21 November 2026

Kampung Nelayan Merah Putih

MoneyTalk.id,Jakarta – Politikus Partai NasDem Arif Rahman menegaskan bahwa Partai NasDem bukan merupakan partai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, NasDem tetap menjadi bagian dari pemerintahan meski tidak memperoleh kursi di kabinet.

Hal itu disampaikan Arif Rahman saat menjadi narasumber dalam podcast Sinkos beberapa waktu lalu.

“NasDem bukan oposisi. NasDem bagian dari pemerintah, cuma memang tidak masuk dalam kabinet,” ujar Arif.

Ia menilai setiap partai politik memiliki karakter dan gaya politik yang berbeda. Perbedaan pandangan dalam menyikapi kebijakan pemerintah merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi, namun tidak boleh menghilangkan semangat persaudaraan dan kebersamaan dalam kehidupan berbangsa.

“Setiap partai punya ciri khas dan langgam masing-masing. Dalam konteks ide dan gagasan sah-sah saja berbeda, tetapi dalam pergaulan politik kita tetap bersahabat dan bersaudara,” katanya.

Arif juga menyoroti meningkatnya kritik mahasiswa terhadap pemerintah. Menurut mantan aktivis 1998 tersebut, aksi mahasiswa merupakan bagian dari proses demokrasi yang sehat, terlebih di era media sosial di mana setiap janji politik terdokumentasi dengan baik.

“Mahasiswa bergerak itu wajar. Mereka menagih janji-janji politik, mulai dari gaji guru, subsidi listrik, subsidi BBM, dan berbagai janji lainnya yang menurut mereka belum terealisasi. Itu bagian dari proses demokrasi,” ujarnya.

Ia mengingatkan agar pemerintah tidak terlalu reaktif terhadap kritik publik karena setiap pemegang kekuasaan pasti akan menjadi sorotan masyarakat.

“Kalau sudah berada di ruang kekuasaan pasti menjadi sorotan. Tidak usah bawa perasaan. Yang penting bagaimana menyelesaikan masalah,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Arif juga memberikan catatan terhadap sejumlah program unggulan pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dan Kampung Nelayan Merah Putih.

Menurutnya, ketiga program tersebut memiliki tujuan yang baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, ia menilai implementasinya belum didukung dengan perencanaan yang matang.

“Programnya sangat bagus dan mulia. MBG untuk masyarakat, Koperasi Desa Merah Putih untuk masyarakat, Kampung Nelayan Merah Putih juga sangat baik. Yang menjadi persoalan adalah pelaksanaannya karena menurut saya dilakukan secara sporadis tanpa persiapan yang matang,” ujarnya.

Arif mencontohkan pelaksanaan MBG yang seharusnya diawali dengan pemetaan wilayah berdasarkan data, misalnya daerah dengan tingkat stunting tinggi atau wilayah tertinggal, sehingga program menjadi lebih tepat sasaran.

“Harusnya pemerintah menggunakan data, misalnya dari BPS, wilayah mana yang memiliki angka stunting tinggi dan daerah tertinggal. Di situlah program difokuskan. Kalau semuanya dilakukan sekaligus, akhirnya muncul persepsi negatif di masyarakat,” katanya.

Ia menilai persepsi publik yang berkembang terhadap MBG bukan karena tujuan programnya, melainkan akibat lemahnya perencanaan dan pelaksanaan.

“Yang dipersoalkan bukan niat baiknya, tetapi implementasinya. Akhirnya muncul kritik dan penolakan. Itu menurut saya harus menjadi evaluasi pemerintah,” ucapnya.

Selain itu, Arif juga mengkritisi keterlibatan unsur militer dalam sejumlah program pembangunan, termasuk pembentukan batalion pertanian serta pelatihan pengelola Koperasi Desa Merah Putih.

Menurutnya, peran TNI dapat memberikan nilai positif dalam membangun disiplin masyarakat. Namun, pelatihan utama bagi pengelola koperasi seharusnya lebih menitikberatkan pada aspek manajemen usaha.

