yang berpotensi membuka fakta baru.
Jalih juga menyoroti substansi dugaan permintaan uang tersebut. Apabila benar terdapat permintaan imbalan untuk memengaruhi pembahasan BPIH, persoalannya tidak hanya menyangkut besaran uang, tetapi juga kemungkinan penyalahgunaan kewenangan dan transaksi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan di lembaga negara. Hal itu, kata dia, harus diuji berdasarkan unsur-unsur tindak pidana korupsi yang berlaku.
Dalam perspektif hukum, Jalih meminta KPK menelaah kemungkinan penerapan Pasal 12 huruf a atau huruf b UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi apabila ditemukan bukti adanya penerimaan atau permintaan pemberian oleh penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajibannya. Namun, penerapan pasal tersebut harus didasarkan pada pembuktian unsur pidana, bukan semata-mata penyebutan nama dalam persidangan.
Selain Yandri, Gus Alex juga disebut mengungkap adanya permintaan tambahan uang reses dari jajaran pimpinan Komisi VIII DPR RI. Jalih menilai, informasi tersebut harus dikembangkan secara menyeluruh agar penyidikan tidak hanya berfokus pada satu nama. KPK perlu menelusuri siapa yang meminta, siapa yang memberikan, bagaimana mekanisme penyerahan, serta apakah terdapat hubungan antara pemberian uang dan pembahasan kuota maupun biaya penyelenggaraan ibadah haji.
“Jangan tebang pilih. Kalau ada nama-nama lain yang disebut dan memiliki relevansi dengan perkara, semuanya harus diperiksa secara proporsional. KPK harus menelusuri aliran uang, komunikasi, serta kemungkinan adanya kesepakatan yang berkaitan dengan kewenangan jabatan,” tegasnya.
Jalih menambahkan, Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga perlu menjadi salah satu rujukan apabila penyidik menemukan dugaan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan yang bertujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ia mengingatkan bahwa setiap unsur pasal harus dibuktikan secara terpisah dan tidak boleh dipaksakan.
Karena itu, FORMASI mendesak KPK menindaklanjuti keterangan Gus Alex dalam persidangan melalui pemeriksaan saksi-saksi terkait, penelusuran dokumen pembahasan BPIH 2024, serta pemeriksaan transaksi keuangan yang relevan.
Jalih menegaskan, upaya tersebut penting untuk memastikan perkara dugaan korupsi kuota haji diusut secara transparan dan menyeluruh.
“Urusan haji menyangkut kepentingan umat dan uang masyarakat. Siapa pun yang disebut dalam proses pengungkapan perkara harus diperlakukan sama di hadapan hukum. Jangan ada kekebalan hanya karena jabatan,” pungkasnya.
