Jokowi-Prabowo

MoneyTalk, Jakarta – Kabar pertemuan Jokowi dan Prabowo di Kertanegara beberapa hari lalu menimbulkan gelombang tafsir politik. Jika benar, sebagaimana disampaikan sejumlah sumber, kedatangan Jokowi itu bukan sekadar silaturahmi, melainkan upaya mencari “perlindungan”, maka inilah titik paling genting dalam perjalanan transisi kekuasaan nasional.

Sebab, di balik gestur akrab dan tawa basa-basi di meja makan itu, tersembunyi keresahan besar. Jokowi konon mulai gelisah terhadap potensi jeratan hukum pasca lengser. Dia tahu, sejumlah kasus yang selama ini tertidur perlahan mulai menggeliat bangun. Dan dia juga paham, Prabowo kini bukan lagi suksesor politik yang bisa dinegosiasi apalagi diperintah. Prabowo kini Presiden yang akan memimpin 280 juta rakyat dengan mandat penuh.

Di sinilah dilematika itu muncul. Prabowo dihadapkan pada pilihan pelik: menjaga harmoni transisi kekuasaan? Atau menegakkan prinsip bahwa tidak ada seorang pun yang kebal di hadapan hukum. Dua hal yang kelihatannya bisa berjalan seiring. Tapi sejatinya sulit untuk tidak berbenturan.

Prabowo pidato, Jokowi panas dingin

Selama ini, Prabowo kerap menegaskan dalam berbagai pidatonya: hukum harus tegak. Negara harus di atas segalanya. Buat sebagian pihak yang skeptis, pidato itu tak lebih dari omon-omon. Tapi bagi Jokowi, berbagai pidato itu adalah pesan yang jelas baginya. Sebab “perlindungan” berarti jaminan politik bahwa hukum tak akan menyentuh dirinya. Sementara bagi Prabowo, jaminan seperti itu adalah bentuk pengkhianatan terhadap konstitusi dan sumpah jabatan.

Karena itu, permintaan perlindungan dari Jokowi saat mendatangi Kertanegara, sejatinya adalah ujian, bahkan ancaman terhadap integritas Prabowo sebagai Presiden. Sebab begitu dia tergelincir memberikan jaminan istimewa bagi seorang mantan presiden, maka kejatuhan moral pemerintahannya tinggal menunggu waktu. Hukum akan kehilangan wibawa. Bangsa ini kembali tersandera kepentingan personal.

Sayangnya, ada pihak-pihak yang mencoba memelintir keadaan. Mereka menekan Prabowo dengan narasi klasik: “Menyeret mantan presiden bisa memicu perpecahan bangsa.” Ini bukan nasihat kenegarawanan, tapi ancaman terselubung yang disiapkan dengan sangat rapi. Sebab yang dimaksud “guncangan” itu sejatinya bukan semata konflik horizontal antarwarga, melainkan perlawanan sistemik dari sisa-sisa kekuasaan Jokowi yang masih tertanam di mana-mana.

Jejak Jokowi digambarkan masih kuat di kabinet. Di birokrasi, di kepolisian, bahkan di tubuh militer. Di atas semua itu, ada jejaring oligarki yang selama satu dekade menjadi penopang ekonomi politik rezim, lengkap dengan jaringan media, konsultan citra, dan pasukan buzzer bayaran yang siap menciptakan turbulensi opini kapan saja. Inilah mesin lama yang bisa kembali dihidupkan untuk menekan Prabowo dengan berbagai cara. Mengguncang stabilitas, menggoyang pasar, memecah opini publik. Mereka juga mampu membentuk narasi chaos agar publik percaya bahwa menegakkan hukum bagi bekas presiden sama saja dengan mengundang kehancuran.

Hantu ciptaan

Narasi tentang berbagai potensi keguncangan, bahkan ancaman chaos tadi memang mungkin saja terjadi. Tapi tingkatannya baru sebatas “mungkin”. Bisa iya, bisa juga tidak. Sebab sejauh ini, kekuatan riil dari jaringan lama itu sudah tidak sekuat dulu seiring berjalannya waktu. Banyak yang mulai berpaling, banyak pula yang hanya menunggu momentum untuk sekadar menyelamatkan diri. Singkat kata, serbuan narasi guncang hingga chaos tadi tak lebih dari hantu yang sengaja mereka ciptakan. Sesuatu untuk menakut-nakuti Prabowo, juga rakyat.

Artinya, ancaman itu bukan alasan untuk membiarkan hukum lumpuh. Justru di titik ini, kepemimpinan Prabowo diuji. Apakah dia tunduk pada ketakutan? Atau berdiri di atas prinsip.

Sebab jika hukum berhenti karena takut terhadap bayang-bayang guncangan seperti itu, maka sejatinya negeri ini sudah mati sebelum sempat bangkit. Negara hukum hanya hidup ketika pemimpinnya berani berdiri tegak. Bukan ketika dia tunduk pada ancaman yang dikemas atas nama demi stabilitas nasional.

Karena itu, rakyat tak boleh diam. Prabowo membutuhkan dukungan moral dan politik dari seluruh rakyat. Bukan cibiran atau hujatan. Cukup hasutan yang ditebar gerombolan oportunis “gajah hitam berkepala merah”. Kita, rakyat, jangan ikut irama gendang mereka. Tanpa dukungan rakyat, siapa yang akan menjadi benteng bagi Presiden ketika tekanan elite dan arus intrik mengalir deras dari segala arah?

Hubungan baik Prabowo dengan Jokowi cukup menjadi jembatan bagi transisi kekuasaan yang damai. Tapi tidak boleh berubah menjadi alasan untuk menutup mata terhadap hukum. Sebab tugas seorang Presiden bukan menjaga keselamatan pribadi seseorang, tapi menjaga kehormatan negara dan keadilan bagi seluruh rakyatnya.

Prabowo boleh lembut dalam tutur, tapi tegas dalam prinsip. Dia bisa hangat terhadap sahabat, tapi tak boleh tawar terhadap keadilan. Inilah momen di mana sikap kenegarawanan diuji. Bukan dengan kata-kata, melainkan dengan keberanian menegakkan hukum di atas segalanya.

Penulis : Edy Mulyadi, Wartawan Senior