“Kalau pengelola koperasi, yang utama diajarkan bagaimana mengelola koperasi, mengelola keuangan, akuntansi, tata kelola yang transparan dan akuntabel. Karena output-nya adalah membangun usaha dan menggerakkan ekonomi masyarakat,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa pelatihan kedisiplinan ala militer dapat diberikan sebagai pelengkap, bukan menjadi materi utama.

“Disiplin memang penting dan militer punya keunggulan di situ. Tetapi fondasi utamanya tetap kemampuan mengelola bisnis dan koperasi agar program-program pemerintah benar-benar menghasilkan manfaat ekonomi bagi masyarakat,” pungkasnya.

MoneyTalk, Jakarta – Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan salah satu wilayah Indonesia yang menyimpan kekayaan sumber daya alam luar biasa. Laut yang luas, garis pantai yang panjang, kawasan pesisir yang produktif, serta potensi garam yang melimpah menjadikan NTT memiliki modal besar untuk tumbuh menjadi pusat ekonomi maritim nasional. Namun selama bertahun-tahun, potensi tersebut belum sepenuhnya mampu diterjemahkan menjadi kesejahteraan yang merata bagi masyarakat.

Karena itu, perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap pembangunan NTT memiliki makna yang sangat penting. Pembangunan yang diarahkan pada sektor-sektor unggulan daerah menunjukkan adanya upaya untuk mengangkat martabat masyarakat melalui pemanfaatan kekuatan lokal yang selama ini belum tergarap secara optimal.

Salah satu sektor yang mendapatkan perhatian besar adalah kelautan dan perikanan. Pilihan ini sangat logis karena sebagian besar wilayah NTT memiliki hubungan erat dengan laut. Laut bukan hanya ruang geografis, melainkan sumber kehidupan bagi jutaan masyarakat pesisir yang menggantungkan masa depan mereka pada hasil tangkapan ikan, budidaya laut, hingga aktivitas ekonomi turunannya.

Dalam konteks itulah berbagai program yang dijalankan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjadi relevan. Program-program tersebut tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga berupaya menciptakan ekosistem ekonomi yang mampu meningkatkan nilai tambah, membuka lapangan pekerjaan, dan memperkuat posisi tawar masyarakat lokal.

Salah satu program yang menarik perhatian adalah pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Program ini dirancang sebagai model pembangunan kawasan pesisir yang modern, terintegrasi, bersih, sehat, dan produktif.

Selama ini, banyak kampung nelayan menghadapi persoalan klasik. Hasil tangkapan melimpah ketika musim ikan tiba, tetapi nilai ekonominya rendah karena keterbatasan fasilitas penyimpanan, pengolahan, distribusi, dan pemasaran. Akibatnya, nelayan sering kali berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam rantai perdagangan hasil laut.

Melalui KNMP, paradigma tersebut mulai diubah. Kawasan nelayan tidak lagi dipandang hanya sebagai tempat berlabuh kapal dan menjemur ikan. Kampung nelayan diarahkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang memiliki infrastruktur memadai, fasilitas pengolahan hasil laut, sanitasi yang baik, serta tata kelola kawasan yang lebih profesional.

Di NTT, pembangunan KNMP dilakukan di sejumlah titik strategis seperti Desa Sulamu di Kabupaten Kupang dan Desa Warloka Pesisir di Kabupaten Manggarai Barat. Selain itu, terdapat rencana pengembangan di wilayah Lasiana dan Oesapa di Kota Kupang serta Kabupaten Sikka.

Keberadaan kampung nelayan modern akan menciptakan efek berantai yang luas. Nelayan memperoleh akses yang lebih baik terhadap fasilitas pendukung usaha. Produk perikanan memiliki peluang mendapatkan harga yang lebih tinggi karena kualitasnya terjaga. Generasi muda pesisir juga mulai melihat sektor kelautan sebagai sektor yang menjanjikan, bukan pekerjaan yang identik dengan kemiskinan.

