MoneyTalk, Jakarta – Di tengah politik nasional yang dinamis, pernyataan dari kalangan intelektual kembali menjadi sorotan. Pendiri Jaringan Nusantara, Harun Sulkam yang biasa disapa Aam S, menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah adalah sah dalam iklim demokrasi, namun dalam mengkritik harus obyektif agar rakyat tidak terprovokasi.
Sorotan Aam kali ini tertuju pada Saiful Mujani, yang dinilainya sebagai figur intelektual publik dengan tanggung jawab moral besar dalam menjaga keseimbangan wacana. Menurut Aam, kritik yang disampaikan seharusnya memperkuat kualitas demokrasi, bukan malah memprovokasi atau menciptakan opini negatif pada pemerintah.
“Saiful Mujani sebagai intelektual harusnya obyektif melihat Presiden Prabowo, karena visi dan misi Presiden Prabowo Subianto yang jelas-jelas pro rakyat,” ujar Aam dalam keterangannya, Jumat (9/4/2026).
Aam menilai, konteks global saat ini tidak bisa diabaikan. Ketidakpastian ekonomi dunia, tensi geopolitik, hingga potensi krisis pangan dan energi menjadi tantangan nyata yang harus dihadapi pemerintah. Dalam situasi tersebut, ia menekankan pentingnya menjaga persatuan nasional.
Menurutnya, perdebatan politik yang terlalu tajam dan tidak proporsional justru berisiko melemahkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Jika hal itu terjadi, dampaknya tidak hanya pada stabilitas politik, tetapi juga pada kepercayaan pasar dan ketahanan ekonomi nasional.
“Rakyat Indonesia saat ini membutuhkan ketenangan dan kepastian. Jangan sampai narasi-narasi yang berkembang justru memicu perpecahan,” tegasnya.
Aam juga menyoroti sejumlah program pemerintah yang dinilai berpihak pada masyarakat kecil, antara lain, Koperasi Desa Merah Putih dan Makan Bergizi Gratis (MBG). Kedua program pro rakyat itu, bagi Aam S, merupakan langkah strategis dalam memperkuat ekonomi berbasis komunitas serta pembangunan sumber daya manusia.
Meski mengapresiasi berbagai program tersebut, Aam tidak menutup mata terhadap berbagai kendala di lapangan. Namun demikian, ia menilai pemerintah telah menunjukkan ketegasan dengan melakukan koreksi dan perbaikan atas sejumlah kekurangan dan pelanggaran yang terjadi.
“Langkah tersebut menjadi indikator bahwa pemerintah serius menjaga kualitas dan integritas program tersebut,” ujarnya.
Aam juga mempertanyakan, kenapa Saiful Mujani melontarkan pernyataan keras disaat pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo sedang giat-giatnya menangkap para koruptor dan disaat pemerintah punya tujuan baik mewacanakan pemilihan kepala daerah lewat anggota DPRD.
