1 November 2026

kanal YouTube Tjandra Tedja

MoneyTalk, Jakarta – Baru-baru ini, kontroversi melibatkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Arteria Dahlan mencuat setelah pernyataan dari Tjandra Tedja, seorang content creator, di kanal YouTube-nya. Dalam video yang diunggah pada 3 Oktober 2024, Tedja mengungkapkan bahwa Arteria Dahlan mengundurkan diri dari pencalonannya sebagai anggota DPR-RI untuk memberi jalan bagi Romi Soekarno, cucu dari Soekarno, untuk duduk di Senayan. Hal ini memicu perdebatan mengenai apakah PDIP, yang dikenal sebagai partai yang menentang politik dinasti, kini terjerumus ke dalam praktik tersebut.

Sejak berdirinya, PDIP selalu menempatkan diri sebagai partai yang mengusung ideologi nasionalis dan populis, dengan penekanan pada keterwakilan rakyat. Namun, pengunduran diri Arteria Dahlan, yang diketahui sebagai anggota Komisi III DPR, untuk memberikan kursi kepada Romi Soekarno, telah memunculkan kritik. Netizen mulai menyebut PDIP sebagai “Partai Dinasty Indonesia Perjuangan,” menyoroti ketidakcocokan antara retorika partai yang menolak dinasti politik dengan tindakan yang menunjukkan sebaliknya.

Dalam konteks ini, tuduhan mengenai PDIP yang terlibat dalam politik dinasti semakin kuat, terutama ketika dua calon lainnya, Sri Rahayu dan Arteria Dahlan, mengundurkan diri untuk memberi ruang bagi Romi. Publik mempertanyakan apakah keputusan ini merupakan hasil dari tekanan internal partai atau murni atas kemauan Arteria yang ingin melayani kepentingan “royal family” dari PDIP.

Arteria Dahlan yang dikenal dengan gaya bicaranya yang blak-blakan telah menjadi sorotan media dan publik. Pernyataannya mengenai pengunduran diri untuk memberi kesempatan bagi Romi Soekarno menimbulkan spekulasi tentang motivasinya. Dalam keterangan resminya, Arteria menyebutkan bahwa dia tidak mempermasalahkan keputusannya dan bersikap legowo untuk melayani ketua umum dan keluarga besar PDIP. Namun, ungkapan ini justru menambah kontroversi, karena tampak seperti pengakuan atas adanya tekanan untuk mundur.

Kehadiran Romi Soekarno sebagai anggota DPR melalui jalur ini dianggap sebagai praktik nepotisme, yang bertentangan dengan prinsip demokrasi. Banyak yang menganggap bahwa langkah Arteria mencerminkan kekuasaan elit di PDIP yang tidak mengindahkan suara rakyat.

Media sosial menjadi ajang perdebatan terkait keputusan ini. Banyak netizen yang mengecam tindakan PDIP dan mengkritik Arteria Dahlan, menilai bahwa dia telah mengorbankan suara rakyat demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Frasa “Partai Dinasty Indonesia Perjuangan” menjadi populer di kalangan pengguna media sosial, menunjukkan penolakan terhadap kebijakan yang dianggap tidak transparan dan demokratis.

Tjandra Tedja dalam video-nya juga mengarahkan kritik kepada para anggota partai yang mendukung tindakan ini, menanyakan nilai-nilai demokrasi yang mereka pegang jika praktik semacam ini terus terjadi. Dia mengajak publik untuk lebih kritis terhadap keputusan-keputusan politik yang dianggap merugikan rakyat.

Kontroversi seputar pengunduran diri Arteria Dahlan dan masuknya Romi Soekarno ke dalam DPR mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh PDIP sebagai partai politik yang mengklaim mewakili suara rakyat. Label “Partai Dinasty Indonesia Perjuangan” menyoroti ketidakcocokan antara narasi politik partai dengan praktik yang berlangsung di dalamnya. Keputusan yang diambil dalam situasi ini bukan hanya berimplikasi pada reputasi individu-individu yang terlibat, tetapi juga pada kredibilitas partai secara keseluruhan di mata publik.