Lebih jauh lagi, KNMP berpotensi membangun kebanggaan masyarakat terhadap lingkungan tempat tinggal mereka. Kawasan pesisir yang tertata, bersih, dan produktif akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Keberhasilan pembangunan tidak dapat diukur hanya dari jumlah produksi ikan yang meningkat. Ukuran yang lebih penting adalah seberapa besar masyarakat memperoleh manfaat ekonomi dari sumber daya yang mereka miliki.

Karena itu, pendekatan yang dilakukan pemerintah melalui penguatan rantai nilai menjadi sangat strategis. Nelayan tidak hanya didorong untuk menangkap ikan, tetapi juga memperoleh akses terhadap pengolahan, penyimpanan, pengemasan, hingga pemasaran.

Ketika nilai tambah dapat dinikmati oleh masyarakat lokal, maka uang yang berputar di daerah akan semakin besar. Aktivitas ekonomi akan berkembang. Pelaku usaha kecil akan tumbuh. Lapangan pekerjaan baru akan tercipta.

Inilah esensi pembangunan berbasis martabat. Masyarakat tidak hanya menjadi penonton di wilayahnya sendiri, melainkan menjadi pelaku utama yang memperoleh manfaat langsung dari kekayaan alam yang ada di sekitar mereka.

Selain sektor perikanan, perhatian pemerintah juga terlihat dalam pengembangan industri garam nasional melalui pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kabupaten Rote Ndao.

Selama bertahun-tahun, Indonesia menghadapi paradoks yang cukup mencolok. Sebagai negara kepulauan dengan garis pantai yang sangat panjang, kebutuhan garam industri nasional masih banyak dipenuhi melalui impor. Kondisi ini menunjukkan bahwa potensi produksi dalam negeri belum dimanfaatkan secara maksimal.

NTT, khususnya Rote Ndao, memiliki karakteristik geografis dan iklim yang sangat mendukung pengembangan garam berkualitas tinggi. Curah hujan yang relatif rendah dan intensitas sinar matahari yang tinggi menjadi modal alam yang sangat berharga.

Pembangunan K-SIGN memberikan harapan baru bagi masyarakat setempat. Kehadiran kawasan industri garam akan membuka peluang kerja bagi warga sekitar, meningkatkan aktivitas ekonomi lokal, serta menciptakan efek berganda bagi sektor lainnya seperti transportasi, perdagangan, jasa, dan usaha mikro.

Lebih dari itu, pengembangan industri garam nasional juga memiliki dimensi strategis bagi ketahanan ekonomi Indonesia. Ketika kebutuhan garam industri dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri, ketergantungan terhadap impor dapat dikurangi secara bertahap.

Bagi masyarakat Rote Ndao, proyek ini bukan hanya tentang pembangunan fasilitas industri. Ini adalah kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, memperluas kesempatan kerja, dan membangun masa depan yang lebih baik bagi generasi berikutnya.

Perhatian Presiden Prabowo terhadap NTT menunjukkan adanya perubahan cara pandang dalam pembangunan nasional. Daerah tidak lagi diposisikan sebagai objek pembangunan, tetapi sebagai pusat pertumbuhan baru yang memiliki keunggulan masing-masing.

NTT memiliki keunggulan besar di bidang kelautan, perikanan, dan garam. Ketika pemerintah menghadirkan infrastruktur, pendampingan, teknologi, dan investasi yang tepat, maka potensi tersebut dapat berkembang menjadi kekuatan ekonomi yang mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Program Kampung Nelayan Merah Putih dan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional merupakan contoh bagaimana pembangunan dapat diarahkan untuk menghasilkan manfaat nyata bagi rakyat. Program-program tersebut tidak hanya membangun fasilitas fisik, tetapi juga membangun kepercayaan diri masyarakat bahwa daerah mereka memiliki masa depan yang cerah.

Pada akhirnya, pembangunan yang paling berhasil adalah pembangunan yang mampu menjaga martabat manusia. Ketika nelayan memperoleh harga yang layak atas hasil tangkapannya, ketika pemuda pesisir mendapatkan pekerjaan di kampung halamannya, ketika petani garam menikmati peningkatan pendapatan, dan ketika masyarakat dapat hidup lebih sejahtera dari potensi daerahnya sendiri, maka pembangunan telah mencapai tujuan yang sesungguhnya.

