5 November 2026

Jawa Barat

MoneyTalk,Jakarta  – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mendampingi Presiden RI ke 8 Prabowo Subianto meresmikan Proyek Strategis Ketenagalistrikan di 18 Provinsi. Dimana dilakukan di Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jatigede di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin (20/1/2025).

Selain Menteri BUMN Erick Thohir hadir pula menteri dari Kabinet Merah Putih, Menteri ESDM, Pak Bahlil Lahadalia dan Menteri Pekerjaan Umum (PU), Pak Dody Hanggodo.

“26 pembangkit listrik yang diresmikan, Senin (20/1/2025) ini, 89% berasal dari energi hijau seperti dari air, gas, dan solar panel. Proyek ini akan menghasilkan 3,2 GigaWatt energi listrik dan kemungkinan besar menjadi salah satu peresmian energi terbesar di dunia,” jelas Erick Thohir dalam rilisnya, diterima wartawan senior Syafrudin Budiman, Selasa pagi (20/1/2025).

Menurut Erick Thohir BUMN melalui PT PLN berkomitmen dalam pengembangan energi hijau di tanah air, dengan memprioritaskan sumber energi baru dan terbarukan.

“Peresmian ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan menuju Indonesia sebagai negara mandiri. Terutama melalui swasembada energi sesuai dengan asta cita Bapak Presiden Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto,” pungkas Ketua Umum PSSI ini.

Jakarta,MoneyTalk – Pemerintah Kota Bekasi paska dipimpin plt. Tri Adhianto Tjahyono bukannya membaik malah lebih parah dalam tata kelola anggaran.

Hal ini terlihat dengan adanya sejumlah kasus penyelewengan anggaran sejak Tri menjabat sebagai Walikota Bekasi. Dalam kurun waktu 2022 saja terdapat 19 temuan dengan potensi kerugian negara sebesar Rp 21,1 miliar.

Jika dibandingkan periode sebelumnya, potensi penyimpangan anggaran Kota Bekasi di bawah kepemimpinan Tri melambung tinggi.

Temuan penyimpangan anggaran yang terbukti dan telah diaudit BPK di tahun 2020 terdapat 18 kasus dengan nilai kerugian negara Rp 5,3 miliar. Tahun 2021 turun menjadi 12 kasus dengan nilai kerugian negara Rp 1,5 miliar.

Setelah Tri Adhianto Tjahyono menjabat di tahun 2022 temuan penyimpangan yang teraudit BPK naik 14 kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Total nilai kerugian negara mencapai Rp 21, 1 miliar.

Lebih parah lagi, BPK telah mengeluarkan rekomendasi kepada Pemkot Bekasi agar mengembalikan uang kerugian negara sebesar Rp 19,6 miliar namun yang ditindaklanjuti hanya senilai Rp 1,7 miliar.

Berdasarkan catatan di atas, Center for Budget Analysis CBA meminta Aparat Penegak Hukum khususnya KPK untuk memperhatikan Kota Bekasi. Karena paska Rahmat Effendi, penyimpangan anggaran di kota Bekasi masih sangat parah. (MT)

Jajang Nurjaman
Koordinator CBA

JAKARTA, MoneyTalk – Presiden Joko Widodo meresmikan sejumlah proyek infrastruktur yang ada di Provinsi Jawa Barat, pada Minggu, 5 Maret 2023. Peresmian tersebut dipusatkan di area Kolam Retensi Andir yang ada di Kabupaten Bandung.

“Ada tiga yang akan kita resmikan yaitu floodway (Sodetan) Cisangkuy, Kolam Retensi Cieunteung, dan yang di sini Kolam Retensi Andir,” ujar Presiden dalam sambutannya.

Presiden menyebut bahwa pembangunan kolam retensi bertujuan untuk mengendalikan banjir, utamanya di sekitar Kota dan Kabupaten Bandung. Pembangunan sejumlah proyek infrastruktur tersebut juga menghabiskan dana yang tidak sedikit.

“Untuk yang Cisangkuy ini menelan anggaran Rp632 miliar, yang Kolam Retensi Cieunteung Rp204 miliar, yang Kolam Retensi Andir—yang di sini Rp142 miliar. Duitnya gede banget,” ungkap Presiden.

Kolam Retensi Andir memiliki luas genangan 3,4 hektare dengan volume tampungan air 160.000 meter kubik. Kehadirannya diharapkan dapat mereduksi banjir seluas 210 hektare yang berdampak pada 1.250 KK.

Sementara Kolam Retensi Cieunteung memiliki luas genangan 4,7 hektare dengan volume tampungan air 190.000 meter kubik. Kolam tersebut diharapkan mampu mengurangi banjir sebanyak 91 hektare.

Adapun Sodetan Cisangkuy memiliki panjang 5,45 kilometer yang bermanfaat untuk mengalirkan debit banjir sebesar 230 meter kubik per detik dari Sungai Cisangkuy.

Selain infrastruktur pengendali banjir, Presiden juga meresmikan flyover (jalan layang) Kopo. Menurut Presiden, jalan layang Kopo dibangun untuk mengurai kemacetan serta memperlancar lalu lintas yang ada di Kota Bandung.

“Juga telah dibangun flyover Kopo senilai Rp288 miliar. Totalnya yang telah dibangun oleh pemerintah pusat di Kota Bandung dan di Kabupaten Bandung sebesar Rp1,26 triliun,” tutur Presiden.[MT]