Perlu ada evaluasi lebih mendalam mengenai bagaimana partai politik beroperasi dalam sistem demokrasi, terutama terkait dengan pemilihan dan representasi. Akankah PDIP mampu membuktikan bahwa mereka tetap komitmen pada prinsip-prinsip demokrasi yang mereka agung-agungkan, atau akankah mereka terjebak dalam praktik-praktik politik yang justru mereka tolak? Waktu akan menjawab pertanyaan tersebut.(c@kra)

MoneyTalk, Jakarta – Sejak awal September 2024, beredar isu panas mengenai rencana apel siaga yang akan dihadiri oleh 20.000 anggota “Pasukan Berani Mati Bela Jokowi.”

Dan Isu ini menyebutkan bahwa pada Minggu, 22 September 2024, pasukan tersebut akan berkumpul di kawasan Patung Kuda, Jakarta, untuk menunjukkan dukungan mereka kepada Presiden Joko Widodo yang sering diserang oleh kritik dan hoax.

Isu ini semakin memanas ketika Habib Rizieq Shihab menyerukan kepada laskar-laskar Islam untuk mempersiapkan diri dan “mengasah golok” dalam menghadapi pasukan tersebut. Narasi ini langsung viral di media sosial, terutama setelah video pernyataan Habib Rizieq tersebar luas, membuat suasana menjadi semakin tegang.

Namun, pada hari yang dinanti-nantikan, situasi di lapangan jauh berbeda dari yang diprediksi. Berdasarkan pantauan beberapa media,  kawasan Patung Kuda dan sekitarnya tetap berjalan normal.

Tidak ada tanda-tanda apel besar-besaran atau kerumunan massa seperti yang ramai diperbincangkan. Bahkan, jalanan di sekitar Patung Kuda terlihat ramai lancar tanpa ada penutupan atau pengamanan khusus dari pihak kepolisian.

Dalam sebuah wawancara, mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantyo turut mengomentari isu ini.

Gatot menyatakan bahwa informasi terkait apel Pasukan Berani Mati Bela Jokowi adalah hoax. Tidak ada pemberitahuan resmi kepada pihak kepolisian atau Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) mengenai aksi tersebut.

Jika memang benar ada aksi, Gatot menyebut bahwa Presiden Jokowi pastinya akan mengandalkan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres), TNI, dan Polri untuk melindungi dirinya, bukan pasukan lain yang disebut-sebut.

Isu ini juga diangkat dalam tayangan di kanal YouTube Tjandra Tedja pada Senin, 23 September 2024. Dalam videonya, Tjandra membahas bahwa isu pasukan ini kemungkinan hanya strategi untuk memanaskan situasi politik dan menciptakan kesan seolah-olah Presiden Jokowi ketakutan hingga perlu menggalang “Pasukan Berani Mati.”

Dalam penelusuran lebih lanjut, ternyata beberapa tokoh seperti Habib Rizieq Shihab dan Amien Rais juga ikut menyebarkan narasi terkait pasukan ini di media sosial.

Bahkan, sebuah foto yang viral di media sosial memperlihatkan sejumlah orang dengan bendera mendukung Jokowi, yang kemudian diklaim sebagai pasukan berani mati. Namun, berdasarkan investigasi dari Partai Sosmed, foto tersebut ternyata diambil dari acara relawan Jokowi pada 31 Januari 2019, lima tahun lalu, yang telah dipotong dan dimanipulasi untuk menyebarkan hoax.

Pasca isu ini terbongkar sebagai hoax, tidak ada permintaan maaf resmi dari pihak-pihak yang menyebarkannya, termasuk dari Ari Prasetyo, salah satu penyebar isu utama di Twitter, serta Habib Rizieq dan Amien Rais.

Kejadian ini sekali lagi menunjukkan betapa rentannya masyarakat terhadap hoax, terutama yang menyangkut isu politik yang sensitif.

Hoax seperti ini tidak hanya memengaruhi persepsi publik terhadap Presiden Jokowi, tetapi juga dapat memecah belah masyarakat dan memicu ketegangan di antara berbagai kelompok.

Sebagai pelajaran, sangat penting untuk selalu memeriksa kebenaran informasi sebelum mempercayai dan menyebarkannya lebih lanjut. Klarifikasi dari pihak berwenang dan media yang terpercaya adalah langkah penting untuk mencegah penyebaran berita palsu yang dapat menimbulkan kekacauan.(c@kra)