Di titik itulah perhatian Presiden Prabowo melalui berbagai program KKP di NTT menjadi penting. Bukan hanya karena membangun sektor kelautan dan garam, melainkan karena membuka jalan bagi lahirnya kesejahteraan yang berakar pada kekuatan lokal serta memperkuat martabat masyarakat Nusa Tenggara Timur sebagai bagian penting dari masa depan Indonesia.

Penulis : Mahmud Yunus, Aktivis 98 Asal NTT

MoneyTalk, Jakarta – Center for Budget Analysis (CBA) menyoroti besarnya anggaran pembuatan video di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dinilai tidak wajar dan berpotensi menguras uang negara secara berlebihan.

Koordinator CBA, Jajang Nurjaman, mengungkapkan bahwa pada tahun 2025 KKP melalui Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,4 miliar hanya untuk pembuatan dua video program Kampung Nelayan Merah Putih.

Menurutnya, anggaran tersebut terdiri dari dua paket besar. Pertama, pengadaan paket pembuatan video podcast dan perluasan publikasi capaian kinerja satu tahun Program Prioritas Kampung Nelayan Merah Putih sebesar Rp1,2 miliar. Kedua, pembuatan video company profile dan web series Kampung Nelayan Merah Putih yang juga menelan anggaran sebesar Rp1,2 miliar.

“Anggaran sebesar itu hanya untuk membuat dua video. Ini tentu sangat fantastis dan patut dipertanyakan. Menteri Sakti Wahyu Trenggono melawan efisiensi Prabowo. Harga satu video di Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap memang sangat mahal sekali,” kata Jajang dalam keterangannya, Selasa (28/4/2026).

Ia bahkan menyebut ada anggaran yang jauh lebih besar lagi di lingkungan Biro Umum Setjen KKP, yakni satu paket pembuatan video dengan nilai mencapai Rp5,3 miliar.

“Tapi ada yang lebih mahal, harganya selangit. Itu ada di Biro Umum Setjen Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan satu paket sebesar Rp5,3 miliar,” ujarnya.

Meski demikian, Jajang menilai ada juga paket pembuatan video di KKP yang nilainya lebih rasional. Salah satunya adalah Video Dokumenter BHKLN yang dibuat oleh Biro Umum Setjen KKP dengan total anggaran Rp3.465.000.000 untuk 18 paket.

“Berarti harga rata-rata satu paket hanya sebesar Rp192.500.000 saja,” jelasnya.

Ia juga membandingkan dengan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut KKP yang memproduksi satu paket Video Dokumenter Expose hanya sebesar Rp176.265.000.

Bahkan, menurutnya, yang paling murah terdapat di Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut yang membuat video dokumenter swasembada garam dengan total anggaran Rp800 juta untuk delapan paket.

“Artinya rata-rata per paket hanya sebesar Rp100 juta. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya biaya produksi video tidak harus semahal itu,” tegas Jajang.

CBA menilai tidak adanya standar harga yang jelas dalam pengadaan video di tubuh KKP menjadi persoalan serius. Perbedaan harga yang sangat mencolok dinilai membuka ruang pemborosan anggaran hingga dugaan penyimpangan.

“Membuat satu paket video di Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dipimpin Sakti Wahyu Trenggono ini tidak ada ukuran satu harga. Harganya tercipta semua maunya atau sesuka-sukanya, yang penting bisa menguras habis uang pajak rakyat,” kritiknya.

Lebih lanjut, Jajang juga menyoroti belum adanya langkah penegakan hukum dari aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Agung, terhadap dugaan kejanggalan anggaran tersebut.

“Dan Kejaksaan Agung juga melihat harga satu paket video di KKP ini pasti diam saja. Pura-pura tidak tahu saja, lantaran Menteri KKP itu Sakti. Tidak ada yang berani menyelidiki Kementerian Kelautan dan Perikanan,” pungkasnya.