20 November 2026

Joncik Muhammad

MoneyTalk, Jakarta – Anggaran pengadaan karpet di lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan, menjadi sorotan tajam. Melalui Dinas Sekretariat Daerah (Setda), pada tahun anggaran 2026 disebut dialokasikan dana sebesar Rp400 juta hanya untuk pembelian karpet baru.

Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menilai besarnya anggaran tersebut menimbulkan tanda tanya besar di tengah masih banyaknya kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak.

Menurut Uchok, anggaran karpet untuk Bupati Empat Lawang, Joncik Muhammad, bahkan lebih tinggi dibandingkan anggaran karpet untuk rumah dinas pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

“Bandingkan saja dengan rumah kediaman Wakil Ketua I DPRD Sumatera Selatan yang hanya cukup dengan karpet senilai Rp320 juta. Bahkan jika digabungkan dengan anggaran karpet Wakil Ketua II DPRD Provinsi, totalnya baru menyentuh angka Rp400 juta. Artinya, satu orang Wakil Ketua DPRD Provinsi hanya diberi jatah anggaran Rp200 juta,” ujar Uchok dalam keterangannya, Jumat (24/4/2026).

Ia menegaskan bahwa Bupati Empat Lawang menjadi yang paling menonjol dalam urusan anggaran karpet mewah.

“Pokoknya, Bupati Joncik Muhammad paling juara harga mahal bila dibandingkan harga karpet dia dengan karpet rumah Wakil Ketua I dan II DPRD Provinsi Sumatera Selatan,” tegasnya.

Uchok menyayangkan jika anggaran besar justru difokuskan pada kebutuhan fasilitas mewah, sementara masih banyak persoalan mendasar yang dirasakan masyarakat seperti jalan rusak, fasilitas sekolah yang minim, hingga pelayanan puskesmas yang membutuhkan perhatian serius.

“Sementara rakyat di pelosok masih berjalan di tanah berdebu, jalan raya berlubang tak kunjung diperbaiki, fasilitas sekolah dan puskesmas memohon perhatian, para pemimpin justru asyik beradu mewah di atas permadani jutaan rupiah,” katanya.

Ia pun menyindir fenomena tersebut dengan ungkapan bahwa semakin tinggi jabatan, semakin tebal pula karpet yang digunakan.

“Memang benar kata pepatah, makin tinggi pangkat, makin tebal karpetnya. Makin mewah alas kakinya, makin jauh jaraknya dari hati rakyat,” sindir Uchok.

Karena itu, CBA mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk segera menyelidiki pengadaan karpet baik di Setda Empat Lawang maupun di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

“Jangan lupa Kejati Sumsel tolong diselidiki pengadaan karpet baik di Setda Empat Lawang maupun Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan agar rakyat bisa tahu berapa harga karpet sebenarnya,” tutup Uchok.

MoneyTalk, Jakarta – Komis Pemberantasan Korupsi (KPK) didorong meminta keterangan kepada Bupati Empat Lawang, Joncik Muhammad. Hal ini terkait penggunaan anggaran yang dipergunakan untuk sewa kendaraan.

Hal tersebut disampaikan Direktur Eksekutif CBA (Center For Budget Analisis), Uchok Sky Khadafi. Menurut Uchok, Bupati Joncik menggunakan APBD untuk membeli Mobil Dinas seharga Rp.3.5 miliar pada 2025.

“Dia adalah salah satu orang yang sangat bahagia saat ini. Kebahagiannya bisa terlihat dari gayanya bisa bermewah mewah dengan anggaran daerah alias dari pajak rakyat. Mobil dinasnya saja Rp 3,5 Miliar,” ujar Uchok kepada wartawan, Rabu (1/4/2026).

Selain beli mobil Dinas, Uchok mengatakan APBD juga dipergunakan untuk sewa kendaraan Bermotor Penumpang, Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Khusus, dan Sewa Kendaraan Dinas senilai Rp 4,6 miliar pada 2025. Jika ditotal APBD Kabupaten Empat Lawang sudah dipergunakan sebanyak Rp 7,6 miliar lebih.

“Dan yang Paling “parah” adalah Sekda (Sekretaris Daerah) Empat Lawang harus membayar utang tahun 2024 sebesar Rp.1 miliar lebih gara gara Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan, dan beli Kendaraan Bermotor Penumpang,” katanya.

Karena itu, Eks Koordinator Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) ini mendorong KPK meminta keterangan kepada Bupati Joncik terkait penggunaan APBD yang dipergunakan untuk membeli mobil dan sewa kenadaraan dinas tersebut.

“Ini sangat penting untuk transparansi penggunaan ABPD. Masa beli mobil dan sewa kendaraan dinas semahal itu,” pinta Ucok.

Menurut Uchok, Bupati Joncik tidak pantas menghambur-hamburkan duit rakyat. APBD seharusnya tidak dipergunakan untuk gaya hidup yang mewah karena banyak rakyat di sana mengalami kemiskinan. Ucok mengutip data dari BPS Empat Lawang soal presentase kemiskinan. Pada data itu, jumlah penduduk miskin mancapai 10,51 persen pada 2024.

‎”Dan KPK, jangan lupa panggil Bupati Empat Lawang, Joncik Muhammad untuk diminta keterangan agar kasus pengadaan kendaraan bisa terbuka dan transparan bagi rakyat yang sudah menyumbang pajaknya,” pungkas Uchok